belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

No:2588 /Pdt.G/2019/PA.JBkemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi yang menyatakan:laos!

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

yang baik dan sakinah mawaddah warahmah makakondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugatseperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkan kemudharatanbagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolaksebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi

Dengan demikian makaberdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagiPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian makaalasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

Musthafa AsSibaidalam kitab AlMaratu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagaipendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahandan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadappendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.

dan sakinahmawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yangakan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karenaitu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugatsudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatankepada kedua belah pihak, maka menghindari kKemudharan bagi Penggugatdan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yangsudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalahdengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama darimempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Halaman 10 dari 14mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi yang menyatakan:cecal Gila Gyo gly auliall 5Artinya: Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumahtangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugatsudah jauh dari tujuan

perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatankepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat danTergugat lebin utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudahpecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah denganperceraian, oleh karena itu. perceraian adalah lebih utama darimempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

dan sakinahmawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yangakan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karenaitu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Tergugatsudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatanHalaman 8 dari 10 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Pdgkepada kedua belah pihak, maka menghindari kKemudharan bagi Penggugatdan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yangsudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalahdengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama darimempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi

tidakdiketahui lagi alamatnya sampai sekarang, maka kondisi seperti ini memberipetunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (brokenmariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasangugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuanpasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakantelah

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Sibai,yang tersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yang berbunyi sebagai berikut:Artinya :"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam emngumpulkan dua orang yang saling bencimembenci, terlepas dari masalah

yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisiseperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tanggakembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkankemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harusdihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi

Dengandemikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian makaalasan gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan kedalam maksud dan tujuanpasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

belah pihak terhadappasangannya dengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugatseperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkankemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harusdihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi

Dengandemikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandangtidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akantetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendirisebagaimana maksud Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang Siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanHal. 11 dari 14 hal.Put.No.564/Pdt.G/2019/PA.JB.mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

DP 1.09 sry 65:Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";kaedah fiqhi yang menyatakan:Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumahtangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugatsudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan/kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat danTergugat lebih utama dari pada mempertahankan

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikianmaka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksuddan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

tanggayang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberipetunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (brokenmariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tanggakembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkankemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harusdihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi

tanggaPenggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh daritujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belahpihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utamadari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untukmenghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena ituperceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat denganTergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi

kedua belah pihakterhadap pasangannya, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

seperti ini memberi petunjuk bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanHal. 10 dari 14 hal.Put.No. 1363/Pdt.G/2019/PA.JB.mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tanggaHal. 9 dari 13 hal.Put.No.524/Pdt.G/2016/PA.JB.Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akanhidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkankemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harusdihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi

Dengandemikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian makaalasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuanpasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat