Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukanHalaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDNpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;2.

Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;7.

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGIL. LLL.R.E.

Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAtanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaIphone Daffi Yassera bin Ishak M.

Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Samarinda Kelas1A Nomor W18U1/7060/KP.01.2/10/2019, Tentang Pemberian IzinPerceraian, tanggal 2 Oktober 2019, bertanda P.4;Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi,masingmasing bernama:Endah Purbarini binti Sarikun, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perumahan LP NarkobaBayur, RT. 16, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR

menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau lazim disebut KaryawanTetap dengan merujuk pada Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya SuratPerjanjian Kena tersebut ditanda tangani dan bernalan, terdapat jeda waktudan tidak berjalan secara berkesinambungan / terus menerus, sehingga tidakberdasar beralih menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNeger/HI/TIPIKOR

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) BagiMasyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara, bersamasama dengan saksi Ratna MurtiniBendahara pada Puskesmas Langkahan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di antarawaktuwaktu di dalam bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011,atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu pada tahun 2011, bertempat diPuskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor

No. 2125 K/Pid.Sus/2014Puskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara TindakPidana Korupsi yang berwenang

(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa

Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor

Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.

Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (

dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima

Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.

. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

menerangkan bahwa awal mula Saksi di panggil bulan lupapada tahun 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2019;Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN PpsBahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menerima surat panggilanKejaksaan pada saat di panggil ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi di selidik di bagian IntelijenKejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2017;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat disurat pemanggilanberkaitan dengan perkara tipikor

bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan adadibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi bertandatangan;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kalipemeriksaan dan menandatangin kelima berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa,Saksi meneragkan pada saat Saksi diperiksa tahun 2017 belum adatersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada saat di periksa pada tanggal 3 Desember2018 bahwa saksi baru ada tersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 Saksi diperiksa terkaitdengan perkara tipikor

Ppsnegara yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang salingKontradiktif ,Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikankerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastianhukum.Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 mencabutfrasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian kKeuangan negarayang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangannegara (potential loss).Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam halmenetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti, kKemudian alat bukti yangdimiliki itu harus relevan dengan tindak pidananya yang ditersangkakan danbahwa

kapasitasnya dengan keilmuannya dan tidak ada di sebutkanadanya nilai kerugian didalm bukti Surat Termohon T1T6 tersebut dan tidakdidukung dengan alat bukti yang dapat menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 Putusan MK Nomor25/PUUXIV/2016 mencabut frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

., supaya membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupunDakwaan Subsidair;2.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu dalam mengadili perkara incasu tidak dilaksanakan sesuai undangundang;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 115 s/d 117(terhadap Unsur melawan Hukum) dan halaman 134 s/d 137 (terhadapUnsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan) menyatakan antara lain:Menimbang bahwa Majelis berdasarkan uraianuraian pertimbangandiatas

Bupatiseperti tersebut diatas, adalah perintah jabatan yang sifatnya luar biasaatau mutlak;Alasan/Keberatan: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu telah salahmenerapkan Undangundang yaitu. tidak memutus berdasarkanketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim yang menjatuhkanputusan bebas kepada Terdakwa hanya berdasarkan satu alat buktisaja yaitu. berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpamempertimbangkan alat bukti lainnya berupa keterangan saksisaksidan alat bukti surat serta barang

diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal 96 dari 101 hal. Put.

Tipikor. Smg. tanggal 23Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo.

No. 2125 K/Pid.Sus/2012jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang benarbenar telah keliru :Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidakmenurutketentuan Undangundang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAPsehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatukelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa

dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :a.

Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dand.