PUTUSANNo. 1247 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H. MASRUL SIREGAR ;Tempat lahir : Siparepare Tengah;Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 3 Maret 1949;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mas Manayur No. 9 A Kisaran;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.

Saprin, Fadillahdan Ahmad Fuadi (telah dipidana dalam berkas terpisah) benar telahdinikmati oleh orang lain dalam hal ini Suhardi S.; Bahwa dengan fakta hukum demikian tidaklah dapat dibenarkanHakim Judex Facti baik Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan maupun Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dengan sertamerta memberikan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa dankewajiban membayar pidana uang pengganti; Bahwa Hakim Judex Facti, semestinya harus melihat fakta hukumsecara komprehensif (luas

Saprin, Fadillah dan AhmadFuadi;Bahwa fakta ini dikuatkan dengan kesimpulan Hakim Judex Facti(Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yangpertimbangannya juga diambil alin oleh Hakim Pengadilan TinggiMedan, dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 59alinea ke2 yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut :e ......Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatantersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satudengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai

H.AbdulLatif, SH.M.Hum., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. ttd./Dr. H. M.

Bahwa pada awal Januari 2015, ketika Penggugat masihmenjabat sebagai staf pada Sekretariat Kecamatan BlangPidie, Penggugat tersandung kasus korupsi dan kemudianpasca putusnya persidangan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh sebagaimana terdapat dalam perkaraNomor : 31/Pid.SusTPK/2015/PNBNa, dan majelis hakimPengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana kepadaterdakwa selama satu tahun enam bulan dan denda sebesarRp. 50.000.000, subsider kurungan 2 bulan, dan mulai ditahanterhitung sejak

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat pengantar Salinan petikan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, serta Petikan Putusan Nomor :28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA (fotokopi Ssesuai aslinya);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016,(fotokopi Sesuai salinan);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut,NIP.19760613 200312 1 004, (fotokopi sesuai

Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terbit putusan Nomor: 28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menguatkanputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan Nomor:31/PID.SUS/2015/P. TIPIKORBNA tanggal 27 Oktober 2015 (vide bukti P4);6.

;Tempat Lahir : Probolinggo;Umur/Tanggal Lahir =: 51 Tahun/16 Desember 1960;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Tulus Harapan, C2/5, KelurahanSendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, KotaSemarang;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa ditahan:1 Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4Februari 2012;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2012 sampaidengan tanggal 15 Maret 2012;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Semarang sejaktanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 2Mei 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06Agustus 2012;7 Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 7 Agustus

Nomor 824 K/Pid.Sus/20138 Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5Oktober 2012;9 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tangga 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012 ;11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Tahap sejak tanggal28 April 2020 sampai dengan 27 Mei 2020.Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Tahap II sejak tanggal28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020.Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni sampai dengan 14 Juli 2020.Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8Agustus 2020.Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Bandingmembaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg., tanggal 17 November 2020 serta Memori Banding dariTerdakwa dan Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan TipikorTingkat Banding berpendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupunPenuntut Umum telah dikemukakan dipersidangan tingkat pertama dan tidakhalhal baru yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat

keuangan dan memanfaatkan anggaransebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut Pengadilan TipikorTingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi skala dampak rendahsebagaimana disebutkan pada pasal 10 huruf b angka 1 PERMA Nomor 1Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan berbagai pelaksanaankegiatan desa desa bertempat Desa Uitao, Kecamatan Semau, KabupatenKupang tidak terwujud sebagaimana ditargetkan;Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurutPengadilan Tipikor

Tingkat dampak : skala rendah. (3) Tingkat keuntungan : skalatinggi dan (4) Tingkat kerugian Negara : skala sedang;Menimbang, bahwa dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpedoman PERMA Nomor 1 tahun 2020, berkaitan dengan penjatuhanpidana dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan yang diharapkan olehmasyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 1Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi maka Pengadilan TipikorTingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana serta denda yangdijatunkan oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, selanjutnya akan diperbaikisepanjang mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, yangselengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sementarasaat ini Terdakwa dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Perkara No29/PID.SUSTPK

Rp 5.000,MateraiPenetapan Rp 6.000,JUMIAN oo. occ cceccecccceceeeeeeeeseeeeesaaeeseeeeesaaaenees Rp. 221.000,(duaratus duapuluh satu ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon ( HENDY)atas permintaannya pada tanggal : 13 Nopember 2017.Pada Tanggal 13 Nopember 2017Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PN TpgPANITERA PENGADILAN NEGERI /HI /PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

Gugatan Penggugat tidak diterima denganpertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut: bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 290Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 (Bukti P1=T15); bahwa berdasarkan Bukti T5, T4, T6, T7, T8, T11, T10, T9menunjukan Tergugat mendapat data Penggugat terkait Tindak PidanaKorupsi dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsibersamasama; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat yangmembahas PNS yang terkena perkara Tipikor

SUYONO BinSLAMET KARTOJOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi dipidanaoleh Pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang) selaku Ketua Perwakilan /Cabang Yayasan El JOHN Indonesia Cabang Bangka Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, bersamasama atau bertindak sendirisendiridengan DR.

RP 331.000,00(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN NEGERI KLAS IA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKORPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013Catatan : Putusan ini telah berketetapan Hukum Tetap.PENGADILAN NEGERI KLAS IA/11HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR PALUPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013.

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBtindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon)dan Ny, Ivonne Filanny Matitaputty penerima kuasa PT.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000(seribu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas ituntutan tersebut, PengadilanTindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;2.

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMBbanding terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan TandaTerima Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. tanggal 27Oktober 2014.Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasperkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana KhususPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masingmasing tanggal 28Oktober 2014, Nomor: W.27U1/1313/HK.07/X/2014Menimbang bahwa

Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakimHakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Desember 2014, Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang teroukauntuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebutdan dibantu oleh CAROLINA NUSSY, SH.

perkara terdakwaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh :1 Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.2 Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampaidengan tanggal 1 Maret 2016.3 Penuntut umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.4 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016.5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 15 April 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016.6 Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016.7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai tanggal 17 September

Tipikor/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;Il.

Tipikor.01.6/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang ditandatangani olehMarten Teny Pieterz, S.Sos. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum ditelitidan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkanpada tanggal 3 Juni 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu dan tata cara menurut undangundang.

Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding harusdikuatkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalamdaftar barang bukti, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang padatingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar

Rutan;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin, tanggal11 Agustus 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

., sehingga secara tidak langsung Judex Facti belum dapat menggallnilainilai hukum baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam hukumpositif yang berlaku;Keberatan Kedua.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassardalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks.,

melawan hukum yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dengan mana Pemohon Kasasi dengan tujuanmenguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri, orang lain dan atausuatu koorporasi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;Keberatan Ketiga.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor

51 Ayat (1)atau Ayat (2) KUHPidana, sehingga unsur delik menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehPemohon Kasasi:Keberatan Keempat.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor

Pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmempertimbangkan bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukanTerdakwa adalah melekat pada jabatan atau kedudukan besertakewenangan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur dari Pasal 3UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.

VIII/PB/2014dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimanatelan diubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013, Tentang JabatanFungsional Dosen Dan Angka Kreditnya tanggal 12 Agustus2014, (print out);: Surat Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor4/M/RHS/IX/2018 tentang Penegakan Disiplin ASN yangtersangkut Tipikor

Nomor 164/G/2019/PTUNJKTtidak seperti dengan Pemberhentian Dengan Hormat, jadi ada 2 caramenghukum pertama bersifat final dan bersifat pembinaan, yang bersifatfinal termasuk dalam konteks yang kita sidangkan (PTDH) dan kalau PTDHtidak harus dipanggil dulu, tidak diperiksa, setelah ada putusan inkrachtmaka dia harus dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkatkesalahannya, yang membedakan cuma kalau yang kejahatan diluar jabatanitu tidak divonis atau lihat dulu berapa vonisnya seperti korupsi (Tipikor

) tapikalau yang lain selain tindakan jabatan itu kita linat vonis, seperti contohmisalnya Tipikor diputus 1 tahun 8 bulan itu tidak lihat vonis kejahatanjabatannya, tapi kalau yang 1 tahun apakah dia berencana atau tidak danlainlain ini memang ada perhitungan secara norma menurut UndangUndang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017;Bahwa pengertianpengertian tindak pidana kejahatan apakah sama dengankorupsi, Ahli akan menjawab sesuai dengan referensi Ahli, kalau pengertiantindak pidana kejahatan sama dengan

melakukan penjatuhanhukuman disiplin terhadap bawahannya dan kepadanya dikenakan hukumanyang sama, Ahli tidak menilai karena memang ditentukan di Pasal 253 PPNo. 11 Tahun 2017, karena kalau yang final itu Sudah jelas; Bahwa sebetulnya di PP 53 Tahun 2010 itu tidak ada final yang adapembinaan, dalam PP 53 itu tujuannya adalah memang pembinaan judulnyaitu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, UndangUndang tidak harusdibaca tapi dia sebagai filosofisnya, landasannya mengapa kalau di UndangUndang Tipikor

Bapak Pirman dansetelah ada Putusan pernah ada pertemuanpertemuan dengan Pak Pirman;Bahwa tentang proses pengusulan, pada saat konsep surat itu Saksiposisinya masih staf pada pertengahan 2018, dan Saksi diangkat diKepegawaian itu tahun 2019, sehingga yang mengusulkan konsep Surat ituKepala Bagian dan konsep surat itu diketahui oleh pimpinan yang baru,konsep masuk dalam domain tentang pengusulan pertama, surat masuk ditanggal 21 September 2018 tentang disiplin ASN yang sudah melakukantindak pidana Tipikor

PNBP....... ccc ccceee cee eee ee nee eee eee eeeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Memperpanjang Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai tanggak 01 Januari 2017Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHARMA PUTRASETIAWAN, SH., HAFIS TOHAR, SH dan FAKRY FIRMANTO, SH,Halaman dari 88 halaman Putusan No. 48Pid.SusTpk/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 48/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr, tanggal 05September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, tanggal05 September 2016 tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir di dala@mnyal ja een as se arses esceecenn4.

Pangraed VIII le Mesen Kayee Adang Kecamatan Syiah KualaKota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bna tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5.