Ditemukan 7232 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG
9458
  • Abd.Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kikisebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An.
    PAHIRHALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an.RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD.SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. SURYANAsebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an.
    Ashar Karateng sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An.Pahir Halim Sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.Rustanto sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An.
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. HENRY MALINO SAMOSIR, Ap.
765
  • HENRY MALINO SAMOSIR meminta agar para anggotaLINMAS tersebut menandatangani Kwitansi Penerimaan Honorarium sebanyak 5rangkap (semestinya hanya 3 rangkap) dengan kolom bulan dan tanggal yangdikosongkan;Bahwa benar Kwitansi Penerimaan Honorarium tersebut dipergunakan sebagai lampirandalam Laporan Pertanggungjawaban dan sebagai syarat pencairan honorarium pada bulanberikutnya;Bahwa benar untuk pengajuan pencairan honorarium bulan April total sebesar Rp.347.200.000, ke Bendahara Umum Daerah (BUD), atas
    pencairan honorarium bulan Juni totalsebesar Rp. 347.200.000, ke Bendahara Umum Daerah juga digunakan LaporanPertanggungjawaban fiktif dimana pada lampirannya menggunakan kelebihan KwitansiPenerimaan Honorarium pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2014 yang telahditandatangani personil LINMAS sebanyak 5 rangkap ketika penerimaan honor yang laluyang pada baris bulan dan tanggal yang tadinya kosong diisi dengan ditulis bulan Meidan diberi tanggal seolaholah honorarium bulan Mei telah diterimakan
    HENRY MALINO SAMOSIR meminta agar paraanggota LINMAS tersebut menandatangani Kwitansi Penerimaan Honorarium sebanyak 5rangkap (semestinya hanya 3 rangkap) dengan kolom bulan dan tanggal yangdikosongkan;e Bahwa benar Kwitansi Penerimaan Honorarium tersebut dipergunakan sebagai lampirandalam Laporan Pertanggungjawaban dan sebagai syarat pencairan honorarium pada bulanberikutnya;e Bahwa benar untuk pengajuan pencairan honorarium bulan April total sebesar Rp.347.200.000, ke Bendahara Umum Daerah (BUD
    oleh TONIHERNAWANTO, SE uang honorarium sebesar Rp. 347.200.000, tersebut diserahkankepada Terdakwa Drs.
    HENRY MALINO SAMOSIR selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) meminta agar para anggota LINMAS tersebut menandatanganiKwitansi Penerimaan Honorarium sebanyak 5 rangkap (semestinya hanya 3 rangkap)dengan kolom bulan dan tanggal yang dikosongkan;e Bahwa benar Kwitansi Penerimaan Honorarium tersebut dipergunakan sebagai lampirandalam Laporan Pertanggungjawaban dan sebagai syarat pencairan honorarium pada bulanberikutnya;e Bahwa benar untuk pengajuan pencairan honorarium bulan April total sebesar Rp.347.200.000
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 36/PDT/2015/PT.KDI
Tanggal 2 Juli 2015 —
4220
  • dalil gugatan telahdiminta juga dalam petitum, sehingga hubungan antara posita dan petitum telahmemenuhi syaratsyarat gugatan, terlepas dari pada apakah Penggugat dapatmembuktikan dalildalil gugatannya, itu terlepas dari pembuktian yang telah diajukan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu bahwa Pembanding semula Pengugatmempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Terbandingberdasarkan penunjukan Tergugat kepada Penggugat menjadi kuasa hukumsejak tahun 1988 dengan balas jasa/honorarium
    Sutra. sejak tahun 1988 dengan balasjasa/honorarium sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat DireksiTergugat No.1182/krd.BPD/88 tanggal 12 Nopember 1988 dan SuratDireksi No.1022/krd.BPD/1989 tanggal 08 Nopember 1989 butir 1 (1,b,c),kemudian persentasi balas jasa Penggugat pada huruf a dan c ditiadakan/dihilangkan sehingga persentasi balas jasa Pembanding semula Penggugatadalah ketentuan dalam huruf b sebesar 5% dari hasil penilaian kembalioleh Terbanding semula Tergugat atas barangbarang debitur
    Sultra. pada tanggal 24 Juli 1990No.0683/krd.BPD/90.Bahwa berdasarkan Surat Direksi tersebut diatas, maka Pembandingsemula Penggugat telah menangani sejumlah kasus Kredit Macet Debitur diPengadilan Negeri Kendari, maupun perdamaian diluar Pengadilan yangjumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.22.287.656.424.02, sehingga jasa/honorarium yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah 5%dari jumlah nilai perkara dan tagihan sebesar Rp.22.287.656.424.02, yaitusebesar Rp.1.114.382.821, dipotong
    atas perintah dari La Ode Muzuni Andi hal inimembuktikan bahwa Penggugat telah menjalankan tugasnya berdasarkan buktiP.1 danP. 2 tersebut diatas ;Menimbang, Bahwa bukti P.4 adalah surat dari La Ode Muzuni Andi kepadaDirektur BPD Sultra dalam menangani kasus/perkara di Pengadilan NegeriKendari, dengan menyebutkan nilai uang perkara ditangani oleh Penggugat diPengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Kolaka, Pengadilan NegeriBaubau yang seluruhnya berjumlah Rp.20.770.067.121, dan imbalan jasa/honorarium
    yang diminta adalah sebesar 5% dari Rp.20.770.067.121, sehinggajasa tersebut adalah sebesar Rp.1.038.503.356,(satu milyar tiga puluh delapanjuta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh enam ribu) ;Menimbang, Bahwa jika dicermati berdasarkan bukti P. 1, P. 2, maupun P.3, ternyata besarnya imbalan jasa/honorarium 5% yang ditagin Penggugatkepada Tergugat adalah tafsiran dari Penggugat sendiri secara sepihak, tanpaada di sebutkan secara tegas sebesar 5% dalam bukti P. 1 dan P. 2 ;Menimbang, Bahwa
Putus : 18-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/PID.SUS/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
9769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ganjil 2010/2011Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar padaProgram Cagurdacil Semester.
    ;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SMK Sama Dua Tapaktuan Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SMK Negeri Aceh Besar Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiahdi SUPM Ladong Aceh Besar Tahun 2010;Asli (satu) lembar daftar pembayaran honorarium gurupamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK
    Ganjil 2010/2011 CagurdacilFKIP, Honorarium Mengajar pada Program CagurdacilSemester.
Register : 09-06-2010 — Putus : 27-10-2010 — Upload : 08-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 199/Pid.B/2010/PN.Smp
Tanggal 27 Oktober 2010 —
371
  • Rek. 0182320200 an Wardiyanto/KPL Guru Langgar; Foto copy rekapitulasi penggunaan anggaran biaya (RAPB) tanggal 31 Desember 2008; Foto copy daftar hadir honorarium dan transportasi panitia tanggal 31 Desember 2008; Foto copy daftar hadir dan honorarium narasumber tanggal 31 Desember 2008; Foto copy daftar hadir dan transportasi peserta; Foto copy daftar hadir penerima bantuan kesejahteraan; Foto copy kwitansi pembayaran
    perizinan sebesar Rp. 250.000 tanggal 22 Desember 2008; Foto copy kwitansi pembayaran konsumsi 250 orang x 25.000 sebesar Rp. 6.250.000 tanggal 31 Desember 2008; Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pemateri sebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ZUHRI tanggal 31 Desember 2008; Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pemateri sebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ASNAWI tanggal 31 Desember 2008; Foto copy kwitansi
    pembayaran honorarium dan transportasi pemateri sebesar Rp. 2.500.000 penerima KH SUBAIRI 31 Desember 2008; Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.000.000 (dekorasi, sound system, dokumentasi); Foto copy kwitansi tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp. 6.000.000 (cek buku panduan, ballpoin, blok note) Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000 (kertas 4 eksemplar, penjilidan, foto copy);- Asli 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian
    Rek. 0182320200 an Wardiyanto/KPL GuruLanggar;e Foto copy rekapitulasi penggunaan anggaran biaya (RAPB) tanggal 31Desember 2008;e Foto copy daftar hadir honorarium dan transportasi panitia tanggal 31Desember 2008;e Foto copy daftar hadir dan honorarium narasumber tanggal 31 Desember2008;e Foto copy daftar hadir dan transportasi peserta;e Foto copy daftar hadir penerima bantuan kesejahteraan;e Foto copy kwitansi pembayaran perizinan sebesar Rp. 250.000 tanggal 22Desember 2008;e Foto copy kwitansi
    pembayaran konsumsi 250 orang x 25.000 sebesar Rp.6.250.000 tanggal 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ZUHRI tanggal 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ASNAWI tanggal 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH SUBAIRI 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi tanggal
    250 orang x 25.000 sebesar Rp.6.250.000 tanggal 31 Desember 2008;Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ZUHRI tanggal 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ASNAWI tanggal 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH SUBAIRI 31 Desember 2008;e Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2008
    Honorarium 3 Org 2.000.000, 6.000.000,e Narasumber10 Org 250.000, 2.500.000,f Panitia6.
    250 orang x 25.000 sebesar Rp.6.250.000 tanggal 31 Desember 2008;Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ZUHRI tanggal 31 Desember 2008;Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH ASNAWI tanggal 31 Desember 2008;Foto copy kwitansi pembayaran honorarium dan transportasi pematerisebesar Rp. 2.500.000 penerima KH SUBAIRI 31 Desember 2008;Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2008 sebesar
Putus : 14-08-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/TIPIKOR/2012/PT.PLG
Tanggal 14 Agustus 2012 — INSERI, SE Bin DAHRI .
11843
  • Honorarium panitia pelaksana teknis Rp. 8.140.000,Kegiatan oe eeeeeceeneecseeeeceeeeeeeteeeeaesHonorarium Narasumbet ...............006 Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honoret ............ Rp. 6.210.000,d. Belanja ATK oo... eee eeeeceeeeeeeteeeeeees Rp. 7.491.500,e. Belanja bahan obat obatan .............. Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / Rp. 111.055.000,PeCTCONONHAN 000... eee eeeeeeeseeeeeteeeeeteeesg. Belanja spanduk dan umbul umbul .. Rp. 1.200.000,h.
    Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan Rp. 8.140.000,b. Honorarium Narasumber ..0.........ccccceeececeeceeeeeeee Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honorer .............:ceeeees Rp. 6.210.000,a, (Belanja ATK. scssscnnsasaucemcmemunnesamncnmmmaacse Rp. 7.491.500, e. Belanja bahan obat obatan ....... ee eeeeeeeeee Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / percontohan .......... Rp. 111.055.000,g. Belanja spanduk dan umbul umbul ............... Rp. 1.200.000,h.
    3)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:Panitia Pelaksana Kegiatan;Honorarium 4)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:Belanja ATK; 5)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;Honorarium 6)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:obatan;Belanja Obat 7)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:Spanduk/ Umbulumbul;Belanja 8)Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek:Belanja Cetak; 9)Buku Rekapitulasi
    / Instruktur kegiatanPendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja TahunAnggaran 2010 (montir televisi).SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatanPendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja TahunAnggaran 2010 (jahit menjahit).SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa PenginapanKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa KendaraanKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan
    Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010.SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta(jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta(jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (ahit menjahit)
Register : 02-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : ZAINUL ARIFIN, SH
Terbanding/Terdakwa I : ASNAINI Binti Alm ALI HUSIN
Terbanding/Terdakwa II : MULYANA Binti SAPTA ARIGA
14155
  • Honorarium verifikasi PBB / Banta sebesar Rp. 2.000.000, (Dua JutaRupiah);2. Honorarium pendataan PBB Kampung sebesar Rp. 1.000.000, (SatuJuta Rupiah);3. Bahan ATK anggota petugas PBB sebesar Rp. 606.840, (Enam RatusEnam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);4. Biaya rapat anggota petugas PBB sebesar Rp. 600.000, (Enam RatusRibu Rupiah).4.
    Honorarium Posyandu Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah);c. Operasional pengurus BKPG Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah).
    Honorarium Posyandu Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah);c. Operasional pengurus BKPG Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah).
    Bidang Pembinaan Masyarakat yaitu untuk kegiatan Intensifikasi danEksentifikasi PBB Kampung Pegasing sebesar Rp. 4.206.840, (Empatjuta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), denganrincian sebagai berikut :1.Honorarium verifikasi PBB / Banta sebesar Rp. 2.000.000, (Dua JutaRupiah);. Honorarium pendataan PBB Kampung sebesar Rp. 1.000.000, (SatuJuta Rupiah);.
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MONIER;
5540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemotongan pajak;Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per15/PJ/2006 tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemotonganPenyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan OrangPribadi;Pasal 5 ayat (1) hurufaPenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:penghasilan yangditerima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secarateratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium
    (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggotadewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan,uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan namaapapun;Pasal 5 ayat (2)Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksuddalam
    bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:Pasal 21 ayat (1) hurufaPemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan namadan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerjayang membayar gaji, upah, honorarium
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
9817
  • Vivian PasarBahasa Indonesia dan Helezalulu/SoriawatBahasa Inggris i Laia43.Honorarium Tenaga Januari 2011 3.910.000 Kependidikan Wali Kelas 19 pada SMP Negeri 1 Lahusa 44.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20113.910.000 45.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaMaret 20113.910.000 46.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20111.200.000 47.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari
    5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa8.Honorarium Tenaga Agustus 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa9.Honorarium Tenaga September 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa10.Honorarium Guru Juli 2011 957.000PNS/CPNS11.Honorarium Guru Agustus 2011 957.000PNS/CPNS12.Honorarium Guru September 2011 957.000PNS/CPNS13.Insentif Guru PNS/CPNS September 2011 1.320.00014.Insentif Guru PNS/CPNS Agustus 2011 1.320.00015.Insentif Guru PNS/CPNS Juli
    Vivian PasarHelezalulu/Soriawati Laia 43.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20113.910.000 44,Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20113.910.000 45.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaMaret 20113.910.000 46.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20111.200.000 47.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20111.200.000 48.Honorarium TenagaKependidikan
    Honor GTT Juli 2011 3.973.000DeHonor GTT Agustus 2011 3.973.0003.Honor GTT September 2011 3.973.0004.Honorarium Tenaga Juli 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa5.Honorarium Tenaga Agustus 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa6.Honorarium Tenaga September 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa7.Honorarium Tenaga Juli 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa8.Honorarium Tenaga Agustus 2011 5.580.000Kependidikan
    Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa9.Honorarium Tenaga September 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa10.Honorarium Guru Juli 2011 957.000PNS/CPNS11.Honorarium Guru Agustus 2011 957.000PNS/CPNS12.Honorarium Guru September 2011 957.000PNS/CPNS13.Insentif Guru PNS/CPNS September 2011 1.320.00014.Insentif Guru PNS/CPNS Agustus 2011 1.320.00015.Insentif Guru PNS/CPNS Juli 2011 1.320.00016.Insentif Guru PNS/CPNS Juni 2011 1.320.00017.Insentif Guru PNS/CPNS Mei 2011 1.320.00018.
Putus : 21-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 21 Oktober 2016 — SAHIUDIN alias KEVIN bin H. ALIAS
122142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompokkerja penyusun regulasi, tata kerja dan keputusan KPUKabupatenKoawe dalam pemilu Bupati dan wakil bupati Konawe Tahun2013 TA. 2012 sesuai daftar terlampir, di tanda tangani oleh penerimaan.
    /X/2012,tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga SupirKPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupatidan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0564/KeuPilbup/X/2012,tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium
    No. 1821 K/Pid.Sus/2016252.253.204.255.256.257.258.tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, tanpa nominal yangmenerima surat kabar harian surya post dan tidak ditanda tangani olehatasan langsung dan bendahara;4 (rangkap) daftar penerimaan honorarium pokja penyusunan normastandar, prosedur penetapan kebutuhan surat suara, danalatkelengkapan pemungutan suara pemilu bupati dan wakil bupati tahun2013;3 (rangkap) daftar penerimaan honorarium kelompok kerja sosialisasipemilihan bupati dan wakil bupati
    dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga SupirKPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupatidan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0564/KeuPilbup/X/2012,tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenagaPramubakti/Cleaning
    , dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga SupirKPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupatidan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0564/KeuPilobup/X/201 2,tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesarRp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenagaPramubakti/Cleaning
Putus : 27-03-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 27 Maret 2015 — LANA RAMDANIAR VS GREGORIUS BARBADICUS INDRARJO KUSUMO WIDODO alias DJODIT KUSUMO W. SOEMASTO
165154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SusPailit/2014ditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi, yang tidak bisa ditagihkankepada pihak lain;5 Karena, jumlah honorarium (biaya Notaris) atas pembuatan 2 (dua) Aktatersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) huruf c.
    Pasal 36 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan:(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilaiekonomis dan nilai sosiologis dari setiap Akta yang dibuatnya;(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dariobjek setiap Akta sebagai berikut:c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yangditerima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan parapihak
    , tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yangdibuatkan aktanya;Mengacu pada UndangUndang tentang Jabatan Notaris di atas, maka dapatdihitung jumlah honorarium yang seharusnya diterima oleh Notaris adalahsebagai berikut:a Dari pembuatan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 21 Maret 2014, nilaiobjek aktanya sebesar Rp6.250.000.000,00 (Vide Bukti P21 halaman 2dan/atau Bukti T5 halaman 2), sehingga nilainya (Rp6.250.000.000,00 x1% = Rp62.500.000,00);b Dari pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor
    2 tanggal 8 Mei2014, menurut Termohon Kasasi nilai jual tanah sebagai jaminan yangdijadikan objek aktanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (Vide JawabanTermohon Kasasi/Termohon Pailit halaman 4 alinea terakhir), sehingganilainya (Rp5.000.000.000,00 x 1% = Rp50.000.000,00);Jumlah total (a + b) sebesar Rp62.250.000,00 + Rp50.000.000,00 =Rp112.250.000,00;Sehingga sesuai Pasal 36 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris, maka honorarium notaris yang seharusnya dibayarkan olehTermohon Kasasi
    untuk pembuatan kedua Akta tersbut adalah sebesarRp112.250.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Namun pada kenyataannya, Notaris Dino Irwin Tenkano, S.H., M.Kn., hanyamenagih kurang dan 0,5% kepada Termohon Kasasi yakni hanya sebesarRp50.000.000,00 Cima puluh juta rupiah) dimana jumlah tersebut jauh lebihkecil atau dibawah batas maksimal yang diberikan oleh UndangUndang,sehingga penagihan honorarium notaris tersebut sudah sesuai dan dibenarkanoleh undangundang;Fakta yang
Putus : 10-07-2014 — Upload : 07-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Juli 2014 — Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN, dkk
15094 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sopir, Ketua dan WakilDPRD serta Honorarium Sekwan dan StafSekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulanDesember 2002.
    No. 278 PK/PID.SUS/2012 212003 00195 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor Rp. 10.009.200,dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf,BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisidan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD bulan Januari 2003. 322003 02053 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor Rp. 10.578.400,dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua Wakil Ketua
    Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD Bulan Mei 2003.Rp.9.901.600, 17 262003 10710 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanPembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, StafBBM TU, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBMTU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutinKomisikomisi, Honorarium Sopir Ketua dan WakilKetua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juni 2003.
    Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD Bulan Mei 2003.Rp.9.901.600, 17 262003 10710 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanPembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, StafBBM TU, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBMTU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutinKomisikomisi, Honorarium Sopir Ketua dan WakilKetua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juni 2003.
Register : 21-10-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN PONOROGO Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Png
Tanggal 3 Februari 2016 — Siti Murijatul Hifalijah, S.Pd dkk melawan Bupati Kabupaten Ponorogo dkk
14216
  • SK Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/896/405.08/2015 tertanggal 06Februari 2015 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMAN), danSekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kegiatan Penyediaan Data TenagaAdministrasi/Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ;3.
    itu) hanya stimulan/tambahan honorPenggugat yang telah digaji sekolah, sedangkan dana stimulan/tambahan honordari Pemerintah kadangkadang turun, barangkali bisa naik, bahkan dihapus hal inikarena sumber dana yang diberikan kepada penggugat/honorarium GTT dan PTTyang masuk dalam Keputusan Bupati itu bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah/APBD Tahunan, maka ploting anggaran untuk kegiatan itutergantung penetapan APBD, yang dibahas oleh DPRD bersama Bupati untukanggaran 1 tahun kedepan
