Sel.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.4.

sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secaralangsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebin dahulu)atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP

Sel.8.10.11.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.Bahwa Artha

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisandiantara sesame para ahli waris, yaitu dengan memperhitungkan harga se suaidengan appraisal/aksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaranhak warisan tersebut.Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan KesepakatanBersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan AlmarhumahZainimar

Bahwa, Laporan Hasil Penilaian Penggantian Wajar dari KJPP MBPRU &Rekan (vide alenia ke5 poin 5 halaman 4 Penetapan No. 04/Pdt.P/CONS/Halaman 11 dari 59 halaman, Nomor 1098/Padt.G/2019/PN.Jkt.Sel.2019/PN.Jkt.Sel) adalah data yang tidak Valid, yang dapat dibuktikandengan Fakta yang ada di lapangan sebagai berikut:a. Termohon Konsinyasi (Pemohon Keberatan 1) dengan TermohonKonsinyasi Ill (Pemohon Keberatan 3) adalah suami istri yang Sah dantinggal di satu rumah bersama yang beralamat di JI. DR.

KAI, Perhubungan, Tim 9,Kelurahan, Kecamatan dan warga Rt.01 Rw.12 membicarakan ganti rugidengan nili hitungan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik);Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perhitunganKJPP untuk menentukan ganti rugi yang diberikan kepada warga, namundari ganti rugi yang diperhitungkan tersebut tidak meliputi tanahnyakarena tanah warga tersebut masuk dalam area Sertifikat Hak PakiNo.47 milik PT. KAI;Bahwa warga menolak pengakuan PT.

Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019 (bukti T4);Foto copy Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) untuk KegiatanPengembangan Double Track (Paket A) Area Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari Konsultan JasaPenilaian Publik (KSPP) MBPRU & Rekan, tanggal 22 Agustus 2019(bukti T5);Halaman 46 dari 59 halaman, Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy penyampaian hasil penilaian KJPP

No.709/P3/B TPWJB/IX/2019,tanggal 11 September 2019 (bukti T6);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076,tanggal 12 September 2019 (bukti T7);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076ditujukan kepada SMp.

Olsek MetroTebet, Dan Ramil 03 Tebet dan KJPP MBPRU, tanggal 12 September 2019(bukti T8);Foto copy Notulen Rapat Kordinasi membaha hasil penilaian KJPPBangunan di Tr.01 dan Rt.02 Rw.12 Kelurahan Manggarai, tanggal 18September 2019 (bukti T9);Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.04/Pdt.P/Cons/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2019 (bukti T10);Foto copy Rapat Kordinasi Penertiban Lahan di Emplasemen ManggaraiNo.1/KA.104/II/LD/2017 dari EVP DAOP 1 Jakarta PT.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor: 122/SK64.04/VIII/2020 tanggal 04Agustus 2020 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPelabuhan Pesawan di Kabupaten Bulungan, Provinsi KalimantanUtara, Penilai yang digunakan adalah Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sebagai Penilai Pertanahan untukmenilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas objek pengadaantanahn dalam rangka pengadaan tanah untuk PembangunanPelabuhan

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian olehPenilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam LaporanPenilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum BagiPembangunan Appraisal Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang Terletak di Kelurahan Tanjung Selor Timur dan DesaTengkapak, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara;d.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012, Penilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan telahmelaporkan dan menyampaikan hasil penilaian kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan TanahUntuk Pelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16September 2020;Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata

Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 34 Undangundang Nomor12 Tahun 2012, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi &Rekan menjadi dasar Bahwa terhadap dalildalil mengenai keberatan HasilInventarisasi dan ldentifikasi yaitu Peta Bidang Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 163/2020 Tanggal05 Mei 2020 dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Nomor: 17/64.04AT.01.02/V/2020 Tanggal 6 Mei 2020, berdasarkan Pasal 29 ayat (4)Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai KIPPSih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP SihWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan

Bahwa sesuai ketentuan pasal 38 UU No.12 Tahun 2012 di atas, yangmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri adalah mengadili perkaraperkara mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian yangmerupakan Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalamperkara ini adalah KJPP Toto Suharto dan Rekan ;Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk mengadili perkara Gugatan PARA PENGGUGAT di atas karenapersoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri

Halaman 22 dari58 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalam perkara ini adalah KJPP TotoSuharto dan Rekan ;Bahwa apabila terjadi kesalahankesalahan dalam pengukuran dan penentuanPeta Bidang Tanah, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahPropinsi Jawa Barat seharusnya juga ikut bertanggung jawab.

Bahwa benar TERGUGAT Il telah melakukan pembayaran ganti rugi ataspelepasan hak atas tanah dan segala yang ada di atas tanah tersebutterhadap tanah di sekeliling dan atau di sekitar tanahtanah yangberbatasan langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT, selamatanah tersebut terdapat dalam Peta Bidang Tanah hasil pengukuranBadan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, HasilKajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan rekansebagaimana tertuang dalam Daftar Nomiatif Tetap

memang tidak dibebaskan karena tidakmasuk dalam dalam ROW (Right Of Way) PLTA Jatigede, dikarenakanTergugat Il telah melakukan pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atastanah dan segala yang ada di atas tanah dan terhadap tanah di sekeliling danatau di sekitar tanahtanah yang berbatasan langsung dengan tanah milikPenggugat, selama tanah tersebut terdapat dalam Peta Bidang Tanah hasilpengukuran Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat,Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Sumedang sekaitan dengan PLTA Jatigede, dan selanjutnyaterbit Keputusan Bupati Sumedang No.503.PL/Kep.105BPMPP/2013 tentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Jatigede dan Keputusan Bupati Sumedang No.503.PL/KEP.009BPMPP/2014tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Jatigede yang merujuk pada Peta Bidang Tanah hasilpengukuran Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat,Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

., dari Kantor Pakualaman,= Saksi Susilo, MSi. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;= saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT.

Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat(bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi atas tanah

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3671 K/Pdt/2016dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan

., dari Kantor Pakualaman,= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan := alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu

Kabupaten Kulon Progo dane Saksi HANDOKO selaku warga Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi SUDARNA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogoe Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi AGUS PROKLAMATOR, SE., dari Kantor Pakualaman,e Saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3279 K/Pdt/2016= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan

digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHANDOKO bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan Saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah);Halaman 16 dari 46 hal.Put.

Nomor 3521 K/Pdt/2016Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalam lampiran IIPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untukDesa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp96.320.000,00 (sembilanpuluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progodan,saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah) dan,saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut. dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan );Serta telah pula diperlinatkan:Halaman 12 dari 42

KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi li terdiri dari:e Saksi Koentjoro Adi Triatmono dari Kantor Pakualaman (StafKGPAA Pakualaman X Yogyakarta),e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo,e Saksi Susilo, SIP., MSi, selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan,e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Ilnya, yangpada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi di DesaJangkaran termasuk sub zona tambak karena dalam Lampiran IlPerda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkanuntuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)Halaman 22 dari 42 hal.

Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp117.040.000,00 (seratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwa penghitungan nilai besaranganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakangsebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

18 Desember 2014).Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaianterhadap nilai pasar satu unit Floating Dock9K yang berada diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyektersebut adalah USD 4,450,000.00.

itu (kurs dollartanggal 18 Desember 2014).Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaianterhadap nilai pasar satu unit Floating Dock9K yang berada di SovetskayaGavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.Hal. 47 Putusan Perkara No. :66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYNilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyektersebut adalan USD 4,450,000.00.

KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuatKontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014):f. Terdakwa selaku Dirut PT.

Karya Amal RekaBahwa Setelah Survey floating dock ke Rusia,Dirut memerintahkan saksi untuk mencari KJPP yang bisa menilaibarangbarang Marine, berdasarkan informasi dari Doniarsal ( Surveyor dariPT Karya Amal Reka ) disarankan untuk menunjuk KJPP Iskandar danRekan karena KJPP Iskandar dan Rekan sering melakukan kerjasamadengan PT Karya Amal Reka.Setelah sepakat selanjutnya dibuatkan kontrak kerja antara PT.

DPS(persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan untuk melakukan penilaianproperty, 1 unit Floating dock 9K yang berlokasi di Sovetskaya Gavan,Khabarovsk, Russia. Hasil Penilain dari KJPP dituangkan dalam dokumenLaporan Penilaian Properti Nomor : 135.4/IDR/AL/XII/2014 tanggal 30Desember 2014.Bahwa maksud dari PT. DPS ( persero ) untuk meminta penilaian kepadaKJPP ISKANDAR & REKAN atas Objek 1 unit Floating dock 9K yangberlokasi di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Russia.

(Kantor Jasa Penilai Publik) karenapada awal ketika dianalisa oleh Kantor Cabang belum ada SuratKeterangan dan Kantor Desa dan dari KJPP ;Bahwa harga taksasi nilai jaminan dari KJPP adalah Rp.33.000,00 (tigapuluh tiga ribu rupiah) lebih per meter persegi sedangkan harga taksasiharga tanah dari Kepala Desa setempat (Desa Kandai) adalah bervariasiPutusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 76 dari 235ada yang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), ada yang Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ;Bahwa sebagai

belum menggunakan njilai pembandingseperti harga dari Kelurahan dan nilai dari KJPP, tetapi setelah diskusi diLoan Comitte Kantor Pusat bahwa acuan untuk menilai harga tanah dapatmenggunakan hasil KJPP dan keterangan dari KelurahanBahwa akhirnya diputuskan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluhmiliar rupiah) ;Bahwa Loan Comitte (LC) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota ibu Hj.

;Putusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 77 dari 235Bahwa keterangan dari KJPP diserahkan ke Cabang lalu oleh Cabangdiserahkan ke Pusat ;Bahwa pada waktu dilakukan Loan Comite (LC) hanya ada satu datapembanding yaitu dari KJPP lalu Pusat memerintahkan kepada Cabangagar membawa pembanding dari Pemerintah Daerah setempat lalu terbitlahSurat Keterangan dari Kepala Desa Kandai sehingga harga berubahmenjadi 127 % dan itu sudah sesuai dengan SOP ;Bahwa saksi pernah mengirim email kepada pak Wawan

Pesona Dompu Mandiriserta perhitungan dari lembaga KJPP (Kantor Jasa Penilaian PublikBahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati A selakuPemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni Nyoman SutriniMurti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

Pesona Dompu Mandiri serta perhitungan dari lembaga KJPP(Kantor Jasa Penilaian Publik);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati Aselaku Pemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni NyomanSutrini Murti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

KANTOR PENILAIAN JASA PUBLIK (KJPP) TOTOSUHARTO, berkedudukan di Perum City Park Blok RC. 49,Jalan Medoho Nomor 27, Semarang, Kota Semarang;Para Termohon Kasasi:DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (BPN)KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki MangunsarkoroNomor 23, Semarang Tengah, Kota Semarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat

Fotocopy Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP/MBPRU & Rekan) Nomor :Halaman 3 dari Penetapan Nomor 3/Pdt.PKons/2021/PN Blg00156/2.002706/PI/11/0303/1/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, diberitanda P5;6. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Hasil Penilaian (Appraisal)tanggal 10 September 2020, diberi tanda P6;7. Surat Keterangan Nomor : 508/SOO/SK/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus2021 yang ditandatangani oleh Lurah Siogungogung, diberi tanda P7;8.

Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum pada pokoknya menyatakan penetapan besarnyajumlah ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik;Bahwa dalam hal ini yang disebut penilai adalah orang perseoranganyang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telahmendapat ijin praktek dari Menteri Keuangan dan mendapat lisensi dariBadan Pertanahan Nasional:Bahwa dalam perkara in casu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

68 ayat (4) Perpres 71/2012:Dalam musyavwarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaianGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2012,penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan,sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaian Uang Ganti Rugi(UGR) adalah KJPP

Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang berbunyi :Hasil penilaian darn appraisal dijadikan dasar musyavwarah untukmenetapkan bentuk ganti kerugian.Bahwa penilaian ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Pandaan Malang dilakukan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ABDULLAHFITRANTO & REKAN sebagai Penilai Harga Ganti Kerugian Objek PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang diKota Malang sesuai Surat

Keputusan Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang Nomor :04/KEP35.73/P2T/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor : 92/Pdt.G./2016/PN.Mlg17.Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap penilaian gantikerugian adalah Penilai in casu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)ABDULLAH FITRANTO & REKAN, bukan Termohon Keberatan Il (Tergugat Il)dan hasil penilaian ganti kerugian tersebut telah mempertimbangkan segalaaspek yang

Madyopuro, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnyadiberi tanda TIll21;22.Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasakonsultasi penilaian harga ganti kerugian obyek pengadaan tanah jl.Tol Pandaan Malang, dari Dirjen Bina Marga kepada KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda TIll22;23.Fotocopy Surat dari Dirjen Bina Marga kepada Ketua Pelaksana (P2T)Kota Malang

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tanah Sisam Undangan@ Daftar Hadir telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda TIl36;37.Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Perubahan Hasil Penilaian dariPenilai ke Pelaksana Pengadaan dari KJPP Abdullah F.

Halaman 11 dari 22Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah)Dengan demikian, nilai penjualan Obyek Sengketa yang ditetapkan olehTergugat tidak ditetapkan sendiri oleh Tergugat melainkan berdasarkanpenilaian dari penilai publik (penilai independen) dalam hal ini diwakili olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus & Rekan sesuai LaporanPenilaian Aset No. 733/KJPP AFJKT8/PENBMRCC

/X/2016 tanggal 24Oktober 2016 dan No. 736/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal25 Oktober 2016 , sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana tercantumdalam Posita butir 6, hanya mencari alasan yang mengadaada untukdigunakan sebagai dasar gugatan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah bahwa Tergugat sebagaikreditur yang beritikad baik telah memberikan kesempatan kepadaPara Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat ,namun Tergugat tetap tidak menunjukkan upaya sungguhsungguhdalam memenuhi

Bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepadapemilik lahan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melaluisurat No. 120/584.b/Pem2016 tanggal 22 November 2016,menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Razak Uswatun & Rekan guna melakukan penilaianterhadap harga objek pengadaan tanah.d. Bahwa hasil penilaian ganti kerugian tersebut kemudian dilaporkanoleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmelalu' surat NO.

Bahwa berkenaan dengan penetapan harga objek tanah yang akandibebaskan, termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas 6.000m2 yang nilainya sebesar Rp. 667.200.000. , tentunya penetapantersebut didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh KJPP MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan.

Termohon Keberatan 2dalam memberikan ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkenapembangunan BP2IP sudah berpedoman dan didasarkan pada hasilpenilaian harga ganti kerugian yang ditetapkan oleh KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut.Berdasarkan alasanalasan serta halhal yang telah diuraikan di atas,Termohon Keberatan 2 memohon kepada Mejelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusandengan amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Nomor 3520 K/Pdt/2016Saksi Susilo SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta.PERMA) Nomor 3 Tahun 2016).Saksisaksi yang diajukan, disumpah dan diperiksa di PengadianTingkat Pertama, adalah:Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpahdan alat bukti surat di persidangan dalam

Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta.Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah sertatelah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwaTermohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugianatas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG)tersebut.Bahwa dalam

Nomor 3520 K/Pdt/2016Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai PenilaiPertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT. Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi D.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secarasaksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalampersidangan, antara lain:2.1.2.2.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi riojakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak PT.

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas Kl dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Ltd3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro KlasifiksaiIndonesia yang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5).Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07." Bahwa dari seluruh dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dariBank Mandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

Ltd.3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro Klasifiksai Indonesiayang menyatakan assembling atas Know Crane telah siapdilaksanakan no 00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 2187/Pid.B/2017/PN.

Asli pengawasan laporan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap ketiga tersebut terdakwa memberikansurat tanggal 22 Desember 2014 kepada Bank Mandiri dengan nomor167/EXT/ALLFIN/MDR/X1V2014 tentang Permohonan Pencairan Fasilitasn Klatas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerika serikat)ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD.

Ltdb) Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro Klasifiksai Indonesiayang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no 00015SM/A1/2014tanggal 27 February 2015.c) Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.d) Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari seluruh dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulHalaman 13 dari 43 hal.Put.

Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto oleh

Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034menyebutkan: Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkarandan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam PetaRencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada LampiranIl PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3666 K/Pdt/2016Rozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp43.000.000,00 (empatpuluh tiga juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (keterangannya tidak dibawahsumpah karena Termohon Kasasi keberatan dengan alasan saksimendapat Upah dari Pemohon Kasasi II, namun Pemohon Kasasi IIkeberatan atas pernyataan tersebut karena yang bersangkutan adalahsaksi fakta dan hanya mendapat fee atas pekerjaan sebagai PenilaiPertanahan dari Pemohon Kasasi II, namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis

Uswatun Khasanah, M.Si., selakuPenilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan (semua keterangansaksisaksi diberikan dibawah sumpah, kecuali keterangan saksi Dra.Uswatun Khasanah, M.Si.) serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat(bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukupbukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yangberhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak MilikKadipaten

Uswatun Khasanah, M.Si., selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai PenilaiPertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuinstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh

Nomor 3289 K/Pdt./2016Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka