Ditemukan 2284 data
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA diwakili oleh Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
582 — 389
., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; RATIH PUSPITORINI, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 2020220202Halaman4dari130, Put.
63 — 34
. : Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada BiroHURON. = 246 & see eee se Boe coe tee See6. DARYATUN, S.H. : Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada BiroFUKUI. ~ ~~ = mn 2 i en mn in we i oe7. DYAH ARNIASTA, S.H. : Staf pada BiroHukum Pada Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum, berkedudukan di Jl.
83 — 26
., Kepala SubBagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sulawesi Utara ; . CHANDRA RAWUNG, SH., Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Utara ; . SANDRA TENDA, SH., Staf bagian Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; 7.JACK D. BUDIMAN, SH., Advokat/Pengacara,beralamat di Kelurahan Kinilow 1, KecamatanTomohon Utara, Kota Tomohon ; . JACK D.
242 — 149
Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan InformasiHukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Sumbawa; 2. LUKMAN BAYUWARSAH, SH. JabatanKepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Sumbawa ;Halaman 1, Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUNSBY1. ABDUL JANA2. SYAMSUDDIN3. SUPARMAN4. M. DAHMAN3. AHMAD MULYANI, SH.
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa:Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantorpada Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, JI.
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum Mineral, Batubara Dan Geologi, Sekretaris JenderalKementerian Energi Dan Sumber Mineral ;Satya Hadi Pamungkas, S.T,.M.T., Jabatan Kepala SeksiPerencanaan Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal MineralDan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;Nazar Kusmana, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum,Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian EnergiDan Sumber Daya Mineral ;Buana Sjahboeddin, S.H.
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
779 — 904
Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. 5Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;5. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. :Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat : Jl.
;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nita Yuanita, S.H., M.M. ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Fuji Asti Pratama R, S.H. ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Hal. 3 dari 148 hal.
;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Nita Yuanita, S.H., M.M. ;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Fuji Asti Pratama R, S.H.
;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Alamat Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Johan Hadi Kurnia, S.H. :Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI.
160 — 61
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMADILAGA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Hal 2 dari 15 Hal Putusan 96/B/2019/PTTUN.SBY15. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya) 16.
137 — 43
., M.Si, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Banyuasin; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang beralamatpada Kantor Hukum Suharyono & ASSOCIATES diJalan Angkatan 66 nomor 594 RT.08 RW.02 SekipUjung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/82/II/2016, tertanggal 31 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai .............0.. TERGUGAT;DAN:PT. ANDIRA AGRO, beralamat di jalan Brigjend.
PT GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN
Tergugat:
JUWITO ST MM
Turut Tergugat:
Hj SRI MULYANI
97 — 2
NIP: 19840502 200902 1 005 / Illc (Penata), Jabatan: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Klaten Alamat lengkap: Jalan Pemuda, Nomor 294,Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/297.1/08tanggal 25 September 2018;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaandiantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator TRI MARGONO, S.H.Hakimpada
392 — 64
., jabatan: Kepala SubBagian Pertimbangan dan pavokas kum, SetditjenKY Pengendalian DAS dan Hutan Ling Kementerian LingOY kungan Hidup dan KehutanaaFepubik Indonesia. yy 12.
161 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilHalaman 1 dari 18 halaman.
SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan Il.SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;IstimewaBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanperaturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanPelaksana Subbagian
BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Halaman 2 dari 18 halaman.
RITA ARIANA
Tergugat:
1.M SA'DULLAH
2.KPKNL SURABAYA
101 — 28
Hariara SH, Kepala Bagian Advokasi IV padaBiro Advokasi Kementrian Keuangan, 3) Andy Pardede, SEMBA Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya, 4) Kingsospol Siregar, SH.MH, selakuKepala Subbagian Advokasi VI A, 5) Awalludin Ikhwan,S.E., M.Ec.Dev., selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasipada KPKNL Surabaya, 6) Panji Andhisetiawan, SH, MHHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Bjnselaku pelaksana Subbagian Advokasi IV A, 7) Rachman,SH, selaku pelaksana Subbagian Advokasi IV
A, 8)Rachmat Sazali, SH, selaku pelaksana Subbagian AdvokasiIV A, 9) Shanti, S.H.
,L.L.M selaku pelaksana SubbagianAdvokasi IV A, 10) Finna, S.H., selaku pelaksanaSubbagian Advokasi IV A, 11) Sonny Asrolian Jaya, S.H,selaku pelaksana Subbagian Advokasi IV A, 12) Jhon FeriSariaman Saragih, S.H, selaku pelaksana SubbagianAdvokasi IV A, 13) Hati Yuni Kustiningsih, SE, selakuPelaksana pada KPKNL Surabaya, 14) Rita KartikaWardani, SH, selaku Pelaksana pada KPKNL Surabaya,15) Reonaldo Andre Menayang selaku Pelaksana padaKPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU116/MK.1
10 — 8
talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON)terhadap Penggugat (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa sebelum memasuki ke pokok perkara, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan menjabat sebagai PemeliharaHalaman 3 dari 1 2, Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.CbnBarang Subbagian
gugatannya serta memohon agar Pengadilan AgamaCibinong menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita AcaraSidang yang merupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaanputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada padaUnit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, denganmenjabat sebagai Pemelihara Barang Subbagian
99 — 50
., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Siak, Berkantor di KomplekPerkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, KabupatenSiak.JUNAIDI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Peredaran dan Turan Hasil Hutan DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak SriIndrapura, Kabupaten Siak..
153 — 130
., M.Sc ;Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanKepala Subbagian Bidang Bina Marga PIW, BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDENY RISMARDI SETIAWAN, S.H;Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukumdan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat JenderalBina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Ir.
H. Jamaluddin Mide
Tergugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabupaten Majene
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara, KPKNL Mamuju
22 — 12
., M.Si Kepala Subbagian Umum KPKNLMamuju ;AKHWAN PRAYOGI Kepala Seksi Piutang Negara KPKNLMamuju ;DELVI MANALU Pelaksana Pada Bidang KIHI KanwilDJKN Sulseltrabar ;RINA DAMAYANTI Pelaksana Pada KPKNL Mamulju ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama MenteriKeuangan Republik Indonesia yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Majene dengan Register Nomor : 54 / Pdt.G / HK / Vil / 2018 / PN.Mjn,tanggal 25 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT
121 — 66
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Halaman 2 dan 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) ;Halaman 3 darn 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Prlaniah) jnnnnn ann nen neem nnmnnnnnnKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlIV. drh.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistivono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok)57. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, danGubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam lingkungan masingmasing (videlampiran P13);Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2009 tersebut dengan Pejabat Penilai bukanatasan langsung Penggugat, sehingga bertentangan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tanggal 7Desember 2006, BAB ILA.2.h. 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untukJenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian
Yang adaadalah: Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian), kegiatanwasdal (Pengawasan dan pengendalian) dilaksanakan melalui rapat bulanan ataumingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiripara Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiapkali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepadaKepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti.
Dalam hal iniPenggugat hanyalah pegawai biasa, tidak mempunyai jabatan sebagai KepalaBidang/Bagian, dan atau Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. SehinggaPenggugat tidak mempunyai kewajiban hadir dalam rapat bulanan ataumingguan.
PejabatPenilai adalah Atasan Langsung PNSyang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV(Kepala Subbagian/Subbidang/KepalaUnit/) dan padahal Tergugat bukanAtasan Langsung Penggugat, sertaPenilaian DP3 tahun 2009 dilakukankurang cermat pada pemberian tahunpenilaian.
73 — 60
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padatanggal 2 Juli 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam SKSekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 74/Kep/SET.MK/2012 dengan NIP 198710192010122001 ;Bahwa pada saat bekerja di Mahkamah Konstitusi, Penggugatawalnya bekerja di bagian Sekretaris SEKJEN MK RI pada SubBagian Tata Usaha Pimpinan, pada tanggal 1 Desember 2010setelah itu tanggl 28 Juli 2011 menjabat sebagai penyusun danevaluasi persidangan pada subbagian pelayanan persidangan
Tergugat melalui Kepala Subbagian PengembanganPegawai dengan itikad baik memberitahukan kepada Penggugat perihalsurat keputusan Tergugat tersebut dan meminta Penggugat datang keMahkamah Konstitusi untuk mengambil SK dimaksud melalui mediasosial WhatsApp, namun Penggugat tidak bersedia hadir (vide buktiT21).
Dengan mendasarkan padajanji Penggugat tersebut, pegawai dari Subbagian PengembanganPegawai atas perintah Kepala Subbagian Pengembagan Pegawaidatang ke tempat kost Penggugat, namun ternyata Penggugat tidakberada di kostnya (vide bukti T22);Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.b.
Kepala SubbagianPengembangan Pegawai kemudian menghubungi kembali Penggugatmelalui media sosial WhatsApp untuk bertemu dengan Penggugat gunamenyerahkan surat keputusan Tergugat a quo, dan pada akhirnyadisepakati Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kepala SubbagianPengembangan Pegawai bertemu di Rumah Makan Padang MinangSepakat karena Penggugat tidak bersedia datang ke MahkamahKonstitusi;Bahwa pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat (Kepala Subbagian
PengembanganPegawai) bertempat di Rumah Makan Padang Minang Sepakat Tergugatmelalui Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai menyerahkan suratkeputusan Nomor 23.1.1 Tahun 2016 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudari Vera Patricia MadannaPurba, S.H., NIP 19871019 201012 2 001, tanggal 31 Maret 2016kepada Penggugat, dan pada saat menerima surat keputusan Tergugata quo, Penggugat menandatangani tanda terima
1.ANDI HASANA
2.ZULFAN HAJRAH
3.AHMAD FAUZI AL-IDRUS
4.SUMIYATI HARUN
Tergugat:
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH PROV. SUMATERA SELATAN
99 — 44
., Pekerjaan/Jabatan: Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sumatera Selatan; 4. FITRIANTI RUSDI, S.E., M.Si., Pekerjaan/Jabatan: KasubbagTata Usaha Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi SumateraSelatan; 22222 noone nnn nn nn nn nn nn nce nnn5. M.