berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan

April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Fujianto Penata Tk.NIP. 197104082005011004.Bahwa Saksi selaku Dansubdenpom XII/15 Ketapang sudahseringkali memberikan penekanan dan arahan kepada anggotaSubdenpom XI11/15 Ketapang tentang bahaya narkotika baiksebagai pengguna maupun sebagai pengedar dan Saksi merasapembinaan satuan yang dilakukan oleh Saksi sudah maksimalkarena setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatan perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan

dan zat Matamphetamin,kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dibuatkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit BhayangkaraPontianak Polda Kalbar Nomor: 420A/II/2016/Rs.Bhy tanggal 18Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Fujianto Penata Tk.I NIP. 19710408200501 1004.Bahwa menurut Saksi pembinaan satuan yang dilakukan olehSaksi1 selaku Dansubdenpom XIl/15 Ketapang sudahHal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 67K/PM.1I05/AD/XI/2016maksimal karena Saksi1 seringkah memberikan penekanan

danarahan kepada anggota Subdenpom XIlI/15 Ketapang tentangbahaya narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagaipengedar dan setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi1 selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatanperbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 3Nama lengkap : Muhammad Syurfi SitorusPangkat / Nrp : Sertu, 21080616780786Jabatan : Bariksa Subdenpom XII/15 Ketapang (sekarangBariksa Denpom XII

Kalbar.Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanyaperintah maupun penekanan dari KomandanSatuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagianggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkandiri dalam peredaran atau pemakai Narkotika.Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor : 39K/PM.I05/AD/VI/2018Menimbang16.17.18.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin knhusus atauRekomendasi dari Instansi yang berwenang untukbebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwajuga bukan pecandu Narkotika maupun sebagaiPasien Pecandu Narkotika.Bahwa

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin Knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwapernah melakukan tindak

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur kesatu

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.18.

pertama kali;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisanatau saksi penyidik, Donald Gwinra Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :hal 16 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga; Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksisebagai penyidik dalam bertanya kepada terdakwa tidak ada melakukanpengancaman, penekanan

juga berdasarkanketerangan saksi saksi yang sudah kami periksa sebelumnya; Bahwa setiap kali melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi langsungbertanya dan jawaban dari terdakwa langsung kami ketik di computer; Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruangan Tim 1 Unit Reskrim PolsekCileungsi, pada jam 09.00 wib; Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terdakwa, kondisi terdakwadalam keadaan sehat dan tidak sakit; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa, tidak dilakukandengan paksaan atau pun penekanan

; Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa didalam ruangan tidak adaorang lain, kalaupun ada orang lain didalam ruangan tersebut yaitu kepala timsaksi akan tetapi kepala tim tersebut tidak ikut dalam proses pemeriksaanterdakwa; Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tanggal 7 Mei 2021, tidak adapihak atau orang lain yang melakukan pemaksaan atau pun penekanan kepadaterdakwa saat pemeriksaan berjalan, dimana proses pemeriksaan berjalanselama kurang lebih tiga jam; Bahwa benar sejak awal pemeriksaan

tenang menjawab semuapertanyaan penyidik dan terdakwa menyatakan tidak didampingi olehPenasihat Hukum dan akan menghadapi proses hukum sendiri tanpadidampingi oleh Penasihat Hukum, pertanyaan pertanyaan yang diajukanpenyidik kepada terdakwa, biasanya kami mengikuti alur yang diceritakanoleh terdakwa juga berdasarkan keterangan saksi saksi yang sudah kamiperiksa sebelumnya dan selama melakukan pemeriksaan terdakwa, kondisiterdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sakit serta tidak ada paksaan ataupun penekanan

Labuhanbatu, padatanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kakumayat tidak dijumpai; Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher; Dijumpai tandatanda pembusukan awal; Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan; Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dantangan; Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada, dantangan; Dijumpai sompel/ patah tulang

Labuhanbatu, padatanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kakumayat tidak dijumpai; Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher; Dijumpai tandatanda pembusukan awal:; Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan; Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dantangan;Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi

Labuhanbatu, padatanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDNRingkasan Pemeriksaan Bagian LuarDijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan,kaku mayat tidak dijumpai;Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;Dijumpai tandatanda pembusukan awal;Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggungdan tangan;Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher

Labuhanbatu, padatanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.Ringkasan Pemeriksaan Bagian LuarDijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan,kaku mayat tidak dijumpai;Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;Dijumpai tandatanda pembusukan awal;Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggungdan tangan;Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada,dan tangan;Dijumpai sompel/ patah tulang tengkorak

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Luka berwarna kemerahan dantidak ada perdarahan yang aktif serta dirasakan nyeri pada saatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2314/Pid.B/2018/PN Tng t penekanan;Kesimpulan:Pada pemeriksaan korban seorang lakilaki berumur dua puluh tujuhtahun terdapat luka lecet pada daerah leher kanan. Luka tersebut akibatkekerasan tumpul.

BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.

Sedangkan telah ternyata bahwa perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Desember2010 adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalampasal ini biasa disebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwaoleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan