,P.I bin Muhdiyono (almarhum).6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 08 / Pid.B / Tipikor /2013 / PN.

(limaribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor : 15/PID.TIPIKOR /2013/PT.BKL tanggal 21 Agustus 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :38Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan

berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.9 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor :13/Akta.Pid/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehDidik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.Seanaie 50Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Him. 45 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

Puwatu Kota Kendari SulawesiTenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para PenasihatHukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 304/Tipikor/2019/PN. Kdi tanggal 28 Juni 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili perkara Terdakwa;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3.

A GUNAWAN, SE, M.Si haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

GUNAWAN, SE, M.Si sehingga Terdakwatelah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaanSubsidair yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atauKorporasi dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukumdilakukan oleh Terdakwa;Ad. 3.

KdiMenimbang bahwa undang undang tidak ada memberikan pengertian tentangmaksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumberhukum lain yaitu pendapat ahli hukum R.

Selatan jugaHalaman 15 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLGdiamanati sebagai pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu denganbaik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang danjabatan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara dan AbdiMasyarakat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Isi Amardalam Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Tipikor

Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG10.11.penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap bahkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannyadengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani prosespersidangan di Pengadilan Tipikor

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.PidTipikor/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untukdan

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;7. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHal. 25 dari 26 hal. Put.

PPAN)diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau Tahun 2010 (fotocopy);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribuRupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Judex Facti telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian,menyangkut halhal sebagai berikut:Pertama:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakanDengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianakmenilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakuntuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke3 yaitumelanggar ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak

paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untukmelakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktiftindak pidana;Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukumpembuktiannya oleh Judex Facti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganputusan halaman 26 alinea ke4 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadapkeberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknumpetugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor

Permohonan banding tersebut olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya padatanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, AktaNomor:16/Pid.SusTpk/2019/PN.Tjk.

Husin Enani.Terdakwa mengajukan permohonan banding beralasan Putusan/pertimbanaganPengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak cermat, dan keliru serta menyamaratakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

di bebaskan;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 28 Oktober 2019,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkatpertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwasecara subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

TUUA/BKDtanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya DenganJabatan;Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pertimbangan KasusTanggal : 19 Desember 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timurkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor800/IV.15711/TUUA/BKD/2018 tertanggal 23 Desember2019 Perihal Penyampaian Data tindak Lanjut PNS yangTerlibat Tipikor

SE, Heriansyah, ST dan Hidayatullah,SE, M.Si yang di tanda tangani oleh Zaitun Sriyana,SH Sebagai Kepala Sub Bidang Kedudukan HukumHalaman 28 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDPegawai pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Timur;Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda Kepada Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18U1/13261/PID.

denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis dengan pemeriksaan dan PutusanPengadilan TIPIKOR

akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaanyakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengantindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranyaberupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketabukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkandipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak, yang pada pokoknya mohonsupaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa Ir.

mempelajari berkas perkara untukPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasingtanggal: 09 Maret2015 Nomor : W17/U1/614/Pid.Sus/TP.Korupsi/III/2015;Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat HWukumTerdakwatanggal 23 Maret 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianakRachmad Sudarman, S.H, M.H ;Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret2015, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan MajelisHakim Tipikor

Pontianaksebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor02/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal O6Februari 2015 ;Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari PenuntutUmum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, sehingga permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan TinggiPontianak (Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara,Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak (Majelis Hakim tingkat pertama) Nomor 37/Pid.Sus/TP.Hal.54 dari 57 hal.

Dengan demikian ditingkat banding ini kekurangan tersebut telah dilakukan koreksi;Bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakmempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum ( yaitu yang bersifat general,universal atau umum ) yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak terbukti, selanjutnya telah dipertimbangkan bahwasemua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwadinyatakan

AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTId.t.oSAYED MAHFUD, SHSalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt. PANITERAH.SAID SALEM.SH.MH

Untung Saronohalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SgnizesWiyono Sukarno sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs. Kushardjono No.79/Pidsus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 21 Maret 2012, halaman199, JPU menuntut bahwa: 1. Terdakwa Drs. Kurhadjono bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, 2. TerhadapTerdakwa Drs.

No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tpk.Smg tanggal 21 Maret 2012 tidakdapat dibebankan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon,mengingat dalam dakwaan dan atau tuntutan dalam perkara a quotidak dikonstruksikan sejak awal dengan dakwaan penyertaan.Sehingga perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidikan ulang aliasnebis in idem;Bahwa terlebih lagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs.

Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1361K/Pidsus/2012 tanggal 18September 2012 jo No. 78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1552K/Pidsu/2012 tanggal 14Oktober 2012 jo No. 19/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama Sri Wahyuni, SE.,MM., diberi tanda P4;5.

Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga telah menderitakerugian berupa terseretseretnya PENGGUGAT dalampermasalahan hukum yang dihadapi oleh TERGUGATsehingga PENGGUGAT juga harus menghadapi PerkaraPidana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan sehingga PENGGUGAT menjadi kehilangankeuntungan yang akan~ diperolehnya jika ia(PENGGUGAT) memanfaatkan dan menggunakanuangnya yang dipinjam TERGUGAT tersebut sebagaimodal usaha, setidaknya sejak tahun 2013 hinggadilunasinya hutang tersebut sebesar 10% (

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 110/Pen. Pid Sus.TPK/2015/PT.DPS. sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;9.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2016, No. 6/Pen.Pid.SusTPK/ 2016/PT.DPS, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengantanggal 21 Maret 2016 ; Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh RINAASTUTI,SH dan R.T.

Salinan PUTUSANNomor : 152 / PID / 2015 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : NOVA AZHARI Bin ISMADDIN ISMAIL ;Tempat lahir : Lhokseumawe ;Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 28 November 1981 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Gampong Gla Meunasah Baro,

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;10.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;PENGADILAN TINGGITipikor tersebut:Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 11 Juni 2015, Nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN Tkn, serta suratsurat lainyang berkenaan dengan perkara ini.Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 Januari 2015, No RE Menimbang

MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7September 2015, Nomor.152/Pen.Pid/2015/PTBNA, telah ditunjuk untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29Desember 2014:4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari2015;5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14Februari 2015:6.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret2015;7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April2015;Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 57 K/Pid.Sus/20178. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2015 sampaidengan tanggal 07 Juni 2015;9.

Salinan PUTUS ANNomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi padaPengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : SIBRAN, ST Bin M.YUSUFTempat Lahir : Banda AcehUmur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.

M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.11/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi

HakimHakim anggota dan dibantu olehHal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PTBNAIWAN, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Bukti T9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum /Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,Tanggal 03 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);10.BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal19 Oktober 2018.

Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan rapat pembahasan terhadap Aparatur SipilNegara yang bermasalah Hukum dan telah ada putusan Pengadilan Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilingkungan PemerintahanKabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat pembahasan yang ke tigakalinya terhadap Aparatur Sipil Negara yang bermasalah Hukum dan telahada putusan Pengadilan Tipikor

ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkahlangkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusanobjek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapantahapanadanya koordinasi dengan pihakpihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam faktahukum diatas hingga telah diadakannya Rapat Pembahasan terhadap AparaturSipil Negara yang bermasalah Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ada putusanPengadilan Tipikor

., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal O02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan

nama baiknya;Membebankan biaya perkara Terhadap Negara.Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYMenimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Bandingmasingmasing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor