bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah berusaha mengajukan izin perceraian namun sampai batas waktu yangtelah ditentukan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang yang dalam hal ini adalah Bupati Ngawi;Menimbang, bahwa terkait masalah izin perceraian dari pejabat yangberwenang yang belum turun tersebut, Penggugat telah mengajukan suratpernyataan bertanggal 14 April 2016 yang isinya, bersedia dan sanggup untukmempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berupa sangsi

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namunPenggugat menyerahkan surat pernyataan siap menanggung semua akibat(Sangsi administrasi) dari perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukupberalasan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UndangUndang NegaraRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Konsekuensinya pekerjaan yangdilaksanakan diluar dari pada yang tercantum dalam kontrakadalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia barang / jasa dapatdikenakan sangsi karena cidera janji atas kontrak yangdiperjanjikan ; Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalamperjanjian kontrak diabaikan oleh penyedia barang / jasa makaPenyedia barang / Jasa tersebut telah melanggar hukum berupacidera janji atas kontrak yang telah ditandatangani bersamadengan PPK dan dapat dikenakan sangsi ; Bahwa

Terus diadatang lagi dan minta kerja, ya kami tawari kirim barang asal sangunya cocok;Kami tidak pernah kasih perintah saudara Kasdi untuk terus terusan datang ke poll,kami tidak pernah perintahkan saudara Kasdi untuk bekerja dan selalu bekerja, tidakkami kasih sangsi apaapa kalau saudara Kasdi tidak datang ke garasi/poll, juga tidakada gaji/upah dari kami. Makanya waktu sidang di Pengadilan Surabaya tidakmembawa surat gaji, karena memang tidak ada gaji.

Sopirsopir kalau tidak datang/masuk ke garasi seminggu ada yang sebulan tidak dikasih sangsi apaapa. Sopirsopir tidak ada kewajiban absen. Order datangnya tidak pasti kadang sampai satuminggu tidak ada orderan;Apa yang dibilang Saksisaksi kami catat, tapi tidak semua karena menjawabnyacepatcepat, tapi tidak apa;BapakBapak Hakim, mereka memberikan penjelasan yang sah menurut hukum.Saksisaksi itu sudah di sumpah oleh Bapak Hakim.

kasasi ini, tiadalain hanya memohon kearifan dari Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis HakimAgung pemeriksa perkara kasasi, untuk dapat mengurangi hukuman yang telahdijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang juncto Pengadilan Tinggi Surabaya kepadaPemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasidalam mengajukan kasasi ini sangat berharap kepada yang mulia Ketua dan AnggotaMajelis Hakim Agung pemeriksa perkara kasasi memberikan sangsi

Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yangmenerangkan dibawah sumpah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karenadesakan warga masyarakat sebagai sangsi/hukuman moral atas pelanggaran normabagi Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan termohon menjalani permnikahantersebut dengan keterpaksaan bukan atas dasar rasa senang dan cinta, maka setelahpernikahan Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya, hingga saat ini sudahberpisah

masingmasing bernama;e perempuan, lahir di Depok pada tanggal 3April 2009;e lakilaki, lahir di Depok pada tanggal 7Maret 2012;Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, tetapi semenjak bulan Juli 2009 sampai sekarangantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;e Bahwa, Tergugat telah berselingkuh beberapa kali sejak bulan Juli2012 sampai dengan sekarang dengan orang yang berbeda;e Bahwa, Tergugat terkena sangsi

Dengan adanyapemberian identitas yang direkayasa dan mengatas namakan Kepala DesaTergugat harus diberi sangsi hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku(terlampir ; bukti SKT yang direkayasa, photo penanaman sawit, photokopi KTP Ibu Liana);Berdasarkan dalildalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas,maka dengan ini izinkanlah penggugat pengajukan permohonan kepada yangmulia ketua pengadilan Negeri Bengkayang agar berkenan kiranya memanggilpara pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan

Jika Tergugat tidak dapatmembayar maka harus diberikan sangsi hukum kurungan sesuai denganHukum yang berlaku di Negara NKRI ini;Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Ketua PengadilanNegeri Bengkayang cq.

petak sawah pada bulanJuni 2018 dan oleh karena Tergugat menanam 5 (lima) batang pohon sawitdiatas petak sawah yang merupakan milik Penggugat maka perbuatan tersebutadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka petitum ke 2Penggugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 untuk Menyatakan/menetapkan SKT yang dimiliki Tergugat adalah palsu, kerena adanyaperbedaan nama dan nomor induk KTP di SKT dengan kartu tanda pendudukyang sebenarnya, maka tergugat harus diberi sangsi

Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukumsecara maksimal.

Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secaramaksimal.

sangatsangat meresahkan Pelawan yang berakibatmerugikan secara moral kepada Pelawan ; Bahwa kerugian moral Pelawan secara materi sesungguhnya tidak dapat dinilai besarannya, akan tetapi karena untuk memperjelas gugatan makakerugian moral itu dihitung sebesar Rp.100.000.000.000, ( seratus milyarBahwa untuk memperjelas hukum pada kerugian moral Pelawan, makaperlu diletakkan sita jaminan atas harta Terlawan berupa rumah dan tanahmilik Terlawan di Jalan Pemuda Nomor 6070 Surabaya ;Bahwa tidak cukup hanya sangsi

kerugian moral saja akan tetapi olehkarena perbuatan Terlawan telah nyatanyata bertentangan dengan hukumdan nyatanyata meresahkan Pelawan maka sudah seharusnya Terlawanjuga mendapatkan sangsi aatas perbuatannya dengan menyatakan gugursuratsurat atau dokumendokumen milik Terlawan yang berhubungandengan Pelawan, khususnya suratsurat atau dokumen obyek yangdiajukan permohonan eksekusi ;e Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Pelawan dengan dasar hukumyang jelas, maka Pelawan mohon putusan dapat

mengandungMetamfetamina maka orang tersebut sebelumnya atau sesaat diambil dandilakukan pemeriksaan urine telah mengkonsumsi Narkotika jenisMetamfetamina ;Halaman 11 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN MgtBahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, seseorang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukanperbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi

sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa saksi ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untukkepetingan pengembangan

dirumah sakit rujukantertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi paraketergantungan/ kecanduan Narkotika ;Bahwa menurut saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaHARIADI Alias ARI yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukmenjual, barang sabu dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Sabu dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin Pejabatyang berwenang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukan perbuatanpidana dan dapat dikenai sangsi

dantunjangan hari raya (THR) sebesar 1 kali gaji yang terdiri dari gaji pokokdan tunjangan tetap ;Saat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai sopir di PT.Jogja TuguTrans mulai bulan November 2013 dengan alasan ada kebijakanmemutus kontrak atau di PHK dari perusahaan ;Saksi tahu Penggugat di PHK oleh perusahaan karena ikut demo dengancara mencegat bus yang lewat dengan alasan menuntut diangkatmenjadi pegawai tetap ;Ada 16 (enam belas) sopir yang ikut demo dan mogok kerja ;Setelah demo Penggugat diberi sangsi

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 sejak ada demoyang dilakukanPenggugat dkk, karyawan lama yang bekerja lebih dari 3 (tiga) tahundiangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan dan selama itu. tetap diberi gaji kecuali uangmakan dan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan termasuk Penggugat tidak diberi pesangon tetapi uangtabungannya dikembalikan;Putusan

Yyk halaman 24dari 42 halamanSaat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai sopir di PT.Jogja TuguTrans mulai bulan November 2013 dengan alasan ada kebijakanmemutus kontrak atau di PHK dari perusahaan ;Saksi tahu Penggugat di PHK oleh perusahaan karena ikut demo dengancara mencegat bus yang lewat dengan alasan menuntut diangkat menjadipegawai tetap ;Ada 16 (enam belas) sopir yang ikutdemo dan mogok kerja ;Saksi tahu Penggugat di PHK pada bulan Oktober 2103 ;Setelah demo Penggugat diberi sangsi tidak

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 karyawan lama yang bekerjalebih dari 3 (tiga) tahun diangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan danselama itu tetap diberi gaji kecuali uang makandan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan tanpa diberi pesangon tetapi uang tabungannya dikembalikan;Sebelum demo ada pembicaraan antara karyawan dengan direksisebanyak

selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Dansat, tidak pernah menghubungi satuan maupunanggota lainya untuk memberitahukan keberadaannya.Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 sekira pukul21.00 Wib Terdakwa ditangkap anggota Polda Lampung di rumahkontrakan di Kerawang Jawa Barat dalam perkara didugamelakukan pembunuhan.Bahwa Terdakwa belum pernah mempunyai kasus tindak pidanayang mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Militer atau kasusdisiplin lainnya yang telah diberikan sangsi

Bahwa Terdakwa belum pernah mempunyai kasus tindak pidanayang mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Militer atau kasusdisiplin lainnya yang telah diberikan sangsi oleh Satuan.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya denganmengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnyaMajelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai batas akhirdan lamanya Terdakwa

ditahan dan menurutpendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwatidak ditahan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPembelaan lisan terdakwa dalam persidangan yang pada intinya terdakwameminta hukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa telah merusak papan yang dipergunakan sebagaidinding dapur rumah milik saksi Sulik, namun memperhatikan kualitasperbuatan Terdakwa ditambah lagi sangsi

sosial yang telah diterima olehTerdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sangsi sosial tersebut telah cukupdan patut diberikan untuk menyadarkan perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan padaupaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upayapembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar dikemudian hari tidakkembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agartindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar lokasi

Akhmad Khoiron, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan, namunusaha tersebut tidak membawa hasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengingatkan kepadaPemohon atas surat ijin dari atasan Pemohon yang belum keluar sedangkan waktu yangtelah ditentukan hingga 6 (enam) bulan sudah berakhir dan pula mengingatkan jikaPemohon tidak bisa menunjukkan surat ijin atasan tersebut maka Pemohon harus siapmenerima sangsi dari atasan Pemohon, dan teryata sesuai surat pernyataan Pemohontangal 27 September

2011 Pemohon siap menerima sangsi dari atasan Pemohon;Hal 3 dari 17No.

melainkan dari cerita Pemohon saat samasama bekerja di kebun ;Bahwa, menurut Pemohon yang menjadi penyebabpertengkaran keduanya adalah karena Termohonpemalas, tidak mau mengurusi rumah tangga, seringpergi dari rumah tanpa pamit ;Bahwa, selain dari sebab sebab tersebut di atassekitar tahun 2011 Termohon telah ketahuanselingkuh dengan laki laki lain yang bernama xxx,dan atas pengakuan Termohon dan laki laki tersebutsaat diproses di kepolisian keduanya mengaku telahberzina, sehingga akhirnya dikenakan sangsi

kekeliruan yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung di dalam menerapkan sangsi

Melakukan mogok kerja tanpa proseduryang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturanperundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak jugadiwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapatdilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwaselanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKBtetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yangtidak sah telah diatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan MenteriNo.

dengan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 per bulan, saya tidak yakindan tidak mau kalau tidak ada sangsi yang tegas kepada Pemohon, apalag!jangka waktunya sampai anak dewasa, saya mohom ada sangsi yangtegas karena menyangkut masa depan dan hidup anak saya;1. Kalau Pemohon benar, buat apa bawa pengacara dan ngoyakperempuan bodoh seperti saya;2.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denjasa Kompi Angmorkebetulan dipiketan ada Dandenjasa (Letkol Cba Arief Budianto)dan diperintahkan keruangan Dandenjasa untuk dimintaiketerangan, selanjutnya Terdakwa diberikan Sangsi berupapenahanan Kantor selama satu Minggu tidak boleh meninggalkanKesatuan, melaksanakan lari siang dan korve' dimarkasMabekangdam XII/Tpr sampai pencabutan5, Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014Terdakwa diperintahkan oleh

Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan padatanggal 9 September 2014 lalu diberi sangsi berupa penahananKantor selama satu minggu dengan kegiatan korve dan pada hariSenin tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomuntuk diproses.Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 54K/PM.I05/AD/X/2014MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidakpernah memberitau Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwatidak membawa barang inventaris.10.

;B ahwa, Penggugat telah mengajak Tergugat untuk melaksanakan ibadahagama Islam, namun Tergugat tidak mau lalu marahmarah danmemukul Penggugat, jika Penggugat melaksanakan shalat Tergugatmelarang Penggugat dengan cara menyembunyikan kerudungPenggugat;B ahwa, selain itu, selama masih kumpul bersama Tergugat sering ikutacara gawai adat, Tergugat mengonsumsi minuman keras, makandaging babi, sering berjudi dan memiliki wanita idaman lain, sehinggaPenggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah dikenai sangsi

orang anak;B ahwa, pada awalnya rumah tangga baikbaik saja namun kini Penggugatdan Tergugat sering tengkar karena Tergugat bersama keluarga Tergugatmerubah identitas Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda PendudukPenggugat dari agama Islam ke agama Katholik padahal Penggugat,Tergugat dan anak beragama Islam, selain itu Tergugat sering ikut acaragawai adat, Tergugat mengonsumsi minuman keras, makan daging babi,sering berjudi dan memiliki wanita idaman lain, sehingga Penggugat danTergugat pernah dikenai sangsi

keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasanditemukan Buktibukti berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor702 K/PDT.SUS/2011, yaitu pertimbangan hukum halaman 8 angka 2yang menyebutkan: "Bahwa sekalipun Tergugat melanggar Pasal 44 tipeA 21 namun berkenaan dengan PHK yang dilakukan Penggugatmelanggar ketentuan Pasal 161 beserta penjelasannya UndangundangNomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan terlebin dahulu dilakukanSurat Peringatan , terhadap ketentuan Pasal 44 tipe A 21 sepanjangmenyangkut sangsi

Nomor 109 PK/Pdt.SusPHI/2015beserta penjelasannya Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmengharuskan terlebin dahulu dilakukan Surat Peringatan , terhadapketentuan Pasal 44 tipe A 21 sepanjang menyangkut sangsi PemutusanHubungan Kerja tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo karenasesuai pasal 124 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 ketentuan PKByang bertentangan dengan peraturan perundangundangan maka yangdiberlakukan adalah peraturan perundangundangan, dengan demikianPenggugat harus dihukum untuk