Ditemukan 6591 data
115 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Mardison S.Sos, untuk dinasdalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke KementrianDalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yangdiketahui oleh an. Rahmat Realson.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An.
Abdul Muis.Bsc untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementrian dalamNegeri di jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahuioleh an. Rahmat Realson.SH,MM bertanda Tangan dan bercapStempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatandan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negerian.
103 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 597 K/Pid.Sus/2016217) a.218) a.nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakarta olehH.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS /2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untukdinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.
Republik Indonesia.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atasnama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta oleh atasnama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS /2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinasdalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
Republik Indonesia.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untuk Perjalanan dinasatas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakartaoleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS /2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untukdinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
Republik Indonesia.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atasnama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta oleh atasnama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS /2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinasdalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
168 — 159
HIMARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MMbertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas An.
ABDUL MUIS.Bscuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS kekementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MMbertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas kementrian dalam Negeri an.
HMARDISON S.Sos, untukdinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertandaTangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinasAn.
ABDUL MUIS.Bsc untuk dinasdalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementriandalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yangdiketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangandan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinaskementrian dalam Negeri an.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
135 — 95
diterima daribendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang SejumlahRp.6.800.000, ( Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untukPerjalanan dinas atas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat )hari ke jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan padatanggal 10 Mei 2011.b. 1(Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,Halaman 74 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
Indonesia.217) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima daribendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang SejumlahRp.6.800.000, (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untukPerjalanan dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) harike Jakarta olen atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan padatanggal 16 Mei 2011.b. 1(Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untukdinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
Indonesia.216) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima daribendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang SejumlahRp.6.800.000, (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untukPerjalanan dinas atas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat )hari ke jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan padatanggal 10 Mei 2011.b. 1(Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
117 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS sesuai SuratKeterangan Departemen Kehutanan dan Direktorat ResersePOLRI Nomor 03/TF/Peg/PB/Dephut/94 tanggal 31 Maret1994;Bukti T103 Novum ;D. Penyidikan dan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidakObjektif dan Diskriminatif ;Hal. 121 dari 174 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
151 — 137
H.Mardison S.Sos, untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke Kementrian Dalam negeridiJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an.Rahmat Realson.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel SetwanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui daritempat Perjalanan dinas An.
Abdul Muis.Bsc untuk dinas dalam rangkaKonsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementrian dalam Negeri di jakartatanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RahmatRealson.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas kementrian dalam Negeri an.
H.Mardison S.Sos, untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke Kementrian Dalam negeridiJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an.Rahmat Realson.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel SetwanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatHalaman 330 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDGPerjalanan dinas An.
75 — 6
Kepala Seksi PengawasanKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Pusat Selaku Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimanasurat Kuasa Penggugat Nomor : 011 / Srt / VMH&R / Il / 2013,tertanggal 27 Februari 2013, Perihal : Laporan / Pengaduan AtasDugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (Bukti P5), dimanaselanjutnya Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukanserangkaian tindakan pemeriksaan
75 — 15
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko TPI;e Bahwa, seingat saksi untuk menerima anggaran kegiatan pada Bag.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MEDY WIRYAWAN
113 — 100
Surat Peringatan Pertama Nomor S-53/WP J 09/BD 0400/2021
2 (dua) lembar
Foto kopi
6
Surat Peringatan Kedua Nomor S-55/WP J 09/BD 04002021
2 (du) lembar
Foto kopi
Tabel 1 Barang Bukti s/d Tabel 10 Barang Bukti :
Dikembalikankepada Penyidik PPNS
177 — 30
Dimanaseharusnya berdasarkan Perda Kabupaten Magelang yang menjadi Penyidikdari permasalahan Pajak Daerah yaitu BPHTB adalah PPNS (PejabatPegawai Negeri Sipil), dan yang dilanggar pun bukan KUHP tetapi Perda danatau UndangUndang Pajak ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyuruh memasukkanketerangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, adalah sudah terpenuhidengan terdakwa menyuruh notaries edy untuk menuliskan harga dalam AJBlebih
550 — 519 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kompetensi untuk paraPPT Pratama tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaanmutasi;3) KASN mempersilahkan Bupati Jember untuk menetapkan danmelantik PPT Pratama tersebut, berdasarkan rekomendasi PanitiaSeleksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;4) Perlu disampaikan berdasarkan Pasal 16 Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwaKepala Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki SertifikatPenyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
198 — 139
Jabatan KepalaSatuan Polisi Pamong Praja Kota Surabayamemerintahkan kepada :Nama : Iskandar Zakaria, S.E.jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS Kota SurabayaUntuk:1.
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
361 — 282
RUM tanggal 29 April 2021;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta Nomor: KM.05.02/5.17/1609/2021. tanggal 15 Juni 2021 Hal Hasil pengujian spesimen kesehatanlingkungan;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Nota Dinas Nomor: 2/PPNS.01/IV/2021 tanggal 30 April 2021 Hal Laporan Identifikasi Lapangan terkait Tindak Lanjut dari Audiensi Gerakan Peduli Lingkungan (GPL);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Kepala Balai Besar
679 — 1020
Perlindungan Lingkungan HidupBahwa Filosophi atau orientasi yang dibangun dalamUUNo.32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah:Bahwa perlunya ada perlindungan lingkungan dan lebihbanyak kepada masalah administrasi daripada masalahpidanaBahwa keikutsertaan masyarakat dalamperlindungandan pelkestarian lingkunganBahwa dalam hal terjadi pelanggaran dalam kaitannyapengoperasian undangundang PPLH ini makaketentuan yang digunakan adalah ketentuan didalam UUNo.32 Tahun 2009 yayang berwenang melakukanpenyidikan adalah PPNS
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
202 — 105
1Agustus 2017Kec.Morosi350.000,00350.000,00 11RamisAnggota(Non PNS)30/11/2017181/TU/2017PengawalanBupati SertaPembukaanPorseni HUT RITanggal 1Agustus 2017Kec.Morosi350.000,00350.000,00 12AmrullahAnggota(Non PNS)30/11/2017182/TU/2017PengawalanBupati SertaPembukaanPorseni HUT RITanggal 1Agustus 2017Kec.Morosi350.000,00350.000,00 13ElimsyahKasiPencegahan&Penindakan (PNS)30/11/2017183/TU/2017PengawalanBupati SertaPembukaanPorseni HUT RITanggal 10Agustus 2017Kec.Soropia470.000,00470.000,00 14HaeruddinKasi PPNS
170 — 815
SATtidak pernah dibatalkan karena tidak ada suratkeputusan mengenai pembatalan itu ;Bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindakpidana atau melakukan pelanggaran terhadapmasalah yang diduga melakukan pemeriksaan diDitjen Pajak, seharusnya dilakukan penelitian secara2 (dua) pihak baik kepada wajib pajak maupunkepada pegawai, wajib pajak dilakukan olehPenyidik PPNS, pegawai dilakukan oleh InternalAudit yaitu.
129 — 136
CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti 10(sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak benardengan alasan NIP atas nama Nyoman Arsa SH.MHS.i tercantum195309151974011001 seharusnya 195812311984031001, kode bulanpada surat tertulis 59/Dir/PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010(IX) seharusnya VI;b Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II nomor 02/Dit.dalpeg IT /II/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasikan denganDirektur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan bahwa suratdimaksud
203 — 25
HMARDISON S.Sos, untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas An.
ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS kekementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas kementrian dalam Negeri an.KRISYANTO bertanda tangan dan bercap StempelKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.218) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan
ABDUL MUIS Tujuan ke Jakarta dalam rangka konsultasitentang Ranperda PPNS ke Kementrian Dalam Negeri.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas tersebut diatas dan saksi tidakingat lagi dimana Posisi dan Keberadaanya pada 16 Mei 2011 s/d19 Mei 2011 tersebut.Bahwa saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (Satu) LembarKwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab.Pessel, Uang sejumalah Rp. 4.500.000, ( Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah ) untuk Biaya
HIMARDISON S.Sos, untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas An.
ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalamrangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS kekementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanan dinas kementrian dalam Negeri an.KRISYANTO bertanda tangan dan bercap StempelKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.240) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan
239 — 24
HIMARDISONS.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentangRanperda PPNS Ke Kementrian Dalam negeri diJakartatanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui olehan. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan danbercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinasAn.
ABDULMUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentangRanperda PPNS ke kementrian dalam Negeri di jakartatanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercapStempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinaskementrian dalam Negeri an.
ABDUL MUIS Tujuan ke JakartaHalaman 516 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/T PK/2015/PN.Pdgdalam rangka konsultasi tentang Ranperda PPNS~ ke KementrianDalam Negeri.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas tersebut diatas dan saksi tidak ingatlagi dimana Posisi dan Keberadaanya pada 16 Mei 2011 s/d 19 Mei2011 tersebut.Bahwa saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansiyang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab.
190 — 11
(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untuk Perjalanan dinasatas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakartaoleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMATREALSON.SH,MM bertanda Tangan
(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinasHal 48 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg218) a.219) a.atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakartaoleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal16 Mei 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bscuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS kekementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei
PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000, ( Enam Juta Delapan RatusRibu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUISselama 4 ( Empat ) Hari ke Jakarta yang diterima oleh ABDUL MUISpada tangal 16 Mei 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah JalanNomor : 825 / DPRDPS / 2011 ,Tanggal 16 Mei 2011 Atas namaABDUL MUIS Tujuan ke Jakarta dalam rangka konsultasi tentangRanperda PPNS ke Kementrian Dalam Negeri.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan
Negeri RepublikIndonesia.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untuk Perjalanan dinasatas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakartaoleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS
bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinasHal 787 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg218) a.219) a.atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakartaoleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal16 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bscuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS