Dharma Karyatama Mulia(Tergugat II) perihal Surat lamaran kerja.Bahwa selain surat lamaran kerja tersebut, hubungan hukum ParaPenggugat dengan Tergugat II dikuatkan pula dengan adanyaPERJANJIAN KERJA No.070D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020 (antaraFriston Simangungsong dengan PT. Dharma Karyatama Mulia) danPERJANJIAN KERJA No.074D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020 (antaraMorris Tumpak Hamonangan Sitorus dengan PT.

Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II telan melakukanPERJANJIAN KERJASAMA No. 070D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020antara PT. Dharma Karyatama Mulia (Tergugat Il) dengan FristonSimangungsong (Penggugat I!) dan PERJANJIAN KERJASAMAHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 388/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnNo.074D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020 antara PT.

, selanjutnya diberi tandabukti P4;Fotocopy Perjanjian Kerja No.168D/HRDPT.DKM/PKWT/VIII/2017, tanggal1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P5.1;Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja No. : 061/HRDGLI/PKWT/II/2018tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P5.2;Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja No. : 346/HRDGLI/PKWT/VII/2018tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P5.3;Fotocopy Surat tertanggal 01 April 2020 dari Tergugat Il kepada Penggugat Perihal Pemberitahuan Berakhirnya

Mdn14.15.16.17.18.19.20.2,22.23.Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja No : 063/HRDGLI/PKWT/II/2018Tanggal 01 Februari 2018, atas nama Morris Tumpak Hamonangan (ic.PenggugatII), selanjutnya diberi tanda bukti P11.2;Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja No : 348/HRDGLI/PKWT/VII/2018Tanggal 31 Januari 2019, atas nama Morris Tumpak Hamonangan (ic.PenggugatIl), selanjutnya diberi tanda bukti P11.3;Fotocopy Perjanjian Kerja No.074D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020, tanggal 1Februari 2020, atas nama Morris Tumpak Hamonangan

Dharma Karyatama Mulia (Tergugat II), selanjutnya diberitanda bukti T.II3;Fotocopy Perjanjian Kerjasama, Nomor 070D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020antara PT. Dharma Karyatama Mulia dengan Friston Simangunsong(Penggugat !), selanjutnya diberi tanda bukti T.II4;Fotocopy Perjanjian Kerjasama, Nomor 074D/HRDPT.DKM/PKWT/II/2020antara PT.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas namaRobi Andika dengan Tergugat dimulai 16 April 2013 dan berakhir 15April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat Robi Andika;1.2.

) ParaPemohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah pertimbangan yangkeliru dan tidak dapat dibenarkan karena PKWT tersebut tidak memenuhisyarat sah PKWT yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan sudahseharusnya PKWT Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugatdinyatakan batal demi hukum;Halaman 12 dari 18 hal.

kepada Para Pemohon Kasasi/semula ParaPenggugat karena ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas menyebutkanbahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;Maka dari itu keputusan Judex Facti dalam pertimbangannya menganggapsah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Pemohon Kasasi/semulaPara Penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapatdibenarkan karena PKWT tersebut tidak memenuhi syarat sah PKWT yangdiatur

dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan dan sudah seharusnya PKWT Para PemohonKasasi/semula Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;3.

Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/2015Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sangat jelas bertentangan denganketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan karena PKWT yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat tidakmemenuhi syarat sah PKWT yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan sudah seharusnya PKWT Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat

/ kontrak dan putus hubungan kerjademi hukum karena masa PKWT/ kontrak berakhir.

Bahwa tentang hal ini tergambar dalam posita gugatan angka (3),akan tetapi perselisihan hak (permintaan PKWT menjadi PKWTT) yangdemikian itu tidak dimintakan dengan tegas dalam petitum gugatan, artinyadalam surat gugatan sama sekali tidak muncul petitum terkait perselisinanhak.Tergugat berkeyakinan PKWT antara tergugat dengan para penggugat tidakada masalah, karena sejak awal para penggugat setuju dan selama bekerjadengan sistem PKWT.

ketentuan Pasal 59 ayat (7) UUNo.13/2003, MK memaknai frase "DEMI HUKUM" itu terkait pengesahanproses peralihan status dari PKWT ke PKWTT melalui PENETAPANPENGADILAN NEGERI.

Semestinya parapenggugat ini terikat dan menerima penyelesaian masa PKWT tersebut,karena para penggugat saat itu adalah anggota Serikat Pekerja SPN PT.Panamtex, dan tidak pada tempatnya kemudian mengajukan gugatan kePT. Panamtex.Bahwa dalam surat PKWT tersebut, para penggugat sudah bersetujubekerja dengan PKWT dan para penggugat juga tidak akan menuntut untukmenjadi karyawan tetap.

Pekalongan, laporan hasilpelaksanaan penyelesaian pemberian tali asin pada para tenaga kerja(PKWT) yang tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya di PT.

Bahwa dalam proses interview tersebut BapakHal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 374 K/Pdt.SusPHI/2014Afirudin menyatakan bahwa seluruh pekerja di Tergugat adalah pekerja kontrakyang harus menandatangani PKWT karena perusahaan Tergugat adalahperusahaan yang bergerak di bidang property yang sedang membangunapartemen T Plaza, yang proses pembangunannya akan memakan waktu sekitar 3tahun ;3 Bahwa atas informasi dari Bapak Arifudin tersebut di atas maka sudah sangatjelas PKWT yang ditandatangani oleh para pekerja

2013 sampai dengan 13Mei 2013 menjadi PKWT dengan periode Perjanjian kerja 13 Februari 2013 sampaidengan 13 Februari 2015 (selama 2 tahun) ;10 Bahwa PKWT hasil amandemen yang ditandatangani oleh Penggugat danTergugat tersebut juga sudah sesuai dengan amanat isi Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;11 Bahwa Penggugat berusaha untuk bekerja dengan baik dan meminta Tergugatuntuk mendaftarkan Peraturan Perusahaan (PP) yang ada ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

Bahwa dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat tetap inginmemPHK Penggugat tanpa memberikan hakhak Penggugat sesuai isi PKWT,sementara Penggugat tetap meminta Tergugat membayarkan sisa upah Penggugatsampai dengan jatuh tempo PKWT = yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (yaitu Rp5.000.000,00 x 20 bulan) ditambah dengan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Rava(THR) seperti yang diatur pada Pasal 3 ayat 2.4.

Bahwa yang menjadi titik permasalahan dalam perkara a quo adalah Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dan Penggugat(Termohon Kasasi tanggal 13 Februari 2013, dan berakhir tanggal 13 Mei 2013 yangoleh Termohon Kasasi menyatakan ada amandemen terhadap Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) tersebut tetapi dibantah oleh Pemohon Kasasi ;2.

Bahwa Judex Facti bersikap ambivalen dalam putusan perkara a quo dimana dalamsatu pertimbangan menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) berakhir pada tanggal 13 Mei 2013sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 13 Februari 2013,tetapi dalam pertimbangan lain menyatakan adanya amandemen Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) tanggal 13 Februari 2013 yang berakhir tanggal 13Februari 2015 ;4.

Bahwa PENGGUGAT selama proses Pembaharuan Kontrak PKWT masihbekerja seperti biasanya dan tetap mendapatkan upah dari TERGUGAT yangnilainya sama dengan yang dibayarkan oleh TERGUGAT setiap bulannya;5.

Bahwa Penerapan Pembaharuan Kontrak PKWT yang dilakukan TERGU GATtidak sesuai dengan ketentuan kontrak PKWT sebagaimana yang diatur dalamPasal 15 Ayat 4 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 231/Pdt.SusPHl /2018/PN.BdgPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berbunyi sebagaiberikut :"Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidakdiperjanjikan

denganTERGUGAT tetapi dalam kenyataan dan pelaksanaanya tidak sesuai denganKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan olehkarena itu TERGUGAT dengan jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 59Ayat (1), (2), (3), (4) dan (6) UndangUndang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo Pasal 15 Ayat 4 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), berdasarkan hal tersebut maka demi hukum status kontrak Halaman 3 dari 37 halaman

Anugerah Abadi Bersamasebagai Chief Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan status bekerjamelalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun hubungan kerja antaraTergugat dengan Penggugat telah berakhir sehubungan dengan berakhirnyamasa PKWT Penggugat;Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat SuratLamaran Kerja Baru agar Penggugat dapat terus bekerja;Bahwa Penggugat tidak pernah ada Pembaharuan PKWT, setelah perjanjiankerja (PKWT) Penggugatpertama kali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun

wajib dicatatkanoleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerjasejak penandatanganan, fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya pencatatanterhadap PKWT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat melamarlagi untuk menjadi karyawan setelah PKWT berakhir, dan PKWT selalu dilakukandengan periode 2 tahun dan diperpanjang satu tahun, sebagaimana bukti T12dan

Bahwa berdasarkan bukti T7A s/d T7Q diketahui bahwa PKWT antaraTergugat dan Para Penggugat dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun,kecuali Ricky Zulya tidak ada bukti PKWT.

Nomor 860 K/Pdt.SusPHI/2016artinya : adalah semacam amandemen jangka waktu berakhirnyaPKWT, Nomor PKWT dan dimulainya PKWT tidak berubah, klausulnyaboleh tetap, kecuali terdapat halhal yang bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Majelis Hakim membenarkan adanyaPembaharuan dalam PKWT yang berhubungan dengan produk baru.sementara Kepmenakertrans RI No.

Pasal 15 ayat (4) "Dalam hal pembaruan PKWT tidak melaluimasa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hah setelah berakhirnyaperpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejaktidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut".

Pasal 15 ayat (4) "Dalam hal pembaruan PKWT tidak melaluimasa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimyaperpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejaktidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut".

di bagiantempat semula dengan status Pekerja buruh tetap;Sedangkan dalam positanya angka 7, Para Penggugat Konvensi padadasarnya mengakui tentang statusnya sebagai Pekerja Kontrak (PKWT).

