Ditemukan 3405 data
116 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Limpo sesuai poin 7 (Tujuh) di atas,maka sangsi yang dikenakan untuk Fahruddin Dg. Lurang berdasarkanSurat Petunjuk dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.82/485/Pem.Umum tanggal 17 September 1987 pada poin 2.b (dua.b), tidak terjadi,sebagaimana yang telah disampaikan oleh PenggugatPenggugat (SoedirjoAliman dan Edy Aliman) dalam gugatannya tersebut.Sejalan dengan penjelasan kami sesuai poin 9 (sembilan) tersebut di atas,saudara Fahruddin Dg.
PT. BANGGAI KENCANA PERMAI
Termohon:
1.Gubernur Sulteng
2.Gubernur Sulteng
267 — 313
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21.
96 — 39
tugasnya adalah pengawasan dengan fungsi administrasi; sedangBPK tugasnya adalah pemeriksaan dengan fungsi penegakan hukum;Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung tentang kerugian Negara dibawah Rp.400.000.000, dan telah dikembalikan oleh pelaku perkaranya tidak diteruskanmenurut saksi; kalau diteruskan tidak menghilangkan sifat melawan hokumdari perbuatan yang dilakukan; hanya akan mempengaruhi berat ringannyahukuman; dan kalau bawahan Jaksa Agung tidak mengikuti surat edarantersebut tidak berdampak pada sangsi
124 — 48
secara sekarang kebenaranmaterialnya kita linat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahHalaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN BIi.tersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
324 — 118
masuknyapermohonan visa oleh PT ASA TOUR dan saksi berkomunkasi denganpemohon visa sebatas klarifikasi terhadap atas nama dokumen pemohonvisa ;Bahwa semua visa sudah keluar dan passport sudah diserahkan kepadaPT ASA TOUR dan ASA TOUR hanya sekali mengurus permohonan visake Kedutaan Besar Korea Selatan;Bahwa untuk pembatalan proses permohonan visa diperbolehkan,selanjutnya passport dikembalikan kepada pemohon namun dokumen danpembayaran tidak dikembalikan kepada pemohon untuk arsip di kantorserta tidak ada sangsi
386 — 150
Perusahaan belum memberikan sarana dan fasilitas transfortasi.4.Dalam surat perjanjian kerja pada Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwakaryawan selaku pihak kedua menyatakan bersedia untuk tidak tergabungdalam aksiaksi serikat pekerja baik yang independent maupun gabungan,dan apabila diketahui perusahaan selaku pihak pertama maka secarasepihak akan dikenakan sangsi PHK tanpa tuntutan apapun.Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Para Penggugat yang tergabung dalamserikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Federasi
125 — 53
Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi kepadapenyidik adalah keterangan langsung dan telah diakui kebenarannya27karena para Saksi sebelurn diambil keterangannya sudah dijelaskan akanhakhaknya serta sangsi dari sumpah yang diucapkan sebelun penyidikmelakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut.4.
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
172 — 69
Bahwa Tergugat selanjutnya secara sewenangwenang dan bertentangandengan ketentuan terkait Perundangundangan Aparatur Sipil Negara,yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, kKemudian mengeluarkan Objek Sengketa yangmana sangsi yang telah diberikan kepada Penggugat tahun 2016didasarkan pada putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya SK pembebasan dari jabatan.;9.
