Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat tersebut, lalu Tergugat IImulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat danakibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilahperselisinan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasiprogres pekerjaan tersebut di lapangan;9.

Perselisihan tentang reralisasi progres kKemajuan pekerjaan di lapangantersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progrespekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat Ilbesaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar7% dengan mendasari pada surat Tergugat .

Bahwa di saatsaat Penggugat sedang menungununggu dilakukanopname ulang, ternyata Tergugat Il dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor JTBAJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diamdiam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakanPenggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014,tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal PemutusanKontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat IlNomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, laluTergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KP0.06/XII/2014 tanggal30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30Desembr 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desembr 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telahmenyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayarKlaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesarRp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilan baru Penggugatmengetahui bahwa Tergugat II telah

KAESNUBE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan Ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan cCiriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

TinggiSemarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Oktober 2020Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dimintakan banding tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat denganpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannyatelah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenaiadanya faktafakta, keadaankeadaan dan halhal serta alasanalasanhukum yang mendasari

Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti ( P s/d P8) serta 3 (tiga) orang saksi,masing masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sertabermeterai cukup dan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi persyaratan hukumFormal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksisaksi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk dan warganegara Indonesia yang tinggal dan beralamat di Celep Selatan Rt. 09 Rw. 03Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Fatimah tidak keberatan kalau harta peninggalan dari orangtuanya tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi waris padaseluruh ahli warisnya, termasuk hak dari almahum Dulatip, yang diserahkankepada kedua anaknya;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, biladihubungkan dengan isi permohonan Pemohon tersebut, maka hakimPengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa Pemohon sebagai saudara (kakak)kandung dari almarhum Dulatip, dan semasa hidupnya Dulatip menikah denganChalimah

Saksi MUHDARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY sekitar tahun 2007di Padange Bahwa pada tahun 2012 pemohon dikaruniai anak perempuan pertamabernama NOOR HIKMAHIZZATULMUNA 52 222222 2 nnn nn nner nnenee Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus

berikut :Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisli di Jln.Ciputat No. 57 Rt.01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan KandanganKabupaten Hulu Sungai Selatan; (buktiBahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY pada Tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/88/IV/2007 tanggal 2 April 2007(bukti P.3) ;Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon ini bernamaNOOR HIKMAH IZZATULMUNA yang saat ini telah berusia kurang lebih 1(Satu) tahun 3 bulan dirubah menjadi DAFINA ALMUNA, (buktiBahwa yang mendasari

Ciputat No. 57 Rt. 01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan, KabupatenHulu Sungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;""Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatar belakangiatau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam AktaKelahiran anak pemohon adalah untuk kebaikan anak pemohon itu sendiri, sehinggapemohon mengajukan

Unsur barang siapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalamhukum pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagaisubjek hukum orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana danpelaku. tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi jugaketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalampersidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yangdimaksud

PDM92/PEKAN/03/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangantersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pertama telah dapatdibuktikan jadi adapaun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atautidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan setelahdipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Unsurmengambil : Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkansuatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi,keterangan terdakwa Hendri Als Hen Pitok Bin Abdul Muis sertaterdakwa II Hendri Faisal Als Il Bin Asril juga barang bukti dapatdiketahui fakta sebagai berikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekirapukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Wakaf dan Jalan Riau kecamatanSenapelan Kota Pekanbaru; Bahwa kabel listrik

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatanpencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orangpelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masingmasing pelakuyang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam

pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara ANDI AMRING dan bukannya Saudara Suleman selaku pemilikmobil, dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanoleh Terdakwa, dan menurut hukum hak milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16.Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwasendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahuiterjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannyatersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

No. 2947 K/Pid.Sus/2015maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kKawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari pengertian kayu yang diambil dan berasal darikawasan

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Iwan dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopir truckyang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman ;Bahwa mendasari

Dan dari tiga nilai tersebut dalamprakteknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehinggamenjadi kewajiban hakim untuk memilinnya dengan lebih mengutamakanrasa keadilan ;Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untukmencari kebenaran dan keadilan, hak atas keadilan diterjemahkan sebagaihak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lainyang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakimpada pengadilan Negeri Boyolali

Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978 termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebut serta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehingga terdaftar atas nama Tergugugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumsertipikat tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya,yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan TergugatVIII,IX dan X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebutserta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehinggaterdaftar atas nama Tergugugat I; 5.

Saksi SARBANI, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dariPemohon; Bahwa pemohon menikah dengan PRIHADI sekitar tahun 1991 diBanjara ini ;22nennnnn nner nnn cononnnnnncnnnnannnnnannnnnnsBahwa pada tahun 2001 pemohon dikaruniai anak perempuankedua bernama JAMILAH sekarang berusia kurang lebih 12 (duabelas) tahun;Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebutkarena anak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintarnama anak pemohon tersebut dirasakan

A2/678/III/IX/1991 tanggal 28Nopember 1991, (bukti P.2) telah dikarunia dua anakperempuan j 2222222222222Halaman 5 dari 9 halamanPerkara Perdata Permohonan No. 04/Pdt.P/2014/PN.Kgne Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon inibernama JAMILAH yang saat ini telah berusia 12 (dua belas) tahundirubah menjadi bernama NOR HASANAH; (buktie Bahwa yang mendasari permohonan Pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama JAMILAH dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran

n nnn nen cnn nn cence cnn c nn nne encesMenimbang, bahwa berdasar fakta diatas pemohon bernama AISYAHdipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di ParamaianRt.004 Rw.002 Desa Peramaian, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten HuluSungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari

seluruhnya ;

• DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi diatas merupakan pebuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan semua surat yang mendasari

Yang mendasari terbitnya bukti P.13/T.15.21 adalah T.15.17 dan yangmendasari terbitnya bukti T.15.17 adalah T.15.16 pada pokoknyaberbunyi, bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Hj. NirnaSaid/Terbanding sejak tahun 1990 hingga saat ini.2.2. Yang mendasari gugatan para Terbanding adalah kwitansi (bukti P.1) danberdasarkan kwitansi (bukti P.1) ini didalilkan, bahwa H. Muh.

Bukti T.15.16 yang mendasari terbitnya bukti T.15.17 dimana Hj. NirnaSaid/Terbanding menyatakan telah menguasai obyek sengketa sejaktahun 1990 Hingga saat ini dan telah menerima uang ganti rugiberdasarkan bukti P.12/T.15.20 dan P.13/T.15.21. Bukti T.15.17 ini yang mendasari terbitnya bukti P.13/T.1521. Bukti P.13/T.1521 ini yang mendasari terbitnya bukti P.12/T.15.20.Bahwa dalil gugatan para Terbanding halaman 3 No.

yang tersebut padabuktiP.13/T.15.21 huruf a, b dan c adalah bukti T.15.17 (obyek sengketa).Bahwa T.15.16 dan T.15.17 ini tidak diajukan oleh para Terbanding dalamsidang pembuktian pada hal faktanya yang mendasari P.13/T.15.21 adalah T.15.17 dan yang mendasari T.15.17 adalah bukti T.15.16.Hal 18 dari 66 hal No 156/PDT/2018/PT MKSBahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di persidangan sebagaimanadiuraikan di atas, maka cukup jelas dalildalil gugatan para Terbandingbertentangan dengan bukti para Terbanding

Menyatakan semua surat yang mendasari penerimaan ganti rugi tanah atasnama HJ. NIRNA SAID/para Penggugat/para Tergugat dalam rekonpensiatas tanah seluas + 2.891 M2 yang terhisap dalam tanah warisan AHMADKURNIA BIN H. PATTOLA cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat. Menghukum HJ. NIRNA SAID/para Penggugat/para Tergugat dalamrekonpensi untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 2.891 M2yang diterima HJ.

Bahwa tidak ada alasan yang mendasari para Penggugat untuk memohondiletakkan sita jaminan atas tanah warisan peninggalan AHMAD KURNIABIN H. PATTOLA dengan alasanalasan:2.1. Tanah yang dimaksud para Penggugat bukan tanah warisanpeninggalan almarhum H. MUH. SAID BADDU tetapi tanah warisanpeninggalan AHMAD KURNIA BIN H. PATTOLA;2.2. Tanah yang dimaksud para Penggugat tidak pernah dijual oleh paraTergugat kepada H. MUH.

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

tanggal 5 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp88.765.153,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis ternadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00007/207/10/019/11 tanggal

Nomor Tahun 2008,ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (BuktiP1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yangdikuatkan oleh Bukti P.2, adalah dinyatakan bahwa biodata tersebut adalah benar Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Termohon mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga dan setiap terjadipertengkaran selaliu minta cerai akaibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohondan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang mendasari permohonan Pemohontersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalildalil Pemohonakan tetapi keberatan untukbercerai; Menimbang, bahwa

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , 10namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberhentian TerkaitPelaksanaan Isi Surat Perjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;8.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan tanpa mendasari padasuatu rekomendasi dan/atau putusan Mahkamah Partai atau sebutan lainadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus.Parpol/201810.

peraturan perundangundangan yang terkait yang telahmenimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29Maret 2016 tentang Pemberhentian terkait pelaksanan isi SuratPerjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (P. 1); Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (P.1);~Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil sugatannya Penggugat/Pembandingtelah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P11 dalam perkara ini;Menimbang, sclanjutnya bahwa Tergugat II/Terbanding LI pada persidanganperadilan

tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/II/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T.1 );Menimbang, bahwa untuk mendasari

SAIFUL disuruh olehsaksi SUNIFAH agar meminta surat keterangan riwayat tanah dari DesaPesanggrahan mendasari syarat yang diajukan berupa Kartu Keluarga atasnama SAIFUL dan SUNIFAH serta Kartu Tanda Penduduk atas namaSUNIFAH, karena atas obyek yang diwariskan berupa obyek tanahpeninggalan dari BAPAK MARDJUKI Als. DJUKI maka saksi buat sesuaidengan yang dimohonkan oleh SAIFUL atas nama pemohon SUNIFAH.

Bahwa mendasari buku leter C Desa Pesanggrahan Kec. Batu KotaBatu Nomor 1207 atas nama ARMINI B.

PAIDJAH persil d.59 Kelas Nasional34 luas 3.840 m2 dicoret menjadi persil d.59 kelas Nasional 43 luas 2.150 m2dengan rincian RM 26/12/88 880 jual ke 2986 atas nama TARI dan RMpembetulan 30/10/89 710 m2 ke 2691 dan 100 m2 ke 2692 (denganpenjelasan bahwa sesuai dengan buku leter C Nomor 1207 persil d.59 KelasNasional 34 luas 3.840 m2 kemudian dijual mendasari Rapat Minggontanggal 26 Desember 1988 dengan luas luas 880 m2 ke Letter C Nomor2986.

Bahwa Rangkaian perbuatan terlapor LASTARI NURUL ROZIKINmengklaim obyek tanah tersebut adalah miliknya mendasari Petok D Nomor2986, persil 59, Kelas Desa II kelas Nasional 34 luas 880 m2 atas nama TARItertulis RM tanggal 26 Desember 1988 beli dari No. 1207 (dari pihak ahliwarisHalaman 26 dari 46 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN MIqMARDJUKI Als.

BahwaTerdakwa mengklaim obyek tanah tersebut adalah miliknya mendasari SuratDaftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunanatau biasa disebut Petok D Nomor 2986, persil 59, Kelas Desa II kelasNasional 34 luas 880 m2 atas nama TARI tertulis RM tanggal 26 Desember1988 beli dari No. 1207, namun fakta sebenarnya ahliwaris (saksi SUNIFAHAls.