195/Pdt.G/2016/PA.Spn

/PA.Spn 1DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSungai Penuh dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn, tanggal16 Juni 2016, mengajukan halhal sebagai berikut:1.

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkanadanya faktafakta hukum di persidangan mengenai alasan perceraianPemohon dengan Termohon sebagai berikut:Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn 391.

Yang demikian itu merupakan ketentuan bagiorangorang yang berbuat kebajikan.Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn 659.

Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah rupiah);Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn 692.3. Mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.4.

Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 1.091.000,00(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn 71Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Spn 72

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 07 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN.Sby di Cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.P/2023/PN Sby

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

195/Pdt.G/2020/PA.Pkb

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2020/PA.

No. 195/Pdt.G/2020/PA.

No. 195/Pdt.G/2020/PA. PkbMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pkb dari Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara ;3.

No. 195/Pdt.G/2020/PA. PkbRincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,004. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T: Rp. 20.000,005. Redaksi : Rp. 10.000,006. Matera : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 496.000,00(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2020/PA. Pkb

195/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calonSuaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usiaanak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Hal2 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbd1.

hubungan kerabat, hubungandarah dan saudara sesusuan; Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mengenal sejak satubulan lalu, sudah saling menjalin cinta atau berpacaran dan salingmencintai ; Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calonsuami; Bahwa saya mau menikah dengan calon suami bukan karena paksaanorang tua tetapi karena saling mencintai; Bahwa saya telah memikirkan matangmatang untuk menikah di usia mudadan sudah siap menjadi iobu rumah tangga;Hal 3 dari 6 hal Pen.No. 195

diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan DispensasiKawin ke Pengadilan Agama Cibadak dengan alasan bahwa anak Pemohonyang bernama Maryam binti Margono akan melaksanakan pernikahan,namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Sukabumikarena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun, sementara anakPemohon dengan calon suaminya yang bernama Yogi bin Ukus telah menjalinhubungan dan sulit dipisahkan serta nasehat Pemohon sudah tidak dihiraukanHal 4 dari 6 hal Pen.No. 195

Redaksi bee ee ee tee tee eee eet tt tee tet ttttee tee eeeeee RP. 5.000,Jumlah cay PSNI RE AME TaUIeTeeGmsraesiem: omsia IOs 1e1nOL)enced (seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) Hal6 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal7 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal8 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 9 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 10 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 11 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 12 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 13

dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 14 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 15 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 16 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 17 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 18 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbdHal 19 dari 6 hal Pen.No. 195/Pdt.P/2017/PACbd

195/G/2015/PTUN-JKT

/G/2015/PTUNJKT.Nomor : 195/PENDIS/2015/PTUNJKT., tanggal 18 September 2015 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 195/PENMH/2015/PTUNJKT, tanggal 18 September 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 195/G/2015/PTUNJKT, tanggal 21 September 2015 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim

Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 195/PENPP/2015/PTUNJKT., tanggal 22 September2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 195/PENHS/2015/PTUNJKT., tanggal 21 Oktober2015, tentang Hari Sidang ;Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :195/G/2015/PTUNJKT, tanggal 17 Desember 2015 tentang diterimanyaAsosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO sebagai PihakTergugat

Tidak ada kepentinganPenggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa olehTergugat;Halaman 37 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT..

;Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan kondisisaat ini, yaitu :Halaman 80 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT.

Rp. 10.000,JUMLAH Rp 387.000.,( Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ).Halaman 85 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUNJKT.

195/PDT/2019/PT SMG

KOHANUD LANUMAHALIM ke LANUMA PANASAN untuk kepentingan Dinas berdasarkanKeputusan Menteri/ Panglima Angkatan Udara Nomer: 434/PSMP/VIIIA/1967, tanggal 31 Juli 1967;Hal 2 dari 23 hal putusan Nomor 195/Padt/2019/PT SMG7.

Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yangdikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, KomandanPangkalan Udara Utama Panasan disampaikan kepada Tergugat II;13.

Skep/195/V1/1985 tanggal11 AprilHal 11 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pat/2019/PT SMG1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV,Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan bertentangan dengan SuratClearance No. 252/XI/75SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUBKOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telahdiadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibatperistiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu

Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dari perkara ini Secara tanggung renteng;Hal 12 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pat/2019/PT SMG7.

,M.H.Panitera Pengganti,ttd.Aini Zulfah, S.H.Hal 22 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pat/2019/PT SMGBiaya Perkara :1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,3. Biaya Pemberkasan : Rp.134.000,Jumlah : Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah).Hal 23 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pat/2019/PT SMG

195/Pdt.G/2019/PA.Pkb

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.

No. 195/Pdt.G/2019/PA.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 195/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 3.476.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

195/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

harisidang ;Setetelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan tertanggal12 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Baratmelalui ecourt dalam register Nomor: 195/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt telahmengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 195 /Pdt.G/2020/PN.JKt.Brt.HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK1.

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 195 /Pdt.G/2020/PN. JKt.Brt.

Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihakHalaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 195 /Pdt.G/2020/PN.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadiliPerkara Nomor : 195/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. ;3.

Panggilan .............:0::0eeeeees : Rp. 3.230.000,00;JUMIAN wo. ccc eee Rp. 3.476.000,00;Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 195 /Pdt.G/2020/PN.JKt.Brt.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Mabdari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00(dua ratusenam puluh ribu rupiah).

195/Pdt.G/2022/PA.Mab

195/Pid.B/2021/PN Sbw

PUTUSANNomor 195/Pid.B/2021/PN SbwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : KAMARUDDIN ALS. RUDDIN AK.

Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengantanggal 25 September 2021;Terdakwa = didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamaSOBARUDDIN, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbwtanggal 5 Juli 2021 ;Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SbwPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor195/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021

Salim meninggal dunia di RSUD SumbawaHalaman 13 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbwhal ini sesual dengan Visum Et Repertum No445.1/25/Ver/RSUD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatanganioleh dr. Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawayang mana pada Korban Salim Hamada Als.

Irvan Agung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawayang mana pada KorbanHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SbwSalim Hamada Als.

PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa tanpadihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,TTD TTDHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SbwRICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.HTTD G LINDRA PANDITHA,S.H.,M.H.Panitera Pengganti,TTDSAHYANIHalaman 39 dari 39 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sbw

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.

Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan

Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.

Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.

195/Pdt.G/2018/PA.Pare

PutNo.195/PdtG/2018/PA.Pare1.

PutNo.195/Pdt.G/2018/PA.Pare Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernahdatang menemui Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikanlagi.Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil.2.

Put.No.195/PdtG/2018/PA.PareMenimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiripersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaaspanggilan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh suatu alasan

Put.No.195/PdtG/2018/PA.Pareperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu kalau adapelanggan salon Penggugat yang menelpon. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalsejak akhir tahun 2017 hingga sekarang.

PutNo.195/Pdt.G/2018/PA.Pare

04 Agustus 2016 yangtelah terregister di bawah Nomor : 91/Pdt.P/2016/PN.BLK pada tanggal 0482016 yaitusebagai berikut:Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alas an sebagai berikut :" Bahwa Pemohon bernama Zainuddin lahir di Masagena tanggal 14 Mei 1978sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK No.7302101405780002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7302102704070283 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ; Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai 195

Bulukumba sebagaimana dalam AktaCerai 195/AC/2014/PA/MSy/BIk yang dikeluarkan oleh Panitera PengadilanAgama Bulukumba pada tanggal 23 April 2014 dirubah menjadi nama Zainuddinbin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat DusunMasagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba ;3. Membebankan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepadapemohon4.

Akta Cerai Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk tertulis nama Nurdin binSafaruddin;Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan :Saksi Agus Patta S.H. bin Pattangarra , di bawah sumpah ; Bahwa saksi adalah ipar pemohon ; Bahwanama pemohon sebenarnya adalah Zainuddin ;Bahwa dalam akta cerai tertulis Nurdin ;" Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kKesalahan dalam akta ceraitersebut ;Saksi Diana S.Sos bin Abdul Jalil ; Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ; Bahwa sejak kecil

NIK 7302101405780002 adalah orang yang sama dengan namaNurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera dalam akta cerai Nomor::195/AC/2014/PA/MSy/BIk.Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan nama : Zainuddinsebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk .

NIK 7302101405780002 adalah orang yang samadengan nama Nurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera dalam akta ceraiNomor : 195/AC/2014/PA/MSy/BIk. ;3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000, (dua ratusenam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. Hakim tersebut didampingi oleh Muhammad SyahrirS.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.Panitera Pengganti, Hakim ,Ttd.

195/PID.SUS/2018/PT MKS

PUTUSANNOMOR : 195/PID.SUS/2018/PT.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanMUH.

LuwuUtara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor52/Pen.Pid/PH/2017/PN Msb, tanggal 7 Desember 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal23 Maret 2018 Nomor :195/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentangpenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding ;Penunjukan panitera pengganti oleh Wakil Panitera PengadilanTinggi Makassar tanggal 23 Maret 2018 Nomor :195/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang penunjukan

NUR Alias PELOR Bin TIJJANG pada hariSenin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidakHal.6 dari 24 Hal Putusan No.195/PID.SUS/2018/PT.MKStidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017,bertempat di Ds. Paojepe Kec. Keera Kab.

X dan menjelaskan bahwa saksi ANWAR akan ke masamba untukHal.7 dari 24 Hal Putusan No.195/PID.SUS/2018/PT.MKSmengantar narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan tempatpertemuanya adalah di rumah Mr.X yang berada di Kel. Kappuna,Kec.

Hal.24 dari 24 Hal Putusan No.195/PID.SUS/2018/PT.MKS

195/Pdt.P/2017/PN.Jbg

PENETAPANNomor :195/Pdt.P/2017/PN JbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanNegeriJombang yangmengadiliperkaraperdatapermohonantelahmenjatuhkanpenetapanataspermohonan :SULTON; umur : 63tahun; tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Januari 1954,pekerjaan : Pensiunan; bertempattinggal di : Dusun Nglaban RT.10 RW.5, DesaBendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan HukumPengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 Juli 2017 dengan Nomor :79/BH.PA/2017, selanjutnyadisebutsebagaiPemohon;PengadilanNegeritersebut ;TelahmembacasuratpermohonanPemohon ;Telahmemperhatikanbuktisurat ;Telahmendengarketerangan para SaksidanPemohon ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, bahwaPemohondalam Surat Permohonannyatertanggal:05 Juli 2017 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeri Jombangpadatanggal0672017dibawahNomor register : 195

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PN JbgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohonsendiri yangmenyatakanPemohonmengajukanpermohonanpembetulanpenulisannamaanakPemohondalamkKutipanAktaKelahirananakPemohontersebutuntukkepastianhokummengenai penulisannamaanakPemohontersebut;Menimbang, bahwadokumenkutipanAktaKelahirananakPemohonNomor : 02373/DSP/2011atasnamaMOH.

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PN JbganAktaKelahiranNomor:02373/DSP/201 1tertanggal20 Desember2011tersebutkepada KantorDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenJombang,untukdidaftardalamAktaKelahirannya;4. MembebankankepadaPemohonuntukmembayarbiayaperkara yangtimbuldariPermohonaninisebesarRp.181.000, (Seratus delapan puluh saturiburupiah) ;DemikianlahPenetapaniniditetapbkanpadahariSelasatanggal18 Juli20170lehWAHYU KUSUMANINGRUM,S.H.

Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PN JbgHalaman 10 dari 9 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2017/PN Jbg

195/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuanhalaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalanterakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah

: 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.6.

/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.pihak.

/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;2.

Biaya Materai : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 376.000,(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

., dari Pemohont ;

195/Pdt.G/2019/MS.Lsm

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/MS.LsmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhokseumawe yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tertentu. pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :Penggugat Asal, tempat dan tanggal lahir Meuraksa tanggal 07 Juni1968, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunPertanian Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan BlangMangat, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebutPenggugatLawanTergugat

Bahwa Penggugat adalah orang miskin/tidak mampu untuk membayarbiaya perkara ini berdasarkan Surat keterangan Kurang Mampu yangdikeluarkan oleh Geuchik Desa Jambo Mesjid Kecamatan BlangHal 1dari 11 Hal Putusan Nomor 195/Padt.G/2019/MS.LsmMangat Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Penggugat mohon diberiizin untuk dapat berperkara secara Cumacuma (Prodeo) danmembebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuaiketentuan yang berlaku..

Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama makaPenggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/MS.LsmBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Yth.

pula disebabkanoleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaanterhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secaraVerstek;Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakanTergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya berceraidengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabarlagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 195

Isa NurdinPanitera Pengganti,Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/MS.LsmDrs. Syamsul BahriRincian biaya :Nihil 0000Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/MS.Lsm

195/Pdt.G/2019/PA.Batg

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.BatgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KabupatenBantaeng., sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat

Putusan No.195/Pat.G/2019/PA.Batgpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinoa, KabupatenBantaeng.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian merantau bersama ke Malaysiadan kembali lagi ke Indonesia dan membangun rumah bersamasama.3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattelah dikaruniai satu) orang anak Lakilaki yang bernama AryaSaputra umur 4 tahun.4.

Putusan No.195/Pat.G/2019/PA.Batgdengan sifat Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugatpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagihingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 5(lima) bulan lamanya.7.

Putusan No.195/Pat.G/2019/PA.Batg1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);4.

Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.BatgPerincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 ATK Perkara > Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 600.000,00 PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00 Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah :Rp 716.000,00(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama BantaengH. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Batg