Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 35/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 4 Maret 2014 — - KAMALUDDIN, S.Ag
97 — 39
  • tugasnya adalah pengawasan dengan fungsi administrasi; sedangBPK tugasnya adalah pemeriksaan dengan fungsi penegakan hukum;Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung tentang kerugian Negara dibawah Rp.400.000.000, dan telah dikembalikan oleh pelaku perkaranya tidak diteruskanmenurut saksi; kalau diteruskan tidak menghilangkan sifat melawan hokumdari perbuatan yang dilakukan; hanya akan mempengaruhi berat ringannyahukuman; dan kalau bawahan Jaksa Agung tidak mengikuti surat edarantersebut tidak berdampak pada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 PK/Pdt/2015
Tanggal 14 September 2015 — PT TIMURAMA, DKK VS SOEDIRJO ALIMAN, DKK
117 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Limpo sesuai poin 7 (Tujuh) di atas,maka sangsi yang dikenakan untuk Fahruddin Dg. Lurang berdasarkanSurat Petunjuk dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.82/485/Pem.Umum tanggal 17 September 1987 pada poin 2.b (dua.b), tidak terjadi,sebagaimana yang telah disampaikan oleh PenggugatPenggugat (SoedirjoAliman dan Edy Aliman) dalam gugatannya tersebut.Sejalan dengan penjelasan kami sesuai poin 9 (sembilan) tersebut di atas,saudara Fahruddin Dg.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 14/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI KENCANA PERMAI
Termohon:
1.Gubernur Sulteng
2.Gubernur Sulteng
269 — 314
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-05-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 24-K /PM II-11/ AD / V /2016
Tanggal 1 Agustus 2016 — Pratu TRI MULYONO Nrp 31081921250389
126 — 55
  • Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi kepadapenyidik adalah keterangan langsung dan telah diakui kebenarannya27karena para Saksi sebelurn diambil keterangannya sudah dijelaskan akanhakhaknya serta sangsi dari sumpah yang diucapkan sebelun penyidikmelakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut.4.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-04-2012 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 19-04-2012
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 256/Pid.B/2009/PN.Kray
Tanggal 27 Juli 2010 — Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri
169 — 76
  • BI akan menetapkan bankdalam status khusus.Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi mengenai apakah benar terdakwasudah melaksanakan prinsip kehatihatian adalah bersifat subyektif sehinggatergantung kepada siapa yang menilainya.Bahwa benar menurut saksi bila ada perbuatan melawan hukum pada prinsipkehatihatian melanggar pasal 49 ayat (2) Undangundang nomor 7tahun 199842maka sanksinya lebih dulu adalah sanksi administratif dan jika sangsiadministratife tidak dijalankan maka kemudian dijatuhi sangsi
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Penipuan
Register : 02-09-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -87/Pid.B/2016/PN Sos
Tanggal 31 Oktober 2016 — -Nafarullah Tamrin alias Ulcas
103 — 47
  • Nafarullah Tamrin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Jahrawati Kalisaran diBank Mandiri dengan nomor rekening 1500004605505 ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, terdakwaNafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban SaibaDahlan yang berbunyi bunda e, saya pusing nih, sebelum jam 12 saya adabutuh dana Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), bunda tolong ka, sayarasarasa mau bongkar dana ii tapi saya takut kena sangsi
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Jbg
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
SAPTO SUWONDO
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. Kepala Kantor Cabang Jombang
2.KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III JAWA TIMUR
96 — 11
  • Konsumen dan masyarakat;Bahwa TERGUGAT Il terbukti lali menjalankan fungsinya dibidangPengawas Lembaga Perbankan yang memiliki kewenangan memberiTeguran dan Peringatan terhadap Usaha Jasa Keuangan yang melanggarketentuan Undangundang Bank Indonesia sebagaimana disyaratkan dalamtata cara pemberian Kedit terhadap Nasabah, akan tetapi TERGUGAT II(dua) telah bertindak diluar prosedur hukum atau secaramelawan hukum melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat ( satu ) tanpa memberi teguran maupun sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 78-K/PM.III-12/AD/IV/2018
Tanggal 1 Agustus 2018 — AGUS DWI HARIYADI Serda NRP 31000597770280;
97 — 85
  • Jadijika hal ini terjadi, maka hakim ketua menganjurkan padaTerdakwa agar menjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwayang menolak menjawab.Hal ini juga dijelaskan Oleh dalambukunya Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
174 — 72
  • Bahwa Tergugat selanjutnya secara sewenangwenang dan bertentangandengan ketentuan terkait Perundangundangan Aparatur Sipil Negara,yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, kKemudian mengeluarkan Objek Sengketa yangmana sangsi yang telah diberikan kepada Penggugat tahun 2016didasarkan pada putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya SK pembebasan dari jabatan.;9.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 03-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Methu Salak Lena Ferreiora
84 — 54
  • oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual dari Saksi ,maka Terdakwapun bersedia untuk menjualkan amunisitajam kaliber 5,56 mm dari Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad,Terdakwa menyadari bahwa sebenarnya perbuatan ituHal 43 dari 51 hal Putusan Nomor : 10K/PM.III19/AD/I/2020salah dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum serta tahuakibat yang akan ditimbulkan dan sangsi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-08-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 4 Agustus 2015 — - MOH. CHIDIR LASIMPALA
110 — 13