SAPTO SUWONDO
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. Kepala Kantor Cabang Jombang
2.KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III JAWA TIMUR
95 — 11
Konsumen dan masyarakat;Bahwa TERGUGAT Il terbukti lali menjalankan fungsinya dibidangPengawas Lembaga Perbankan yang memiliki kewenangan memberiTeguran dan Peringatan terhadap Usaha Jasa Keuangan yang melanggarketentuan Undangundang Bank Indonesia sebagaimana disyaratkan dalamtata cara pemberian Kedit terhadap Nasabah, akan tetapi TERGUGAT II(dua) telah bertindak diluar prosedur hukum atau secaramelawan hukum melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat ( satu ) tanpa memberi teguran maupun sangsi
169 — 76
BI akan menetapkan bankdalam status khusus.Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi mengenai apakah benar terdakwasudah melaksanakan prinsip kehatihatian adalah bersifat subyektif sehinggatergantung kepada siapa yang menilainya.Bahwa benar menurut saksi bila ada perbuatan melawan hukum pada prinsipkehatihatian melanggar pasal 49 ayat (2) Undangundang nomor 7tahun 199842maka sanksinya lebih dulu adalah sanksi administratif dan jika sangsiadministratife tidak dijalankan maka kemudian dijatuhi sangsi
101 — 46
Nafarullah Tamrin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Jahrawati Kalisaran diBank Mandiri dengan nomor rekening 1500004605505 ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, terdakwaNafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban SaibaDahlan yang berbunyi bunda e, saya pusing nih, sebelum jam 12 saya adabutuh dana Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), bunda tolong ka, sayarasarasa mau bongkar dana ii tapi saya takut kena sangsi
94 — 81
Jadijika hal ini terjadi, maka hakim ketua menganjurkan padaTerdakwa agar menjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwayang menolak menjawab.Hal ini juga dijelaskan Oleh dalambukunya Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya.
164 — 74
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesual dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau;Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkan kepadasaudara agar menghentikan dan membongkar usaha tambak;Bahwa sangsi
212 — 90
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual oleh Saksi Il,maka Terdakwapun menghubungi Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad danmeminta amunisi yang ada di gudang untuk dijual, Terdakwamenyadari bahwa sebenarnya perbuatan itu salah dan tidakdibenarkan oleh aturan hukum serta tahu akibat yang akanditimbulkan dan sangsi hukum yang akan diterima apabilaketahuan
219 — 48
adalah lakilaki 2 kalibagian dari perempuan.e Bahwa orang kaya tidak mungkin tidak punya harta.Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang bertentangan dengan AQuran itu termasuk penjabaran, jadi laki laki 2 kali bagian perempuan dan rincianhukum waris sudah jelas diatur dalam AlQuran ketika seseorang menghembuskannafasnya yang terakhir, maka harta waris pewaris harus dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.Atas pertanyaan kuasa Tergugat.Bahwa kalau harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya sangsi
Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
92 — 49
No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.September 2012, serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tanggal14 Nopember 2012, sedang Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umumpada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 2/3 lebih ringan darituntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum merupakan sangsi yang belumsebanding dengan perbuatan
166 — 101
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yangdilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunyadapat dikenakan sangsi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanyasifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
142 — 14
Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
30 — 4
Putusan No.3924/Pdt.G/2018/PA.JS Bahwa, saksi lupa nama perusahaan tempat Termohon bekerja; Bahwa, saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon danTermohon; Bahwa, saksi yang menanda tangani suratsurat persetujuanTermohon melakukan operasi Kuret; Bahwa, saksi tahu bahwa suratsurat harus ditanda tanganioleh keluarganya atau suami; Bahwa, saksi tidak tahu dengan menanda tangani suratsuratada sangsi hukum, karena pihak Rumah Sakit tidak bilang apaapa; Bahwa, pelaksanaan operasi mulainya jam berapa
128 — 35
saat Penggugat melakukan pemesanan unitkios tersebutBahwa saksi hanya pernah melihat dokumendokumen pemesanan unit kiosdi Cikini Gold Centre tersebutHalaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2017/PN Pn.Jkt.PstBahwa saat ini pmebayaran yang dilakukan oleh Penggugat sudahdihentikanBahwa saksi tidak mengetahui kapan dan alasan dihentikan pembayarantersebutBahwa saksi pernah membaca sekilas tentang persyaratan Surat KonfirmasiPemesanan Unit, namun saksi tidak ingat detail apakah ada sangsi