No. 0453/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohonpada tanggal 08 Juli 1968 telah melangsungkan perkawinan sah denganseorang lakilaki bernama XXXX, dan telah mendapat Buku Nikah yangdikeluarkan

Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikutsurat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst,tanggal 11 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakimberkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksiyang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yanglain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa

sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiriatau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwadi persidangan dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, makadari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangd. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari

juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

tahun,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti yang berupa ;1 (satu) bilah pisau panjang 26.5 CM milik Terdakwa II, yang digunakan oleh Terdakwauntuk menakutnakuti para saksi korban ;1 (satu) Unit HP merk Nokia 1280 warna casing hitam berbalut stiker merah ;1 (satu) Hp merk Blackberry Strom 9550 warna casing hitam ;1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini warnna casing hitam ;Kesemuanya telah di kenal oleh para saksi dan di benarkan oleh para saksi dan paraterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari

itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendirikepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama ;Ad.1 Unsur barang siapa ;Menimbang, bahwa unsure ke satu, barang siapa pengertian barang siapa dalam UndagUndang adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang di duga sebagai pelaku tindakpidana dan pelaku terebut mampu mempertanggung jwabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu unsureunsur pokok daripasal Surat Dakwaan ;Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawanhukum ;Menimbang, bahwa pengertian unsure ke dua tersebut adalah mengambil suatukeuntungan untuk kepentingan sendiri / orang lain dengan caracara yang tidak halal / tidaknberdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksisaksi dalam persidangan yangmenerangkan Terdakwa I WAHYU

Dengan demikian unsure ke dua telah dapat di buktikannya ;Ad.3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendiri kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa dengan unsure ke tiga tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;e Bahwa mendasari pada keterangan para saksi Bima Chandra Als bima, Nanda Surya,Yoga, dan Yogo Mulya, Jhon Agusti, Ibnu, dan bakri di warung Lily Jalam MelatiKec.Sukajadi

perundangundangan perpajakan;bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Surat Tergugat termasuk dalam ruang lingkup Pasal 23ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007sehingga dapat diajukan Gugatan;bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Surat Gugatan, diketahui bahwa Penggugattidak mengajukan keberatan atas prosedur penerbitan Keputusan yang digugat ataupun halhal lainyang mendasari

Saksi RUSNIA, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan KHAIRULLAH sekitar tahun 2001 diDahaaae Bahwa pada tahun 2008 pemohon dikaruniai anak perempuan keduabernama ERMAe Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus diganti,selain untuk penyeragaman dengan dokuman yang terdapat

sebagian dari luas tanah rincik tersebut diatas yakni +0,11 Ha, menjadi tanah sawah sengketa yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe,Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 384PDT2017PTMKSKecamatan Tanete Riattang Barat, (dahulu Kecamatan Palakka), KabupatenBone, dengan batasbatas : 00000 Sebelah Utara : tanah sawah milik SIRAJUDDIN/ SOFIAH ; Sebelah Timur : tanah sawah BANDUdan sawah JUDDIN ; Sebelah Selatan : Jalan Raya ; 222220 ence ene en nenee Sebelah Barat : Sawah RIDWAN ; 72 22222Adapun yang mendasari

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

pada Grant Sultan No. 101atas nama TENGKU ISMAIL tersebut;Bahwa terkait kapasitas TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang telahmemperoleh hak sewa atas sebahagian dari Objek Perkara dariTERGUGAT , dimana terbukti dan ternyata bahwa TERGUGAT telahmenggunakan Grant Sultan No. 7 tahun 1898 sebagai dasar klaimkepemilikan atas objek perkara yang nyatanyata telah dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum, maka tentunya hak sewa tersebut juga harusdinyatakan batal berikut Suratsurat atau dokumen yang mendasari

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aHalaman 7Penetapan Nomor 789/Pat.G/2018/PN Mdnquo untuk menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT III atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat atau dokumenyang mendasari sewa menyewa tersebut;Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 7 dan Grant Sultan No. 101 tersebut diatas telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta seluruhturunannya telah dinyatalan batal

Grant Sultan No. 7 tahun 1898atas nama TENGKU JAKA tersebut;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Grant Sultan No.101 atas nama TENGKU JAKA berikut seluruh turunannya baik berupasuratsurat atau dokumendokumen serta tindakan hukum sepanjangdidasarkan pada Grant Sultan No. 101 atas nama TENGKU ISMAILtersebut;Menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat ataudokumen yang mendasari

tata cara serta syarat yang ditentukanUndangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingtersebut maka kuasa hukum pembanding/semula Penggugatmengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2016 diterimapada kepaniteraan(wakil panitera) pengadilan Negeri Malili padatanggal 19 Januari 2016 yang menyatakan bahwa sangat keberatandengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sertamemberikan alasanalasan hukum yang mendasari

memoribandingnya untuk dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi Makassaryang akan mengadili perkara Aquo sebagai berikut.Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tersebutkami sangat keberatan dan mnyatakan banding serta memberikanalasanalasan hukum yang mendasari memori banding kami untukdapat dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat yang akan mengadili perkara aquo.DALAM EKSEPSIBahwa putusan yudex pactie pertama untuk menolak eksepsieksepsipara Tergugat adalah

merupakanbukti sempurna menurut hukum berdasarkan pasal 311 RBG,bahwa H.sudirman tidak pernah menjual empang sengketakepada laming.Dari jawaban H.sudirman ini dapat memberikan gambaran padayudex pactie hakim tinggi tentang kelicikan laming alm.selamahidupnya dengan etiket buruknya dengan berbagai cara yangdilakukan untuk menguasai objek sengeketa yang dilanjutkanpula oleh para ahli warisnya juga mempunyai ulah samadengan laming almarhum.Demikianlah memori banding ini beserta alasanalasan bandingyang mendasari

Penggugat tidaksatupun menguraikan adanya hubungan hukum keperdataan antaraPenggugat dengan para Tergugat, maka gugatan Penggugat perbuatanmelawan hukum terhadap Para Tergugat yang demikian tidak memilikidasar hukum ;Bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat mengajukan gugatanterhadap para Tergugat adalah mendasari Pasal 1365 KUHPerdatatlap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, telah terjadi kontradiktifdan rancu dalam mendalilkan fakta dengan dasar hukum yang digunakan,faktanya dalam surat gugatan Penggugat mendasarkan adanya perbuatanmelawan hukum (on rechmatige overheads daad) yang dilakukan olehpara Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, namunPenggugat tidak menguraikan fakta hubungan hukum dengan ParaTergugat yang menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365KUHPerdata, selanjutnya Penggugat juga mendasari

Ahmad Syafii Jatim, kepada KapolresLamongan (Tergugat ) ;Halaman 8 Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.SBY.Bahwa dengan mendasari adanya pelimpahan perkara LaporanPolisi No. LP/1025/IX/2016/UM/SPKT tanggal03 September 2016, atasnama Pelapor sdr. Drs. Ahmad Syafii Jatim. oleh Kapolda Jatimkepada Kapolres Lamongan tersebut selanjutnya Tergugat mempersiapkan administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam KUHAP dan melakukan tugas penyelidikan danpenyidikan perkara tersebut.

Bahwa dari Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi tersebutjelaslah bahwa permohonan tersebut intinya berkenaan mengenaipengalihan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialihkan tersebut;.

No. 2626 K/Pdt/20121616aktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialinkan tersebut;e. Bahwa permohonan Termohon Kasasi /Pemohon Penetapansebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak diatur dalamperaturan perundangundangan atau dengan kata lain tidak adaperaturan perundangundangan yang mengatur Permohonan danPenetapan a quo;f. Oleh karena itu) Pengadilan Negeri Semarang Cq.

without disputes ordifferences with another party);Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentangpenyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupunpenyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain ataupihak ketiga;3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagailawan, tetapi bersifat exparte;Bahwa permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon Penetapan/Termohon Kasasi pada intinya adalah berkenaan mengenaipengalinan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari