Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatPertama Kendari Nomor 22/Pid.TIPIKOR/2013/PN.KDI. tanggal 27 Pebruari2014 sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa

Tipikor/2013/PN.Kdi, halaman ke 111 menyatakan alinea terakhirmenimbang bahwa keterangan Irwan Hamid, A.Md, selain ada di depanHal. 38 dari 47 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan bahwa perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti sehingga unsurmelawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi(putusan hal 100) pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari No. 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRAyang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Pebruari 2014tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara tersebut

H.JABARUDDIN, M.Si tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA,Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair sehingga amarselengkapnya berbunyi :1.Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Arie Kurnia Arnold tanggal21 Maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 9; Undang undang R.I Nomor : 31 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 10; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUUXIV / 2016, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 11; Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU XIII/2015, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 12; Putusan Pengadilan Tipikor pada

Kejaksaan kurang lebih tigakali; Bahwa saksi bertugas di BPMD Rokan Hulu sebagai honorer yang manatugas saya administrasi di kantor; Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (Sepuluh) tahun; Bahwa saksi menerangkan saat itu Ari Kurnia Arnol bertugas di BPMDdengan jabatan sebagai Kepala Bidang ; Hal. (25) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp; Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Huludan pada bulan agustus 2017, saat itu pak Arie Kurnia Arnold sudah disidangdi Pengadilan Tipikor

sesuai dengan undang undang kejaksaan; Bahwa dengan adanya penyidik pindah tugas maka seharusnya bukansurat perintah pergantian penyidikan akan tetapi surat pergantian penyidik; Bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah instansiyang berwenang; Bahwa pemeriksaan dalam orang yang berbeda tersangkanya tapi dalamperkara split keterangan saksi dalam tersangka yang satu tidak boleh diambiluntuk keterangan tersangka yang lain walaupun saksinya itu juga tetap harusdiperiksa; Bahwa setiap perkara tipikor

unsur kerugian Negara harus ada dalampenetapan perkara tipikor bahkan Ahli tidak akan mau duduk di persidanganperaka tipikor apabila tidak ada unsur kerugian negara ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Pemohonmaupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: Fotocopy dari aslinya Surat

PUTUSANNomor 18/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa; Nama Lengkap : Bobby Raffles Triansyah Als Boby Bin AaiidsTempat lahir : Pekanbaru;Umur / Tgl.

dengan tanggal 28 Januari 2012 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2012sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06Maret 2012 ;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 Februari 2012 sampaidengan tanggal 21 Maret 2012 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehtahap I sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap II sejaktanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi, bersamasama denganTerdakwa I:Nama : MAHDI ANI bin USMAN ;Tempat Lahir : Aceh Timur ;Hal. 1 dari 14 hal.

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh Hakimhakim anggota serta didampingi oleh ABDUL JALILPanitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan tanpa dihadiri oleh kedua belahpihak yang berperkara ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISd.t.o d.t.oMUH.SYAFRUDDIN ADAM,SH DR.H.SOEDARMADIJI, SH.M.Humd.t.oEDDY RISDIANTO,SH PANITERA PENGGANTId.t.oABDUL JALILBiaya perkara banding Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehMGCP cccsscenexeneeaxs Rp. 6.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.139.000,FMM A sssies 4s 0x Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPlt.PaniteraH.SAID SALEM, SH.MHUntuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehPengadilan Tinesi/Tinikor Banda AcehHLS.mbermber21mber22

Fotocopy Surat Dakwaan Nomor : Dak06/24/II/2009 tanggal19 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan yangterdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan RegisterPerkara Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, diberitanda P5 ; eee ee ee eee5.

Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 713/Kel.Kemiri Muka,atas nama Yusuf Setiawan Luas 3.625 m2 terletak diPropinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Beji KelurahanKemiri Muka dan Sertipikat Hak Milik No. 06557/Kel.Kemiri Muka atas nama Yusuf Setiawan luas 600 m2terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, KecamatanBeji, Kelurahan Kemiri Muka, diberi tanda P11;Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, Nomor : 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST,tanggal 30 Juni 2009 atas

Istana Sarana Rayamenjadi beban Hengky Samuel Daud ;Bahwa saksi mengetahui hal itu ketikadipersidangan Tipikor ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengakuandari Yusuf Setiawan atas dakwaan itu, saksi hanyamengikuti dalam proses persidangan perihalpenerimaan uang ;Bahwa saksi ketika itu menjabat sebagai KepalaBiro Pengendalian Program, sementara Wahyu Kurniasebagai Kepala Biro Pengadaan ;Bahwa saksi hanya mengikuti perencanaan sajasedangkan kelanjutannya tidak mengikuti sampaiakhir pelaksanaan mengenai

M.Hum.Bahwa saksi sebagai Penuntut Umum, menanganiperkara atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan ketikapersidangan di Tipikor ;Bahwa dalam perkara Korupsi ada 4 = (empat)Terdakwa, dimana dijadikan 2 (dua) perkara yaituTerdakwa Danny Setiawan, Wahyu Kurnia dan IjudinBudhyana menjadi satu perkara, sedangkan YusufSetiawan di berkas perkara sendiri;Bahwa saksi menangani perkara atas nama TerdakwaYusuf Setiawan bersama dengan Penuntut Umum yanglain yaitu Hadianto ;Bahwa perkara Yusuf Setiawan sudah selesai

itudipandang Lex Spesialis untuk Lex Generalis adadalam Pasal 77 KUHP sebagai bentuk pengecualiankenapa demikian, pilosopi dari UU Tipikor adalahtidak bicara soal pokoknya untuk memenjara, tapibagaimana kerugian negara dapat dikembalikan,82maka munculah sisi Spesialisnya walapun kemudianTersangka atau Terdakwa meninggal dunia sekalipunmasih memungkinkan untuk menuntut ganti kerugian,dalam asefek kesehatan yang berhubungan denganpersoalan korupsi, Kejaksaanpun masihmemungkinkan untuk menuntut ganti

sejaktanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Janari 2019 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal11 Februari 2019 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal20 Maret 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskikepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum,akan tetapi terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh PenasihatHukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN LskPengadilan Negeri

5.000,00RECAKSI........0..cccccccceeccceuccesuececeecceeuueeeeueeseueeeeaeesaeeueess Rp. 5.000,00MISTS Yl scscsenemevan mensen cunnees caxmomexemnmaten sen Kany soweemeuenen xa & Rp. 6.000,00JUMMAN 20.2... cccceccceccecececeeeeeceeeceeeeeceaeeeeeeeseesaeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Mutia Farasa Nia Sari (Pemohon).Banda Aceh, 28 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PT.SBYtanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Nopember 2014No.495/Pid.B/2014/PN.Mlg. yang dimintakan banding tersebut.3 Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan ;4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 495/Pid.B/TIPIKOR

M ATCL Q hicccssscccescccceeceseeesee tessa eeeeees Rp 6. 000,JUMI AD)... eee eeeeeeeeeeees Rp 186. 000,(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/VIII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariIRMA FARVINNA (Pemohon).Banda Aceh, 28 Agustus 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 9

Umum harus dibaca upaya hukum bandingterhadap putusan perkara Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb yang dalamperadilan tingkat banding akan diperiksa dan diadili dalam perkara bandingNomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, sehingga perkara banding Nomor13/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, Nomor 15/PID.SUSTPK/2020/PT AMB danNomor 17/PID.SUSTPK/2020/PT AMB dinyatakan gugur;Menimbang bahwa oleh karena perkara atas nama Terdakwa SORAYAPELU Alias OLA Alias IBU AYA dinyatakan gugur maka perkaranyadikembalikan ke Pengadilan Tipikor

SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh d.t.oPit. PaniteraUSMAN.SHH. SAID SALEM. SH. MH.

Industrial/Tipikor Surabaya tertanggal 14 Juli 2015 No.W14.UI/5094/Pat.VIV2015, diberitanda P 10;11. Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Oktober2014 No. 2680/20035.80/X/2014, diberi tanda P 1112.

putusan perkara 33 tersebut; Bahwa setelah saksi selesai ibadah jam 09.00 WIB datang rekanrekan dari KPK bertemu dengan saksi kemudian mereka menunjukkansurat tugas kemudian meminta saksi memanggil Majelis Hakim danOloan Sirait dan petugas KPK juga menjelaskan, Helpandi telahdiamankan oleh petugas KPK; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uangyang dilakukan oleh Helpandi; Bahwa selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Medan saksipernah bersidang namun tidak pernah sidang perkara Tipikor

Banding sedangkan Penuntut Umummenayatakan pikirpikir; Bahwa setelah putusan selesai dibacakan, tidak ada orang yangmenghubungi atau bertemu dengan saksi terkait dengan kekecewaanterhadap putusan Terdakwa; Bahwa secara eksplisit, Hadi Setiawan tidak mengatakan, diaadalah orang suruhan Terdakwa namun sepemahaman saksi dia adalahorang yang mewakili Terdakwa; Bahwa Panitera pengganti yang paling intens dalam persidanganadalah Helpandi sedangkan Wahyu Probo Julianto sibuk dengan urusanadministrasi tipikor

karena dia juga sebagai Panmud Tipikor diPengadilan Negeri Medan, namun ada 1 atau 2 kali Helpandi absendalam persidangan; Bahwa Helpandi yang memberikan draft penetapan pengalihanpenahanan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim, Pengalihanpenahanan Terdakwa dengan suara aklamasi, tidak ada yang menolak; Bahwa pada saat musyawarah membahas putusan perkaraNomor 33, tidak ada pihak lain yang mendengar termasuk Helpandi, yanghadir hanya Majelis Hakim saja; Bahwa yang mengkonsep putusan adalah Sontan

putusan dibacakan saksi pulang ke rumah saksi diLubuk Pakam dan saksi tidak mengetahui ada permintaan kepada saksiAgar putusan ditanggal 27, diamankan ; Bahwa terkait peristiwa OTT, sepengetahuan saksi Helpandidiamankan oleh petugas KPK, saksi tidak mengetahui ada barang buktiberupa uang sebesar USD 130.000 pada saat OTT dan saksi juga tidakmengetahui, rencananya awalnya uang tersebut akan diberikan kepadasaksi; Bahwa selain perkara Nomor 33, saksi pernah bersidang denganHelpandi, 1 kali perkara tipikor

Pst Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 selesai ibadahsaksi masuk kedalam ruangan saksi, sekitar 15/20 menit kKemudian saksimendapatkan informasi ada KPK dan saksi hanya mengetahui namunsaksi tidak ada melihat; Bahwa dalam pantauan saksi, Helpandi sebagai PaniteraPengganti telah menyelesaikan 52 perkara tipikor dan tidak pernah adacatatan buruk sehingga saksi menilai kemampuan Helpandi dalammelaksanakan pekerjaan adalah baik; Bahwa sepengetahuan saksi, Helpandi tidak pernah mengatakanada

RedakSi ou... ccc cece ceeeccecee cee ee eae es Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratusenam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Padt.P/2019/PN Bna.Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (MUHAMMAD NASIR Ar).Banda Aceh, 18 September 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, SH., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Padt.P/2019/PN Bna.

hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;hal ini karena Judex Facti tidak memperhatikan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg;e Bahwa dalam proses pemeriksaan peradilan Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 18Oktober 2011, bukan merupakan proses Pemberhentian PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,terbukti dalam amar Putusan Peradilan Tipikor

Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ObjekGugatan pada Konsideran menimbang huruf (b) Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pada ketentuanPasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa Gubernur JawaTengah (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dalam Menerbitkan ObjekGugatan bukan hanya mempertimbangkan Putusan Peradilan Tipikor

Bahwa tujuan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yangharmonis dan bahagia tidak tercapai sehingga sangat beralasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian ini; Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2021/PN.MndBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Tipikor Kls IA Manado melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut:!

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Manado ataupejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara inibilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bitung untuk sebagaimana mestinya;5.

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh