(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik (SHM)Sementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriDokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32PK/TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Reg. Nomor 2857 K/Pdt/2004 Juncto Nomor 580/Pdt/2002/PT.Sby.

(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik SementaraNomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istri DokterSoeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum juga membuatkuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M7? sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terhadapfisik bidang tanahnya telah dikuasai oleh Korban Sie Probo Wahyudi aliasGie Pin;Hal.10 dari 45 hal. Put.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32 PK/TUN/1999 tertanggal 3 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Reg.

(tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) mendasari SHMSementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriHal.31 dari 45 hal. Put. No. 1289 K/Pid/2017Dokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat tersebut, lalu Tergugat IImulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat danakibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilahperselisinan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasiprogres pekerjaan tersebut di lapangan;9.

Perselisihan tentang reralisasi progres kKemajuan pekerjaan di lapangantersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progrespekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat Ilbesaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar7% dengan mendasari pada surat Tergugat .

Bahwa di saatsaat Penggugat sedang menungununggu dilakukanopname ulang, ternyata Tergugat Il dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor JTBAJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diamdiam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakanPenggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014,tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal PemutusanKontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat IlNomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, laluTergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KP0.06/XII/2014 tanggal30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30Desembr 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desembr 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telahmenyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayarKlaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesarRp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilan baru Penggugatmengetahui bahwa Tergugat II telah

am warnahitam (sudah mai ketika dititipkan), 1 (satu) buah goni plasik warna putih, 1 (satu) buahcelana Lee warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna coklat, 1 (satu) buah ceiana boxerwarna hitam ; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan petunluk dalampersidangan juga keterangan terdakwa dapat di peroleh faktafakta sebagai beikut: Bahwa pada hai Rabu tanggal 17 Apil 2013 pukul 02.30

Pengertian barang sia pa sebagaisubyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana, dan orang pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan akan perbuatannyaMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdak wa sendiiyang membenarkan diinya sebagaimana tersebut dalam idenitas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, maka dapat diketahui bahwa terdakwa FAHRUDDIN SYAHPUTRA Alias PUTRAdan terdakwa TEGUH SUMARLIN Alias KODRAT adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana melakukan

Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian KepunyaanOrang Lain;Menimbang, bahwa dengan unsur bahwa jelas dalam faktafakta persidangan terdakwa Idan terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor ayam siam warna hitam (sudah mati ketika ditiipkan), 1(satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah celana Lee warna biru, (satu) buah kemejawarna coklat, (satu) buah celana warna hitam yang bukan merupakan barangbarang miluik terdakwanamun barangbarang kepunyaan saksi korban Roza ;Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Diiakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa paraterdakwa yaitu terdakwa Fahruddin Syahputra Alias Putra dan terdakwa Teguh Sumarlin AliasKodrat yang melakukan pengambilan barangbarang dari rumah saksi korban tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.500.000, (lima ratus ibu rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua diatas

nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberhentian TerkaitPelaksanaan Isi Surat Perjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;8.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan tanpa mendasari padasuatu rekomendasi dan/atau putusan Mahkamah Partai atau sebutan lainadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus.Parpol/201810.

peraturan perundangundangan yang terkait yang telahmenimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29Maret 2016 tentang Pemberhentian terkait pelaksanan isi SuratPerjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari

Nomor Tahun 2008,ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (BuktiP1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yangdikuatkan oleh Bukti P.2, adalah dinyatakan bahwa biodata tersebut adalah benar Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Termohon mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga dan setiap terjadipertengkaran selaliu minta cerai akaibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohondan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang mendasari permohonan Pemohontersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalildalil Pemohonakan tetapi keberatan untukbercerai; Menimbang, bahwa

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , 10namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

Saksi SARBANI, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dariPemohon; Bahwa pemohon menikah dengan PRIHADI sekitar tahun 1991 diBanjara ini ;22nennnnn nner nnn cononnnnnncnnnnannnnnannnnnnsBahwa pada tahun 2001 pemohon dikaruniai anak perempuankedua bernama JAMILAH sekarang berusia kurang lebih 12 (duabelas) tahun;Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebutkarena anak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintarnama anak pemohon tersebut dirasakan

A2/678/III/IX/1991 tanggal 28Nopember 1991, (bukti P.2) telah dikarunia dua anakperempuan j 2222222222222Halaman 5 dari 9 halamanPerkara Perdata Permohonan No. 04/Pdt.P/2014/PN.Kgne Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon inibernama JAMILAH yang saat ini telah berusia 12 (dua belas) tahundirubah menjadi bernama NOR HASANAH; (buktie Bahwa yang mendasari permohonan Pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama JAMILAH dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran

n nnn nen cnn nn cence cnn c nn nne encesMenimbang, bahwa berdasar fakta diatas pemohon bernama AISYAHdipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di ParamaianRt.004 Rw.002 Desa Peramaian, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten HuluSungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, keponakan Pemohon dan Saksi II Asli , adik kandung Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Nali bin Maudin dan Rengganis bin Nali, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Wlaodl abs ole p rf. r2.w LacilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEI UI JI J ve pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka

Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau

tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalahtempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon danTermohon sudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohonmerasa putus asa;Menimbang

pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama HASAN bin MUSDI dan EDI SUSIANTO bin AHMADUH, saudaraipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAFIUDIN bin EMIN dan HARYONO bin M.HASYIM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah6menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rf. r2.w LeilysArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEIJI UI JI J we pelArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwaberada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10huruf 6b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapanPasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksaperkara Terdakwa.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkaraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.

Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.

Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tanggal 5 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp88.765.153,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis ternadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00007/207/10/019/11 tanggal

Penghasilan Bruto) sebesar US$94,869.00;bahwa koreksi atas pengurangan penghasilan bruto (Biaya Usaha) sebesar US$ 94,869.00terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari

Penghasilan;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha)sebesar US$ 94,869.00 yang terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannyahalaman 8 "Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila aka, memutussuatu perkara harus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan TingkatPertama tidak boleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan olehOditur Militer oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajibmembuktikan Pasal 59 ayat (1) huruf e UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 tahun 1997 bukan Pasal 62 UndangUndang No.5tahun 1997B.

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannya halaman 8"Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akan memutus suatu perkaraharus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan Tingkat Pertama tidakboleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer olehkarena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajib membuktikan Pasal 59ayat (1) huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997bukan Pasal 62 UndangUndang No.5 tahun 1997..

putusan Dilmilti Medan yang menyatakanPemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 62UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 sebagaimanayang telah diterapkan oleh Dilmil 04 Palembang sehingga hanyasekedar memperbaiki putusan Dilmil I04 Palembang adalah suatuputusan yang bertentangan/contra dengan pendapatnya sendiri(inkonsistensi) sebagaimana dalam pertimbangannya Putusan Dilmilti Medan halaman 8 "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akanmemutus suatu perkara harus mendasari

Mendasari UndangUndang No.5 tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) huruf e telahlimitatif ditentukan ancaman hukumannya, yaitu pidana penjara palingsingkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikitRp.150.000.000, paling banyak Rp.750.000.000..Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : PUT/B71/K/PMTI/AD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang