1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT JAKARTA
40/PDT/2018/PT.DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI
    Tanggal 17 April 2018 —MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK CQ KANWIL DIRJEND.PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT CS >< IRENE YUDIAWAN
    Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci PMH
    Tahun 2018
    Tanggal Register 16 Januari 2018
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Sudirman Wp
    Hakim Anggota Mhsri Anggarwati, Dahlia Brahmana
    Panitera Y.nanik Winarsih
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar -------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ; -------------------------------- ? Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 584/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut :---------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;----------------------------2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;--------3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor : 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;------------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/ 10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/ 073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/ 13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;------------------------------------------------------------5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;----------------------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II ;7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannnya isi putusan perkara a quo;-----------------------------------------------------------------------------8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;----------------------------------9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);------------------------------------------------ Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 3 April 2018
    Tanggal Dibacakan 17 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak


165
116