Nomor 1148 kK/Pdt.SusPHI/2017Penggugat Konvensi yang seharusnya menjadi pekerja tetap menjadipekerja/oburuh kontrak (PKWT) dan seterusnya;Quadnon, Para Penggugat Konvensi menilai PKWT dengan TergugatKonvensi dianggap bertentangan dengan hukum, sebelum Para PenggugatKonvensi meminta untuk dipanggil kembali bekerja dengan status pekerjatetap sebagaimana petitum angka 2, seharusnya diawali dengan petitumyang memintakan PKWT dengan Tergugat Konvensi bertentangan denganhukum dan atau memintakan untuk

Bahwa, selain itu pada saat PKWT antara Penggugat Rekonvensi dan ParaTergugat Rekonvensi masih berlaku, di dalam PKWT tersebut terkandungazas hukum Pacta Sunt Servanda yang berarti setiap perjanjian menjadihukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dengankata lain, hak dan kewajiban hukum yang timbul di antara PenggugatRekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi hanya pada saat Perjanjian incasu PKWT masih berlaku.

Begitu PKWT berakhir masa berlakunya, masaberakhir pula hak dan kewajiban hukum di antara Penggugat Rekonvensidan Para Tergugat Rekonvensi;Quadnon terhadap PKWT tersebut menurut anggapan Para TergugatRekonvensi bertentangan dengan hukum seharusnya Para TergugatRekonvensi selaku Pihak dalam PKWT, melakukan upaya hukumsebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan pada saat PKWTtersebut masih berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 1huru c UU.

Bahwa, dengan tidak adanya upaya hukum pada saat PKWT tersebut masihberlaku vide Pasal 61 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003dan Berakhirnya PKWT karena berangkhirnya jangka waktu Perjanjian kerjavide Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, makasecara hukum PKWT antara Penggugat Rekonvensi dan Para TergugatRekonvensi adalah sah menurut hukum;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Kerja AY (PKWT) danmenerapkan kaidah kaidah hukum ketenagakerjaan berdasarkan UUKetenagakerjaan sebagai berikut:be3.

Lippo Cikarang yang merupakan Perusahaan Induk Tergugatmemberikan Draft/Format Perjanjian Kerja yang bisa dipergunakan untukpekerja di Perusahaan Tergugat.Dan pada tanggal 08 November 2017 pukul 14.26 WIB, Penggugatmengirim draft PKWT yang isinya sama dengan draft PKWT yang dikirim,dan meminta Ibu Lora Oktaviani dan Heidi Heider Wangke ( Head HR PT.Lippo Cikarang ) sebagai proses control untuk mengecek kembali.Tujuan Pembuktian : untuk membuktikan bahwa PKWT yang digunakanoleh Penggugat dalam jabatannya

merupakan PKWT yang sudah lamaberlaku di perusahaan Tergugat.

saksi Tidak mengetahui mekanisme internal di Tergugat.Bahwa Penurunan kerja dibagian sales jadi ada pengurangan sales ;Bahwa Penggugat bekerja di PT Mahkota Sentosa Utama / Meikartadengan jabatan HR Director berstatus PKWT.Bahwa Saksi bekerja selama 2 (dua) tahun juga.Bahwa Saksi mengetahui isi dari PKWT pada saat penandatanganankontrak tersebut.Bahwa PKWT Saksi sama dengan PKWT Penggugat,Bahwa Sesuai PKWT dengan Tergugat, jika ada pengakhiran terdapatkompensasi 2 (dua) bulan upah.Bahwa Kompensasi

(tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat saudaraVikky Veatura Arifin menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknyabahwa saksi berkerja ditempat Tergugat, sama dengan Penggugat berdasarkanPKWT dan pada waktu berakhirnya PKWT saksi mendapat Kompensasi 2 (dua)bulan upah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,oleh karena pengakhiran PKWT antara Penggugat dengan Tergugat telahsesual ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal

Adapun ketidakjelasan posita dan petitum dalam gugatanPenggugat adalah sebagai berikut :Dalam posita gugatan, Penggugat mendasarkan permasalahan pemutusanhubungan kerja ini seolaholah Penggugat adalah pekerja Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) padahal berdasarkan seluruh PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) secara jelas dan nyata Penggugat adalahpekerja PKWT;Atas pemutusan hubungan kerja Penggugat sebagai pekerja PKWTtersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutanseolaholah

antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiterbukti hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu perpanjangan PKWTNomor 0233/2010 (Bukti T1) ke PKRWT Nomor 0233/2011 (BuktiT2);PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) terbukti bukan merupakanperpanjangan dari PKRWT Nomor 0233/2011 (Bukti T2);PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) adalah terbukti merupakanpembaharuan dari PKRWT Nomor 0233/2011 (Bukti T2);Antara PKWT Nomor 0233/2012 (Bukti T3) dan PKWT Nomor0233/2011 (Bukti T2) terbukti memiliki jangka waktu selang selama3 (

PK WT tersebut;Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti alinea 3halaman 32 telah menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati periode berlakunya ketiga PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) di atas yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun2012, terlihat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dilakukansetelah adanya perjanjian kerja secara lisan sebelumnya (November 2008),maka Majelis Hakim berpendirian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)tersebut di atas batal

Namundemikian, seluruh PKWT nyatanyata memiliki objek perjanjian yangkhusus, jelas dan dinyatakan secara tegas dalam PKWT. Tidak adapelanggaran atas objek tertentu dalam hal ini;Untuk dapat dikatakan melanggar suatu kausa yang halal, maka PKWT yangdibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak boleh bertentangandengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

padaperusahaan Tergugat/termohon kasasi yang telah diputus hubungan kerjanyaketika masih berada dalam jangka waktu PKWT.

