Pada bulan April 2012 Penggugat memberitahuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango atas nama RobbyHunawa untuk mengurus proses PAW dari Penggugat kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolangotanggal 28 April 2012 dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrattanggal 2 Mei 2012, DPC bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten BoneBolango mengusulkan pemberhentian dan PAW dari Penggugat dan Tergugat; Bahwa PAW yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah

menindaklanjutinya ;Bahwa tidak mengetahui tentang PAW berdasarkan surat pengunduran diri daripenggugat.

ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selagiputusan pengadilan terhadap anggota DPR tersebut belum berkekuatan hukumtetap makan PAW tersebut tidak bisa diusulkan dan bisa dipastikan PAW tersebutperolehan suaranya harus dibawa dari anggota DPR yang akan digantinya;> Bahwa pengusulan PAW awalnya adalah mengisi kekosongan kursi kosong daripartai tersebut, dan apabila surat pemberhentian resmi dari anggota DPR yangsudah tidak aktif sudah terbit maka barulah partai tersebut bisa bermohon ke

Saat PAW tersebut oleh karena saksiadalah ketua DPC partai Demokrat yang berasal dari partainya PAW saksimenjelaskan oleh karena Penggugat yang sebelumnya diangkat menjadi anggotaDPR dan pada saat Penggugat menajalaninya tibatiba Penggugat terjerat dalamsatu kasus dan sempat menjalankan hukuman di Lapas Gorontalo jadi sekiranyapartai kami mengusulkan adanya PAW terhadap penggugat saat itu;Bahwa pengusulan PAW tersebut awalnya diusulkan oleh Partai, kKemudian Partaimengusulakn ke DPR kemudian DPR

Safri PUli, menerangkan : Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan proses PAW ; Bahwa pada saat PAW dari Penggugat kepada Tergugat jabatan saksi adalahbertugas di Sekretariat Dewan yang memfasilitasi DPR dan saat itu saksi pernahmelihat surat masuk ke DPR untuk PAW yang diusulakan oleh partai Demokratadalah nama Tergugat, kemudian saksi membuat surat ke KPU; Bahwa secara admisnistrasi suatu pengusulan PAW harus lengkap, apabila surattersebut tidak lengkap maka pengusulan PAW

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

Sehingga dengan demikian denganadanya surat tersebut membuktikan jika usulan PAW dari DPC PDKabupaten Gowa tidak berdasar untuk diproses.

Untuk ituTergugat menganggap perlu untuk melakukan klarifikasi sekaitan denganadanya surat permohonan PAW dari DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, sebab proses PAW tersebut sematamata hanya didasari dariputusan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan berdasarkan sanggahanKetua Fraksi Demokrat DPRD Gowa dan Ketua DPD Partai DemokratProvinsi Sulawesi Selatan bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Demokrat;Bahwa terkait dalil Penggugat pada

Selatan, yang didasari oleh sanggahan ketua FraksiPartai Demokrat DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan PAW.

belum menerima instruksi dari DPP Partai Demokratuntuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gove a/n AndiLukman, MM Dg Naba.Berdasar surat dari DPD Partai Demokrat tersebut, maka Tergugat selakuPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa;Bahwa semua keputusan yang diambil Tergugat dengan tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowaadalah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

menerima instruksi dari DPP PartaiDemokrat untuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gowa anAndi Lukman, MM Dg Naba.

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorangperempuan bernama XXX pada tanggal 31 Juli 1988 yang dicatat2 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Selatan, Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 30 Juli 1988;4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan XXX tersebut telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;a. XXX, lahir di Padang 15 Juni 1989 (umur 30 tahun);b.

Pertanahan di XXX, Kota Bekasi3 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksd. Pertanahan di Kelurahan Cigugur Girang, KecamatanParompong, Kabupaten Bandung Baratatas nama Pewaris (XXX) serta untuk kepentingan administrasi dankepentingan hukum lainnya;8. Bahwa, dengan faktafakta tersebut di atas PermohonanPara Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX tanggal 07Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Pemohon V, fotokopi tersebutbermaterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan5 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, ( Bukti P.5)6.

Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilalpembuktian;10 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan para Pemohon, makaMajelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia karena sakit diBekasi pada tanggal 24 April 2019;2. Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Pemohon I.

MH ZAINAL RIDHO, S.Ag., MH.Panitera Pengganti,13 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksROSMADI, SHPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara > Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,4. Biaya PNPB > Rp. 50.000,5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.6. Biaya Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp 771.000,(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)14 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bks

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dariorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.

Luwu Timur;Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;.

Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yangdilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat Il tidakmemahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab.

) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

surat Nomor: MPPPAN/A/K S/004/IV/2007, Hal: RekomendasiPenting, yang pada intinya menyatakan PAW diantarapada kader PAN hendaknya dilaksanakan sesuai prinsipkeadilan, Tiga hal diseputar PAW adalah.......... dst,Hal 9 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.10yang berarti dapat disimpulkan pengajuan PAW tidaktepat diterapkan terhadap diri Penggugat ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Ketua DPRD ProvinsiJawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 161.1/703Set.DPRD, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRD Jabar20042009

dari Foto Copy ) ;Klipping Koran Seputar Indonesia,berjudul MPPWPAN Minta 4 anggota Di PAW, tanggal 12 Maret 2007. ( Foto Copydari Foto Copy ) ;Surat Drs.

SOFWY IRVAN ( No. 030 )Anggota Fraksi PAN DPRD Propinsi JawaBarat, Perihal : Penggantian AntarWaktu ( PAW Vs tanggal17 Maret 2007.

SORWY IRFAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penolakan Penggantian antarWaktu ( PAW ) atas nama Drs. SORWYIRFAN, tanggal 10 Desember 2007. ( FotoCopy Sesuai Dengan Aslinya ) ;Surat DPW PAN Jawa Barat NomorPAN/10/A/K S/007/1/2008, PerihalPenggantian antar Waktu( PAW ) anggota DPRD Propinsi JawaBarat Saudaraku Drs.

SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penggantian Antar Waktu ( PAW), tanggal 18 April 2008. ( Foto CopySesuai Dengan Aslinya ) ;Surat Drs. SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Keberatan / Penolakan UsulanPenggantian Antar Waktu ( PAW ) atasnama Drs.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdDesember 2012 di Gampong Xxx Kecamatan Meureudu, KabupatenPidie Jaya, dengan meninggalkan ahli warisnya :1.PEMOHON (Keponakan/Pemohon 1)2.PEMOHON II (Keponakan/Pemohon II)3.PEMOHON III (Keponakan/Pemohon III)4.PEMOHON IV (Keponakan/Pemohon IV)5.PEMOHON V (Keponakan/Pemohon V).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd(2).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MahkamahSyariyah Meureudu yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku KetuaMajelis, Dra. Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 15 dari 15 hal. PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd

MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tergugat I s/d III melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) ; Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 016/SK DPP PDS/VIII/2012 tertanggal 07Agustus 2012 tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)Anggota DPR PDS Kota Padangsidimpuan dari Penggugat kepadasdr.

Bahwa SK PAW a quo juga sangatlah prematur dan cacat hukum, karenahingga saat ini Penggugat maupun pihak DPRD Kota PadangsidimpuanBELUM ada menerima Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggotaDPRD Parti Damai Sejahtera Kota Padangsidimpuan kecuali hanya SKPergantian Antar Waktu (PAW), sehingga tentunya Penggugat secara Yuridistidak akan dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bilamana belumdiberhentikan sebagai anggota DPRD Partai Damai Sejahtera KotaPadangsidimpuan ;.

Bahwa selain itu pengambilan keputusan PAW Penggugat sebagai anggotaDPRD PDS Kota Padangsidimpuan oleh Para Tergugat I s/d III tersebutbertentangan dengan pasal 32 ayat (1) s.d ayat (5) Undangundang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang merwajibkan pengambilan keputusan tersebutterlebih dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik, namun meskipun belumadanya keputusan oleh Mahkamah Partai Politik Tergugat I sudahmenerbitkan SK PAW Penggugat

)TELAH MEMUTUSKAN dalam rapat permusyawaratan internal tanggal 20Maret 2012 bahwa terhadap Penggugat i.c Frans Miko Lubis TIDAK PERLUdilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW ), namun Para Tergugat sudahmenerbitkan Surat Keputusan PAW Penggugat.TI.

M.L.DENNY TEWU, SE MMdan SEKRETARIS JENDERAL DPP PDS SAHAT H.M.T SINAGA,SHM.Kn tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD PDS KOTA PADANSIDIMPUAN sekaligusPEMBERHENTIAN dari KEANGGOTAAN Partai PDS.

SURAT UNDANGAN RAPAT DARI DEWAN PIMPINANWILAYAH SUMATERA UTARA PARTAI DAMAISEJAHTERA KEPADA PENGGUGAT MATERI RAPATLANJUTAN MASALAH PAW DENGAN No. 616/K.05/DPWSUPDS/II/2011, TANGGAL 28 MARET 2011(BuktiSurat T.16) ;.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi4. Asnawi bin Abdullah Salam,tempat/tanggal lahir Bambi, 23091969,agama Islam, pendidikan D.IIIJ, pekerjaanPNS, tempat tinggal Gampong Dayah Sukon,Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie,sebagai Pemohon IV;a.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiPeukan Baro, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup diberi tandaP6;7.Asli surat keterangan tidak mempunyai anak Nomor96/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan olehkeuchyik Gampong Dayah Sukon, kecamatan peukan Baro,Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P7;8.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgiahli waris yang mustahiq dari almh.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi5D. Biaya Materal.............ccscsescscssscsceeeceees Rp. 6.000,Jumilah......... Rp. 271. 000. (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah)Salinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 16 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Dewi Sundari Sudarman binti Nungki Sudarman (Anak KandungPerempuan) Umur 26 Tahun (Bandung 02 September 1990), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan AsepBerlian No.50 Gg.Bp AEN RT.002 RW.006 Kelurahan Cikutra KecamatanPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Cibeunying Kidul Kota Bandung; NIK: 3273144209900004, Selanjutnyamohon disebut sebagai Pemohon III;.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum Islam;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.47. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamarhum Bapak (NUNGKISUDARMAN bin HOLIL D P) juga meninggalkan harta warisan berupaDeposito di BANK BNI dengan No Seri PAB 015587 dengan No Rek.0362940226 an. Nungki Sudarman;8.

