Ditemukan 2284 data
42 — 5
danpenyegelan serta mengamankan gula pasir tersebut kegudang KPPBCTMP C Banda Aceh ;Bahwa selanjutnya saksi membuat surat bukti penindakan Nomor : SBP24/WBC.01/KPP.MP.0202/2014 tanggal 14 Nopember 2014 ;Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena tidak dilengkapi dengandokumen kepabeanan ;Bahwa yang melakukan penindakan tersebut saksi dan Sdr ahmad mulkimuzni serta dibantu oleh petugas bea cukai lainnya ;Saksi ERVIN SYAFRUDDIN bin SYAMSUL BAHRI menerangkan :Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksa di subbagian
10 — 0
.) ;4 Surat Keteranga Nomor : tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan dari Kepala SubBagian Kepegawaian RSUD Pemerintah Bekasi,diberi tanda (P.4.);5 Keputusan Bupati Sleman Nomor : 23/PERS/NC/SLM/D.4 tanggal 24 Juli 2012Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian, diberi tanda (P.5.)
71 — 34
,M.H selaku Kepala Bagian HukumPemerintah Kabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi Jalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan Martapura Kota,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili olehDrs.
13 — 9
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman
Nirwan
31 — 9
SubBagian Keuangan Drs. H.
166 — 101
Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.
62 — 42
Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tanggal 24 Nopember 2005, dengandemikian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha10 Bahwa Subbagian
Persuratan dan Kepegawaian, Bagian Tata Usaha, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional,mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, sesuai Pasal185 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nukllir Nasionaltanggal 24 Nopember 2005, dengan demikian Subbagian Persuratan danKepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir
Bahwa Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat19.Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak melaksanakantugasnya dengan baik untuk melakukan urusan persuratan dan kepegawaian dilingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, berusaha menutupidata informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan hak dari Penggugat yang harusdilayani oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata UsahaPusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga
Kesalahan tanggal tersebut, juga diakui oleh Kepala SubBagian Persuratan Dan Kepegawaian, Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam diskusi email.
Reaktor DanKeselamatan Nuklir Badan Tenaga ~/Nuklir Nasional ;Bahwa Kepala Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir (Eselon II) Badan Tenaga Nuklir Nasional, tidak menegur bawahannya (Kepala BidangPengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir tahun 2012, Eselon II) padasaat berbuat pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, sepertiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untukPenggugat tahun 2012, baru dapat Diminta oleh Penggugat pada tanggal 03April 2013 melalui Kepala SubBagian
127 — 63
;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.
Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan
37 — 23
Bahwa benar, salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai kepala subbagian perindustrian perdagangan dan pariwisata adalahmemberikan surat rokemendasi kepada setiap orang yang akanmelakukan pembelian migas diwilayah sumba timur.= Bahwa benar, setiap orang hanya memilik hak untuk membeli Migaspaling panyak 2 jerigen dan apabila ada orang yang akan membeliMigas lebih dari 2 jerigen maka harus memilik surat rokemendasiyang dikeluarkan oleh Pemkab Sumba timur Cq. Bagian ekonomikabupaten sumba timur.
Bahwa benar, selama saksi menjalankan tugas sebagai kepala subbagian perindustrian perdagangan dan pariwisata kabupaten sumbatimur tidak pernah memberikan ijin niaga Migas kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwamenbenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani.Halaman 10 dari 22 putusan nomor 128 / Pid.B /2014 /PN.WgpBahwa
488 — 131
., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.
171 — 51
., selaku Kepala Subbagian BantuanHukum llc;5. HAKIM SB MULYONO, S.E., selaku Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bukittinggi;6. MACHMUD YUNUS, S.H., M.H., selaku Penangan Perkara Tk. PadaSubbagian Bantuan Hukum llc7. DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., selaku Penangan Perkara Tk. IlPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;8. DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., selaku Penangan PerkaraTk. Ill Pada Subbagian Bantuan Hukum llc;9. ANTONO ADHI SUSANTO, S.H., selaku Penangan Perkara Tk.
VPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;10. MARGARETA WINDY SINATRA, S.H., selaku Pelaksana PadaSubbagian Bantuan Hukum llc;11. AHMAD IBNU HAMBAL, selaku Pelaksana Pada KPKNL Bukittinggi;Halaman2 dari 41Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Psb12.
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.
70 — 32
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. JUADI. AR, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub BagianHal 1 dari 15 Hal Put.No.135/B/2015/PT.TUN.MKSDanTelaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan HukumBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;6. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., Jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua) ==7. ELSIUS F.
207 — 78
., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 222220 ee nne nnn nnn oneKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor diJalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/3421/436.1.2/2020, tanggal 26 Maret 2020, memberi kuasa jugakepada :1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H. ; 2 =2. ADRINAUFALSANIY,S.H. ; 27 ==" =="3. M. SJUAMSUL ARIFIN, S.H. ; 22222 22 22 4. WINDIYANTO YUDHOW., S.H. ; 27277 =" ="5.
192 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2365 K/Pid.Sus/2015pelaksanaan tugas dengan anggota direksi dan melakukanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bagian/subbagian/cabang/unit peiayanan dan Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin bekerja di PD.
Cahya Reinaldi danAkhmad Karyadi baik pinjaman kredit pertama dan kedua, TerdakwaIV Norhasanah alias Sanah binti Hasan Fakhrudin selaku Kepala SubBagian Kas PD.
Ilham Rossady,S.Sosselaku Direktur Pemasaran bahwa Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin dengan jabatan sebagai Kepala SubBagian Kas pangkat Cl mengawasi langsung teller/kasir di PD.
132 — 71
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.
81 — 10
Kepala Subbagian Bantuan HukumHalaman dari 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN TglIMB Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 5.Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 6. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IID Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 7.
69 — 32
Bukti T 8Surat Panggilan Ke1 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 549/087,tanggal 2 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke2 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 591/087,tanggal 9 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopidilagilisir);Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2015terhadap Arrachman ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke3 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan LaeLae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, jabatan baru SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;Pada nomor urut 124 atas Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a,jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatanbaru Kepala Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanandan Kebersihan Kota Makassar
,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; danHalaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/20164. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.
,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; dan;4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat