selanjutnya mengenai dpat dipertanggung jawabkanatau tidaknya pelaku tindak pidana, majelis hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu tentang unsur pokok dari pasal yang didakwakan jaksa Penuntutumum;b..Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengambil, yaitu kehendakseorang pelaku untuk menguasai sesuatu atau barang barang sesuatu,secaraumum yang dimaksud dengan mengambil suatu barang, cukup apabila letakbarang yang diambil telah berpindah dari tempat semula;Menimbang, bahwa mendasari

C. unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangandapat diketahui fakta fakta, bahwa benar barangbarang yang diambil terdakwaberupa : 6 (enam) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buahcincin imitasi, 3 (tiga) buah jam tangan perempuan merk ALBA, SEIKO danRAYMOND DANIEL, 4 (empat) buah jam tangan lakilaki merk GUESS, ROLEX,SWISS ARMY dan jam dari Arab, kamera

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa Joko Wahono dalam persidangan dan petunjuk dalam persidangandapat diketahui fakta, bahwa benar terdakwa joko Wahono telah bersepakatdengan terdakwa cucuk untuk melakukan pencurian dilakasi perumahan yangsepi tidak ada orangnya.

Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yangdiambil dengan jalan : membongkar ataumerusak atau memanjat ataumenggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangah terdakwa dalam persidangan, juga petunjuk dalam persidangandapat diperoleh bukti, bahwa berhasilnya para terdakwa mengambil barangbarang milik saksi korban didalam lemari rumahnya, didahului denganmembongkar kunci pagar rumah, kunci rumah dan

juga kunci kamar dan kunciHalaman 17 dari21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Sdalemari didalam kamar rumah dan terdakwa meninggalkan lokasi tanpa diketahuioleh orang lain;Menimbang bahwa mendasari pada fakta dan pertumbangan majelishakim tersebut diatas, disimpulkan bahwa unsur keempat dalam dakwaantersebut telah dapat dibuktikannya;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat(1) ke3, 4, 5 KUHP , maka telah terbuktilan dakwaan tunggal Jaksa PenuntutUmum dan majelis hakim mempunyai

tanggal 5 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp88.765.153,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis ternadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00007/207/10/019/11 tanggal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

(rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan Ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan cCiriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

TinggiSemarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Oktober 2020Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dimintakan banding tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat denganpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannyatelah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenaiadanya faktafakta, keadaankeadaan dan halhal serta alasanalasanhukum yang mendasari

., akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatbahkan Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan;Bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud

Asmah Arfan, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian sebagaimana posita angka 4.1. 4.2, dan 4.3, menurut MajelisHakim Penggugat tidak menjelaskan tentang Fakta

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannyahalaman 8 "Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila aka, memutussuatu perkara harus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan TingkatPertama tidak boleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan olehOditur Militer oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajibmembuktikan Pasal 59 ayat (1) huruf e UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 tahun 1997 bukan Pasal 62 UndangUndang No.5tahun 1997B.

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannya halaman 8"Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akan memutus suatu perkaraharus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan Tingkat Pertama tidakboleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer olehkarena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajib membuktikan Pasal 59ayat (1) huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997bukan Pasal 62 UndangUndang No.5 tahun 1997..

putusan Dilmilti Medan yang menyatakanPemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 62UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 sebagaimanayang telah diterapkan oleh Dilmil 04 Palembang sehingga hanyasekedar memperbaiki putusan Dilmil I04 Palembang adalah suatuputusan yang bertentangan/contra dengan pendapatnya sendiri(inkonsistensi) sebagaimana dalam pertimbangannya Putusan Dilmilti Medan halaman 8 "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akanmemutus suatu perkara harus mendasari

Mendasari UndangUndang No.5 tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) huruf e telahlimitatif ditentukan ancaman hukumannya, yaitu pidana penjara palingsingkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikitRp.150.000.000, paling banyak Rp.750.000.000..Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : PUT/B71/K/PMTI/AD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (Pi); Menimbang, bahwa pengembalian seluruh hutang Tergugat =I/Terbanding I dilakukan dengan pemotongan hasil kerja Tergugat I/Terbanding I diproyekPenggugat..........Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (Pi);Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil gugatannya Penggugat/Pembandingtelah

persidanganperadilan tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T; );Menimbang, bahwa untuk mendasari

>

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 27 September 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayah pemohonsebagai wali nikah antara pemohon dengan calon suaminya.

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kaburdimana masingmasing bentuk didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antaralain: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan,penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri,terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidakterinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak

Hal mana sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan obscuur libel apabila posita (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan,disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidakHalaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skymenyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukanobyek sengketa;Menimbang, bahwa setelah

gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)atas proses eksekusi lelang agunan Penggugat oleh Tergugat melaluiperantaraan Tergugat II sebagai akibat tertunggaknya angsurankreditPenggugat kepada Tergugat I;Menimbang, bahwa dengan melihat apa yang sejatinya menjadisubstansi dalam gugatan Penggugat tersebut utamanya dalam posita gugatanPenggugat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 27, MajelisHakim tidak menemukan uraian dasar dan unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang mendasari

Hukum (PMH);Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SkyMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) serta perbuatan pihakpihak mana saja yang dikualifikasikanmelakukan tindakan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapatGugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena posita(fundamentum petendl) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang dimintaoleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan; Antara posita denganpetitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan;Halhal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketayang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita danpetitum gugatan;Menimbang, bahwa jika gugatan sifatnya kabur karena posita(fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No: 32 PK/TUN/1999 tertanggal03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No: 2857 K / Pdt / 2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Cicik Permata DiasSuciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPN Propinsi JawaTimur dengan mendasari : Putusan Reg. No:32 PK / TUN/1999 tertanggal 03Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K/Pdt / 2004 Jo. No.: 580/ Pdt/2002/PT.Sby.Jo.No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580 / Pdt / 2002 / PT. Sby. Jo. No.: 36 / Pdt.G / 1999 / PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebutCicik Permata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di KanwilBPN Propinsi Jawa Timur dengan mendasari : Putusan Reg. No.: 32 PK /TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pat/2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

Muhammaddengan Hanifah binti Basyah dan peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari

permohonan Para Pemohon dan /egal standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa

Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayarancicilan atas kredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Idris dan bukannya Saudara Firmansyah selaku Pemilik Mobil, danFakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Firmansyah selakuPemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

2981 K/Pid.Sus/2015perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari

Keterangan Terdakwa;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi PemilikMobil tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Firmansyahtidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukanberdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari padaketerangan

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayudan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti Seseorang, termasuk orangtua dari Seseorang bilaseseorang tersebut masih termasuk kategori anak, juga berhak untukmengubah nama yang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorangtersebut menginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnyasebagaimana alasan yang mendasari

namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikianPengadilan Negeri Inddramayu yang mempunyai wilayah hukum dimanaPemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari

Saksi KRISTIAN SURA, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi1 ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;e Bahwa berawal saksi pulang mengantar (mengojek) isteri terdakwa keOeteta lalu isteri

Saksi YORHENS SEFITYON NAWA, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap KristianSura ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;e Bahwa berawal saksi dan isteri saksi sementara berada dirumah saksi

Saksi TAROCI AFLONIA LEAN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap KristianSura ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitarpukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Pitay, KecamatanSulamu, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;e Bahwa berawal saksi dan suami saksi sementara berada dirumah saksi