Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 09 /Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa padatanggal 23 Februari 2016, Nomor 9 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

2016, dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10Hal. 106 dari 144 hal.

No.791 K/Pid.Sus/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 109 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg tanggal28 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.2.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa

Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor

Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.

Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (

dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima

Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.

. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

Ali Patta DP, MM. di Penyidik tidak dilakukanpenahanan tetapi ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :L.Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 17 September 2015 sampaidengan tanggal 30 September 2015;Dialinkan menjadi tahanan kota sejak 1 Oktober 2015 sampai dengantanggal 6 Oktober 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 Oktober 2015sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri JakartaPusat dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai5.dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam tahanan kota sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 30 Desember 2015 ;Ketua Pengadilan Tinggi DK!

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/dtanggal 02 September 2014 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;7.

Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal O06Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HIdan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH.

&REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016Nomor: W1U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 18/PID.TIPIKOR/2016

ini ditingkatbanding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenaipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan pertimbangandibawah ini;Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwaterlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan alasan selain halhal yangmemberatkan yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama,juga karena pidana yang dijatuhkan belum

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDINHASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh dan H.SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkansurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PTBNA untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis

Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

PRINT 10/N.1.22/ft.1/07/2012 sejak tanggal 3 juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;4 Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor Banda Acehsejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1 dan Terdakwa2 tanggal 7 Agustus 2012 No. 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejaktanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal27

Agustus 2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal06 September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 2:1Penyidik Terdakwa 2 tanggal 30 April 2012 No.

2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal 06September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1.

Banda Aceh tanggal 7Agustus 2012;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentangpenentuan hari sidang ;4 Berkas perkara atas nama Terdakwa dan Terdakwa 2 beserta suratsuratlampirannya;Telah Mendengar :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum

MH.dtoZULFAN EFENDI, S.H.Panitera Pengganti,dtoRONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.HUNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYI OLEH:PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAdtoANWAR, SHNIP. 196304241982031002

Saksi IIS ISMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi YAYAT HIDAYAT Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnyabenar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Saksi IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan kepada penyidikdan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar.Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubungan adanyadugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.

Bahwa saksi mengerti, diajukan kemuka persidangan sehubunganadanya dugaan tipikor di Desa Rajadatu Kec.Cineam Kab.TasikmalayaT.A.2018 yang dilakukan Terdakwa. Bahwa saksi selaku Camat Cineam.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari

Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari

Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitungsejak tanggal 08 Mei 2015s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;11.Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei2015s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;12.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejaktanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan HukumKalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.

Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 03 Desember 2014 Reg.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh DRS.

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) BagiMasyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara, bersamasama dengan saksi Ratna MurtiniBendahara pada Puskesmas Langkahan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di antarawaktuwaktu di dalam bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011,atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu pada tahun 2011, bertempat diPuskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor

No. 2125 K/Pid.Sus/2014Puskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara TindakPidana Korupsi yang berwenang

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR

menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau lazim disebut KaryawanTetap dengan merujuk pada Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya SuratPerjanjian Kena tersebut ditanda tangani dan bernalan, terdapat jeda waktudan tidak berjalan secara berkesinambungan / terus menerus, sehingga tidakberdasar beralih menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNeger/HI/TIPIKOR