Ditemukan 1015 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib tarmin teijin terdiri tersia tardin terpin termin turdin tersin terdir ternin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Suyati dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
Intervensi:
1.Kasmian
2.ABDUL BASIR
185 — 123
  • yang bersangkutan pertama kali mengetahuikeputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:Pasal 75 (1) :(2):(3) :(4) :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 276/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 Juli 2017 — PT.ASURANSI CIGNA >< ERMI ERMAYANI
117 — 100
  • Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemakaian sendiri untuk produksi termasukpenyerahan Barang Kena Pajak atau bukan, maka Majelisberpendapat bahwa Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif khususuntuk perusahaan terpadu (integrated) yang melakukan kegiatanusaha menghasilkan BKP strategis yang dibebaskan PPN danmenghasilkan BKP yang terutang pajak termasuk penyerahan BKPsesuai dengan ketentuan Pasal 1A avat (1) huruf d UU PajakPertambahan Nilai;Bahwa kegiatan pemohon banding adalah melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
237 — 111
  • Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dariseorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seoranganggota;2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringancalon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonPerangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahHalaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNBLjabatan perangkat desa kosong ataudiberhentikan;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — HERU SANTOSO >< Sdr.SJACHROEDIN ZP CS
35 — 22
  • Bank Pembangunan Daerah Lampung, pemegang saham terdin dan :Gubemur LampungWalikota Bandar tampungBupati Tulang BawangBupati Lampung TengahBupati Lampung Utaraoa fF wonBupati Lampung BaratHalaman 12 Putusan Nomor 138/PDT/2017/FT.DKI.Bupati TanggamusWatikota MetroBupati Way Kanan10. Bupat Lampung Timur11. Koperasi "Sai Rasan"12.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
314 — 541
  • Mtr.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)terdin atas :a. keberatan; danb. banding.Selain daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 75 Ayat (1)dan Ayat (2) dalam UU No. 30 tahun 2014, sebagaimanadiuraikan di atas, perlu kiranya Tergugat menegaskankembali, banwa apa yang sudah ditentukan oleh Pasal 76Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada UU No. 30 tahun 2014,merupakan sebuah perllindungan hukum serta jaminanhukum bagi Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
Register : 29-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 11/Pdt.G/2016
Tanggal 29 Juni 2016 —
50 — 9
  • Tuntutan (petitum);Menimbang, bahwa fundamentum petendi terdin dari dua bagian yaitu bagianyang menguraikan tentang kejadiankejadian atau perstwa dan bagian yangmenguraikan tentang hukumnya, sedangkan petitum gugatan adalah merupakantuntutan yang diminta dan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat, olehkarenanya Penggugat harus merumuskan petitum gugatan dengan jelas dan tegaskarena terhadap petitum gugatan tersebut, yang akan dijawab dalam dictum putusanakhir;Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 8/G/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Februari 2020 — NIEKE FEBRI YUZA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
135 — 45
  • Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenegaskan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdin dan salah satunya permberhentiandengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS,8.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 18-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
315 — 210
  • 2014tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upayaadministratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan wargamasyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagaiberikut:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
618 — 300
  • Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu
    3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin
    dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin
    Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 11/Pid.B/2017/PN Kdr
Tanggal 29 Maret 2017 — IMAM ANSORI bin KUSNADI
147 — 38
  • Lucky Endrawati, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah dosen hukum pidana pada Fakuttas Hukum UniversitasBrawijaya, Malang;Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN KdrBahwa Pasal 160 KUHP terdin dari unsur subyektif dan unsur obyekif,Bahwa unsur subyektif yakni dengan sengaja (sekalipun tidak tertulissecara ekplisit unsur dengan sengaja, namun bentukbentuk perbuatandalam pasal 160 KUHP seperti menghasut atau melawan padakekuasaan umum dan lainlain
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-01-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 06/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 20 Juni 2012 — ABDUL AZIS melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG
43 — 123
  • Karena semua sebidang tanah yangmenjadi lokasi usaha adalah milik Perusahaan yang didirikan oleh 4 (empat) orang.Pendiri Perusahaan Pencucian Kain Levis Perca yang kemudian dinamakan KaryaAbadi terdin dari :a. Bapak. ABDUL AZIS, sebagai penanggung jawab perusahaan dengan bermodalkantanah milk isterinya (Ibu SITI WASITAH) sebagai lokasi usaha. Berdomisili di Jl.Guyangan 72 Dsn. Dayangan RT 002/RW 001, Desa Genukwatu, Kecamatan N goro,Kabupaten Jombang.b. Sdr.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 86/Pid.SUS/2017/PN-Ksp
Tanggal 12 Juli 2017 — JUNAIDI Bin AMIN
49 — 23
  • dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SELONG Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Sel
Tanggal 30 Maret 2017 — - NIKMAH ALS INAQ ADI,dkk melawan - BUPATI LOMBOK TIMUR,dkk
46 — 17
  • Dimana air tersebut berada dibawah permukaantanah atau aliran sungai milik publik (umum) sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Daerah Tingkat Il Lombok Timur yang menyatakan: modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdin atas semua Aktivadan Pasiva dari proyek Sarana Air Bersih Selong yang pada saatpenyerahannya telah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.Bahwa air yang dikelola
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
98 — 51
  • Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Pasal 7;Ayat (1) mengatur:Tingkat hukuman disiplin terdin dari:a. Hukuman disiplin ringan;b. Hukuman disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.Ayat (2) mengatur:Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdin dari:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.Ayat (3) mengatur:Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dari:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI (DPD RI);
74 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPD terdin atas wakil daerah provinsi yang dipilihmelalui pemilihan umum.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 08-12-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 575/PDT.G/2014/pn.BDG.,.
Tanggal 27 Agustus 2015 —
47 — 18
  • Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin
Pengadilan PN BEKASI Perdata Tanah
Register : 21-07-2011 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 294/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 29 Februari 2012 — 1. HERYANTO, sebagai PENGGUGAT I; 2. HERRYDIANTO TEDJOKUSUMO, sebagai PENGGUGAT II; 3. AHMAD SHOLEH, sebagai PENGGUGAT III; 4. SAMSURI, sebagai.........Penggugat IV; 5. JO TJONG SENG, sebagai..........Penggugat V; MELAWAN 1. PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT, sebagai TERGUGAT; 2. ANDI HARIS, sebagai TURUT TERGUGAT;
92 — 17
  • seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/PDT.SUS/2009
DIREKTUR PT. COKLAT RANSIKI; ABDULA RACHIM ARKAN, DKK.
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BuktiP.21).Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2007 dilakukan pertemuandengan Para Penggugat dan Tergugat dan Kabag.Keuangan PT.Cokran yangdifasilitasi olen Pemda Manokwan dan disepakati dibentuk Tim untuk menyelesaikanhakhak Para Penggugat yang terdin dari 11 orang untuk berangkat ke Jakarta untukbertemu dengan Tergugati dan Tergugat Ill selaku Dewan Komisaris.
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA BARRU Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Br
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
156 — 116
  • pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasalayat (7) menyatakan bahwaInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yangbertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan Administrasi Kependudukan.Dan yang dimaksud dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 Tentang Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah kabupaten/kota terdin