Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus Parpol
Register : 14-06-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam
Tanggal 19 Januari 2017 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
323 — 825
  • Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan;3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait surat-surat yang mendasari pemberhentian keanggotaan Penggugat pada Partai Persatuan Pembangunan;4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan rencana pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
    Mahyaddin Mahdy, in casu Penggugat dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tetap berlaku;DALAM REKONVENSI- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI dan REKONVENSI- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
    Bahwa Penyelesaian sengketa antar partai politik dapat diselesaikan melaluiproses peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal dipartai politiksesuai padal 32 UU No 2 tahun 2008 jo perubahan UU No 2 tahun 2011tentang partai Politik melalui mahkamah Partai Politik yang wajib diselesaikanselama waktu 60 Hari .2.
    Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)
    Partai Partai Persatuan Pembangunan, olehkarena itu seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan diMahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan ;ll PERKARA A QUO BUKAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI MAMUJU(KOMPETENSI!
    Mahyaddin Mahdy Dari Anggota Partai PersatuanPembangunan, hal mana berarti substansi gugatan Penggugat adalah merupakanperselisihan partai politik yang menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisinan yangdemikian haruslah terlebin dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik melaluisuatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yangbersangkutan.
    penyelesaian a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan partai politik antara Penggugat dengan Partai PersatuanPembangunan (PPP) menyangkut substansi pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Persatuan Pembangunan haruslah dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan;Menimbang, bahwa karena perselisihan pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan harus dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mrt
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penggugat:
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
104 — 45
  • Penggugat:
    SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
Pengadilan PN RANTAU Perdata Khusus Parpol
Register : 17-10-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PN RANTAU Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta
Tanggal 17 Nopember 2022 — MUCHTAR
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
137 — 34
  • MUCHTAR
    Tergugat:
    KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
Pengadilan PN SUBANG Perdata Khusus
Register : 13-12-2022 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SUBANG Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sng
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat:
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
137 — 41
  • Penggugat:
    Sumarna
    Tergugat:
    1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
    2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
    3.Indra Dena Putra Lesmana
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 71/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Mei 2014 — BANSUHARI BASO TIKA
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
214 — 74
  • BANSUHARI BASO TIKA
    Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
    Jeneponto (Partai PenegakDemokrasi Indonesia), Jenis KelaminPerempuan, Agama : Islam, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : JI. Lanto Dg. PasewangNo. 501, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan.Binamu, Kabupaten. Jeneponto, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I PEMBANDING ;MELAWAN:I, DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PENEGAK DEMOKRASIINDONESIA Cg. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAIPENEGAK DEMOKRASI INDONESIA Cq.
    DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA,berkantor di TogoTogo, Kecamatan. Batang, Kabupaten Jeneponto,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT , diwakili olen KuasanyaRAFIKA RUQAYA HARFA, S.Pd, Umur : 30 tahun, Pekerjaan : KetuaPartai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jeneponto,Bertempat Tinggal: Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba,Kabupaten. . .Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1706XIII/KC/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 ;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 19-04-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Ptk
Tanggal 8 Juni 2022 — ,
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
334 — 71
  • ,
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
    Turut Tergugat:
    2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
    3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
    4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pmn
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
191 — 55
  • Penggugat:
    KOMI CANIAGO, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 17-07-2008 — Upload : 09-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441K/PDTSUS/2008
Tanggal 17 Juli 2008 — DEWAN SYURA DPP PKB ; DEWAN TANFIZ DPP PKB, dkk ; Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.,
339 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Klk
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
180 — 70
  • Penggugat:
    Hamdani
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
    Turut Tergugat:
    H. Pahmi, S.Sos
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mam
Tanggal 13 Desember 2022 — Penggugat:
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
233 — 47
  • Penggugat:
    HJ.MUTHMAINNAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
    2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
    3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 15-07-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 616/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
398 — 514
  • Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (dpp Pan), tempatkedudukan JI. Daksa 1, Rt 7 Rw 1, Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, KotaJakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Tergugat II;DENGAN SUSUNAN PERSIDANGAN MARDISON., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ; HARIYADL., SH.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PDT.SUS/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — Penggugat:
IR.H.RIDWAN A.RACHMAN.MMTR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PAN
189 — 59
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
180 — 32
  • Penggugat:
    DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
    Tergugat:
    1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 261/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
162 — 31
  • Penggugat:
    WELHELM DANIEL KURNALA
    Tergugat:
    1.Benhur George Watubun
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
    2.Badan Pengawas Pemilu
    3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-05-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
143 — 38
  • Penggugat:
    Jhonni allen marbun
    Tergugat:
    1.DPP Partai Demokrat
    2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
46 — 38
  • Penggugat:
    LILY SAHOA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
    4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
    5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
234 — 684
  • Penggugat:
    AL IMRAN, SH
    Tergugat:
    1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
    2.DPD PARTAI GOLKAR
    3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
    Turut Tergugat:
    DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
    = ataumempermainkanMAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilantertinggi dalam internal Partai Golkar.8.
    Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT 1)agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segeramelaksanakan MUSCAM PKPK se Kota Bima, dan selanjutnyamelaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amarputusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PIGOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.2.
    Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai GolkarKota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada diDPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dankemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukankonsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, sertamelaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangkapencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi,Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.10.
    diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
    Yang disebutkan dalam pasal32 pada ayat 1 mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai golkar,sehingga kalaupun penggugat tetap mendasarkan bahwa terhadap persolantersebut telah diputus dalam keputusan Mahkamah Partai namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Khusus
Register : 29-03-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl
Tanggal 26 Mei 2023 — Penggugat:
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DPP PKB
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
184 — 70
  • Penggugat:
    JECKY ZAM ZAMI
    Tergugat:
    1.DPP PKB
    2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
    3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 26-01-2010 — Upload : 05-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812K/PDTSUS/2009
Tanggal 26 Januari 2010 — PATIHEWE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR,DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PATIHEWE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR,DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Pengadilan PN PRAYA Perdata Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.
130 — 127
  • Penggugat:
    RIYAN FERDIANSYAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
    4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.