Ditemukan 1993 data
175 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
D.H. Lumbanradja SH. 2. R. PoerwotoSoehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsoeddin Abubakar SH.
D.H. Lumbanradja SH. 2. R. PoerwotoSoehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsoeddin Abubakar, S.H;Dan oleh karena secara nyata selaku pemegang hak atas bidangbidangtanah sebagaimana dimaksud didalam posita angka 3 pada uraian positaangka 3.1., pada huruf a, b, cdand, serta uraian pada angka 3.2., hurufadanb, tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Jjelasgugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;.
D.H. Lumbanradja SH. 2. R. Poerwoto SoehadiGandasoebrata SH. 3.
ABDUL HAMID
Tergugat:
1.ANHAR
2.BURDESARI
3.MUHIMMAH
4.NAHAR
5.LUKMAN
6.LUKMAH
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TENGAH
327 — 81
SAPWANAYUBI Alias ANHAR sebagai pihakpertama telah melakukan jual beli tanah kebun dengan LUKMAN, D.H seluas400 M? (empat ratus meter persegi) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah), dimana dalam surat jual beli tersebut dijelaskan bahwa tanah kebunHalaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pyayang dijualnya tersebut adalah milik pihak pertama yang diperoleh dari warisanorangtuanya yang bernama Aq.
268 — 258
Offices,beralamat di Mayapada Tower (d.h. Wisma Bank Danamon), lantai 5, jalan Jenderal SudirmanKav. 28, Jakarta., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009..
85 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Niaga,Tok d.h. PT. Bank Lippo);2. Surat Termohon Peninjauan Kembali (PT. Bank Niaga,Tbk) No. 176/KRD/KDS/II1/09 tgl 19 Maret 2009tentang skema penyelesaian utang PT. CitroputraHal. 24 dari 44 hal. Put.
89 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 395 K/TUN/2016Bahwa dengan demikian apabilapun oleh karena datadata fisik yangmenjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo dibuat danditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan lagi (d.h./.Surat Kepala Desa Pohan Tonga (Walben Siahaan) tanggal 13 Juni2014), sehingga objek sengketa a quo menjad itidak prosedural danbatal, maka tidaklan berarti tanah milik Tergugat II Intervensi(Pemohon Kasasi) seluas 13.596 M?
Pembanding/Penggugat II : TRIANA NUR PRASETYOWATI Diwakili Oleh : Kurniawan Dwi Hartanto
Pembanding/Penggugat III : SULISTIANI SRI WIDODO Diwakili Oleh : Kurniawan Dwi Hartanto
Pembanding/Penggugat IV : KARTIKA PRINGGO HUTOMO Diwakili Oleh : Kurniawan Dwi Hartanto
Terbanding/Tergugat I : NINING EKA RAKHMAWATI
Terbanding/Tergugat II : RAJA RANI RISNIANTY
Terbanding/Tergugat III : KUNTARNO, S.H, M.Kn.
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN ATR BPN KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat V : BPR ELESKA ARTHA
Terbanding/Tergugat VI : Kementrian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto
Terbanding/Tergugat VIII : TRIJOKO
Terbanding/Turut Tergugat I : Kuntoro, S.H, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten
95 — 49
Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menolak seluruhdalil yang diajukan Para Pembanding d.h. Para Penggugat a quosebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakui kebenarannya;4.
37 — 20
Menolak permohonan Banding yang diajukanPembanding d.h. Penggugat atau setidaktidaknyapermohonan banding a quo tidak dapat diterima;2.
164 — 210
Perlu Penggugat ketahui,bahwa terdapat 11 Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan (d.h. DepartemenHALAMAN lIdari halaman 69Keuangan) yang masingmasing Unit Eselon I tersebut mempunyai tugas pokok,fungsi, dan kewenangan yang berbedabeda;b Bahwa Kementerian Keuangan bukan merupakan Badan Hukum yang berdirisendiri, melainkan Badan yang merupakan bagian dari Badan Hukum yangdisebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalahPemerintah Republik Indonesia.
Depkeu Bandung sebagai pihakdalam gugatan sebagaimana tertera pada nomor 5 (dalam urutan pihak gugatan)halaman 2 tanpa mengkaitkan atau menyebutkan Unit Eselon I mana yangdimaksud, jelas sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum;b Bahwa Perlu Penggugat ketahui, Kementerian Keuangan (d.h.
73 — 42
ditentukan, untuk ParaPenggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan untuk Tergugat I, Tergugat I,dan Tergugat III masingmasing kuasanya tersebut hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 22 Desember 2015, PenggugatII diwakili oleh kuasa hukum insidentilnya tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapada pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk D.H
Pembanding/Penggugat II : EKAWATI Diwakili Oleh : KABUL MUNAJAT,SH
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PT.BRI (PERSERO)Tbk CABANG PURWOKERTO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IV : NASIRUN Diwakili Oleh : Happy Sunaryanto, SH.MH.
75 — 28
Pengadilan Tingkat Pertamasudah tepat dan benar; 902220 nn nn nn none nnnMenimbang, bahwa Kuasa Terbanding II /semula Turut Tergugat , padaprinsipnya mengemukakan alasanalasan dalam Kontra memori bandingnyasebagai berikut : nn nnn nnn nnn nnn nner ence nnnnn nnn Bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil yang diajukan Para Pembandingd.h para Penggugat a quo sebagaimana yang dikemukakan dalam memoribandingnya kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui kebenarannya; Bahwa keberatan para Pembanding d.h
YAHYA
Tergugat:
1.PIMPINAN PT PANCA PILAR TANGGUH SURABAYA
2.PIMPINAN PT PANCA PILAR TANGGUH MEDAN
3.PIMPINAN PT PANCA PILAR TANGGUH PADANG
194 — 17
Panca Pilar Tangguh Cabang Medan, HRManager dan Bansuspim yaitu Sdr Eko Nugroho D.H dan Sdr Maurid SiahanS.HBahwa selain itu untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan di isyaratkanharus adanya hubungan dan keterkaitan hukum antara penggugat dengantergugat dan adanya perbuatan yang dilakukan tergugat bertentangan denganhukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat sebagai mana disebutdalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 4.K/Sip/1958 tanggal 31Desember 1958 yang menyebutkan Syarat mutlak
54 — 11
Bahwa perlu Tergugat Ill tegaskan bahwa Tergugat Ill sebagai pihakperantara lelang sesuai Surat Pernyataan dari PT BNI (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Palembang (d.h. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Musi Palembang) tertanggal 27 Juli 2010 akan dijamin dandibebaskan baik sekarang ataupun di kemudian hari terhadap segalagugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan obyekperkara a quo oleh PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Palembang.272.3.
No. 251 tanggal 31 Juli 2004;Menimbang, bahwa Tergugat Ill sebagai pihak perantara lelang sesuaiSurat Pernyataan dari PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Palembang(d.h. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Musi Palembang)tanggal 27 Juli 2010 menjamin dan membebaskan Tergugat III baik sekarangataupun dikemudian hari terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbulsebagai akibat pelelangan obyek perkara aquo oleh Tergugat .
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sasmita Abadi Gloves, NPWP: 01.497.447.1641.000 (d.h.01.497.447.1612.000), Alamat: Jalan Raya Krikilan Larangan, Nomor 432,Gresik, Jawa Timur 61177, menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto (Rugi) Rp (3.181.563.705,00)Penyesuaian Fiskal Rp 224.818.407,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak (Rugi) Rp (2.956.745.298,00)Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 826.988.905,00PPh KurangLebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang Kurang/Lebih) Dibayar Rp (826.988.905,00
Terbanding/Penggugat I : DAYAT HIDAYAT
Terbanding/Penggugat II : DEA AMALIA
Turut Terbanding/Tergugat II : TINI KARTINI
Turut Terbanding/Tergugat III : DERA YOSWARA
Turut Terbanding/Tergugat IV : HERMAWANSYAH
98 — 68
Menolak permohonan banding dari PEMBANDING D.H TERGUGAT untuk seluruhnya;2.
131 — 10
Darsono Soedarmo, terletak di Jalan Raya PanglimaSudirman No. 360 ( d.h No. 250 ) Kelurahan Wiroborang, KecamatanMayangan, Kota Probolinggo dan terhadap 2 ( dua ) unit mobil masingmasingmerk Honda No.Pol. N 377 NK dan merk Mazda No.Pol. N 941 RF yangterdapat didalam objek sengketa ;Menimbang, bahwa terdapa permohonan tersebut, Majelis Hakimmengeluarkan Penetapan No. 42/ Pdt.G./ 2014/ PN.Pbl tanggal 23 April 2015sebagaimana berikut dibawah ini :1.
Darsono Soedarmo, terletak di JalanRaya Panglima Sudirman No. 360 ( d.h No. 250 ) Kelurahan Wiroborang,Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat padapokoknya sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat didalam positagugatan bahwasannya objek sengketa yang terletak di Jalan Raya PanglimaSudirman No.360 (d/h No.250) Probolinggo, dengan batasbatas :Utara Jalan DesaTimur Tanah/obangunan HM.No.508Selatan Jalan Raya
1.SIGIT SUHARYANTO, SH.
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
H. M. DEDI DJAJA PERMANA
97 — 39
SAKSI RUDY D.H. SIHOMBING S.H.
Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 427/PDT.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 2018 perihalGugatan melawan Hukum atas pelaporan RUDY D.H.
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sengketa jin litis, justrumembuktikan bila hal itu sudah mengarah kepada pengujian yangmengarah kepada kepemilikan yang merupakan kewenangan/kompetensiabsolut dari peradilan perdata untuk menilainya, hal mana sesuai dengandalildalil jawaban Pemohon Kasasi d.h Pembanding/Tergugat IlIntervensi4 dalam eksepsi terutama eksepsi mengenai kesalahan objek(error in objecto), sehingga pertimbangan Putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah diambil alih olehPengadilan Tinggi Tata Usaha
99 — 31
atas nama Adhe Santya Halim, terletakdi Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, KabupatenSumbawa Barat (d.h.
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tahun 1977 Ricardo Siahaan berkeinginan untuk membagiobjek perkara menjadi 3 (tiga) bagian dan memohonkan Hak Pakai atasobjek perkara dan ke instansi pemerintah yang berwenang danmenyelesaikan kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimanaSurat Walikota Kotamadya Pematangsiantar (d.h.
67 — 15
D.H. Lumbandradja, S.H.,2. Bustanul Arifin, S.H., 3.