Ditemukan 2564 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuan tian tahan thin then tjan tran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-08-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 245/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Oktober 2012 — DEWI LARAS ATI, SH,Cs >< WILLIAM DALE BREENLEE Jr,Cs
170 — 56
  • Bythen ensure you also that DFDL will never practice again in Indonesia for good.Hal 39 dari 47 Hal Putusan No. 245/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.Hal 40 dari 47 Hal Putusan No. 245/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.22.Those people who are published as the team of Indonesia practice group shallalso be liable for performing illegal practice in Indonesia.We have more than 10 bullets to shoot you out from Indonesia for good.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015administrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39475/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat dari yang dituntut.bahwa jika dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, KeputusanTermohon PK (semula Terbanding) cacat hukum, maka satusatunyaPutusan yang dapat diambil Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi umum yang digunakanadalah penyerahan barang merupakan pengalihan hak untuk menguasaibarang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak (supply ofgoods is a transfer of the right to dispose of tangible movable property orof immovable property other than land).
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 4 Mei 2011 — H A F S A H, S.H vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , 2. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH 3. ISKANDAR H.Ag
129 — 61
  • Mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpaterlebih dahulu mengklarifikasi adanya kesalahandariPenggugat ; Menimbang, bahwa setelah mencermati' ketentuan ketentuanyang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun = 2007,Undang undang Nomor 11 than 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2007, maupun perturan peraturan yang dikeluarkan KPU,Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan yang khususmengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIPKabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berkaitan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 /B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
44 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overhead AllocationGeneral and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall be appliedeach Year consistenly.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan denganreformatio in peius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39479/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overhead Allocation;General and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall beapplied each Year consistenly. The method selected must beapproved by PERTAMINA, and such approval can be reviewedperiodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR.Halaman 27 dari 45 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM
107 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Softwareto be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 andXP Option for Datahog, for power supply of sensors that need morepower than acceptable for the standard channels (max. 5 mA /channel, max. 15 mA/ logger). Basic setup of measuring station with Datahog 2 datalogger withmeteo mast : logger configuration, functional and life test,composition of logbook.
    Softwareto be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 andXP Option for Datahog, for power supply of sensors that need morepower than acceptable for the standard channels (max. 5 mA /channel, max. 15 mA/ logger). Basic setup of measuring station with Datahog 2 datalogger withmeteo mast : logger configuration, functional and life test,composition of logbook. Excl. connection of sensors Connection of various types of sensors to the Datahogdatalogger.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pencurian
Putus : 01-12-2020 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 881/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2020 — SALEHOEDDIN, S.H. Alias ONNY
128 — 99
  • Saksi HERMAWATI THAN alias MEIMEI!:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi kenal pertama kali dengan saksi Ni Luh Gede Purnamawatipada akhir tahun 2017 di restaurant seafood milik saksi di JI.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh : Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ; Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
246 — 63
  • 02/G/2016/PTUN.ABN32P2P3P6P732: Copy dari copy Surat Nomor 525/ DisbunhutMalra/212.a/2015Perihal : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Reboisasi(DBH), Pengadaan Bahan atau Bibit Tanaman Kegiatan Reboisasi(DAK) dan Pengadaan Bibit Pala Tahun 2015 dilaksanakan secaraswakelola tanggal 23 September2015 ; : Copy dari copy Surat Nomor : 01/IX/ULP/2015, Perihal : BalasanSurat PPK dan PA Pkt Pengadaan Bibit / Tanaman KegiatanReboisasi (DBH) dan Pkt Pengadaan Bibit / Tanaman KegiatanReboisasi (DAK) Than
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • paling sedikit dalam jangka waktu 2(dua) tahun sesudah perusahaan tempatpenanaman dilakukan berproduksi komersial;Pasal 4:Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalahpenduduk dari negara yang telah mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, makabesarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimanaditentukan dalam P3B tersebut;Protocol antara Pemerintah Indonesia dan Jepang:Angka 5 (a):...on the earnings (other than
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perusakan
Register : 16-06-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 09-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2011/PN.PSB
Tanggal 4 Agustus 2011 — MAILINDA YUHERNI Pgl LINDA Binti HERMAN ZEIN
131 — 21
  • Hoefnagels bahwa tujuan pemidanaan ialah untukmempengaruhi pelanggar dan orangorang lain sehingga ke depan para pelanggar danorangorang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (influencing offenders andpossibly other than offenders toward more or less Lawconforming behavior).
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 5/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 26 Juli 2021 — Pembanding/Terdakwa : Drs. JOHAN ANUAR, SH.,MH Bin H. NANG AGUS Diwakili Oleh : ANDRE YUNIALDI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Muh Asri Irwan
Terbanding/Penuntut Umum II : ALI FIKRI, S.H.,M.Kn.,
139 — 62
  • Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja daerah Than Anggaran 2013 Rancangan;227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranHalaman 49 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PLGPendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) Tahun Anggaran2013;228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;229.
    Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja daerah Than Anggaran 2013 Rancangan;227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ( PPAS APBD) Tahun Anggaran2013;Halaman 80 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PLG228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;229.
    Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja daerah Than Anggaran 2013 Rancangan;227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ( PPAS APBD) Tahun Anggaran2013;228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;229.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN
79 — 11
  • learninglearning software software installationincluded black ,blue, CDs are includedred and green pen e Included a pen try pentry pen and) Touch resolution isrectangular eraser approximatelye Touch resolution is 32767x32767approximately Digitizing technology4000x4000 DViT (Digital Version Digitizing technology Touch) Technologyresitive e Computer connection 12 Computer Mbps/USB connectionconnection 5m usb (ful speed USB 1,1 or2,0 cable USB 2,0)e Power consumption) e Power consumption isis less than
    1,5w less than 0,5w (100mA(300Ma at 5V) at 5V) Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan interactive white board foreducation SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut diajukan oleh saksi AndiTomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU melalui surat Nomor :425.1/516/Disdikpora/II/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012 kepada KepalaULP Kab.PPU disertai file data : Copy DPA, Daftar Spesifikasi TeknisBarang/ Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term ofReference
    Digitizing technology DViT (Digital Versionresitive Touch) Technologye Computer connection Computer connection5m usb 2,0 cable 12 Mbps/USBe Power consumption is connection (ful speedless = than 1,5w USB 1,1 or USB 2,0)(300Ma at 5V) e Power consumption isless than 0,5w (100mAat 5V) Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan interactive white board foreducation SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut diajukan oleh saksi AndiTomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 155/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT DWI SATRYA UTAMA Diwakili Oleh : PT DWI SATRYA UTAMA
Terbanding/Tergugat I : AKZO NOBEL N.V
Terbanding/Tergugat II : ICI OMICRON B.V.
Terbanding/Tergugat III : MANUELITO JOSE PACHECO DE DIOS
Terbanding/Tergugat IV : JEREMY PAUL ROWE
Terbanding/Tergugat V : AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Terbanding/Tergugat VI : AKZO NOBEL PAINTS ASIA PACIFIC PTE LTD
Terbanding/Turut Tergugat : PT ICI PAINTS INDONESIA
622 — 377
  • Bahwa Pasal 10 pada Trademark Agreement menyatakan :Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTNThis Agreement shall terminate forthwith in the event that ICI ceases toown or control either directly or indirectly more than 50% (fifty percent) ofthe issued share capital of the Licensee Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:Peryanjan ini akan berakhir segera dalam hal ICI tidak lagi memiliki ataumengendalikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yangdikeluarkan Penerima Lisensi30
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PK/PJK/201 7the arms length principle, theallocation method chosesn mustlead to a result that is consistentwith what comparable independententerprises would have beenprepared to accept;(ob) Paragraf 7.25 OECD Guideline,menyatakan The allocation mightbe based on turnover, or staffsemployed, or some other basis.Whether the allocation method isappropriate may depend on thenature and usage of the service.For example the usage orprovision of payroll services maybe more related to the number ofstaff than
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For example the usage or provision of payrollservices may be more related to the number of staff than toturnover, while the allocation of the stand by costs ofpriority computer back up could be allocated in proportionto relative expenditure on computer equipment by thegroup members;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalammenggunakan metode tidak langsung untuk menentukanbiaya intragrup service, perlu ditentukan metode alokasiyang tepat, dengan basis/indikator/key pengalokasianyang sesuai
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BINTAN LAGOON RESOR Diwakili Oleh : STEFANY OKTARIA SIMORANGKIR SH
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
98 — 58
  • Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sub Penghuni vila in casu,lease, let or sublet the whole or any Penggugat tidak dapatpart of his/her Villa other than menyewakan, menyewakanthrough the Pool Rental Scheme ulang, mengontrakan atau provided by the Management mengontrakan ulang seluruhCompany and without prior written atau sebagian dari Vilanya,consent from the Management selain melalui Skema PoolCompany.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3047 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT BANK BUKOPIN Tbk, KANTOR CABANG MANADO, dkk. vs DEWI TEREMSIA, JUNAEDY MAPAHENA, S.H.,
105 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gower & Davies, dalam bukunya Principlesof Modern Company Law edisi ke9 berpendapat:at one stage, it seems to have thought that a company could not be heldvicanously liable for fraudulent conduct on the part of an emprolee or agent,at least where the fraoud was directed at benefiting the agent rather than thecompany. however the clear view today is that such cases are to beexplained on the basis that the agent or employee was acting outside thescope of their authority when carrying out the fraud
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 23-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 25 April 2018 — P.T MULTI SELVINDO PRIMA MELAWAN P.T PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA I, dk
44 — 20
  • (The term "party autonomy" is used rather than the more commonly usedfreedom of contract, because believe the former more accuratelyexpresses the power given by the state to parties to make their own rulesand determine how riskswill be allocated between them. The /atter, strictlyspeaking, expresses only thatparties have the power to make contracts Vide Justin Sweet, Liquidated Damages in California, 60 Cal. L. Rev. 84(1972))Prof.