ParaPemohon menerangkan bahwa di dalam diri Para Pemohon tidak didapatkan gambaranpskikopatologi yang menonjol dari suatu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhifungsi intelektual dan aktivitasnya seharihari dan Para Pemohon tidak memiliki catatanatau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga Para Pemohon layak untukmengangkat seorang anak ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P4 berupa Surat PetikanDaftar Gaji atas nama I NYOMAN SADIARSA, S.SiT yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan DokumentasiHukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPasuruan;Kesemuanya berkantor di Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk Nomor 14,Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/71/424.013/2015, tanggal 12 Februari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;melawan:AGUS YAHYA & FAMILY, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Klompang RI 004 RW 004, DesaTanggulangin, Kecamatan

Penyelenggaran Perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan danPemanfaatan Hutan dan Seksi perlindungan, Konservasi SumberDaya Alam, Ekosistem, Pemberdayaan Masyarakat;b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha,Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;C.

Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporandalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian TataUsaha, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;d. Perencanaan dan Pemanfaatan hutan pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;e. Perlindungan, rehabilitasi dan konservasi pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;f.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;M.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Kantor BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai KotaHalaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 160/G/2020/PTUN.SbySurabaya Lantai , Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya,alamat email: bankum.sby@gmail.com.

.; NIP: 197610292010012006:;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi Hukumpada Bagian HukumHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 165/B/2020/PTTUN.SBYMelawan5.Nama : DWIAPRILIASTUTI,S.H.;NIP : 19860401201 1012 016;Jabatan: KepalaSubbagianPeraturanPerundangundanganpada BagianHukumSetdaKabupatenKebumen);6. Nama : MUHARI WARDANI,S.H.; NIP198307102010011 019; Jabatan:Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKeburnen 7.Nama : WAHYU PADMISETYANINGRUM,S.H.

IRIYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JalanJenderal Sudirman ;6. DADANG GANDHI, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;7.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum , BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;8. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan JenderalSudirman ;9.

NIP. 19811107 2007012012, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;. M. LUHULIMA, SH. NIP. 19790523 201001 2014,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;. M. de FRETES. SH.

NIP. 19840923 201001 1011, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM ~ HukumSekretariat Kota Ambon;BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183/3021/SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa KhususNomor: 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:a.

., Kepala Subbagian Bantuanrad KYOY Hukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum Kementerian< &* Keuangan;< 1 cocesee nero serene A,g S oys 6. Agus Pramono, SH. M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum >GC GC pada Direkforat Keberatan dan Peraturan, Direktorat ieJendeyat Bea dan Cukai; a >o dan Banding Ill, pada Kantor Pelayanan Utara Bea CukaiG Gen Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Ss Se 8. Daryono, S.H., Pelaksana pada.ss $ Ssay 10.

DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;

Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;

Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah

Saksi RAFAEL PURTOMO SOMAgJI. memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untukistrinya yang bernama Veronika Christiana Karena istri pemohon mengalamigangguan atau sakit kejiwaan dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimanamestinya ;Bahwa, sebelum sebelum mengalami ganggua kejiwaan Istri pemohon adalahPegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Jember sebagai pelaksana subbagian rumah tangga ; Bahwa,

., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah PropinsiAWE UL TTGIE eennnnnenecesnnnnennmmeeanennnnemmannenneeds8. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH.M.Kn., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahPropins! Jawa, TINUE 5 ==nn nnn nnnnnnnn9. ADI SARONO, SH.MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintahan Propinsi Jawa10. SYAILENDRA ........310.

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

Ketua Muda Pidana No.3963/2013/S.1282.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal O09 Januari 2014Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Il,terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004Hal. 14 dari 63 hal. Put.

Pasal 56 ayat (2) KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

No. 2293 K/Pid.Sus/2013KEEMPATBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

denganmembawa rekening air kemudian pelanggan menyerahkan uang tagihanair yang akan dibayar kepada Terdakwa selaku Petugas Loket atau KasirKUD Tani Membangun Gambut, kemudian dalam setiap harinya sekitarjam 15.00 Wita Terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran rekeningair ke Perusahaan Daerah PDAM Intan Banjar dengan cara ditransfer kerekening BRI atas nama PDAM Intan Banjar, lalu bukti penyetoran uangpembayaran rekening air tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepadaSaksi ABDUL KADIR selaku Kepala Subbagian

tagihan air yang akanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mtpdibayar kepada Terdakwa selaku Petugas Loket atau Kasir KUD TaniMembangun Gambut, kemudian dalam setiap harinya sekitar jam 15.00 WitaTerdakwa harus menyetorkan uang pembayaran rekening air ke PerusahaanDaerah PDAM Intan Banjar dengan cara disetor atau ditransfer ke rekeningBRI atas nama PDAM Intan Banjar, lalu bukti penyetoran uang pembayaranrekening air tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ABDULKADIR selaku Kepala Subbagian

tagihan air yang akanHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mtpdibayar kepada Terdakwa selaku Petugas Loket atau Kasir KUD TaniMembangun Gambut, kemudian dalam setiap harinya sekitar jam 15.00 WitaTerdakwa harus menyetorkan uang pembayaran rekening air ke PerusahaanDaerah PDAM Intan Banjar dengan cara disetor atau ditransfer ke rekeningBRI atas nama PDAM Intan Banjar, lalu bukti penyetoran uang pembayaranrekening air tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ABDULKADIR selaku Kepala Subbagian

Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. ANTON Y. KOIBUR, S.H., M.H. Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM padaBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;6. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H.

Jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Biro Hukum SETDAProvinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA ProvinsiPapua, beralamat di Jalan Soa Siu Dok Jayapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/15352/SET, tertanggal 30 Desember 2019;Selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :1.

,M.Hum, Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Kupang ;; 2. PITHER KASEH, S.AP, Kepala Bidang PembinaanPAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kupang ; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan TimorRaya No. 37 Oelamasi Kupang.

RAHMAT PERMATA, SHFORMUL02/PROKSI01/KIMAdvokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Pekerjaan PNS,Jabatan KepalaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Kepala SubBagian ProdukHukum Daerah SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Staf padaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Semuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yangberalamat di JI.

tahun 1996.SMA Negeri Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999.S1Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004.a @ NMS2The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016.Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2021/PN PbrPekerjaan /Jabatan:1) Sejak tahun 2005 s.d.2006 bekerja diSwasta, Jakarta.2) Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Jakarta.3) Sejak tahun 2012 s.d.2012 Kepala Subbagian

Dokumentasi Hukum,Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.4) Sejak tahun 2012 s.d.2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan SumberDaya Mineral Jakarta.5) Sejak tahun 2015s.d.2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata2(dua)/S2.6) Sejak tahun 2016 s.d.2018 Penyusun Peraturan PerundangundanganMinyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Jakarta.7) Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala

Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPHMigas Jakarta.Bahwa jabatan Ahli YYUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM sekarang iniadalah Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda merangkapSubkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum.

Sos selaku Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BagianHal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/201850.51.52.53.54.perundangundangan Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, Eselon IV a,Pangkat Ill/c, yang terlegalisir;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/100/BKD tanggal10 April 2012, yang mengangkat Drs. Muh.

Sos dari jabatannya sebagai Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi dan Informasi Hukum padaBagian Perundangundangan, Eselon IV.a pada Sekretariat DPRDKab. Sinjai, dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf padaSekretariat Daerah Kab.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;4. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 19 halaman.

Asep Sanna Sumanilaga, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Vivid Yuni Triningsih, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 180/8874/436.6.2/2016,tanggal 03 Juni 2016;SURATI, kewarganegaraan Indonesia