1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar ¹/₃ (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT.

Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :Pasal 79 ayat (1) :Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana

RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada

ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilannegeri;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri, pendapat mantan

kuorumyang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilanRUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang

Lainlain.Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebutsebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajibmelakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 ayat (5) UU PT).

INDOSAN, perihalpermintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; yang padaintinya adalah meminta supaya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari,Direksi menyelenggarakan RUPS, dengan agenda RUPS tentang. 1) Laporan tahunan perseroan PT. INDOSAN;2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

INDOSAN;Akan tetapi, setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggalsurat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, Termohon sama sekallitidak melakukan panggilan RUPS ataupun tidak menyelenggarakan RUPSsebagaimana diminta. 2Bahwa, sehubungan karena Direktur PT. INDOSAN / TERMOHON tidakmenyelenggarakan RUPS tersebut; maka PEMOHON meminta kepadaKomisaris PT. INDOSAN untuk menyelenggarakan RUPS; dan ataspermintaan PEMOHON tersebut, Komisaris PT.

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt1) Mengadakan RUPS tahunan, serta menyampaikan dan menyerahkanlaporan dan dokumen tahunan Perseroan PT. INDOSAN; 2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. INDOSAN. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, PEMOHON telah hadirmemenuhi panggilan RUPS akan tetapi TERMOHON Ny. Siem Sien Lian /Lanny Setyawati selaku pemegang 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembarsaham atau pemegang 47% (empat puluh tujuh persen) saham PT.INDOSAN tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut.

INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila

INDOSAN, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Bahwa, sehubungan untuk menyelenggarakan RUPS PT. INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==

Menyatakan batal Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat III) sebagaimana Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT) Mitra Sani Lestari No.15, tanggal 19 Nopember 2002, Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. Sani Mitra Lestari No.2, tanggal 2 Desember 2002, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Sani Mitra Lestari No. 4, tanggal 3 Nopember 2003, akte berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sani Mitra LestariNo. 1, tanggal 1 Juli 2008 yang semuanya dibuat oleh Turut Tergugat dan rapat-rapat atau RUPS. Yang diselenggarakan setelah adanya Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/P.N..SBY. ; -------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Teregugat I adalah segenap pemegang saham PT. Sani Mitra Sani Lestari (Tergugat III) yang sah sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian PT.

Oleh Karena RUPS Dan Berita Acara RUPS Yang Menyertai MasingMasing RUPS SahMenurut Hukum, Pada Prinsipnya Tidak Memerlukan Penetapan Pengesahan Dari PengadilanNegeri Surabaya.Bahwa pada prinsipnya atau pada hakikatnya, tanpa Penetapan Pengesahan dariPengadilan Negeri Surabaya, semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karenatidak ada yang bertentangan/ melanggar AD PT.

Bahwa, sebelum RUPS (pertama) P.T.

Bahwa, dalam RUPS (pertama) dan RUPS kedua (2) sebagaimanatersebut di atas merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, olehkarena korum (pertama) tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS (2),mengingat persyaratan RUPS kedua (2) telah memenuhi korum apa yangdipersyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 73, maka tidak ada alasanhukum lain RUPS kedua (2) tetap bejalan sebagaimana ketentuan yangberlaku, dan oleh karenanya oleh Turut Tergugat Berita Acara RUPS PT.

Bahwa Pengadilan Negeri terkait dengan RUPS sebuah Perseroan Terbatas dapatmemberikan ijin dilaksanakannya RUPS dalam hal :6.

LIE THIEN PING, Perihal : Undangan No.1262/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LIL,II13 ;13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN, Perihal : UndanganNo. 1263/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LII,III14 ;14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. LIE THIEN PING, Perihal : Undangan ke 2No. 1322/RUPS/02, tertanggal 19 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.I,U,TU15 ;15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr.

