Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Maret 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika bukantanaman (shabu) mengandung metafetamina dengan berat brutto0.33 (Nol koma tiga tiga) gram (berat netto 0,1545) gram, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomorSimcard No.0895 3344 04369, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna kombinasi putih dan emasdengan nomor simcard 082145733721,Selurunhnya

yang tertulis di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga serta ijasahijasah sekolah Pemohon makaPemohon sulit melengkapi persyaratan saat akan melamar pekerjaansehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiranPemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohonmenyatakan benar dan tidak berkeberatanMenimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidanganselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuksingkatnya dianggap termuat dan terbaca selurunhnya

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya untuk mengosongkan tanah Obyek sengketa yaitusebagian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 97/Sumberlel seluaskurang lebih 50 M2, yang merupakan sebagian dari luas selurunhnya 550M2, Gambar Situasi tanggal 10101995 No. 1299/1995 yang terletak diDesa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo denganbatas batas sebagai berikut:Utara: Selokan,Timur : Tanah Bengkok,Halaman 3 Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT SBY.Selatan: Tanah H.

UNITED SMELTINGtersebut selurunhnya sebanyak 4 (empat) karung sebelum akhirnya diamankanoleh Satpam CV. UNITED SMELTING dan pihak kepolisian.Bahwa rencana uang hasil penjualan limbah smelter (Tin Slag) tersebut akandigunakan untuk keperluan seharihari.Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;4 (empat) karung berwarna putin yang berisi TIN SLAG dengan beratseluruhnya 203 (dua ratus tiga) kilogram milik CV.

UNITED SMELTINGtersebut selurunhnya sebanyak 4 (empat) karung sebelum akhirnya diamankanoleh Satpam CV.

Utr. 1 (Satu) palstik klip bening Metamfetamina dengan berat Netto 0,7919Gram. 12(dua belas)plastic klip metamfetamina dengan berat Netto7,6906Yang berat Netto selurunhnya menjadi seluruhnya 8,4825 gram 1 (Satu) buah handphone merek Samsung warna hitam; 1 (Satu) buah botl plastic bekas lem fox warna kuning;oleh karena merupakan sarana yang dalam melakukan tindak pidana, serta puladilarang untuk beredar dimasyarakyat maka dirampas untuk dimusnakan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

7 (tujuh) tahun dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah), apabila tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip bening Metamfetamina dengan berat Netto 0,7919Gram; 12 (dua belas) plastik klip metamfetamina dengan berat Netto7,6906;Yang berat Netto selurunhnya

Mengabulkan selurunhnya gugatan yang diajukan Penggugat bahwapenghapusan sanksi administrasi berupa denda dapat diterima dan SuratTagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa Februari 2017 Nomor 00205/107/17/412/17 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp271.005.894 menjadi Nihil:Halaman 1 dari 6 halaman.

Dikompensasikaan ke Masa Pajak berikutnya(160.714.823,00) PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76267/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yangtelah dijalankan Terdakwa dikurangi selurunhnya dari pidana yangdijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1604 K/Pid. Sus/20195. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotikajenis sabusabu dalam plastik bening berat bruto 0,72 (nol komatujuh puluh dua) gram; 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT103885.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00022/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 2 Maret 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00058/406/12/051/14 tanggal17 Desember 2014,

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111713.99/2017/PP/M IIIA Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S706/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangPengembalian

AYALIS ALNGGENG WISESA (Penggugat) telah dilakukandi hadapat PPAT, sehingga pertimbangan tersebut diambil alin selurunhnya oleh MejelisHakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkaraini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 04 Desember 2018 Nomor 255/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstperlu diperbaiki sekedar penjatuhan hukuman uang paksa yang seharusnyaditolak apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela,

santunan kematian akibatkecelakaan kerja kepada Penggugat sebagai ahli waris dari pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan UnadangUndang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran ProgramJaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu:= 48 x Upah Sebulan= 48 x Rp2.224.036,00 = Rp106.753.728,00Oleh karena Penggugat telah pernah menerima santunan dari Tergugatsebesar Rp30.000.000,00 maka dikurangkan dari total selurunhnya

Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2020Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00104/407/13/091/14 tanggal 29 Desember 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81286/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

yangdikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukumsehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73500/PP/M.IVB/16/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemohon banding memohon agar Majelis Hakim yang Muliamengabulkan selurunhnya

1.845.541.888Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 3.975.888.322PPN Lebih Bayar 2.130.346.434Dikompensasikan ke Masa Paiak berikutnya. 2.130.346.434PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085644.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menyatakan barang bukti berupa:a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenisshabu dengan berat neftto awal selurunhnya 0,4491 gram, beratakhir setelah pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar nettoseluruhnya 0,3861 gram;b. 1 (satu) batang pireks kaca bening;c. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;d. 1 (satu) pics sachet plastik bening kosong;e. 2 (dua) set alat hisap bong beserta pipet plastik;f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 908

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87708/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya