1992 merupakan anak dari AKamaruddin;Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PN.BLK Bahwa pemohon tidak bisa mengambil EKTP pemohon di karenakan adanyadata ganda pemohon yang tercantrum pada kartu keluarga milik saudarapemohon; Bahwa pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri bulukumba CqKetua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkanpencabutan data milik pemohon yang tercantum di kartu keluarga saudarapemohon; Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar Kantor disdik

Pebruari2012, diberi tanda P4 ;Fotokopi Surat Keterangan dari SDN 1 Bungkukan, DinasPendidikan Kabupaten Kotabaru, No. 421.2/008PP/Disdik/2012, tertanggal 15 Pebruari 2012, diberi tandaP5;Fotokopi ijazah sekolah dasar, tertanggal 30 Juni 2005, atasnama SUBHAN, diberi tanda P6 ;wee eee Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulistersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksikepersidangan yang didengar keterangannya dibawahsumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikutSaksi WAHYUDIN

RONI BARON bin BASRI, untukmendatangi sekolahsekolah kemudian mencari kesalahan sekolah mengenaiprogram BANTUAN SISWA MISKIN (BSM), dan untuk mewujudkan rencanatersebut mereka mengatur rencana yaitu akan berpura pura menjadi TeamSupervisor dari Disdik Propinsi Jawa Barat, selanjutnya untuk menakutnakutiKepala Sekolah yang akan didatangi oleh mereka terdakwa tersebut ,Terdakwa Il BENI ASWANDI bin ABAS merubah Surat Formulir IsianInstrtumen Pemantauan Bantuan Siswa Miskin yang semula logonya adalahGERBANG

RONI BARON bin BASRI, untukmendatangi sekolahsekolah kemudian mencari kesalahan Sekolah mengenaiHalaman 5 dari 21 halaman Putusan No.81/PID/2013/PT.Bdg.program BANTUAN SISWA MISKIN (BSM), dan untuk mewujudkan rencanatersebut mereka mengatur rencana yaitu akan berpura pura menjadi TeamSupervisor dari Disdik Propinsi Jawa Barat, selanjutnya untuk menakutnakutiKepala Sekolah yang akan didatangi oleh mereka Terdakwa tersebut,Terdakwa Il BENI ASWANDI bin ABAS merubah Surat Formulir IsianInstrtumen Pemantauan

RONI BARON bin BASRI, untukmendatangi sekolahsekolah kemudian mencari kesalahan Sekolah mengenaiprogram BANTUAN SISWA MISKIN (BSM), dan untuk mewujudkan rencanatersebut mereka mengatur rencana yaitu berpura pura menjadi TeamSupervisor dari Disdik Propinsi Jawa Barat, selanjutnya untuk menakutnakutiKepala Sekolah yang akan didatangi oleh mereka Terdakwa tersebut,Terdakwa Il BENI ASWANDI bin ABAS merubah Surat Formulir IsianInstrtumen Pemantauan Bantuan Siswa Miskin yang semula logonya adalahGERBANG

tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilantanggal 04 April 2017 dan tanggal 18 April 2017 yang dibacakan dalampersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidakternyata bahwa ketidak datangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;Menimbang selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraianini, Penggugat telah melampirkan surat izin Proses Perceraian Nomor800/59/Disdik

putusan dengan putusan verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkinmengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukunkembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang berdasarkan surat Keputusan surat izin Proses PerceraianNomor 800/59/Disdik

Surat Edaran nomor : 545 / PP / Disdik / 2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010 / 2011, Barang bukti Nomor 32 dikembalikan kepada saksi Drs.

Kalsel Nomor : 545 / PP / Disdik / 2010 tanggal 30Juni 2010 perihal Pedoman Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran2010/2011 yang menyebutkan bahwa tiap satu rombongan belajar dapatdiisi 30 s/d 35 orang siswa untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP).

Kalsel Nomor : 545 / PP / Disdik / 2010jelas bertentangan;Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumen daftar nama calon siswaSMAN 2 Banjarbaru yang sudah tidak lulus PSB terpadu online, namunorang tua/walinya menitipkan kepada saksi untuk dipertimbangkanagar dapat diterima di SMAN 2 Banjarbaru dan dokumen tersebut saksiserahkan kepada saksi Drs.

Kalsel Nomor : 545 / PP / Disdik / 2010 tanggal30 Juni 2010 perihal Pedoman Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran2010/2011, Pada Point 3.

KalselNomor : 545 / PP / Disdik / 2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal PedomanPenerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2010/2011 ;Bahwa pengertian sumbangan lebih kearah bantuan secara sukarela, tidakterikat, jumlah nominalnya tidak ditentukan dan tidak ada batas waktupenyerahan.

Kalsel Nomor : 545/ PP / Disdik / 2010 tidak di sampaikan / disosialisasikan kepada SMAN 2Banjarbaru dan seluruh sekolah ;Bahwa benar Terdakwa melakukan penerimaan 86 orang diluar kuotatersebut diadasarkan atas perintah dari saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, MMdan saksi Drs.

Bahwa pada tahun 2004 Tergugat / Dinas Pendidikan Kota Bogor telahmenerbitkan Izin Operasional Sekolah Taman KanakKanak Islam TerpaduAliya Nomor 421.1/12 Disdik Tahun 2004 Tanggal 13 Pebruari 2004 dan jinOperasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD1T) Aliya Nomor 421.2/16 Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama Yayasan Aliya yangberalamat di Jalan Gardu Raya RT.03 / RW.II Kelurahan Bubulak KeeamatanBogor Barat Kota Bogor;6.

Bahwa oleh karenanya untukmenyelamatkan tetap berlangsungnya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Aliya,Penggugat sebagai Likuidator ex Yayasan Aliya pada tanggal 11 Maret 2011telah menyerahkan dan mengalinkan Pengelolaan dan PenyelenggaraanSekolah Islam Terpadu Aliya kepada Yayasan Aliya Bogor / Penggugat IIsebagaimana tersebut diatas.34.Bahwa sekiranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor / Tergugat bersikeras tetap mengakui ex Yayasan Aliya dan tetap menganggap bahwa IzinOperasional Nomor 421.1/12 Disdik

Menyatakan Izin Operasional Nomor 421.1/12 Disdik Tahun 2004tanggal 13 Pebruari 2004 untuk mendirikan dan menyelenggarakanPendidikan Taman KanakKanak dan Izin operasional Nomor 421.2/16Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk mendirikan danmenyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Aliya. DariKepala Dinas Pendidikan Kota Nogor / Tergugat yang diberikan kepadadan atas permohonan ex Yayasan Aliya Gugur dan tidak berlakumenurut hukum;5. Menyatakan :a.

ke5, 6, 7, 20, 25 dan posita 28 serta dihubungkan dengan petitum ke4 dari ParaPenggugat yang mempersoalkan tentang izin operasional Yayasan Aliya dimanaperihal tersebut diatas senada dengan eksepsi dari Tergugat yang padapokoknya sama dengan uraian dari posita dan petitum Para Penggugat yaitutentang ijin operasional dari Yayasan Aliya yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kota Bogor (Tergugat I), Maka substansi pokok gugatan ParaPenggugat adalah tentang izin operasional nomor : 421.1/12 Disdik

Tahun 2004tanggal 13 Pebruari 2004 dan izin operasional nomor : 421.2/16 Disdik Tahun2004 tanggal 18 Pebruari 2004 yang tetap dipertahankan oleh Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor) diberikan kepada Yayasan Alia ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka9 UU No. 51 Tahun 2009 yang memberikan pengertian tentang Keputusan TataUsaha Negara, maka Majelis menilai izinizin sebagaimana dimaksud pleh ParaPenggugat yang diuraikan tersebut diatas jelas merupakan bentuk penetapantertulis

Bahwa mengingat Penggugat merupakan Pegawai negeri Sipil maka sesualPeraturan perundang undangan, maka untuk pengajuan gugatan perceraian iniPenggugat telah memperoleh jjin dari atasan untuk melakukan Perceraiansebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Jjin Perceraian Nomor800/0090/SET.3/DISDIK tanggal 20 Februari 2020;8.

2015 Nomor 6213LU120520150008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Barito Timur, diberi tanda P 5;G sscncsnenasnasemnmavacnmenwecanssenmuneenaenenanecmananeceneeneeene cameramen emer FotocopyTete enti inne eenecineeeeeaeaeeeeeeeneeaeeeneneseeeeeeeeeaaeeeeeeeseneeaneeeeeeneeee Fotocopysurat pernyataan sepakat bercerai tanggal 18 September 2019, diberi tanda P7;Keputusan Pemberian Izin bercerai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BaritoTimur, nomor 800/0090/SET.3/DISDIK

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun1990 (Perubahan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983) tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa : Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebihdahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keputusan Pemberian Izinberceral nomor 800/0090/SET.3/DISDIK

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NomorC.5108010706760003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng tanggal O06 Juli 2015, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/04/III/2013 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, tanggal 08 Maret2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana buktiP.2;Asli Surat pernyataan Nomor 422/334/SMAN Grk/UPT Disdik

;Menimbang bahwa permohonan ini atas inisiatif Pemohon, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Nomor422/334/SMAN Grk/UPT Disdik/BIl yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMANegeri 2 Gerogak, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tanggal 4Agustus 20018, yang semestinya dibebankan kepada Termohon karena adalahseorang Pegawai Negeri Sipil namun tidak pernah hadir di persidangan olehkarena itu majelis menilai bahwa Pemohon sudah memenuhi KetentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

menerusterjadi hal tersebut membuktikan kalau rumah tangga Penggugat danTergugat tidak dapat Lagi dipertahankan dan tidak ada lagi harapanuntuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, hinggagugatan ini dimajukan sesuai ketentuan pasal 38 huruf a dan b jo pasal39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;halaman 3 dari 15 halaman Putusan No: 79/Pdt.G/2016/PN.SIM14.Bahwa Penggugat telah mendapat Surat Izin untuk mengajukanperceraian dari Kepala UPTID Dinas Pendidikan Nomor420/048/UPTD/DISDIK

Surat Izin Nomor: 420/048/UPTD/DISDIK 2016 tanggal 05 September2016 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas PendidikanKecamatan Bandar Huluan selanjutnya diberi tanda P.VII;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telahmengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yakni:1.

Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Jagoan MTK/BI Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 201.(asli);2. Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Paduan Suara Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli);3.

Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Olahraga SD Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli);4. Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Olimpiade MIPA Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli);5.

Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Cerad Cermat Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli);6. Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik-2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Kreatifitas Siswa Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.

Jabung Barat Periode 23 Mei 2011 sampai dengan31 Mei 2011, 2 Juni 2011 sampai dengan 27 Juni 2011, 10 Oktober 2011Hal 106 dari 213 halaman, Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi.11121314151617181920212223sampai dengan 24 Oktober 2011, 18 November 2011 sampai dengan 30November 2011;Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung JabungBarat Bulan Desember 2011;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Nomor: 0057/SPPUP/Disdik

/2011 tanggal 26 April 2011 dengan nilaiRp13.395.000,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor: 0365/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 19 Mei 2011 dengan nilai Rp13.389.850,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor: 0629/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan nilai Rp13.039.150,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor: 0902/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan nilai Rp13.144.450,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor:1081/SPPGU

/Disdik/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai Rp13.132.550,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor:1254/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 14 September 2011 dengan nilaiRp13.136.050,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor: 1343/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 21 September 2011 dengan nilaiRp13.135.150,00;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nomor: 1509/SPPGU/Disdik/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai Rp13.129.650,00;Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

,M.Si. sebagaimana laporanmediator tanggal 4 Mei 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatandamai ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNSpada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) telah mendapatkan SuratRekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor420/399/Disdik tanggal 18 April 2016 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah

,M.Si. sebagaimana laporan7mediator tanggal 4 Mei 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatandamai ;Menimbang, bahwa berdasarkan rurat rekomendasi dari Dinaspendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 420/399/Disdik tanggal 18 April 2016,maka Penggugat sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan KabupatenBekasi telah tidak terhalang untuk melakukan perceraian ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahrumah tangga Penggugat

tersebut, antara pemohon dengan termonon folah pisah rumahatau pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalahpemohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejakbulan Maret 2017 sampai sekarang;dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagimempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan yangterbaik adalah bercerai dengan termohon;pemohon PNS telah memperoleh Surat lin melakukan perceraian dari KepalaDinas Kabupaten Pangkep Nomor BO0O/2429 /DISDIK

Kabupaten Pangkep, telah melampirkanSurat izin mengajukan permohonan cerai dari atasannya, yaitu Kepaia DinasPendidikan, Kabupaten Pangkep dengan Nomor 800/2429 /DISDIK tanggal 4Agustus 2017;Bahwa dikarenakan termohon juga berprofesi sebagai seorang PNS makaberdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.

;Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor: 898/2456/DISDIK/2016, tanggal 03 Agustus 2016, atasnama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.;Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor: 4861/J20.2/PP.0194/2016, tanggal 22 September 2016,atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.

Bukti T3Fotokopi sesuai dengan sli, Surat Nomor:420/2695.KP/Disdik, Perihal: Usul Mutasi danPemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagaiKepala Sekolah dan Pengawas Sekolah LingkunganDinas Pendidikan Kab.

SelatanNomor: PD.823.4134, tanggal 2506 2015 (vide Bukti P26);bahwa berdasarkan Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil,tanggal 31 Desember 2015 (vide Bukti P27), diketahui penilaiankinerja Penggugat ialah baik;bahwa pemberhentian Penggugat dari pengawas sekolah SD diKecamatan Segeri untuk dipindah menjadi staf UPTD Pendidikandi Kecamatan Balocci, didasarkan Surat Dinas PendidikanHalaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat, Nomor: 420/2695.KP/Disdik

1. Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor: 54/BPP-pphp/disdik/tjt/2014 Tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga CV. Akbar Putra Jaya, Konsultan Pengawas CV. Inti Sari Teknik Pratama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) (Photo Copy).

2. Surat Nomor : 420/BP-02/DISDIK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Perihal: Pemberitahuan.
3. Fhoto copy jadwal lelang terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 september 2014.
4. Fhoto copy dekumen penawaran atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA.
5. Fhoto copy dekumen penawaran atas nama CV. FORTUNA ABADI KONSRUKSI.

Foto kopi bermaterai cukup Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 800/276/Disdik/2018, atas nama: PENGGUGAT, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29November 2018. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinyaternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf danditandai bukti (P.3);SaksiSaksi :.Bahwa Penggugat juga telan menghadapkan saksi di persidanganbernama:1.

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan3 Tahun, Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PendidikanPropinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep.29/PP/Disdik/20002tanggal 12 April 2002, atas nama Fitria Latifah tempat tanggal lahirkandangan 14 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahSMKN 1 Kandangan, tanggal 12 Juni 2002, oleh Ketua Majelisdiberi tanda (bukti P.6);Il. Bukti Saksi :1.

berdomisili di Kabupaten Tapin ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopiKartu Keluarga Nomor 6305021305090005, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,tertanggal 17 Oktober 2017, menunjukkan Pemohon dan Pemohon Iltinggal dalam satu keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopiSurat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun,Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan PropinsiKalimantan Selatan Nomor Kep.29/PP/Disdik

Putusan No. 268/Pdt.G/2014/PA.PrgiBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada SDKAmpera Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutongtelah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Pemberian Izin CeraiNomor 474.2/2030/DISDIK, yang dikeluarkan Kepala Dinas PendidikanKabupaten Parigi Moutong tertanggal 11 November 2014;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telahmengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Pemberian Izin CeraiNomor 474.2/2030/DISDIK, yang dikeluarkan Kepala Dinas PendidikanKabupaten Parigi Moutong tertanggal 11 November 2014 dan oleh karena ituMajelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksanaan perkara a quo;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya

Kotim (Disdik) diman saksi Yenny T. S.menggugat Disdik terhadap tanah yang samasama diklaim.Selanjutnya sengketa tersebut telah inkracht, yang amar putusanmenyatakan diantaranya adalah siapa yang berhak bukan obyekyang salah..

Dalam hal ini kami keberatan karenadisini (Surat pemanggilan) sudah jelas disebutkan tanah dimaksudmerupakan milik Disdik yang hanya berbekal kwitansi, sehingga seolaholah pemiliknya Disdik;Bahwa karena ada masalah demikian itu, saksi berupa menemui HarinoBerson Masal selaku penjual melalui karyawan ibu Yenny yang ada diPalangka Raya yakni Hengki kemudian saksi ke lokasi untuk melihat tanahdimaksud dan di atas tanah tersebut sudah ada papan yang bertuliskantanah milik Disdik, namun tidak ada alas

, kemudian Herino Berson Masal membuat 2(dua) helai surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2018, sebagaimana yangdiperlihatkan bersama dengan foto pada waktu Herino Berson Masalmenantangani surat pernyataan itu;Bahwa saksi juga ada mendapat foto copy kwitansi (tanpa pengesahandari Disdik) pembelian tanah dari Yanero kepada Nursanti yang terlampirdalam Surat Disdik kepada Kelurahan Pasir Putih Nomor028/777/Sktr/2013 tertanggal O06 Februari 2013 perihal Inventaris tanahDisik, Kemudian ternyata ada lagi

kwitansi yang hampir dengan kwitansitersebut di atas tapi sudah ada pengesahan dari Disdik dalam lampiranHalaman 84 dari 147 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN PIksurat Disdik yang sama, selanjutnya saksi pelajari ternyata letaknyaberbeda dengan letak tanah yang dibeli oleh Yenny, dimana letak tanahyang dibeli Yanero itu terletak di KM 7.140 Kelurahan Pasir PutihKecamatan Mentaya Baru Ketapang.

Jadi disini ada 2 (dua) buah kwitansiyang 1 (satu) belum ada pengesahan dari Disdik dan ke 2 (dua) sudah adapengesahan dari Disdik, sebagaimana yang diperlihatkan; Bahwa dalam lembaran disposisi surat tersebut di atas, saksi melihattulisan mohon dipelajari dan dicek siapa pemilik tanah itu; Bahwa setelah saksi mempelajarinya maka saksi berkesimpulan ini tidakbisa dibairkan, maka saksi melaporkan ke Reskrim Mabes Polri denganlaporan menggunakan surat palsu, SKT dipakai gugatan perdata, danmengusir

Sanusi sebagai Hakim mediator, mediator telah melakukan upayamediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 25 Januari 2017,upaya mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukanpermohonan cerai talak ini telah mendapatkan jjin dari Atasan yang bersangkutansebagaimana Surat ljin Perceraian, nomor 424/1321/DISDIK/XI/2016 tanggal 25November 2016 atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kabupaten Gunung Emas;Bahwa

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan suratKeputusan Pemberian ljin Perceraian, nomor 424/1321/DISDIK/XI/2016 tanggal 25November 2016 atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Emas;Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon' Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:;Hal. 4 dari 25 hal.

Tahun 2009, Jo pasal31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telahmendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kKemudianuntuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensisebagai PNS telah diberi izin untuk melakukan perceraian sebagaimana SuratKeputusan Pemberian ljin Perceraian, nomor 424/1321/DISDIK

Gowa Tanggal 05 Januari 2022

Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022

/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021