URAIAN FAKTAFAKTABerkaitan dengan diadakanya RUPS di PT.SINYONG INDONESIA, DewanDireksi mengundang Dewan Komisaris secara resmi dan patut dengan Suratundangan RUPS Pertama No.001/SYI/RUPS/X/2018 Pada tanggal 12Oktober 2018 dan surat undangan RUPS Kedua No.002/SYI/RUPS/X1/2018Pada tanggal 1 November 2018Urainan RUPS Pertama & KeduaHal 3 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr Pemegang saham yang hadir pada rapat1.

Mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT.Sinyong Indonesia;2.

Perlu kami Sampaikandimana terhadap surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (LeeChun Un) dan PT.

SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapatagenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar danmodal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPSLB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01November 2018 tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karenaberkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalahundangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;ll.

Perlu kami sampaikandimana terhadap Surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee ChunUn) dan PT.

Hal iniditegaskan kembali oleh UU PT yang mengatur bahwa Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS apabila ada permintaan dari pemegang saham (videPasal 79 ayat (5) UU PT);IIPeranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS Atasa Permintaan Pemegang SahamBerdasarkan UU Perseroan Terbatas1Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, organ PerseroanTerbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik ituRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya ("untuk selanjutnya disebut RUPS LuarBiasa") adalah

RUPS hanyaHal. 5 dari 49 hal. Put.

Beliau menjelaskan :"RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara

kepentingan yangwajar untuk diselenggarakan RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat pula ketentuanmengenai :a Bentuk RUPS, mata acara khusus RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,kuorum kehadiran dan/atau. ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS serta penunjukan Ketua RapatHal. 7 dari 49 hal.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, Berta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar; dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;18 Sesuai

Mohon lihat penjelasan mengenai permohonankuorum RUPS di bawah ini;(e) Ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah RUPS dapat mengambil keputusan yangsah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlahSuara yang dikeluarkan; dan(f) Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara merekayang hadir dalam rapat.

kedua Termohon dengan ketentuansebagai berikut:(a) Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa.

Bahwa permohonan mengenai kuorum RUPS dan persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Termohon yang diuraikan dalamButir (31) dan (32) di atas berlaku pula untuk RUPS kedua Termohon yang diuraikan dalam Butir (26) di atas.C.

(b) Memberikan izin kepada Pemohon untukmelakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPSTermohon untuk memberikan pelunasan dan pembebasan kepadalikuidator Termohon , termasuk panggilan dan penyelenggaraan RUPSpertama dan RUPS kedua jika diperlukan, dengan ketentuan sebagaiberikut:I. Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa;il. Mata acara RUPS adalah memberikanpelunasan dan pembebasan kepada likuidator Termohon I;ill.

Bahwa wewenang absolut dari RUPS untuk memberikantansiem mendasarkan pada ketentuan, sebagai berikut:1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Anggaran Dasar dan Akta RUPS memberikanpenegasan bahwa besaran tansiem ditetapkan RUPS;2) Akta Berita Acara RUPS No. 25 Tanggal 28 Februari 2008diktum Il Huruf menyebutkan bahwa pada setiap akhir tahunbuku diberikan tansiem yang besarannya ditetapkan olehRUPS;3) Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas

menyatakan bahwa penggunaanlaba bersih,...dst, diputuskan oleh RUPS.

perpanjangan periode parapengurus ditentukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); Bahwa didalam RUPS harus ada laporan tentang kinerja selama 1(tahun) yang harus dimasukan; Bahwa di RUPS juga ada laporan dari OJK jika kinerja Bank tersebutmenurun maka harus ada evaluasi dan perbaikan kinerja; Bahwa Saya tahu tentang keuntungan Bank SulutGo pada tahun2016 dari laporan neraca yang terbit di koran; Bahwa RUPS adalah bagian atau organ di dalam perusahaan danmerupakan lembaga tertinggi dari perbankan

Bahwa Ahli belum pernah melihat atau mendengar bentuk teguran OJKkepada hasil keputusan RUPS suatu perusahaan; Bahwa dalam teori PT tidak mungkin dan tidak bisa Komisarismembantah atau tidak melaksanakan pengawasaan dengan hasil keputusanRUPS, karena RUPS dan Komisaris maupun Direksi harus sejalan makanyadisebut organ perusahaan; Bahwa yang di rapatkan dalam RUPS terkait PT yang pertama yaitumenerima laporan, penambahan dan pengurangan modal dan jika sudahvalid maka RUPS harus memutuskan dari hasil

laporan tersebut; Bahwa Forum RUPS merupakan forum dari para pemegang sahamuntuk bisa melihat kinerja para pengurus selama 1 (satu) tahun terakhir dandidalam RUPS tersebut para pemegang saham dan juga para peserta yangmengikuti RUPS dapat mengambil keputusan yang valid; Bahwa Keputusan RUPS tidak bisa dirubah sampai dengan RUPS tahunberikutnya; Bahwa didalam RUPS juga dibahas mengenai hakhak yang harusditerima oleh para Direksi dan para Komisaris; Bahwa menurut UndangUndang tentang PT pasal 1 ayat

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama bertanggal Surabaya, 01 Juni 2016 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat adalah : mengesahkan peralihan seluruh saham atas nama Pemohon kepada Sdr.

BINTANG ARSITASAMUDERA sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juni 2016; serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

BINTANG ARSITASAMUDERA; serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPS Luar Biasa;

Muroaji Makariki Mandiri pada tanggal 14 Pebruari 2012 telahmelayangkan panggilan RUPS yang dilakukan dengan Surat Tercatat yangmasingmasing ditujukan kepada Saudara Suasan selaku Komisaris denganSurat bernomor: 178/PT.M3/11/2012 dan saudara Lie Tjiau Hok selakuDirektur dengan Surat bernomor: 179/PT.M3/11/2012, akan tetapi panggilansebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telahditentukan yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS pertamasehingga dengan demikian, korum RUPS

Menentukan RUPS tahunan PT. Muroaji Makariki Mandiri;3. Menentukan mata acara RUPS adalah:Hal. 4 dari 27 hal. Put.

Menentukan jangka waktu pemanggilan untuk menghadiri RUPS adalahselama 14 (empat belas) hari;5. Menentukan korum kehadiran adalah 1% (satu per empat) saham atau25% dari jumlah total saham PT. Muroaji Makariki Mandir;6. Menentukan pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarahuntuk mufakat;7. Menentukan Ketua Rapat dalam RUPS adalah Tuan Victor NG, DirekturUtama PT. Muroaji Makariki Mandiri;8. Memerintahkan Komisaris dan Wakil Direktur untuk hadir dalam RUPStersebut;9.

Yang kemudian diikuti dengan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 bertempat di PT. MuroajiMakariki Mandiri, dimana Direktur Utama diundang secara sah olehKomisaris untuk mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut, namun yangbersangkutan tidak hadir maupun tidak memberi kuasa untukmenghadirinya. Dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah menguatkankeputusan Komisaris Utama dengan memberhentikan Direktur SaudaraVictor NG secara tetap dan mengangkat Direktur PT.

Faktafakta tersebutterkait dengan kehadiran Penerima Kuasa dari para Termohon pada saatpelaksanaan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon dan atau kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I);

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

Bentuk Rapat (RUPS) : Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;2.2. Mata Acara RUPS : 1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;2. Perubahan (Penyesuaian) Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3.

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan surat tercatat (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;2.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS.Tempat kedudukan di kantor PT.SARI KEBON JERUK MAS, Jakarta Barat ;2.5.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamHal. 8 dari 30 Hal.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ataub.

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar dan/atauPerintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;28.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No.40Tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

Pemberian Izinuntuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Yth. lou KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :28.1.28.2.Bentuk RUPS Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS Luar Biasa) ;Mata Acara RUPS :1.

(RUPS ) Luar Biasa ;Hal. 22 dari 30 Hal.

No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.