  • Mengawassi tahapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Boalemo ;2 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu ;3 Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyenggaraan pemilu yang tidakmengandung unsur tindak pidana ;4 Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Boalemo ;5 Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada yangberwenang ;6 Menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2013 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 775/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 14 Maret 2013 — HENRI SATRIA LIM melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA, Tegalsari Cs
316 — 77
  • Bahwa sesuai ketentuan UU RI No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan pada 36 A ayat(1) telah tersebut ; Pegawai Pajak (dalam hal ini Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Tegalsari)tersebut baik karena kelalaiannya maupun karena dengan sengaja menghitung ataumenetapkan pajak (dalam hal ini pajak PPNnya Penggugat untuk masa / untuk tahun2009) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undangundang perpajakan yang berlaku,dikenai sangsi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
97 — 57
  • Kerugian materil yaitu Para Penggugat tidak lagi menerima tunjangan sebesar Rp.750.000,setiap bulan terhitung sejak Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 546 Tahun2013 tanggal 18 Februari 2013 dan diterima Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2013.Sedangkan kerugian inmateril adalah pemberhentian sebelum akhir masa jabatanditerjemahkan oleh masyarakat telah melakukan pelanggaran hukum berat sehinggamendapat sangsi sosial dari masyarakat berupa ketidakpercayaan masyarakat pada ParaPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.; Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th., vs. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., dkk
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demianus Ice, M.Th.dikenai sangsi disiplin Gereja, sebagaimana tuduhan dan dalil ParaTermohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sampaidengan XXV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — A. SUSI YULIANI KREMER VS I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG., IV. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SURABAYA;
102 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka oleh karenanya hal tersebut didasarkan pula sebagaimanaketentuanketentuan konversi UUPA Nomor 5/1960; Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA :Pasal 1 Ayat 1: Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulaiberlakunya UndangUndang ini sejak saat tersebut menjadi Hak Milik;UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960, menyebutkan:Penguasaan dan Penggunaan tanah tanpa adanya landasan Alas haknya(illegal) tidak dibenarkan bahkan diancam dengan Sangsi Pidana;KEPRES Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok KebijaksanaanDalam
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-09-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 27/PDT.G/2015/PN TNG
Tanggal 2 September 2015 — LAILI ANITA, S.Pd Lawan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI, YPLP PGRI BANTEN, YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, SMP PGRI 35 SERPONG dan DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
99 — 17
  • Tng.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan buktibuktiPenggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perobuatan Melawan Hukumterhadap Penggugat karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudahsesuail dengan prosedur didalam memberikan sangsi kepada Penggugat sebagaiAparatur Sipil Negara dan Penggugat sendiri sampai dengan saat ini masihberstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif menerima gaji setiap bulannya
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 927/Pdt.G/2016/PN.Tng.
Tanggal 5 Juli 2017 — MILA CHRISTIANA lawan PT. Griya Citra Lestari, Dkk
140 — 294
  • melakukanperbaikan jalan (fasiitas umum) di area perumahan GRIYACIBOGO LESTARI dansekitarnya, sehingga sebagianketidaknyamanan yang menjadi tuntutan konsumen sudahdipenuhi;BUKAN TERGUGAT dengan uangnya sendiri, melakukanpembayaran bungadansebagian kewajiban(hutang)pokok GCL kepada TURUT TEGUGAT1, sehinggakonsumen sampai saat ini dapat terhidar dari sita jaminan olehTURUT TERGUGAT1 (berdasarkan ketentuan, apabila GCLgagal membayar kewajiban membayar bunga selama 3bulanberturutturut, dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
H DEDI bin PURA
Tergugat:
SATPOL PP Kabupaten Ciamis
97 — 39
  • Dedi alamat Dusun Cibonteng DesaTanjungmulya Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis,bertentangan dengan Peraturan Bupati Ciamis No. 43 tahun 2015tentang Dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, yangmenyebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa sangsi administrasidilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya atas dasar Kepentinganumum dan pelestarian lingkungan hidup dan laporan dari pejabatpengawas lingkungan hidup yang berwenang; 3.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Rosdham Ali, S.Pt Bin A.M. Sahuri Dham .Alm
Termohon:
Sri Rezeki, SP Binti M. Yusuf Anang
28 — 21
  • TERMOHON tidak ada sama sekali untukmencari PEMOHON dimana keberadaannYa yang ada malahmengupah orang suruhannya untuk mencari tahu dimana keberadaanPEMOHON dan denngan siapa yanng selanjutnya akan di jadikanbahan laporan atau dilaporkan kembali agar PEMOHONmendapatkan sangsi pemecatan (salah satu modus yg dilakukanadalah dengan melacak melaluii petugas bandara tentangkeberangkatan PEMOHON yang diasumsikan TERMOHON bahwaPEMOHON pada tanggal 21 jul 2107 berangkat bersama samadengan WliLnya ternyata
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 20-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PA BIMA Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 43
  • Bahwa oleh karena bukan penghukuman pada salah satu pihak, makasecara hukum Sifat Keputusan Adalah Deklaratoir;Bahwa di dalam pertimbangan hukum keputusan No. 1259 /Pdt.G /2017 /PA.Bm Tertanggl 11 September 2017 yang pada pokoknya sangat jelas AdalahKesepakatan para Pihak yaitu Akta perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017dan Akta perdamaian ke dua tertanggal 09 Mei 2018, yang mana kedua Aktatersebut tidak terdapat cara mentaati, kapan mentaati dan ataumelaksanakan, apa hukuman dan atau sangsi bagi