Ditemukan 2284 data
58 — 29
,M.H Kepala SubBagian Bantuan Hukum IA pada Biro Bantuan HukumKementerian...........cceeeeeeeeesKementerian Keuangan;4) LIMAR MARPAUNG, S.H. Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;5) RIZAL ALPIANI,S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan HukumI.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;6) HASYA ILMA ADHANA, S.H. Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.D pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;7) SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H.
91 — 72
., MSC Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasaPemerintah.Ahli menerangkan bahwa Ahli seharihari bertugas sebagai Kepala SubBagian Bimbingan dan Pengadaan yaitu memberikan pembinaan dankonslultasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.Ahli menerangkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahdasar hukum yang digunakan adalah berpedoman kepada PeraturanPemerintah Nomor: 54 tahun 2010 beserta perubahannya.Ahli menerangkan bahwa untuk pengadaaan tahun 2014, menggunakandasar
187 — 118
., Kepala Subbagian Advokasi Hukum Bina Margadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, S.H.
59 — 48
Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), HENDRYKRIS(DRS. HENDRYKRIS, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, BiroKeuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia), EDY NUGROHO (EDI NUGROHO, S.Sos. KepalaSubbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Kementerian PertanianRepublik Indonesia), POSMAN (A. POSMAN SIANTURI, S.H.
PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat T.A. 2021 Pada Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat
392 — 289
., M.P.W.K.Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata UsahaBP2JK Wilayah Sumatera Barat..Alamat : Jl. Banjir Kanal No. 1, Parak Kopi, Padang,Sumatera Barat.4 Nama : Aprilia Gayatri, S.H.Jabatan : Staf Bagian Hukum, Informasi JasaKonstruksi, dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Konstruksi.Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan.5 Nama : Koko Gilang Nugroho, S.Kom.Jabatan : Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern.Alamat : Jl.
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
,CN, dan kawankawan, Kepala BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, KepalaBagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah padaBiro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat,Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum padaBiro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiJawa Barat, Kepala Sub Bagian Non Litigasi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 49
TERBANDING Ilsemula TERGUGAT II KONVENSI/TURUT TERGUGAT IlREKONVENSI; yang dalam perkara ini telah memberi kuasakepada:e Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M; Kepala Biro Advokasi ,Kementrian Keuangan;e Pangihutan Siagian, SH, MH; Kepala Bagian Advokasi IIIpada biro advokasi, Kementrian Keuangan;e Nikodemus Sigit Rahardjo; Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda;e Sudirman; Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN KalimnatanTimur dan Utara (Kaltimtara);e Yadhy Cahyady, SH, MH; Kepala Subbagian
107 — 29
Istanto;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membayarkan insentif adalah saksi Elisa KusmardiatiUtami (Bendahara Penerimaan pada Subbagian Keuangan pada DinasKesehatan Kab. Banyumas);Bahwa saksi menerangkan, berkaitan dengan tugas dan kewenangan saksisebagai Bendahara Pengeluaran, proses/mekanisme pengeluaran danainsentif pada Dinas Kesehatan Kab.
Istanto;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membagikan insentif adalah Subbagian Keuangan padaDinas Kesehatan Kab. Banyumas;Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Juni 2015 saksi sudahmengembalikan dana insentif yang saksi terima pada tahun 2014 sebesarHal 83 dari 191 Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2015/PN.
2.850.000 (duajuta delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk triwulan keduasebesar Rp. 4.085.000, (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah)sehingga totalnya yang saksi terima sebesar Rp. 6.935.000, (enam jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk insentif tahun2013 saksi tidak pernah menerimanya.Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membagikan insentif adalah Subbagian
27 — 24
Bahwa Pemohon telah mengajukan ijin secara tertulis kepada pimpinaninstansi tempat pemohon bekerja, KPPN Padangsidempuan, namun tidakdisetujui dikarenakan tidak dilampiri dengan keterangan dari Kepala Lurahyang diketahui oleh Camat, terhadap hal tersebut Pemohon telahmengkonfirmasikan kepada Kepala Subbagian Umum KPPNPadangsidempuan selaku pembina kepegawaian di instansi tempatPemohon bekerja bahwa keterangan dari Kepala Lurah tidak ditandatangani mengetahui Camat dikarenakan menurut Camat hal tersebuttidak
75 — 11
GANUNG ANGGRAINI.M.PD dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Jabatan saksi adalah sebagaiKepala Bagian Umum, yang membantupengelolaan dokumen di Tatalaksana danKepegawaian yang pengawasannya beradadibawah saksi ;45Bahwa berdasarkan dokumen yang saksibawa saat ini di kantor kami ada pegawaiyang bernama Timbul Busono;Bahwa berdasakan dokumen yangbersangkutan diangkat menjadi CPNS padatahun 1981 dan diangkat menjadi PNSsejak tahun 1982.Bahwa Jabatannya adalah sebagai SubBagian
41 — 17
Terdakwa berada dalampenahanan sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah) atau pidana kurunganpengganti selama 3 (tiga) bulan.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat:1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba No.3844/0031.T/LHU/LKL PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah DamanikNRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH
161 — 93
masyarakat yangdiperoleh dan digunakansertadipertanggungjawabkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa pada Bulan Desember 2016, kegiatan Program Nasional Agraria(PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari berakhir dan sebanyak 348 (tigaratus empat puluh delapan) bidang/ persil, dinyatakan memenuhipersyaratan dan telah diterbitkan sertifikatnya, selanjutnya sertifikat tersebutdiserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenKampar yang diwakili oleh Saksi Rubito selaku Kepala Subbagian
116 — 47
., Jabatan Kepala Subbagian Umum BPS Provinsi Papua Barat, FERLLY EVELINNIKIJULUW, SP. Jabatan Staf BPS Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khususNomor B019/BPS/91000/X/2017 tertanggal 05 September 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai KUASA TERGUGAT V;Pemerintah Negara RI c.q Menteri Kesehatan RI c.q Kepala Kantor Wilayah DinasKesehatan Provinsi Papua Barat c.q.
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
428 — 243
Kepala Subbagian Sengketa Hukum DanHAM SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; SAIFUL NADIB, S.H. ;Staf Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah :Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; ALI KHAIDAR, S.H.
128 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pelaksana pada Subbagian Pembinaandan Bantuan Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor diKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi DesaSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3248/Huk tanggal 06September 2017;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
100 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perencanaan kebutuhan Peralatan Kesehatan ini dilakukan atas nama DinasKesehatan Kabupaten Bangka Selatan melalui Sub BagianPerencanaan Pelaporan atas dasar Tugas Pokok dan Fungsi SubBagian Perencanaan dan Pelaporan, yang tertuang di dalam SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor:440/157A/SK APBDAPBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007, yaitu sebagai berikut :1.
221 — 36
menyuruh wakilnya yang syah untuk datangdipersidangan walaupun sudah dipanggil dengan relaas panggilan yang patutdan syah yaitu untuk Turut Tergugat tertanggal 4 Mei 2016, dan tertanggal 30Mei 2016 dan untuk Turut Tergugat Il tertanggal 3 Mei 2016 dan 27 Mei 2016,untuk Turut Tergugat Ill hadir kuasanya Iftitah Zaharah selaku karyawati PT.Bank Muammalat Indonesia, Tok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal27 Juni 2016, dan untuk Turut Tergugat IV hadir kuasanya Resi Hari Murti, SH,Pelaksana Subbagian
140 — 103
RESIHARI MURTI, SH Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP JakartaPusat. yang beralamat di Jalan MI Ridwan Rais No. 5AJakarta Pusat. Yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari2016, dibawah Register Nomor 0129/Leg.Srt.Kuasa/PN JktPst ,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula2.
123 — 21
., Kepala Subbagian BantuanHukum Ill D pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Rr. Fitririjanti Desiana, S.H.,M.M., Kepala SeksiHukum Dan Informasi KPKNL Cirebon, Calvinus W.Nababan, S.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Haenry WaskitoJati, S.H., masingmasing Pelaksana pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, Dwi Dedi Kristianto, S.E.
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBANG WIYONO, S.H, M.H. bin PURWADI (PNS Kepala subbagian penelahaan Hukum Biro Hukum dan Organisasi SekretariatJendral Kemenirian Kehutanan) :Bahwa izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati HumbangHasundutan tidak berpedoman kepada PP Nomor 6 Tahun 2007Juncto PP Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 24 tahun 2010maupun Permenhut RI Nomor P.58/Menhut!