49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DIREKTORAT JENDERAL HKI Cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24Tangerang15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembalidahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung NomorHal. 1 dari 27 Hal.

Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek ALLADDIN & Lukisantersebut dalam Kelas 34, dan untukkeperluan itu Penggugat telahmengajukan Permohonan Pendaftaran Merek ALLADDIN & Lukisantersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Dep. Hukum & HAM R.I. (KantorHal. 7 dari 27 Hal.

Persamaan Pada Pokoknya antara Merek Dagang ALLADDIN & lukisan YangDikenal milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan MerekDagang ALADIN Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;Bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah terdaftar dalamDaftar Umum Merek terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI,Kementerian Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atasmerek (vide bukti P4):Merek : ALADIN;Daftar Nomor : IDM000035246;Tanggal Penerimaan : 6 Februari 2002;Tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bermaksud untuk menggunakanmerek ALLADDIN & Lukisan tersebut dalam kelas 34, dan untukkeperluan itu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukanPermohonan pendaftaran merek ALLADDIN & Lukisan tersebut diDirektorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I.

517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Nomor 517 K/Pdt.SusHKI/2015Konsultan HKI Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor AbsolutPatent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensikepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jl. H.R. Rasuna Said Kav.89, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dandicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;.

Football Association (FIFA) tertanggal05 Mei 2011 yang menjadi obyek dalam perkara ini harus dicatatkandi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)bertanda T1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI

berdasar hukum pertimbangan hukumdari Judex Facti pada halaman 79 sampai dengan halaman 81Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor01/PDT.SUSHKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi)bertanda T1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI

Nomor 517 K/Pdt.SusHKI/2015membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 01/PDT.SUSHKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal11 Juni 2015 untuk seluruhnya;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 81 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dariada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baik buruknyapenyelenggaraan negara (pencatatan Dirjen HKI) terhadap Pemohonyang beritikad baik harus diberi perlindungan hukum adalahpelanggaran terhadap hukum sebab ketentuan

2014 tentang Hak Cipta dengantegas mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi tersebut harusdicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)bertanda T1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI

119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Bahwa diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek DirektoratJenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas namaTergugat dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran21 Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: sigaret kretek;.

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek GudangBaru + Lukisan atas nama Tergugat karena mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor RegistrasiIDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007;.

147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya pihak yang dijadikanTergugat oleh Penggugat adalah DIREKTORAT JENDERAL HKI;3.

HKI telah menolakpermohonan pendaftaran desain industri yang apabila berdasarkaneksaminasinya ternyata diketahui bahwa desain tersebut sudah beredardipasaran (dipasarkan) karena telah dipublikasikan/ dilayangkan dalamlaman/situs internet sebelum tanggal permohonan diajukan sehinggadesain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri makapermohonan tersebut harus ditolak;Hal. 14 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt.SusHKI/20154.8.

998 K/Pdt.Sus-HKI/2018

768 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Memerintahkan Tergugat untuk menganulir surat tolak definitif dari DirekturMerek berdasarkan Surat Nomor HKI.4.HI.06.01.TO. D002009003246, hal:Penolakan Permohonan Merek, tertanggal 26 Juli 2013;5. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek segeramenerima dan mendaftarkan permohonan pendaftaran Merek CapMawar Merah & Lukisan Agenda Nomor DOO.2009.003246 untuk jenisbarang Beras dalam Kelas 30, atas nama Penggugat dalam BeritaResmi Merek;6.

tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Perkara Nomor52/Pdt.SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Januari 2018;Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor:57/KBM/HKI

/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek CAP MAWARMERAH & Lukisan Kelas 30 Agenda Nomor D00.2009.003246 atasnama Penggugat tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknyauntuk barang sejenis dengan Merek ROSE + Lukisan nomor daftarIDM000154276 dan Merek RED ROSE + Lukisan nomor daftarIDM000357477 atas nama CV BUMI WARAS;Memerintahkan Tergugat untuk menganulir surat tolak definitif dari DirekturMerek berdasarkan Surat Nomor HKI.4.HI.06.01

437 K/Pdt.Sus-HKI/2018

594 K/Pdt.Sus-HKI/2017

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2023/PN Niaga Smg., tanggal 21 Februari 2024;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi IIDalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Dalam Rekonvensi:- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi

591 K/Pdt.Sus-HKI/2024

272 K/Pdt.Sus-HKI/2016

, berlakuasas konstitutif yang pada dasarnya hak atas merek muncul daripermohonan pendaftaran merek, dengan demikian untuk dapatmembuktikan sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang berkepentingandalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebagaimanadiatur dalam pasal 61 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek serta berlakunya asas konstitutif pemilik merek tidak terdaftar dapatmengajukan gugatan penghapusan dengan mengajukan bukti permohonanpendaftaran merek pada Ditjen HKI

Nomor 272 K/Padt.SusHKI/2016adalah pihak ketiga sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar di Ditjen HKI,jadi sangat jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;2. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Merek Dagang WAXxXyang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France,yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnyamerek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 (vide bukti P1).

Bahwa tidak ada tersurat maupun tersirat dalam Pasal 61 Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana didalilkan oleh TurutTergugat yang mengharuskan Penggugat untuk mengajukan pendaftaranmerek terlebih dahulu ke Ditjen HKI baru kKemudian mengajukan gugatanpenghapusan merek, apalagi sudah terbukti bahwa Penggugat adalahpemegang Hak Merek WAXxX yang sah sejak Tahun 2006;5.

Bahwa disamping itu adanya pihak lain (Tergugat) yang telah mendaftarkankembali merek Terdaftar WAXX pada Ditjen HKI Republik Indonesia atasnama Barth Nicolas Claude tanggal 19 Maret 2008 dengan NomorPendaftaran IDM000157656 dapat secara mudah diakses di Website resmiPemerintah Indonesia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan alamatWebsite: https:/Awww.dgip.go.id/merek dan https://www.aseantmview.org/tmview/basicSearch.html (vide bukti P4);Bahwa tujuan dicantumkannya merek terdaftar pada Website

Pemerintah cqDitjen HKI, tentu saja untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesdata dan informasi supaya tidak terjadi pendaftaran ganda atas suatu merekyang telah didaftarkan, sehingga sangatlah aneh/berlebihan apabila faktayang sudah ditampilkan dalam website harus diuji lagi keobenarannya dengancara mendaftarkan kembali merek terdaftar yang sudah ada di website DitjenHK tersebut;6.

716 K/Pdt.Sus-HKI/2014

49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

;Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 diatas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal didalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cqDirektorat Merek.

Nomor 49 PK/Pdt.SusHkKI/20 186.10.Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastianhukum atas terdaftarnya merekmerek dalam Daftar Umum Merek, karenaapabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutupkemungkinan merekmerek yang telah terdaftar dalam dalam DaftarUmum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek akanbegitu saja dengan

741 K/Pdt.Sus-HKI/2019

661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017

1014 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang merek dagang Buddha ToBuddha yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek di Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan Nomor IDM000382184 tertanggal 6 Juli 2011 atasnama Buddha To Buddha B.V. yang beralamat di Pilotenstraat 6e 1059 CJHalaman 1 dari 13 hal. Put.

Bahwa selain itu gugatan atas pelanggaran merek ini tidak saja diajukanterhadap Utami Silver, namun juga terhadap Krisna silver selaku pihak yangmemproduksi barang tersebut (gugatan terpisah sebagaimana terdaftardengan register Nomor 02/HKI Merek/2016/PN Niaga.Sby) yang kebetulanMajelis Hakim yang memeriksa kedua perkara ini (antara Buddha To Buddhadengan Utami Silver dan antara Buddha To Buddha dengan Krisna Silver)adalah Majelis Hakim yang sama, dan terhadap gugatan ini telah terjadiperdamaian

1366 K/Pdt.Sus-HKI/2017

dihapuskan atau setidaktidaknyadinyatakan batal/atau hapus, karena pendaftarannya berdasarkan iktikadtidak baik;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah membatalkan hakpaten karena pemegang hak paten tidak memenuhi ketentuanketentuanperaturan perundangUndangan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalamperkara antara Thio Djoe Tjai sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali lawan Handoyo Laymanto sebagaiTergugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomorperkara: 10/HKI

/Paten/2012/PN.Niaga.Sby. jo. 412 K/Pdt.Sus.HKI/2013 jo.11 PK/Pdt.SusHKI/2015;Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayadengan Nomor Perkara: 10/HKI/Paten/2012/PN.Niaga Sby, tanggal 25Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enambelas ribu rupiah):Bahwa

80 K/Pdt.Sus-HKI/2016

., Praktisi senior HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalampersidangan menerangkan bahwa perjanjian lisensi hanya menyangkut hakdagang tidak menyangkut hak hukum.

Lisence Agreement) yang dimiliki oleh PTinter Sport Marketing atas penayangan FIFA Wolrd Cup 2014 di Brasilberdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaterhadap pihak ketiga;Bahwa terdapat Alat bukti baru pada saat diajukannya perkara ini atausetidaktidaknya pada saat diajukannya memori kasasi, yang belum pernahdiajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan oleh Judex Facti yakni: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral HakKekayaan Intelektual dengan Nomor HKI

Hal ini juga telah dikuatkankembali dengan adanya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015 yang menyatakan permohonanHalaman 42 dari 81 hal Put. Nomor 80 K/Padt.SusHKI/2016pencatatan Lisensi Agrement Termohon Kasasi dengan FIFA belum bisadilakukan (bukti Pemohon Kasasi 1);20.

,M.H., Praktisi senior HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam persidanganmenerangkan bahwa perjanjian lisensi hanya menyangkut hak dagang tidakmenyangkut hak hukum. Sehingga dalam hal mengambil tindakan hukumpenerima lisensi harus menerima surat kuasa khusus untuk melakukan halHalaman 52 dari 81 hal Put.

Nomor 80 K/Padt.SusHKI/2016Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jendral HakKekayaan Intelektual dengan Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April2015 yang menyatakan permohonan pencatatan Lisensi AgrementTermohon Kasasi dengan FIFA belum bisa dilakukan;15.Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual denganNomor HkKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015 dan belum tercatatnyaLisence Agreement antara Termohon