sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari

merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian bakusehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkanPerjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari olehPerjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;Adapun suratsurat yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Gugatan PerlawananPembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkaratersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang kelirusehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

untuk permintaan pembuatanakta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah aktanomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihatdalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT.

OORJA INDO PETANGISFOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21Februari 2011 halaman 2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoidengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIStanggal 19022011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasaindonesia dan bahasa inggris)/ (dapat dilihat dalam aktanomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;Hal. 27 dari 35 hal. Put.

No. 278 K/Pid/201328Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah alas hak Surat PernyataanKepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh(05052007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat DusunBai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawankawandengan batasbatas : Sebelah Utara Sungai Apar KeSebelah Timur Sungai BolumSebelah Barat Sungai BenongaSebelah Selatan Perkebunan Kel.PT.

Masdar Alias Sidoi BinSaran, yaitu :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian PoldaKaltim, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adaancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011halaman 2) ;Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah perseroan

No. 278 K/Pid/2013Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara TerdakwaMasdar Als Sidoi dengan perusahaan PT.

sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari

maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

Hadijahselaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, danfakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilikmobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menuruthukum hak milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut;Bahwa untuk itu mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Andi Amring dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman;Bahwa mendasari

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi Hadijah selakuorang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini,karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu danpemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yangtidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalampersidangan, dan berita acara hasil analisa laboratoris Labkrim Mabes Polritersebut diatas. serta petunjuk petunjuk dalam persidangan, dapat diperolehfakta fakta sebagai berikut :1.

;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut Pasal 35 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo, selain menguasaijuga menyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilkukan terdakwa tersebut adalahmerupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan bukantanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

;Menimbang, bahwa mendasari kepada bukti bukti tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpanPsikotropika.;Menimbang, bahwa mendasari kepada keterangan para saksi danketerangan terdakwa juga barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai latarbelakang orang sebagai profesi peneliti ilmiah, tehnologi bukan petugaskesehatan atau pedagang farmasi sedangkan terdakwa adalah orang swastayang pekerjaannya sebagai agen Ekspeditor.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh TeamTindak Pidana Narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu ) tablet Pil warna merahberlogo Apel dengan berat bersin 0,2706 gram, dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti warna merahberlogo Apel No.1 adalah mengandung MDMA/(+)N,adimetil 34 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lamp.

assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Dalam perlawanan tersebut (verzet) mendasari

atas hendak dilaksanakan lelangterhadap assetaset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya buktibuktibaru (novum) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yangternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnyasalah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil)dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

:Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri,tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke4 (Keempat)sebagai berikut:Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangkaHalaman 8 dari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..

Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo10Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

TRISNO telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah11diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki bahwa

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut13telah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08Hal. 57 dari 97 hal.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum lagi mendasari PKNomor : 1525/08 tanggal 30 Desember2008 sebesar

PK Nomor : PKNomor 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp207.000.000,00;7 1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesarRp170.000.000,00;8 1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;9 1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;10 1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK Nomor :1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp147.000.000,00;11 1 bundel Addendum lagi mendasari PK Nomor : 1525/08 tanggal 30Desember

: 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesarRp390.000.000,00;3. 1 bundel PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp290.000.000,00;4. 1 bundel PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesarRp280.000.000,00;5. 1 bundel PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp270.000.000,00;6. 1 bundel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK Nomor :1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp270.000.000,00;e Dari Sks.

No. 1/PDT/2019/PT.MKS10.11.12.13.1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Maggakepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (IbuTergugat s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993,tertanggal 23 Juni 1993 ;Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincikPersil No. 5 D.Ill, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelasperistiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada Surat rincik atas namaBacce Binti Magga diatas tanah objek

sehingga ada suratRincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yangsebenarya telah tergugat jekaskan halhal tersebut diatas tentangperistiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama BacceBinti Mangga Persil No 5 DIlIl Kohir No.1313 Cl hingga sampai ke atasnama Hj.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.

Sgm). ; Bahwa mendasari yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benarHal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9.

Bahwa khusus Bukti T J,II,III,IV.V6, yaitu foto copy surat keterangan No.027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidakada aslinya sehingga mendasari yurisfrudensi Mahmamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah adaaslinya haruslah dikesampingkan.

Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.