pernah tinggalbersama selama enam tahun, dan telah dikaruniai satu oranganak;Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidakrukun lagi;Penyebabnya Tergugat sering minumminuman keras danapabila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat,bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mengejar Penggugat kerumah saksi dan memukul Penggugat;Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan melaporkanTergugat ke Polisi, sehingga Tergugat mendapat sangsi

Kostrad pada tanggal 20 Januari 2015sekitar pukul 20.00 wib dan yang menerima adalah SaksiII(SermaMukhtar) selaku Pa Piket.10.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, gaji danhakhak Terdakwa lainnya ditahan oleh kesatuan.11.Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadaransendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan orang lain karenaTerdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa puningin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI danTerdakwa siap menerima sangsi

Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan ataskesadaran sendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan oranglain karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD danTerdakwa pun ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negaramelalui TNI dan Terdakwa siap menerima sangsi hukum.Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpajin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuantidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militeratau Expedisi militer, dan wilayah negara

meskipun telah dipanggildengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaanperkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor:474.12/976/Peng.Bin tanggal O05 Maret 2010 = yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kuningan, dan Penggugat menyatakan meskipunBKD tidak mengijinkan cerai, Penggugat tetap akanmelanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat, danPenggugat sanggup menerima sangsi

dansaksisaksi maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat dikenakan pelanggaranPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 secara murni tanpa mengaitkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 karena peraturan tersebut tidak mengatur bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan siri/dibawah tangan/tidakresmi perkawinan yang tidak sah menurut hukum Negara, dan oleh karenaitu dilarang oleh Negara, dan bagi penghulu yang melakukan/menikahkansecara siri mendapat sangsi

Putusan Nomor 99 K/TUN/20121414Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tidak tepat tidak profesional danmelakukan kekhilafan kesalahan dalam pengaturan format yakni terlebih dahulumencantumkan ketentuan yang menjadi ancaman sangsi hukuman disiplin(Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) yang seharusnya didahulukanadalah pencantuman ketentuan yang mengatur tentang jenis pelanggaran apa yangdilakukan seorang Pegawai Negari Sipil (Pemohon Kasasi/Penggugat) yaknidalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

JUDEX FACTI MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTIPENETAPAN DAFTAR HITAM TERHADAP TERMOHON KASASI (PASKALIS KOLIN);Bahwa Judex Facti Pendgadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkanbukti T9 tentang sangsi Daftar Hitam yang dikenakan pada penyedia jasaCV Putri Lembata, Individu yang menangani adalah Paslkalis Kolin jugaDirektur PT Sinar Lembata, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;Bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam ini

PT Sinar Lembata sudah mendapatkan sangsi Daftar Hitam danPemutusan Hubungan Kerja (bukti T9) sebagaimana diuraikan di atas;3.

Cup (DNC)2019Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMURTergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semuayang dilakukan adalah sematamata menjalankan kesepakatan bersamayang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sangsi

tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan ForumSekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi

Untuk pelanggan Arifin WA, menurut Terdakwa pembayaran Maret 2012Terdakwa sangsi, apakah sudah dibayar oleh pelanggan atau belum, karenamasih ada piutang yang belum dibayar oleh pelanggan tersebut;e. Untuk pelanggan Alifi, Terdakwa lupa jumlah piutang yang telah diterima,karena ada tolakan dari Bank;2. Tugas saya doubel, sehingga waktu untuk cross cek terlambat dan jumlahnya tidakklop;3.

Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 5. Seingat Terdakwa, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namun Terdakwa lupajumlahnya; bahwa setahu Terdakwa, uang perusahaan PT.

Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 50222250055. Untuk pelanggan / costomer Ali, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namunTerdakwa lupa jumlahnya; . bahwa Terdakwa hanya mengakui uang perusahaan PT.

Terdakwa sangsi, apakah seluruh utang pelanggan Arifin W.A sudah dibayar,karena seingat Terdakwa, masih ada utangnya kepada PT. Subur Industri Plastikyang belum dibayar;5.

mengambil tindakantegas dan memberikan ganti rugi pada masyarakat yang telah dirugikan, karena baikuang yang dikumpulkan maupun yang disalurkan sebagaimana dimaksud UU No.7Th.1992 adalah uang rakyat, rakyat bukan obyek bagi negara dan pejabatuntuk memperkaya diri dan pejabat untuk menyerap uang rakyat dengan tidakberkeadilan sebagaimana melelang harta milik Para Pelawan vide psl.423baik pengurus Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum yang lain pengurusnyaharus bisa ditahan UU No.8 Th.1999 dan dijatuhi sangsi

dicabut ijin usahanyajika telah terbukti secara sah merugikan masyarakat, sehingga baik Pemerintah Dinasterkait dan hakim harusnya antusias menjatuhkan sangsi membatalkan eksekusiyang terbukti tidak berkeadilan bukan sebaliknya, para stik holder malah bersifatsinisme menjadikan rakyat sebagai obyek pemerasan dengan kedok mensejahterakanrakyat, Hakim harus mulai serius bertindak dan menindak para pelaku usahanakal.

Dengan menjatuhkan sangsi dan menghukumnya dengan hukuman yangBahwa,Bahwa,Bahwa,setimpal dan segera dengan tegas mencabut ijin usahanya karena telah terbukijelas perbuatannya melanggar UU dan menimbulkan kerugian bagi rakyat ;dari hal di atas jelas prosedur lelang tidak memenuhi unsur Ps. 200 (1) HIRjo.Ps.125 RBG serta tidak memenuhi rasa keadilan karena dijual di bawahharga jual pasar pula (under limit).

apabila seseorang urinenya positif mengandungMetamfetamina maka orang tersebut sebelumnya atau sesaat diambil dandilakukan pemeriksaan urine telah mengkonsumsi Narkotika jenisMetamfetamina ;Bahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, seseorang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukanperbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi

sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa saksi ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untukkepetingan pengembangan

rujukantertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi paraketergantungan/ kecanduan Narkotika ;Bahwa menurut saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaWahyu Sudarsono Alias Cebong yaitu tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk menjual, barang sabu dan / atau memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Sabu dalam bentuk bukan tanamantanpa ijin Pejabat yang berwenang tersebut perbuatannya patut diduga telahmelakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari

S.M (ProductionManagerFragrance) melalui email, yang ditujukan kepada IrisPurwandari/JK/ID/FE/IFF CC: Sunarto Maridjan/JK/ID/FE/IFF,subyek/hal: sangsi perusahaan untuk Boy Chandra. Dimana dalamsurat tersebut, Sdr. Agus S.M mengusulkan supaya PENGGUGATdikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yangada: Pasal 63 poin a. (Bukti P10);7.

Termohon SMS kepada Pemohon dan marahmarah sehinggaPemohon pulang memberikan kunci rumah kepada Termohon, karena Pemohonmasih merasa panas Pemohon beli rokok, kirakira 15 menit Termohon SMS lagisambil marahmarah kemudian Pemohon pulang, sesampai dirumah Termohonmarahmarah dan mengatakan berarti Pemohon ingin rusak rusakan dan bilangingin melaporkan saya ke kepolisian, itupun sudah terbukti saya telah dilaporkanke Polres tempat saya bekerja dan dikenakan sangsi disiplin selama 14 hari.Termohon mengatakan

Termohon tidak mau menerimanya alasannyaTermohon mampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetapberusaha untuk memberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Bahwa pada posita 8 (delapan) itu tidak benar, jika Termohon dan keluargaTermohon ingin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikansecara kekeluargaan bisa di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengankeluarga Termohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, ataslaporan tersebut Pemohon dikenakan sangsi

Termohon tidak mau menerimanya alasannya Termohonmampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetap berusaha untukmemberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Dalam posita 10 (sepuluh) itu tidak benar, jika Termohon dan keluarga Termohoningin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikan secarakekeluargaan bias di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengan keluargaTermohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, atas laporantersebut Pemohon dikenakan sangsi

Memang benar Pemohon memberikan talak secara agama kepada Termohondikarenakan Pemohon sudah tidak ada kepercayaan dengan Termohon danPemohon tidak merasa dihargai lagi dengan Termohon sejak Pemohon dilaporkan Termohon sampai Pemohon dikenakan sangsi disiplin kurunganselama 14 (empat belas) hari di Polres lahat;REKONPENSI1.Bahwa Pemohon tetap dengan npendiriannya;2.

, apabilameminta petitum padahal tidak diuraikan dalam posita, maka petitum harus ditolak;Bahwa PENGGUGAT menggunakan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana Pasal 54 adalah Ketentuan Pidana,Hakim Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan prosespidana, Pasal 54 aquo tidak bisa dijadikan Petitum Provisi, yang bisa dijadikanPetitum Provisi adalah Pasal 49 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 TentangDesain Industri, karena dalam tersebut hanya sangsi

yang bersifat administratebukan sangsi pidana yang merupakan kewenangan dari peradilan pidana;Tergugat in casu Pemegang Hak Desain Industri ("PHDI") adalah pemegangSertifikat Desain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0 008 651D jo.

Surat keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural,sebagaimana yang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014yang berbunyi:1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 51 dikenakan sangsi administratif berupa teguran lisan,dan atau teguran tertulis;Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.

KDI2) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dandilanjutkan dengan pemberhentian tetap;Sejak Kepala Desa Lapandewa Makmur (tergugat) menjabat sebagaikepala desa hingga gugatan ini di ajukan para Penggugat tidakpernah menerima Teguran Lisan Maupun Tulisan mengenai kinerjapara penggugat dalam menjalankan kewajibanya sebagai perangkatdesa, oleh karena itu penggugat menilai bahwa Keputusan KepalaDesa Lapandewa Makmur

Bahwaterhadap posita angka4 dan 5, disampaikan jawaban sbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadap kebiasaantersebut; Bahwauntuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatu kebiasaanharuslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;

Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut; Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja

Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.

Bahwaterhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawaban sbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.

Adapun hal tersebut telah mengusik rasakeadilan Pemohon Kasasi / Terdakwa, oleh karena diri Pemohon Kasasi /Terdakwa dibebani sangsi yang tidak sebanding dengan perbuatan /kesalahan yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan ;6. Pemohon Kasasi / Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluargaPemohon Kasasi / Terdakwa, termasuk didalamnya adalah kedua orang tua(Ayah dan Ibu) ;7.

Namun sebelumnya ituPenggugat selaku PNS telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 09 April2019 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi (resiko)Hal. 4 dari 10 hal. Put.

No.1945 tahun 1990, namun karena Termohon tidak hadir, maka ketentuantersebut tidak dapat diterapkan, dan Termohon yang tidak hadir dianggap tidakkeberatan apabila ada sangsi dari atasannya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Petitum Pemohon angka 3, makasesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang

Bahwa agar Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketatanpa alas hak yang sah menurut hukum, tidak menundanunda untuksegera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka perludiberikan sangsi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusrupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugatmelaksanakan isi putusan perkara ini;11.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :e bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif,edukatif dan korektif ; e bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dandiperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubunganselama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukunharmonis dengan saksi Hj.