MUHAMAD IFAN SEFTIAN bin NUNGKI SUDARMAN, (Anak KandungPerempuan);Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.53.

Nungki Sudarman;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.8 Bahwa Nungki Sudarman dan Leni Herawati adalah pasangan suami isteri,mereka menikah tahun 1983di Bandung; Bahwa dari pernikahan Nungki Sudarman dan Leni Herawati dikaruniaiempat orang anak. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sudarman tidak pernah berpoligami dantidak pula bercerai dengan Leni Herawati. Bahwa Nungki Sudarman meninggal dunia pada 20 April 2016.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kedudukan Penggugat sebagai anggotaDPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya;Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah Penggugattelah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepadaTergugat ;Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat , Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengantanpa terlebih dahulu meminta Klarifikasi dari Penggugat ataumembahasnya

PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkanproses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berperihal Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Manggarai Barat;b. Suratnya bernomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berperinal Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat;Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017c.

Nomor 1343 K/Padt.SusParpol/2017Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka tuntutan provisionalPemohon Kasasi untuk menunda proses PAW di DPRD dan KPUDKabupaten Manggarai telah memiliki alasan, kejelasannya dan tidakmemasuki bagian dari gugatan pokok perkara dimana hal itu digambarkanoleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi akan proses PAW atas dirinya dan bilaproses PAW berlanjut maka akan bertentangan dengan Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehinggapertimbangan hukum Majelis

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017yang pada intinya mohon penyelesaian kasus PAW atas dirinya oleh MPCdan BKC.

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdSelanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;8. Nama : PEMOHON VIII.Tempat/Tgl.Lahir : Xxxx/09091982.Agama : IslamPendidikan : SMP.Pekerjaan : Tukang Batu.Alamat : Gampong Xxxx Kecamatan Xxxx,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon VIII;9.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. M.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Alm.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMarlaini. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 12 dari 12 hal. PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd

ANGGA AFRIANDY Als BUOK SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Penggugat mengajukan suratKeberatan dan Pembelaan diri atas Keputusan tentang Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat, tanggal 10 April 2012 yangditujukan kepada Tergugat 4, selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA;.

Nomor 261 K/Pdt.SusParpol/20137.10.Bahwa terhadap surat Disposisi No: 333/ KETUM / DPPHANURA/ IV /2012, tanggal 12 April 2012, tidak diindahkan oleh Para Tergugat, tanpamenunggu hasil dari maksud dan tujuan dikeluarkannya surat DisposisiNo:333/KETUM/DPPHANURA/IV/2012, tanggal 12 April 2012 olehTergugat 4, para Tergugat tetap melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat;Bahwa Keputusan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD

) terhadap diri Penggugat tanpa alasan yang patut adalahPerbuatan melawan Hukum dan dinyatakan tidak sah;15.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat yangberusaha untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat yang menjadi objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah,maka beralasan hukum apabila para Tergugat diperintahkan untuksegera mencabut dan membatalkan semua suratsurat yang berkenaandengan upaya pergantian Antar Waktu (PAW) tehadap Penggugat;Hal. 5 dari 21

Bahwa menurut saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang disumpah yaituH.Wahyudi pihak Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mengetahi kalauProses Penggantian Antar Waktu (PAW) telah berjalan dan baru diketahui setelah saksi memberi tahu setelah mendengarnya secara tidakHal. 13 dari 21 hal Put.

Berliana Kartakusumah itu adalah menjadiresiko dari seseorang yang akan di PAW itu sendiri;.

Bahwa dengan demikian, proses PAW Penggugat yang telah dilakukan Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga Penggugat tidak ada alasan untukmenolak terhadap proses PAW tersebut ;5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6 sampai dengan 9, Tergugatdengan tegas menolak dalil tersebut dan memberikan jawaban sebagai berikut :a.

Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

MH(Tergugat Rekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu AhmadSirojuddin ;.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin ;10.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin, dengan surat DPC PKNUKabupaten Pasuruan No. B073/DPC03/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013, perihalsurat pemberitahuan/usulan PAW Dapil HI yang ditandatangani oleh Ketua TanfidzKH. Abdulloh Zaini dan sekretaris M.

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.