Menyatakan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga demi hukum menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 April 2018;4.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pernyataan PENGGUGAT padagugatan butir 1, bahwa masa kerja PENGGUGAT selaku karyawan kontrakpada PT Saranapratama Pengembangan Kota adalah 9 (sembilan) tahunlebih.PENGGUGAT bekerja di PT Saranapratama Pengembangan Kota denganstatus sebagai pekerja kontrak berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) nomor 018/PKWT/HRSPPK/X1I/2017, jangka waktu 6 (enam) bulan,terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 April 2018.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal No. 591/PKWT/HRDMCIHOSP/VIV2014(bukti P8);.

Sukara 23,24,25,26,27,30 April 2018 (bukti T4)Halaman 14 dari 27 Putusan No.20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.= ON11.12.PKWT PT Saranapratama Pengembangan Kota No:018/PKWT/HRSPPK/XI/2017(bukti T5)Undangundang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 (bukti T6)Exit permit form an. Sukara, 24 April 2018 (bukti T7)Memo evaluasi kontrak penilaian karyawan an. Sukara (bukti T8)Evaluasi penilaian karyawan an. Sukara (bukti T9). Surat pemberitahuan PHK atas PKWT an.

sebanyak 11 (sebelas) kali sejaktanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 30 April 2018 dengan 8 (delapan) kaliHalaman 22 dari 27 Putusan No.20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.perpanjangan PKWT (vide : P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11) dan 2 (dua)proses Pembaruan PKWT (vide : bukti P12 = T5);Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan kerjaberdasarkan PKWT (vide : bukti P1 s/d P12, T1, T5) didapat fakta hukum yaitudalam PKWT sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut dalam proses perpanjanganPKWT (vide

: bukti P1=T1 dan P2) Tergugat dalam persidangan tidak dapatmenunjuk bukti tertulis tentang adanya pemberitahuan secara tertulis kepadaPenggugat yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir dalam prosesperpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena menurutpendapat Majelis Hakim perpanjangan PKWT antara Penggugat dengan Tergugattelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

FAJAR FIRMANSYAH, masa kerja sejak tahun 2009 s/d 2012 = 3 tahun,sebagai pekerja kontrak (PKWT) dengan Outsourcing PT. SEARCH CONSULTING,dan PT. TIDAR WIJAYA PERKASA,; Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 77/G/ 2013/PHI.Sby 1. TJANDRA PURNAMA, masa kerja sejak tahun 2005 s/d 2012 = 7 tahun,sebagai pekerja kontrak (PKWT) dengan Outsourcing PT. SEARCH CONSULTING, PT.GLOBAL MAJU BERSAMA~ dan PT. TIDAR WIJAYA ~~ PERKASA;2.

Bahwa patut diketahui hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat hanyadidasari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 2 (dua) tahun dan jika berakhirlangsung dibuat perpanjangan PKWT tanpa menunggu waktu jeda, dan pada waktu pemutusanhubungan kerja terhadap Para Penggugat yang memberikan pernyataan putus kontrakOutsoursingnya berbeda lagi yaitu Outsourcing PT. SARANA MITRA SEMPURNA1.

Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) dengan PT. SearchConsulting No. 019/SC/HRD/GDC/SBY/VII/08, berlaku tanggal 4 Juli 2008 s/d31Desember 2008, yang diberi tanda bukti P1.6.; 7. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT. Tidar WijayaKusuma Perkasa No. : 004/PKWT/TWP.KRYGDC/I/2010, masa berlaku tanggal 1Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P1.7.;8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2012, dari outsourching PT.

Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT. Tidar Wijaya PerkasaNo. 024/PKWT/TWPKARYGDC/I/I/2010, masa berlaku tanggal 1 Januari 2010 s/d 31Desember 2010, yang diberi tanda bukti p3.4.;24. Foto Copy Kartu Karyawan dari PT. SMS, yang diberi tanda bukti P3.5. ;25. Foto Copy Transfer Gaji dari PT. SMS ke Buku Tabungan Bank Mandiri PeriodeJuli 2011, yang diberi tanda bukti P3.6. ;26.

Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT. Elek MediaKomputindo No. 0509/PSDMMMSP/050, masa berlaku tanggal 15 September 2005 s/d 30 September 2006, yang diberi tanda bukti P7.3.; 14. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Tidar Wijaya Perkasa (PKWT)No. 011/PKWT/TWPKARYGDC/I/2010, masa berlaku tanggal 1 Januari 2010 s/d 31Desember 2010, yang diberi tanda bukti P7.4.;15. Foto Copy Kartu Karyawan dari PT.

Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat sejak 7 April 2006 s/d 26November 2011 dengan setatus PKWT dengan ketentuan sebagai berikut: Nomor TandaTangan Kontrak Masa KetertanganKerja Pembuktian PKRWTKontrak 1 7 April 2006 s/d 9 November 2007 8 Bulan PKW di PerusahaanKontrak 2 9 November 2007 s/d 8 November 2008 1 Tahun PKWT di PerusahaanKontrak 3 18 November 2008 s/d 17 November 2009 1 Tahun PKWT di PerusahaanKontrak 4 18 November 2008 s/d 17 November 2009 1 Tahun PKWT di PerusahaanKontrak 5 17 November

, oleh karena PKWT yang dilakukan Tergugat tidak sesuaidengan UndangUndang 13 Tahun 2003 junto Kep 100/MEN/VI/2004 bahwa tindakanPHK tersebut dikatagorikan kedalam PHK sepihak;Bahwa di karnakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaranhukum yaitu dengan mempekerjakan Penggugat dipekerjaan sifat dan jenisnyaterus menerus penyelesainya maka bertentangan dengan UndangUndang No13 tahun 2003 Pasal 59 ayat 7 (tujuh) junto Kep 100/MEN/VI/2004 makaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) menjadi PKWTT

Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerjakarena pekerjaan waktu tertentu (PKWT) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Kep 100/MEN/VI/2004;Menyatakan Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat tertanggal 27November 2011 dengan alasa PKWT adalah tidak sah dan PKWT yangdilakukan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dariPKWT menjadi PKWTT;Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliTergugat pada kedudukan

Menyatakan PKWT yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan UUNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga batal demi hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubahdari PKWT menjadi PKWTT sejak tanggal 27 November 2010 sampaidengan tanggal 26 November 2011;4.

sejak 07 April 2006 sampai dengan 26 November 2011melalui PKWT selama 6x PKWT, namun tenggang waktu antara masingmasingPKWT tidak melampaui 1 bulan, maka sesuai Pasal 1603 huruf (i) dianggaphubungan kerja tidak pernah terputus;Bahwa ternyata hubungan kerja PKWT sejak 07 April 2006 sampaidengan 26 November 2011 dianggap tidak pernah terputus selama lebih dari 5tahun bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) ; ayat (2); ayat (4) dan ayat (5);ayat (6) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum menjadi

Bahwa PENGGUGAT diterima bekerja di tempat TERGUGAT dengan tahunmasuk sebagai berikut : Nama PKWT I PKWT PKWT Ill PKWT PKWT PKWT PKWTI IV V Vi VIIINDRA 01 Juli 01 01 Juli 01 01 Juli = 01 25 JuniAMINDO 2012 s/d Januar 2013 s/d Januar 2014 Januar 2015 s/dSINURAT 31 12013 31 i 2014 s/d 31 i2015 25Desemb s/d 30 Desemb s/d30 Desemb s/d 25 Desember 2012 Juni er 2013 Juni er 2014 Juni er 20152013 2014 2015 9.

Sehingga PKWT antara Penggugat dengan Tergugatsama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan KepmenNo.100 Tahun 2004 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan PKWT bataldemi hukum sangatlah tidak beralasan;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat melanggar ketentuanPasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak benar dan tendensius, karenasetiap diadakan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tetapmemberikan dan Penggugat tetap menerima salinan PKWT dari Tergugat;Bahwa

Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja baik BHL maupun PKWT;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah putusdengan berakhirnya perjanjian kerja PKWT antara Penggugat denganTergugat;4. Menolak tuntutan Penggugat dari status hubungan kerja PKWT menjadiPKWTT;5. Menolak tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk mempekerjakankembali Penggugat pada posisi jabatan semula;Halaman 17Putusan Nomor 94/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn6.

Bahwa Penggugat melamar kerja langsung ketempat Tergugat dan diterimabekerja di tempatkan pada bagian Produksi dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) sebagai berikut :4. PKWT I : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 20125. PKWT II :01 Januari 2013 s/d 30 Juni 20136. PKWT III : 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013Halaman 28Putusan Nomor 94/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn7. PKWT IV : 01 Januari 2014 s/d 30 Juni 20148. PKWT V : 01 Juli 2014 s/d 31 Desember 20149.

PKWT VI : 01 Januari 2015 s/d 25 Juni 201510.PKWT VII: 25 Juni 2015 s/d 25 Desember 2015. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan salinan PKWT kepadaPenggugat terhitung sejak 01 Juli 2012 sampai 30 Juni 2013 danpembaharuan perjanjian kerja tidak pernah ada masa tenggang 30 (tigapuluh) hari;. Bahwa Penggugat adalah anggota serikat pekerja/ouruh pimpinan TingkatPerusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesai PT. AGRINDO INDAHPERSADA yang disingkat menjadi PTP FPBI PT.

Tergugat telah ditegaskan olehDisnakertrans Kabupaten Karawang dengan di keluarkannya notapenjelasan Nomor 566/5287/BPKK dan nota penjelasan Nomor 566/6255/BPKK yang isinya bahwa telah terjadi pelanggaran PKWT di PT.

Fuji SpringIndonesia maka akibat hukum daripelanggaran PKWT tersebut adalahberalinnya status PKWT menjadi PKWTT;Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat selaku BendaharaSPAFSPK PT.

Fuji Spring Indonesia dengan alasan habis masa PKWT nya;Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat tidak dapat dibenarkan karena PKWT Penggugat telahbatal demi hukum dan akibat hukum dari pelanggaran PKWT yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah beralihnya status PKWT Penggugatmenjadi PKWTT sesuai dengan yang secara tegas diatur dalam Pasal 59ayat (2) dan ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan

Nomor 660 K/PdtSusPHI/2015Maka dari itu keputusan Judex Facti dalam pertimbangannya menganggapsah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pemohon Kasasi/semulaPenggugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkankarena PKWT tersebut tidak memenuhi syarat Sah PKWT yang diatur dalamketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan dan sudah seharusnya PKWT Para Pemohon Kasasi/semula Penggugat dinyatakan batal demi hukum;.

Fuji Spring Indonesia yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semulaTergugat telan melakukan pelanggaran PKWT terhadap seluruhkaryawannya dan konsekwensinya adalah PKWT tersebut demi hukummenjadi PKWTT;Maka dari itu kKeputusan Judex Facti dalam pertimbangannya menganggap SahPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pemohon Kasasi/semula Penggugatadalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan karena karenaJudex Facti dalam pertimbangannya tidak mempelajari isi dari buktibukti suratyang ada

Nomor 13 Tahun 2003, melainkankarena alasan emosional belaka sebagai buntut dari apa yang terjadi dalampertemuan penghuni apartemen.17.Bahwa namun demikian dengan memanipulir perjanjian kerja yang adamaka Tergugat telah menzholimi Penggugat dengan mengakhiri PKWTsecara sepihak dan tidak bersedia membayar sisa gaji Penggugat hinggaberakhirnya PKWT ;18.Bahwa terlepas dari masalah kewajiban membayar seluruh sisa gajiPenggugat jika terjadi pengakhiran PKWT secara sepihak, maka sebenarnyatindakan Tergugat

dengan Penggugat ;25.Bahwa namun demikian Tergugat tetap menuntut Penggugat menyelesaikantugastugasnya terkait laporan keuangan dan lain sebagainya, hal manatidak mungkin bisa Penggugat lakukan jika ia dilarang bekerja ;26.Bahwa ketidakmampuan Penggugat tersebut dijadikan alasan oleh Tergugatuntuk semakin menekan Penggugat ;27.Bahwa perbuatan Tergugat mengakhiri secara sepihak PKWT denganPenggugat adalah belum berkekuatan hukum, sehingga Penggugat tetapberhak bekerja menyelesaikan PKWT dan memperoleh

Bahwa, alasan yang mengadaada dan itikad tidak baik dari TermohonKasasi/Tergugat untuk melakukan pemutusan PKWT terhadap PemohonKasasi/Penggugat dan tidak membayarkan sisa gaji PemohonKasasi/Tergugat semakin diperkuat dengan dikeluarkannya SuratPeringatan Kedua tertanggal 5 Februari 2009 (bukti T4) dan SuratPeringatan Ketiga Nomor 108/PPATRAS/IV/09 tanggal 20 April 2009(bukti T5), serta pada akhirnya melakukan pemutusan PKWT secarasepihak sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor 121/PPATRSEKRE/V/09 tanggal

Bahwa, dari halhal di atas, sangat terlihat bahwa Yudex Facti telah salahmenerapkan hukum, di mana Yudex Facti dalam pertimbanganhukumnya menyebutkan bahwa "Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap isi yang telah disepakati dalam Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) nomor 044/FC/PPATRLMM/ir/l08, tanggal 16Januari 2008" (Putusan halaman 27), yang mana sebenarnya tidak adasama sekali pelanggaran yang dilakukan oleh PemohonKasasi/Penggugat atas PKWT;.

Kasasi/Penggugat tidak melakukan pelanggaran terhadapPKWT, maka seharusnya Yudex Facti tidak dapat mempertimbangkanPasal 2 ayat 4, 5 dan 6 PKWT, dan seharusnya TermohonKasasi/Tergugat tetap wajib membayarkan sisa gaji PemohonKasasi/Penggugat sampai dengan akhir masa berlaku PKWT;.Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut sepatutnyalah Putusan YudexFacti dibatalkan karena terbukti merupakan suatu kesalahan penerapanhukum sekaligus melanggar asas keadilan ;Hal. 14 dari 16 hal.

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraTergugat dan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yangditetapkan oleh peraturan perundangundangan karena:4.1 PKWT hanya untuk membatasi jangka waktu berlakunya suatuperanjian pada pekerjaan yang bersifat tetap dibagian Produksi,bagian Press Forming Headling, dan bagian Maitenance;4.2 Perpanjangan/pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak dicantumkan mengenaipekerjaan mana yang

Muhamad Sulur : PKWT mulai tanggal 18 Maret 2013 dan berakhirtanggal 17 September 2015;PKWT mulai tanggal 15 Maret 2016 dan berakhirtanggal 14 Maret 2017;2. Yayan Mulyana : PKWT mulai tanggal 18 September 2012 dan berakhirtanggal 17 September 2015;PKWT mulai tanggal 15 Maret 2016 dan berakhirtanggal 14 Maret 2017;3. Anggi : PKWT mulai tanggal 12 Mei 2017 dan berakhirtanggal 11 November 2017;4. Ade Repai : PKWT mulai tanggal 12 Mei 2017 dan berakhirtanggal 11 Desember 2017;5.

Tatang Daryanto : PKWT mulai tanggal 23 Juni 2014 dan berakhir20tanggal 22 Juni 2016;dan atas berakhirnya PKWT tersebut di atas Para Penggugat dalam persidanganperkara a quo tidak ada bukti bahwa Para Penggugat tersebut memperselisinkanatas berakhirnya PKWT tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat atas berakhir hubungan kerjanyakarena berakhirnya PKWTnya sebagaimana bukti P1.3, T6, T13, T28, T24, P1.4, T19, T4 T3, T11, T18, tidak ada perselisihan

Tatang Daryanto 26072016 25072018 Bukti T21 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa nota pemeriksaan danbukti T2 berupa bukti pencatatan PKWT, didapat fakta hukum bahwa Tergugatuntuk memenuhi nota pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi BalaiPelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur nomor 560/326BP2K.WiI.2 terkait isi nota pemeriksaan tersebut yang memerintahkan kepada21Tergugat untuk mencatatkan PKWT pekerjanya ke Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi, dan terhadap PKWT Para

1 ayat (1) PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat ( vide : bukti P1.2, T8, T15, P3.2, T29, P4.2, T25, T21) dan berdasarkan ketentuan pasal 61ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Maka Majelis Hakim berpendapat demi hukum hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir oleh karena berakhirnyawaktu yang diperjanjikan dalam PKWT sehingga tidak mempunyai hubungan kerjalagi sejak berakhirnya PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat

Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dari PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu) dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2004 sampai 26 Oktober2008 (masa kerja 4 tahun 26 hari) ;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejaktanggal 26 Oktober 2008 ;4.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2004sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008 ;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat,terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2008 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangHal. 3 dari 8 hal. Put.

Bahwa PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diawali 3Oktober 2004 s/d tanggal 6 Januari 2007 telah berakhir pada tanggal 6Januari 2007 dengan menerima uang pisah sebesar Rp.846.000, (delapanratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ini dibuktikan dengan bukti PKWTantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bukti tambahan T7terlampir) ;2 Bahwa PKWT tersebut pada point 1 telah berakhir karena antara Penggugat(Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah membuatKesepakatan bersama

Bahwa selanjutnya Termohon kasasi dan Pemohon Kasasi mengadakanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru atau Pertama daritanggal 14 Oktober 2007 s/d 15 Oktober 2008, selanjutnya berdasarkanKesepakatan Bersama antara Termohon Kasasi dengan Pemohon KasasiPKWT tersebut berakhir dengan membuat Kesepakatan bersama Nomor :169159/YI/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 ;4.

Bahwa dengan demikian PKWT antara Pemohon Kasasi dangan TemohonKasasi murni PKWT dan tidak dapat dijadikan PKWITT karena tidakberlangsung terus menerus dimana terdapat waktu jeda selama 9 bulanTermohon kasasi tidak bekerja pada Pemohon Kasasi ;6.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi Hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tentu (PKWT) menjadi Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); Menyatakan bahwa Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 07 Juli 2017 yang berlandaskan pada Pasal 164(3) Undang Undang Nomor:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat/PT.Sarana Baja

Bahwa Penguggat adalah pekerja yang bekerja kepada Terguggat dengan Masakerja 5 (Lima) Tahun 9 (Sembilan) Bulan mulai dari Tanggal 7 Oktober 2011sampai dengan 6 Juli 2017, yang dilakukan dengan perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) oleh tergugat dengan pengugat, PKWT 1 (Satu) pada tanggal 7Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2012, PKWT 2 (Dua) pada 7 Januari2012 sampai 6 Juli 2012, PKWT 3 (Tiga) pada 7 Juli 2012 sampai 6 Januari2013, PKWT 4 (Empat) pada 7 Januari 2013 sampai 6 Juli 2013, PKWT 5

Bukti Surat T8 berupa PKWT Nomor 78/PKWT/SBPPRW/VII/2014;9. Bukti Surat T9 berupa PKWT Nomor 105/PKWT/SBPPRW/VII/2015;10.

Bahwa Penguggat adalah pekerja kepada Tergugat dimulai dengan PKWT 1(pertama) pada tanggal 7 Oktober 2011 s/d 6 Januari 2012, PKWT 2 (kedua)pada 7 Januari 2012 s/d 6 Juli 2012, PKWT 3 (ketiga) pada 7 Juli 2012 s/d 6Januari 2013, PKWT 4 (keempat) pada 7 Januari 2013 s/d 6 Juli 2013, PRWT5 (kelima) pada 7 Juli 2013 s/d 6 Juli 2014, PKWT 6 (keenam) pada 7 Juli2014 s/d 6 Juli 2015, PKWT 7 ( ketujuh) pada 7 Juli 2015 s/d 6 Juli 2016,PKWT 8 (kedelapan) pada 7 Juli 2016 s/d 6 Juli 2017;2.

/SBPPRW/VII/2014, Surat Bukti T9 berupa PKWT Nomor105/PKWT/SBPPRW/VII/2015, Surat Bukti T10 berupa PKWT Nomor57/PKWT/SBPPRW/VII/2016 dan setelah dicermati sama dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita (1) Gugatan Penggugat, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat telah berlangsung selama 5(lima) Tahun 9(sembilan) bulan dan PerjanjianKerja dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh

Penggugat tentangPendantanganan PKWT telah terjadi selama 8 (delapan) kali yaitu dengan PKWT (I)07/10/2011 s/d 06 Januari 2011, PKWT (Il) dari 07 Januari 2012 s/d 06 Juli 2012,PKWT (III) dari 07 Juli 2012 s/d 06 Januari 2013, PKWT (IV) dari 07 Januari 2013 s/d06 Juli 2013, PKWT (V) dari 07 Juli 2013 s/d 06 Juli 2014, PKWT (VI) dari 07 Juli2014 s/d 06 Juli 2015, PKWT (VII) dari 07 Juli 2015 s/d 06 Juli 2016, PKWT (VIII) dari07 Juli 2016 s/d 06 Juli 2017 dan hal ini tidak disangkal oleh Tergugat,

Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat dengan hubungankerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 2. Bahwa sebagai Supir yang ditempatkan oleh Tergugat di lokasi ClientPT.

Smartfren dengan status karyawan kontrak dengan sistem PKWT,dimana dengan sistem ini PKWT antara Penggugat dengan Tergugatdiperpanjang sesuai Pasal 50 UndangUndang No. 13 tahun 2013tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Kepmen No. 100/MEN/VI/2004tahun 2004 yang berbunyi : Pernanjian Kerja Waktu Tertentu yangselanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruhdengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktutertentu atau untuk pekerjaan tertentu, B.n2 Bahwa benar pada tanggal

Bahwa oleh karena hukum ketika Penggugat bersamasamaTergugat menyepakati pasaldemi pasal yang tertuang di dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat denganTergugat (vide Bukti T4); Bahwa dengan. disepakatinya hak dan kewajiban kemudianditandantanganinya PKWT antara Penggugat dengan Tergugat makaberlakulah undangundang daripadanya sebagaimana maksud Pasal1338 KUHPerdata yang mengatakan : semua penanjian yang dibuatHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Padt.SusPHI/2018PN.Jkt.Pstsecara

Fakta bahwa Penggugat adalah seorang dewasa dan tidak dalampengampuan maka perbuatan Penggugat menyepakati danmenandatangani pasal demi pasal di dalam PKWT dengan Tergugatberlaku sebagai undangundang; 10.Bahwa isi pasal demi pasal di dalam PKWT sebagaimana yang telahditandatangani Penggugat demi hukum tentunya telah dipahami danatau dimengerti oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat terikatdengan PKWT yang disepakati dan ditandatangani yang bersangkutan; 11.

Dengan demikian PKWT hanya dapat diberlakukan maksimal dalam3 (tiga) periode untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;Menimbang, bahwa mengingat PKWT mana telah berlangsung sejak 20November 2006 s/d 30 September 2016 (9 tahun 10 bulan) dan dilakukanpenandatanganan PKWT setiap tahun, sementara UU No 13 Tahun 2003 hanyamemperbolehkan PKWT berlangsung maksimal dalam 3 (tiga) periode untukjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun karenanya Majelis Hakim berpendapatdemi hukum PKWT tersebut menjadi

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terbit dariPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangkawaktu, karena isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) a quo tidakmenyebut/tidak mencantumkan mengenai adanya kondisi tertentu/musimtertentu untuk memenuhi target atau untuk mengerjakan pesanan/orderyang mana;Senyatanya Pekerjaan yang menjadi objek dari Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) a quo adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan masihberlangsung sampai

Bahwa penerapan dan penggunaan sistem dari Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugathanya untuk membatasi jangka waktu dari suatu pekerjaan yang bersifattetap, karena:4.1 Pekerjaan pada bagian produksi bagian spray dan pada bagian QCsudah ada sejak PT Wanaraja Putra Perkasa berdiri dan pekerjaan itumasih tetap ada dan berlangsung sampai saat ini;4.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat berulangulang kali, dantidak pernah dicatatkan/didaftarkan

dan kawankawan melawan PT Wanaraja Putra Perkasa (incasu Pemohon Kasasi), Majelis Hakim telah memutuskan bahwahubungan kerja antara Rohimudin, dan kawankawan dengan PemohonKasasi merupakan jenis hubungan kerja yang dapat dilakukan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) tersebut adalah sah dan berdasar hukum, yang mana hubungankerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telah didasarkanHalaman 13 dari 22 hal.

Nomor 904 K/Pdt.SusPHI/2016Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti;Berdasarkan segala uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MajelisJudex Facti telah tidak cukup mempertimbangkan hubungan kerja antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang didasarkan pada PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), in casu dalam pertimbangan hukumnya,Majelis Judex Facti secara nyata hanya mendasarkan pertimbanganhukumnya pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT

Namun Majelis JudexFacti justru sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti dan faktahukum yang ada di persidangan, in casu Termohon Kasasi pun secaranyata telah akui atau tidak pernah membantah bahwa pelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi telah dilakukan dan selesai sesuai dengan jangkawaktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang didasarkan pada PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), selamanya tidak mewajibkan