/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluaas 45mx 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai penggantikerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidanabaik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjarakarena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapterpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagiterbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor

padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimana putusan tersebut dengan pokoknyatelah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin namun melihat putusan tersebut kami masih merasa belum sesuaiHal. 44 dari 56 hal.

Nomor 2623 K/Pid.Sus/2016dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangandan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun represif mengingat :Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 20 Mei2016 dimana di dalam pertimbangannya mengambil alin putusan pengadilantingkat pertama sehingga terdapat persesuaian pendapat antara JaksaPenuntut Umum

dipertimbangkanpula dalam putusan Majelis Hakim, namun putusan yang dijatuhkan belumsebanding dengan halhal yang memberatkan tersebut;Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsisehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaandengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehinggasetelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korupTerdakwa dapat berubah menjadi tidak korup ;Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Rt.009 Kelurahan WaydadiKecamatan Sukarame, Bandar Lampung.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS Kabupaten Tanggamus.Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16September 2013;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KotaAgung sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri KotaAgung sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Halaman 1 dari halaman

Perpanjangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: DEDY MAWARDI, SH.,INDRA FIRSADA, SH. dan R. ADHITYA T. HARTANTO, SH.

Begitujuga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok Tani AmongKismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untuk membantutenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uang pada acarapembagian ALSINTAN tersebut.Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/Anggota Unit TindakPidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Seluma , kemudian terdakwabeserta 5 (lima) buah amplop dan uang senilai Rp 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah) tersebut beserta barang bukti lainnya

,dibawah sumpah padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil danmenjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DinasPertanian Kabupaten Seluma sejak 5 januari 2017.e Bahwa saksi mengetahui adanya Operasi tangkap tangan(OTT) di Dinas Pertanian Kab Seluma pada hari senin tanggal 26Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Bidang PertanianKab Seluma yang dilakukan oleh pihak Unit Tipikor PoresSeluma pada salah satu pegawai Dinas Pertanian KabupatenSeluma.

NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dansarana Pertanian (PSP) Bid Pertanian Distan Kab Seluma olehUnit Tipikor Polres Seluma adalah ditemukannya Amplop yangberisi uang di dalam laci meja terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Ptsebanyak 5 (lima) amplop yang terdapat uang dengan nominalsebesar Rp. 3.200.000.

Seluma.e Bahwa Saksi mengetahui jumlah nominal uang yang adadidalam amplop tersebut setelah unit Tipikor Polres Selumameletakkan diatas meja kerja terdakwa NICK OCTAVELLY sertamembuka isi amplop tersebut, dengan jumlah keseluruhanamplop dimaksud berjumlah 5 (lima) lembar dan setelah dihitunguangnya keseluruhan berjumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah).

terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaadalah Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma akan tetapisetelah di beri penjelasan baru saksi mengetahui bahwa yangdatang dan melakukan OTT tersebut adalah dari Unit TipikorSatreskrim Polres Seluma.Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaoleh Unit Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 17 Nopember 2014 No. 30/pid.SusTPK/2014/PN Tte,sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/dtanggal 16 Desember2014.4, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Desember 2014 No.30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember2014s/d tanggal 14 Pebruari 2014.5.

KemakmuranDaruba Morotai SelatanPulau Morotai berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 43/SK.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. tanggal13 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte. tanggal 17Nopember 2014 tentang penunjukan Makelis Hakim; Penetapan Majelis Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PNTtetanggal 17 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

dilakukansecara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatandan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum DaerahTobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010,pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempatdi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan LandbouwKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN Tte. Le Frans Utubulang Ketua2s Wenan Kalidu Sekretaris3s Yohanis Kitong Anggota4, Asriani S.Si, AnggotaAPT5. Linda Alvera AnggotaSumaila Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXONB.

secara terpisah), dalam proyekPengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik padaRumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumberdari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw KabupatenHalmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S,Bahwa saksi menjadi dosen Fakultas Hukum Universtitas Brawijaya sejak1986 dan sudah berkalikali menjadi ahli di persidangan tipikor ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Malang ;Bahwa dalam pasal 2 terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain berarti ada tambahan kekayaan yang diperoleh secara ilegal ataumelawan hukum.

Jika ada pengembalian kerugiannegara maka berlaku pasal 4 UU tipikor ;Bahwa kepastian hukum dalam delik formil adalah terpenuhi semua unsurdalam delik tersebut ;Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum atau melawanundangundang ;Bahwa yang dimaksud peraturan perundangan termasuk di dalamnya PP,peraturan menteri ;Bahwa Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang248pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang

Menurut ahli berdasarkanpasal 32 UU Tipikor, apabila penyidik menemukan bahwa satu atau lebih 45unsur tidak cukup bukti namun sudah ada kerugian secara nyata makapenyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepadajaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan secara perdata ataumenyerahkan pada instansi yang dirugikan untuk megajukan gugatan.Yang dimaksud secara nyata ada kerugian oleh negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung oleh instansi yang berwenang.

Karena jika tidak sesuai laporan tersebut tidakakan diterima ;Bahwa merujuk pasal 32 UU tipikor, BPKP bekerja atas perintah penyidik,sehingga jika BPKP memeriksa Terdakwa harus didampingi penyidik ;Bahwa BPKP tidak bisa memeriksa instansi swasta, dan melakukan auditpenghitungan. Atas hal tersebut, ahli tidak pernah membaca hasil auditBPKP.

Ahli membuka website BPKP ada prosedur bagaimana caramengaudit berdasarkan permintaan penyidik, dan ada audit investigasimengenai ada peristiwa yang patut diduga tipikor. Mestinya harusdilakukan audit investigasi dulu untuk memilah apakah peristiwa itu adaindikasi merugikan keuangan negara.

Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :1 Tentang Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, namunJudex Facti Pengadilan Tipikor sebelumnya berpendapat lain.2 Judex Facti Pengadilan Tipikor Pada PT.

Pontianak Tidak HatiHati AtauKurang Cermat Menilai Alat Bukti Surat Dalam Menghukum Pemohon KasasiMembayar Uang Pengganti :a Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PT Pontianakputusan halaman 6566 membuat pertimbangan hukum terkaitdengan pengenaan hukuman uang pengganti yang berbunyi :pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya berbunyi :.... menurut Majelis Hakim tingkat

Dalam hal inisebanyakbanyak uang yang diterima atau dinikmati olehPemohon Banding adalah hanya sebesar Rp123.600.000,00 (seratusdua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkandalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PNPontianak, sebagaimana juga telah diakui oleh saksi Eko Wahyudo.A.Ma. sendiri dalam persidangan.c Bahwa akan tetapi dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tipikorpada PT Pontianak halaman 69 membuat pertimbangan hukumyang berbunyi : Dan Terdakwa mengaku

Pertimbangan hukum dimaksud jelassalah dan keliru untuk itu mohon dengan hormat agar Judex Jurisbenar benar meneliti dan menilai pertimbangan hukum dimaksudkarena terkesan Judex Facti pada PT Pontianak telah memaksakandiri membuat pertimbangan hukum yang sedemikian.b Bahwa selanjutnya termasuk yang menjadi keberatan PemohonKasasi adalah terhadap pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tipikor pada PT Pontianak dalam putusan halaman 71yang berbunyi : ....Terdakwa tidak dapat menghindar dari tanggungjawab

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan4 Juli 2014.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juli 2014Sampai dengan 2 September 2014 ;e Perp Penahanan oleh ketua Pengadilan Tigggi Tipikor Jabar sejaktanggal 03 September 2014 s.d tanggal 02 Oktober 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : (1) ANDI ROHANDI, SH,(2) DENI HIDAYATULOH, SH, (3) HERRY WARDANA, SH, dan (4) YAYATSUDRAJAT

NANA SURYANA BIN SULI (Ssudahdiputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya WetanKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung pada Pengadilan

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah dioleh PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah diPN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara ini;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

banding tersebuttelah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaanan Bandingkepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padaHal 55 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtanggal 30 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 8Desember 2016

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.dan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danHal 77 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

PUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :YETRO,SE BIN DARDAUL NGANDOH ;NamaTempat Lahir : Telekoi (Pendang) ;Umur/ tanggal lahir : 37 tahun /11 Nopember 1975 ;Jenis Kelamin

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangkarayasejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berturutturut :a.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13Agustus 2013 Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

WATI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/dtanggal 10 Januari 2012 ;e Penetapan No : 34/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG tanggal 15 Desember 2011 untukTerdakwa.VI, GUSMAN EFENDI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10Januari 2012 ;2222554 Penangguhan Penahanan 5Untuk Terdakwa IV (SUSI SUHENI, S.Kh) di tangguhkan Penahanannya berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 4 Januari2012 sampai dengan sekarang ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Padang ;Penetapan

No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untuk Terdakwa.I,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 10Januari 2012s/d tanggal 10 Maret 2012 ;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang ;Penetapan No : 36/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 untuk TerdakwaI,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 11Maret 2012s/d tanggal 9 April 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang

Bunda II B No. 11 Ulak Karang, Kota Padang.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20Desember 2011 Nomor : 22/XH/SK/Pid/TPK/2011 dan berdasarkan Penetapan MajelisHakim tertanggal 21 Desember 201 1.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ; == 222 n nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Padang No : 19/Pid.B / TPK /2011/PN.PDGtanggal 13 Desember

05 September 2014 S/D 24 September 20141.Des Perpanjangan Penahanan Kajari Bekasi 25 September 2014 S/D 03 Nopember 2014Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Nopember2014 S/D 03 Desember 2014;Perpj Penahanan ke IT OLEH Ketua Pengadilan Bekasi sejak tanggal 04 Nopember2014 S/D02 Januari 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 S/D 19 Januari, jenispenahanan Rutan ;Perpj Penahanan oleh Ketua Pengadilan Bekasi tanggal 20 Januari 2015 S/D 18Februari 2015Pepj Hakim Tipikor

Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 2015Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 20159.

tanggal 05 September 2014 S/D 24 September 2014Perpanjangan Penahanan Kajari Bekasi 25 September 2014 S/D 03 Nopember 2014Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Nopember2014 S/D 03 Desember 2014;Perpj Penahanan ke IT OLEH Ketua Pengadilan Bekasi sejak tanggal 04 Nopember2014 S/D02 Januari 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 S/D 19 Januari , jenispenahanan Rutan ;Perpj Penahanan oleh Ketua Pengadilan Bekasi tanggal 20 Januari 2015 S/D 18Februari 2015Pepj Hakim Tipikor

Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 2015Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 2015Perpj Wakil Ketua Pengadian Tinggi I Bandung 04 Mei 2015 S/D 02 JuniPerpanjangan oleh Pengadian Tinggi II Bandung 03 Juni 2015 S/D 03 Juli 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MULIA PURBA,SH.JEFFRYARIYANTO,SH.Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Mulia Purba &Rekan, Alamat JL.

Pepj Hakim Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 20158. Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 20158. Perpj Wakil Ketua Pengadian Tinggi I Bandung 04 Mei 2015 S/D 02 Juni2015;0. Perpanjangan oleh Pengadian Tinggi II Bandung 03 Juni 2015 S/D 03 Juli 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MULIA PURBA,SH.JEFFRYARIYANTO,SH.Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Mulia Purba &Rekan, Alamat JL.

Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dalam putusannya Nomor28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tertanggal 29 Juli 2019, yang amarnyamenyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangundang

penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatbagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi adalah harus terdapatPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yangmembuktikan kesalahan Penggugat dan diusulkan oleh Pejabat yangberwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;Hubungannya dengan obyek sengketa aquo bagi Penggugat sebagaimantan terpidana korupsi oleh Tergugat adalah Keputusan aquo ditetapkanpada tanggal 7 November 2019 setelah adanya putusan Majelis Hakimpada Pengadilan Tipikor

Kepegawaian Negara, Menteri DalamNegeri Repulik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danHalaman 32 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.BDG15.16.17.Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (melalui kKeputusan maupun suratsurat resminya sebagaimana telah disebutkan pada angka 13 tersebut diatas), untuk melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadapPenggugat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahberdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor

Bahwa Penggugat sudah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor Bandung dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 24 Juli 2019, Penggugat telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi hukumanpidana selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlahRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);c.

Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat karena kasusnyapemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana korupsi makayang dilakukan Penggugat adalah banding administratif ke BadanPertimbangan Kepegawaian sebelum terbentuknya Badan PertimbanganASN untuk pemberhentian karena tipikor dilakukan banding administrativeke Badan Pertimbangan Kepegawaian terlebih dahulu;.

Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp175.839.000 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uangpengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 bulansesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka hartabenda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor 656 K/Pid.Sus/2016Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggipada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK., tanggal 11 Januari 2016 menyebutkan :1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.

YUSUF SASMITA dijatuhipidana pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Palangkaraya selama 2 (dua) tahun denda sebesarRp50.000,000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, Terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar uangpengganti sebesar Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tigaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabilaTerdakwa tidak dapat membayar uang pengganti

Nomor 656 K/Pid.Sus/2016 Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHEDEN ADESAPUTRA, A.Md., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan (vide Putusan Pengadilan Tipikor Palangkaraya Nomor55/Pid.SusTpk/2015/PN Plk tanggal 18 September 2015

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota, dibantu oleh EmmyEvelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ M.S.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2014dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

., dan telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasinsesuai Akta Nomor 23/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm;Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari2014 ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn ;e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :490/Pen.PID.Sus.K/2013/PT.MDN tanggal 04 Desember 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

untukmempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013 No : 79/Pid.Sus.K/2013/PN38Mdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013, Memori Banding yangdiajukan Penuntut Umum serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara inimaka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada padaPengadilan

Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakimtindak pidana Tipikor pada tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar kecualimengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada poin pertamamenyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang halhal yang meringankan Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa menyatakan terusterang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Namun dipersidangan Terdakwaberdalih penyerahan Uang

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 yangdiajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015;Hal. 50 dari 73 hal. Put.

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A knusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDGtanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uangpengganti sehingga amar putusanya adalah menyatakan Terdakwa ASEPHIDAYAT, BBA bin H.

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kela A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

,M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.tid./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :tid.

PUTUSANNomor 122 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembaliyang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terpidana:Nama : H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. ;Tempat Lahir : Sragen ;Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/16 Oktober 1950 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet JakartaTimur ;2.

Tipikor Smg., jo 1361 K/Pid.Sus/2012 joNo.78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Terpidana H.

(Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNo.78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg hal: 255256).Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah, berkaitan kKewenangan Kepala Daerahselaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerahmendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada SekretarisDaerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No:27 Tahun

Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung selaku HakimAnggota dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terpidana mengajukan Novum :a. PK1 : LHP BPKRI atau audit BPKRI atas Laporan keuangan PemdaKabupaten Sragen tahun 2011 tanggal 23 Mei 2012 ;b.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H.,C.N. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDH. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.TTDH. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,TTDSri Asmarani, S.H.

Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal22 Maret(20133 5 nn = noe nnn non nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen ene nn nenPerpanjangan tahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 MaretPerpanjang tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2018 ;Perpanjangan tahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013 ;Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 20 Juli 2013 ;Halaman 1 dari468 halaman Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRTerdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaituZULKHAIRI, SH., MH Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum, berkantor padakantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum ZULKHAIRI

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal 21Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 11/PID.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal21 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang ;3.

Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya diLembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring, Kota Bengkulu atas tindakpidana tipikor yang dijatuhi hukuman selama satu tahun tujuh bulan, yangsudah dijalani Tergugat selama satu tahun enam bulan;8.