Bahwa akibat dari putusan Hakim Tingkat Banding tersebut akanmenimbulkan polemik baru di dalam masyarakat dan instansi TNIkhususnya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutmenunjukkan jika kejahatan Narkotika bukan merupakan kejahatan luarbiasa (Extraordinary Crime) dan tidak berbeda dengan kejahatan kejahatan yang lainnya sehingga akan terlihat siasia saja segala usahadan upaya yang dilakukan Negara maupun Instansi TNI dalammemberantas kejahatan Narkotika di lingkungan Prajurit TNI.d

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat, hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Larangan mantan Terpidana Bandar Narkoba, lKekerasanseksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calonanggota DPR maupun DPD pada Pemilu tahun 2019menimbulkan reaksi dan polemik di tengah masyarakat;Bahwa wacana KPU yang ingin mengatur pelarangan mantanterpidana bandar Narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dankorupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPD pada Pemilutahun 2019 sedari awal telah menimbulkan perdebatan dan sampaiHalaman 2 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 53 P/HUM/2018saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Inti dari polemiktersebut adalah KPU yang tetap memaksakan pelarangan mantanterpidana bandar Narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dankorupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPD pada Pemilutahun 2019 padahal hal tersebut dianggap bertentangan denganberbagai peraturan perundangundangan di atasnya termasukPutusan Mahkamah Konstitusi.

dalammempertimbangkan hal pemidanaan kepada Terdakwa, harus dapatmenganalisa fakta yuridis dan non yuridis yang melatarbelakangi timbulnyaketidakseimbangan kepentingan antara pelaku dengan korban, MajelisHakim harus mampu memecahkan masalah dan memberikan putusan yangseadiladilnya baik kepada Terdakwa maupun bagi korban tanpamengesampingkan hukum maupun ketertiban masyarakat demi keadilan, disaat kepastian hukum dan keadilan berseberangan, maka keadilanlah yangharus dikedepankan agar tidak menimbulkan polemik

dari perjanjian yangdibuat tersendiri yang selama persidangan tidak pernah terungkap;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka antara positadan petitum dalam hal ini menurut hemat Majelis adalah tidak relevan dimana padaHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Btahakikatnya gugatan wanpretasi adalah mengenai akibat hukum dari terjadinyawanprestasi tersebut dan bukan persoalan mengenai sitanya yang dengan demikiangugatan menjadi membingungkan dan kabur dan dapat menimbulkan polemik

BjbPenggugat terjadi setelah polemik dalam rumah tangga Penggugat danTergugat memuncak, hal mana ditegaskan pula oleh Penggugat bahwapermasalahan rumah tangganya tidak dipicu oleh perpindahan agamadimaksud karena Penggugat berpindah agama setelah adanya masalahdalam rumah tangga, bukan sebelum adanya permasalahan;Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikansatu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, makadapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan

akhirnyatergugat tidak bekerja lagi dikarenakan kondisikesehatan tergugat yang belum stabil tetapi tergugattetap berusaha memperhatikan dan memenuhi kebutuhankeluarga dengan cara yang halal walaupun hasilpendapatan tergugat kurang dari cukup, dan itupunditampik oleh penggugat, bahkan untuk sekedar ke kamarmandi saja harus bayar.Bahwa tergugat juga sudah berusaha untuk bersabar danmenahan diri agar tidak emosi, namun ternyata istritergugat tidak terima dengan sikap tergugat yangakhirnya menimbulkan polemik

Bahwa munculnya polemik atas proyek pembangunan jalan TolDumai Pekanbaru bagi masyarakat sekitar pembangunan jalan toltersebut penting untuk melihat bagaimana proses pembangunan jalantol tersebut Sesuai dengan dokumen dan informasi yang ada di setiaptahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.2.

saat itu antaraPenggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namuntidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan adik kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

tersebut telah meresahkan masyarakat terutama para wali murid disekolahan tempat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja sesuaidengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan danbacakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 agar tercipta suatu keadilan di matamasyarakat dan juga suatu citra para penegak hukum menindak tegas terhadappenyalahgunaan Narkotika terlebih dilakukan di lingkungan sekolah, mengingatputusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi polemik

menyadari bahwa anak yang masih bayi butuh asupan asi dariseorang ibu, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dengan bijaksana tidakkeberatan anak diasuh oleh ibunya/Penggugat Rekonvensi, asalkan hakTergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anaknya tidak dihilangkan jikaingin menemui anak kandungnya nanti, untuk itu mohon Majelis Hakim yangmulia, menolak permohonan hak asuh anak Penggugat Rekonvensisehingga anak kandung tetap berstatus diasuh berdua mengingat putusan hakasuh anak dapat menjadi polemik

tetapbertanggung jawab dan menyadari bahwa anak tersebut masih bayi, butuhasuhan ASI dari ibunya; Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuholeh Penggugat Rekonvensi, ibunya, asalkan Tergugat Rekonvensi sebagaiayah kandung tidak dihilangkan haknya jika ingin menemui anaknya.Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menolakpermohonan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi dan agar hak asuhanak ditetapkan diasuh bersama (Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi) agar tidak menjadi polemik

mempelai pria telan bekerja sebagai nelayan danmemiliki penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga; bahwa antara anak pemohon dengan anak Pemohon II tidakada halangan untuk menikah; Hal 22 dari 17 hal Penetapan Nomor0038/Padt.P/2017/PA.Mur Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) daripermohonan para Pemohon yang memohon diberikan dispensasiuntuk anak Pemohon dan Pemohon II melangsungkan perkawinandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa persoalan nikah di bawah umurmemunculkan polemik

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

sidang pertama serta pembenaran para saksi bahwa yang dihadapkankedepan persidangan adalah benar terdakwa, maka orang perorangan yangdapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini adalah benar terdakwayang bernama TURMONO Bin MAS MUSLIM, sehingga tidak terdapat adanyaeror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsurorang perorangan telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

Hal ini juga menjadi salah satu temuanSPI yang disebut di atas, bahwa konten dari materi ProgramPembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru menimbulkanperdebatan dan polemik, dan upaya mewajibkan mahasiswa baruuntuk menandatangani suatu Pakta Integritas dilakukan tanpaproses review dan persetujuan Pimpinan UI, sehingga keduanyaberdampak buruk pada reputasi UI di mata mahasiswa baru danjuga khalayak publik.

Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.JKTBahwa Saksi menyatakan apakah didalam program kerja itu harus adapakta integritas atau tidak karena program kerja tidak mengatur darisubstansi atau teknis penerapan;Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui syarat pembuatan paktaintegritas;Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peristiwa sampai dilakukannyapembuatan pakta integritas;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu itu menimbulkan polemik mengenaipakta integritas;Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Rektor sekarang Rektor

dan juga untuk mencegah Rektormelakukan penyimpangan;Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan hasil monev oleh SPI harusdiketahui oleh yang diaudit, itu dasar hukumnya apa, Saksi tidak pernahmelihat aturan itu;Bahwa Saksi menyatakan setiap anggaran harus disetujui oleh Rektor,Saksi tahu jika mahasiswa baru wajib tanda tangan pakta integritas, tapi itubukan kewajiban;Bahwa Saksi menyatakan itu termasuk berlaku untuk UI;Bahwa Saksi menyatakan kewajiban itu yang diterapkan oleh Penggugattidak menjadi polemik

kampus yangmembebaskan free sex, pada waktu itu terkait dengan masa oreantasimahasiswa baru tahun 2020, ada pedoman mengenai materi yang harusdicakup dan diorientasikan kepada mahasiswa baru tersebut yang manadalam materi mencegah kekerasan seksual, sebelum Materi itu terlebihdahulu dijelaskan sexual concern dimana pengajar menjelaskan kekerasaanseksual, namun pada bahan itu yang muncul di youtube dan bisa diaksesoleh masyarakat hanya mengenai sexual concern saja, hal itu oleh mediakemudian jadilah polemik

pemberhentian WakilRektor III;Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan Pakta Integritas, isi Pakta Integritasyang merugikan Universitas karena butirbutir dalam Pakta Integritasmemunculkan persepsi dalam masyarakat yang merugikan Universitas;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada Universitas lain yang menggunakanPakta Integritas;Bahwa Saksi menyatakan mengenai konten youtube, intinya mencegahkekerasan seksual tapi pihak yang mengunggah konten tersebut memotongmateri sehingga tidak utuh yang mengakibatkan polemik

pertengkaran mulut yang memuncak denganpermasalahan yang sama seperti tersebut dalam posita 4 di atas, hinggaberujung Termohon pergi dan menetap di rumah orang tua Termohon dialamat yang sama seperti tersebut di atas, hingga sekarang tidak pernahpulang/ tinggal di rumah yang biasa ditempati bersama Pemohon danTermohon, namun demikian Pemohon sering menengok dan memberikannafkah untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya;Bahwa oleh karena disamping Pemohon jenuh dengan keadaan rumahtangga yang sering terjadi polemik

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudahsudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikanbahwa polemik

pencatatan perkawinan,hanya saja persyaratan untuk mencatatkan perceraian menurut Pasal 75 Ayat(2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dilakukan denganmenyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, adalah patut apabila petitum angka4 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amarputusan, agar tidak menimbulkan polemik