Ditemukan 1326 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-02-2012 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0021/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 14 Maret 2012 — PEMOHON
13 — 1
13 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloootilh bois a.s JI We LY!
Register : 14-03-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 04-08-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0023/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 4 April 2011 — PEMOHON
10 — 1
10 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacdh bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
Register : 12-09-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 06-08-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0085/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 28 September 2011 — PEMOHON
12 — 0
12 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anbladl bois ae JI ale ploy!
Register : 22-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 02-06-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 46/Pdt.P/2013/PA.Lmg. Tanggal 22 Mei 2013 —
9 — 2
9 — 2
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
Register : 28-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Lmg. Tanggal 20 Nopember 2013 — PEMOHON
10 — 2
10 — 2
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 29/Pdt.P/2015/PA.Ktg Tanggal 29 Juni 2015 — PEMOHON
9 — 7
9 — 7
No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Ktg.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbodh bois asl ale plLoYl 9,05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Pwk Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 3 tahun 2006, dan pasal 56 Undangundang No. 7 tahun1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yangdisebut dengan living law maka Perbaikan Identitas pada Akta Nikah tersebutdapat dibenarkan;Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.PwkMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syari sebagai berikut :adrbasl bois
Register : 15-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Smd Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
sebagai seorang lakilakidewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikandispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernamaFara Karunia binti Purnomo, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas,Majelis Hakim sependapat dengan qaedah figh yang tercantum didalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 yang diambilalih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:axbasl L bois
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BATANG Nomor 0196/Pdt.P/2018/PA.Btg Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
Qaidah Fighiyyah yang termuat di dalam kitab slaJl, oluwYl, halaman 83,yang berbunyi :asloall bois atc 5 We play 28 jasArtinya: Kebijakan Pemerintah (Putusan Hakim) harus mempertimbangkankemaslahatan rakyat.
Register : 01-02-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Tmg Tanggal 29 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
19 — 4
:augaall oacLajl) anlciacs b bois ae JI de p Yl 9) 5)Artinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,Pemohon yang mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak Pemohontersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonanPemohon tersebut patut dikabulkan;Hal 7 dari 9 hal Put.
Register : 23-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA PATI Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.Pt Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum dan olehkarenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, keadilan dankepastian hukum, maka nama Pemohon yang tertulis salah dalam Kutipan AktaNikah 347/08/II/1998, tanggal 07 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan XXX, Kabupaten Pati tersebut perlu dibetulkan sebagaimanamestinya, dan hal demikian sesuai dengan Kaidah Fiqhityyah dalam Kitab AlAsybah Wan Nadhair, halaman 83 yang berbunyi:arbadl bois
Register : 23-04-2012 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 10-08-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0045/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 21 Mei 2012 — PEMOHON
8 — 0
8 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arblacdh bois ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
Putus : 05-01-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 5 Januari 2017 — - SUNARYO MAHANGGI
136 — 50
136 — 50
Adha Electrik;Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap bois, panjang pekerjaan, lebar dantinggi. Panjang bois 23 meter ;Bahwa tinggi bois seharusnya 200 Cm (2 Meter), namun kenyataannya hanya180 Cm.
Untuk menutupi kekurang tinggi 20 Cm, maka diganti denganmenambah pekerjaan panjang ditambah 1 (satu) Meter ;Bahwa kekurangan ukuran tinggi bois sebesar 20 CM, saksi beritahukan kepadaTerdakwa, dan menurut Terdakwa nanti akan ditambah dengan panjang bois ;Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan PHO saja, tidak melaksanakanpemeriksaan FHO ;Bahwa Buc Up data ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, PPTK danKontraktor ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;.
Adhitia Elektrik ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ram Kasadi (Kepala Bas)menerangkan dipersidangan, dalam pekerjaan pembangunan Tanggul Pengaman Pantaiuntuk pengisian bois telah digunakan pasir pantai, padahal seharusnya menggunakanSirtu (pasir dan batu) karena bahan material sirtu yang dibeli Kurang dan adanyapemasangan besi diameter 8 dan 10 tidak sesuai spek yang telah ditentukan, karenaseharusnya menurut gambar adalah besi 12.
Adhitia Elektrik ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ram Kasadi (Kepala Bas)menerangkan dipersidangan, dalam pekerjaan pembangunan Tanggul Pengaman Pantaiuntuk pengisian bois telah digunakan pasir pantai, padahal seharusnya menggunakanSirtu (pasir dan batu) karena bahan material sirtu yang dibeli kurang dan adanyapemasangan besi diameter 8 dan 10 tidak sesuai spek yang telah ditentukan, karenaseharusnya menurut gambar adalah besi 12.
Kemudian untukpekerjaan pengisian Bois seharusnya menggunakan Sirtu (pasir dan batu),kenyataannya dicampur dengan pasir pantai karena bahan sirtunya kurang dan atasperintah Pak Hasani (sopir Pak lyan Akase / Direktur perusahaan) katanya campursaja dengan pasir pantai ; Saksi Dian Refian (Bendahara Pengeluaran) menerangkan, sebagai syaratpencairan anggaran untuk pembayaran termin kepada CV. Malboro dan CV.
Register : 21-06-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0071/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 18 Juli 2012 — PEMOHON
6 — 1
6 — 1
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :adrbladh bois asc Jl Se pLyYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
Register : 27-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA.Tgt Tanggal 14 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Penetapan Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA.Tgtsehingga tidak hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbadh bois as JI We eLYl 9 pai.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini
Register : 23-10-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 121/Pdt.P/2014/PA.Mpw Tanggal 19 Nopember 2014 — Muhidin bin Nalam dan Hotimah binti Taid
14 — 3
14 — 3
No. 0122/Pdt.P/2014/PA.Mpw.selanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :adrbacoshl bois acl We eLYl 9 paiArtinya: Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan ataskemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohontelah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 8 Ayat (1) huruf d
Register : 07-05-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Jbg. Tanggal 10 Juni 2015 —
8 — 0
8 — 0
Dan kepada paraPemohon diperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan namatersebut pada Kantor Urusan Agama Kudu Kabupaten Jombang, tanggal04 Oktober 1995;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidahhukum yang berbunyi:dolall bois de Si le oly) GaiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada Pemohon dan Pemohon Il, sehingga biayaselurunnya dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il yangjumlahnya
Register : 06-10-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0088/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 31 Oktober 2011 — PEMOHON
8 — 0
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloootih bois a.s JI Ae LY!
Register : 23-07-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 31-08-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0086/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 16 Agustus 2012 — PEMOHON
6 — 0
6 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacdh bois asc We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA KENDAL Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Kdl Tanggal 3 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
7 — 0
tercantum dalam KartuKeluarga dan Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebutdi atas, untuk adanya kepastian dan agar tidak menimbulkan keraguanbagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan identitasatau biodata nikah Pemohon, perlu. diadakan perubahan biodatasebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :drbass Lb bois