    , sehingga Penggugat tidak menurunkan atau menaikkantambahan honorarium tergantung kemampuan keuangan Daerah yang menjadiUKUrANNYAj2 =n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn renee enn en nnn nen neneSedangkan pengurangan jam mengajar GTT surat tugas kepala sekolah,dikarenakan adanya Guru PNS yang mata pelajarannya sama, otomatis yangdiutamakan adalah Guru PNS hal itu perlu disadari Penggugat;Tergugat tidak ~ salah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor188.45/897/405.08/2015 tanggal 06 Pebruari 2015
    tentang Penetapan BesarnyaPemberian Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Administrasi dan TenagaStrategis atau Penjaga Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) DinasPendidikan Kecamatan, Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah PertamaNegeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah MenengahKejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kegiatanPenyediaan Jasa Tenaga Admistrasi/Teknis Kegiatan pada Dinas PendidikanKabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 dan
    Keputusan Bupati PonorogoNomor : 188.45/896/405.08/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 tentang Penetapanbesarnya Pemberian Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar Negeri(SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah AtasNegeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) kegiatan PenyediaanJasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan KabupatenPonorogo Tahun Anggaran 2015; nne nono nnn ne nen nc nnn nnnnnsPenggugat kurang faham Keputusan ini diterbitkan untuk
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1394 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — LA ODE MUZUNI ANDI VS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SULAWESI TENGGARA, Tbk,
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 10 Juni 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat selaku Konsultan Hukum/Penasihat hukum TergugatBPD Sultra, sejak tahun 1988 dengan balas jasa/honorarium
    BPD/90;Bahwa sehubungan dengan pencabutan surat kuasa dan surat penunjukantersebut diatas, Penggugat bersurat kepada Tergugat agar menyelesaikan balasjasa/ Honorarium Penggugat sebesar 5% dari nilai perkara dan tagihan yangditangani Penggugat sebesar Rp22.287.656.424.02, adalan sebesarRp1.114.382.821,00 dikurangi dengan panjar yang diterima Tergugat sebesarRp20.000.000,00 (slep pembayaran tersebut ada pada Tergugat, sebesarRp1.094.382.821,00:Halaman 5 dari 12 hal. Put.
    Nomor 1394 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut, kemudian diadakan pertemuanantara Tergugat dan Penggugat namun tidak terdapat persesuaian karenaperhitungan Tergugat tidak berdasarkan pada ketentuan sesuai surat direksitersebut diatas maka oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai itikat baik untukmenyelesaikan honorarium/ imbalan jasa Penggugat tersebut, karenanyaTergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;Bahwa oleh karena itu adalah beralasan bila Penggugat menuntut bunga
    Menyatakan Balas jasa/ Honorarium Penggugat sebesar 5% dari jumlahnilai perkara dan tagihan sebesar Rp22.287.656.424.02 sebesarRp1.114.382.821,00 dipotong Panjar sebesar Rp20.000.000,00 sebesarRp1.094.382.821,00:6. Menyatakan bunga Imbalan jasa Penggugat sebesar 6% pertahun dari jasaPenggugat sebesar Rp1.094.382.821,00 selama 7 Tahun sebesarRp459.640.784.82,007.
    Menyatakan Balas jasa/ Honorarium Penggugat yang tidak dibayarTergugat sebesar Rp1.094.382.821,00 berikut bunga imbalan jasaPenggugat selama 7 Tahun sebesar Rp459.640.784.82,00 seluruhnyaberjumlah Rp1.554.023.605.82,00;8. Menghukum Tergugat untuk membayar Imbalan jasa/HonorariumPenggugat, berikut bunga imbalan jasa Penggugat sebesarRp1.554.023.605.82,00 atau sejumlah uang sesuai dengan kepatutan;Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/20169.
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 14 Januari 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
16263
  • Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 3,900,000.00t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74,400,000.00 SPP No. KU.240/ B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007K tanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,200,000.00b. Belanja Bibit Ternak 300,000,000.00c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Aijr Irigasi 436,516,000.00(Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,400,000.00e. Belanja KursusKursus Singkat/Pelatihan 72,000,000.00f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 143,400,000.0021. SPP No. KU.240/ B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 202,100,000.00SPM No.
    Honorarium Bendahara danPembantu Bendahara3,900,000.00 t. Honorarium Pegawai Honorer/T idakTetap74,400,000.00 SPP No. KU.240/B3.144/2007Ktanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS750,000.00 b. Uang Lembur Non PNS250,000.00 c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan24,375,000.00 d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)13,200,000.00 e. Honorarium Tenaga Kerja2,000,000.00 f.
    Honorarium Bendahara dan Pembantu 3,900,000.00Bendaharat. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 74,400,000.00TetapSPP No. KU.240/ B3.144/ 2007K 134,533,250.00tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
Register : 16-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT
237122
  • .0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu68697071de,73747576771 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada BusBusway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPDNo.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan
    Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp.8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012sebesar Rp. 8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang
    ;Uang sebesar Rp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah)untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012,yang disita dari HARISUMARTONO)>Uang sebesar Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah)untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun2012, yang disita dari SETIO MARGO156 Uang sebesar Rp.76.433.000, (tujuh puluh enam emapat ratus tigapupuh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium TimPengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket Idan Paket
    No.0002127/2012tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000, (delapan juta seratus ribu1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada BusBusway Paket IIL Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPDNo.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu rupiah) ;1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim PengadaanBarang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan PengawasPengadaan Armada
    ;Uang sebesar Rp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah) untukpengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012, yang disitadari HARI SUMARTONO;Uang sebesar Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untukpengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012, yang disitadari SETIO MARGO UTOMO);Uang sebesar Rp.76.433.000, (tujuh puluh enam emapat ratus tiga pupuhtiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim PengendalianTeknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I
Register : 12-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
MARTONO,S.H.,M.H
Tergugat:
1.ERNY DWI LESTARI
2.WARTINI
6858
  • Bahwa, dalam prosesnya, PARA TERGUGAT bersepakat kepadaPENGGUGAT, yang mana kesepakatan tersebut di tuangkan dalambentuk SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BANTUAN JASAHUKUM, tertanggal 06 Februari 2017 (vide Bukti alat surat P3), dalamkesepakatan tersebut lahirlah suatu kewajiban PARA TERGUGAT untukmemberikan uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)untuk prosespenanganan perkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkatpengadilan sebagaimana
    Bahwa, dalam proses penanganan perkara tersebut, pada tanggal 20042017, PARA TERGUGAT sudah membayar jasa/honorarium KepadaPENGGUGAT sebesar RP.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), namun,sisanya sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sukses feesebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah), hingga saat gugatan inidiajukan belum dibayarkan kepada PENGGUGAT, serta surat kuasayang di berikan sama sekali belum di cabut, sehingga jelaslah kewajibanhukum yang harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT
    Bahwa, adapun selama ini PENGGUGAT telah berulang kali menagih11.12.kepada PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak ada itikatbaik untuk menyelesaikan tanggungan atau kewajiban pembayaranbiaya perkara dan jasa/honorarium kepada PENGGUGAT sebagaimanaperjanjian kesepakatan bantuan jasa hukum tersebut, dan selalumenghindar dari kewajibannya;Bahwa, terkait permasalahan tersebut PENGGUGAT telah mengirimkansomasi atau teguran kepada PARA TERGUGAT sebanyak 2 kali, somasiyang pertama tertanggal 24 Februari
    Selanjutnya padatanggal 6 Februari 2017, PARA TERGUGAT mendatangi kantor LPKNASIONAL INDONESIA, yang dikelola oleh PENGGUGAT, untuk memintabantuan jasa perlindungan hukum, kemudian atas jasa perlindungan hukumyang di tuangkan dalam bentuk SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN25 BANTUAN JASA HUKUM, tertanggal O6 Februari 2017, dalamkesepakatan tersebut lahirlah suatu kewajiban PARA TERGUGAT untukmemberikan uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesarRp.150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah
    proses penanganan perkara sebesarRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)untuk proses penangananperkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkat pengadilan dan akanmemberikan bonus atau sukses fee sebesar Rp.100.000.000, (Seratus jutarupiah), sebagaimana tertuang pada poin 10 pada perjanjian tersebut;@ Bahwa, dalam proses penanganan perkara tersebut, pada tanggal 20042017, PARA TERGUGAT sudah membayar jasa/honorarium KepadaPENGGUGAT sebesar RP.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah),
Register : 05-12-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 April 2017 — WASTIM. S. Sos
6613
  • Uraian Jumlah Anggaran1 2 ;H ium Tim Ahli / Instruk' onorarium Tim Ahli / Instruktur / 54.560.000,00Narasumber2 Honorarium / Uang Saku Peserta 5 49 959 990,00Kegiatan Honorarium Tim Ahli / Instruktur / 7 Narasumber Non PNS id5.200.000,00Honorarium Pegawai Honorer /4 Tidak Tetap 43.400.000,005 Uang Lembur PNS 35.262.000,006 Uang Lembur Non PNS 11.326.000,007 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 83.586.300,008 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 180.000,009 Belanja Material Dokumentasi / 1.200.000,00Film /
    Uraian Jumlah Anggaran1 Honorarium / Uang Saku Peserta Kegiatan 181.980.000,002 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 47.000.000,00 8 Uang Lembur PNS 61.008.000,004 Uang Lembur Non PNS 78.505.000,005 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 97.330.400,006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 240.000,007 Belanja Kit Pelatihan 73.241.500,008 VCD OVD Dokumentasi / Film / Kaset / 749.700,009 Belanja Cetak 48.400.000,0010 Belanja Penggandaan 6.720.000,0011 Belanja Penjilidan 24.280.000,0012 Belanja Sewa Meja Kursi
    Uraian .Anggaran FungsionalHonorarium Tim Ahli /1 Instruktur f Narasumiber 54.560.000 54.560.0002 Honorarium / Vang Sak!
    Uraian Jumlah Anggaran 1 2 3 Honorarium Tim Ahli / Instruktur /54.560.000,00Narasumber H i ku P, onorarium / Uang Saku Peserta 109.950.000,00Kegiatan Honorarium Tim Ahli / Instruktur /2 Narasumber Non PNS See DEO AG Honorarium Pegawai Honorer / 4 Tidak Tetap 43.400.000,005 Uang Lembur PNS 35.262.000,006 Uang Lembur Non PNS 11.326.000,007 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 83.586.300,00 31 8 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 180.000,00Belanja Material Dokumentasi /2 Film / Kaset / VCD / DVD 1200800 ,0010
    Uraian Jumlah Anggaran1 Honorarium / Uang Saku Peserta Kegiatan 181.980.000,002 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 47.000.000,008 Uang Lembur PNS 61.008.000,004 Uang Lembur Non PNS 78.505.000,005 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 97.330.400,006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 240.000,007 Belanja Kit Pelatihan 73.241.500,008 a Material Dokumentasi / Film / Kaset / VCD / 749.700,00 32 9 Belanja Cetak 48.400.000,0010 Belanja Penggandaan 6.720.000,0011 Belanja Penjilidan 24.280.000,0012 Belanja
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
17131
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 42 tanpa tanggal untuk pembayaran Honorarium Panitia POKJA Pengawasan bulan Januari s/d Maret 2014 An. ASEP SOPIANDI dkk.
    MAT PARANG, S.Sos dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K.
    FELIPUS, S.Sos dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An.
  • 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
  • 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
    MATPARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
    bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195)1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196)1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.Halaman
Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448/B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — PT. SATRIA PERKASA AGUNG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
156228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan perusahaanpenyedia tenaga kerja;Bahwa tenaga kerja yang digunakan tetap merupakan pegawaiPT Sembilan Satu Satu dan PT Sembilan Satu Satu bertanggungjawab penuh atas hasil kerja dari tenaga yang dipasok kepadaPemohon Banding;Bahwa dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran jasa olehPT Sembilan Satu Satu dari gaji dan imbalan atas jasa penyediaantenaga kerja;Bahwa tidak termasuk imbalan bruto sebagaimana dimaksud padaKEP170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 adalah pembayaran laingaji, upah, honorarium
    , tunjangan dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepadatenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrakdengan pengguna jasa;Bahwa biaya sebesar Rp6.792.025.909, yang menurutTerbanding merupakan objek PPh Pasal 23 adalah pembayarangaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan, yang dibayarkan olehPT Sembilan Satu Satu kepada tenaga kerja yang melakukanpekerjaan
    Putusan Nomor 448/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang didukung oleh putusan Majelis Hakim PengadilanPajak :1)Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Pajak Nomor : SE05/PJ.53/2003 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai ataspenyerahan jasa Bidang Tenaga Kerja, dijelaskan halhalsebagai berikut :Bahwa jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan olehtenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja denganmenerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium,tunjangan
    Bahwa tidak termasuk imbalan bruto sebagaimana dimaksud padaKEP170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 adalah pembayaran gaji,upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajakpenyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukanpekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;3. Pembahasan Alasan Pengajuan Permohonan / Memori PeninjauanKembalia.
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) jugamembayarkan kepada PT Sembilan Satu Satu atas tagihan selain jasamanajemen, dimana tagihan tersebut juga terpisah dari tagihan jasamanajemen, sehingga dapat dibedakan antara tagihan jasamanajemen yang merupakan objek PPh Pasal 23, dan dalam hal inisudah dipotong/dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), yaitu tagihan atas pembayaran gaji, upah,honorarium, tunjangan, baju seragam & perlengkapan sekuriti lainnyaHalaman