. , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat ,maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenatelah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil Suatugugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksisaksi baik dariPenggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi serta pengakuan dariPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri telah terbukti bahwaAnak I, dan Anak Ilumur adalah anak sah pasangan suami isteri dari PenggugatRekonvensi

Yahya Harahap, SH : Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, cet. kedua, Juni 2005, haL 103107).Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Gugatan yang menggabungkanbeberapa tergugat dalam satu gugatan (kumulasi subjektif) danpenggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukumdalam satu ~ gugatan (kumulasi objektif) adalah tidak dibenarkan menuruthukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);3.

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian yang diajukanHalaman 15 dari 36 halaman putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.

Pemilik objek gugatan berbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objekdan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif danobjektif tidak dapat dibenarkan;b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbedaPenggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yangdigabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.

gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan erat,maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal86 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanperceraian dengan gugatan hak hadhanah, dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama;4.9 Pertimbangan perceraianMenimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2,sebagaimana alasan dalam dalil gugatan poin 5, Majelis mengemukakanpertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, Tergugatmengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah ketidakharmonisan Him. 23 dari 37 hlm Putusan Nomor 0138/Padt.G/2018/PA.MbIrumah tangga Tergugat

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hadhanah berhubungan sangat erat dantelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemelihnaraan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat, MajelisHakim

Begitupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulistanpa tanggal yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugatdan mohon putusan;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatatdalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkaraperceraian dan hak hadhanah (pemeliharaan anak) serta nafkah hadhanah,yang diajukan

Pengggugat Ill pada butir ke4 posita gugatanjuga menyatakan hal yang sama dan perbedaannya pada ukuran luas tanah yaitukurang lebih 14.727 (empatbelas ribu tujuh ratus duapuluh tujuh) meter persegi.Kalau diperhatikan secara seksama maka sesungguhya gugatan yang diajukanoleh para Penggugat adalah merupakan Gugatan Kumulasi Subjektif (gabungangugatan) beberapa penggugat lebih dari seorang penggugat (dalam perkara ini tigaorang penggugat) melawan seorang Tergugat maka syaratnya untuk adanyakumulasi

Bahwa gugatan Penggugat yang pertama adalah ditujukan kepada KPRIMUNCUL, sedangkan gugatan kedua ditujukan kepada KUD TANJUNGSARI.Menimbang, bahwa syarat materiil gugatan kumulasi obyektif adalah terdapathubungan hukum serta memiliki hubungan yang erat antara satu gugatan dengangugatan yang lain.

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkansebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak,yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanHal. 17 dari 34 Hal.

GUGATAN TIDAK SEMPURNA (eenduidelijke en bepalde concluse)TERDIRI DARI BEBERAPA/PERCAMPURAN OBJEK GUGATAN(KUMULASI GUGATAN).3.1 PERCAMPURAN/KUMULASI 2 (DUA) OBJEK GUGATANBahwa didalam uraian dalildalil gugatan PENGGUGAT terdiri daribeberapa objek gugatan yang berlainan (percampuran objek gugatan)sehingga gugatan PENGGUGAT inkonsistensi atau kaburdantidakjelas.Bahwa seperti diketahui dalam dalil posita gugatan angka ke8 dan ke10menggambarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Pihak (1365BW), sedangkan

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi subjektif yang dilarangundangundang, hal ini dapat dilinat dalam uraian berikut ini:a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 5, posita 6 dan posita 7,yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 3750/Desa Arang Limbung Kutipan SU. Sem Nomor 492/1982 tanggal 7 April 1982 luas + 48210 m?

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek dan masing masing objek gugatan dimiliki oleh pemilikyang berbeda, atau berlainan penggabungan yang demikian baik secarasubyektif dan obyektif tidak dapat dibenarkan;Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tulungagung maka secara otomatispertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, samadengan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung mendasarkan padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik

NUR AENI INDAH PERKASA yang memberangkatkan Penggugat keMalaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis tidak menemukan adanyahubungan hukum yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II danoleh karena itu gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk salahsasaran pihak yang digugat;Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyatagugatan tersebut berbentuk gugatan Kumulasi Subyektif, yang terdiri dari beberapa

surat kuasa telahsesuai dengan prosedur dan tata pembuatan surat kuasa yang telah diatur dalamperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait surat kuasatersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dengan materi gugatandidalamnya terdapat penggabungan (kumulasi) antara beberapa pokok perkarayakni tentang Penguasaan anak (hadhonah), biaya pemeliharaan anak dan Hartabersama;Menimbang, bahwa tentang penggabungan gugatan

(kumulasi)diperbolehkan selama antara satu gugatan dengan lainnya terdapat kaitan erat,terlebin kumulasi gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat memudahkanproses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain,Hal. 29 dari 35 Hal.

Yurisprudensi MARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Hal. 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.MtpMenimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakasuh anak (hadhanah) serta nafkah iddah dan mutah adalahberhubungan erat akibat terjadinya suatu perceraian bagi suami isteriyang telah dikaruniai anak selama perkawinan, yang ex Officiomemerlukan putusan dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dangugatan hak asuh

bahwa berdasarkan aspek yuridis perihalpenggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkanGugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan hartabersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatanperceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatanhukum tetap, dengan demikian gugatan

kumulasi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwaanak tersebut sampai saat ini ikut atau berada bersama denganPenggugat, dan dalam Jawaban Tergugat tidak ada menyatakankeberatan jika anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah)Penggugat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab KifayatulAkhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alin sebagai pendapat

Tentang Gugatan Kumulasi;Bahwa pada satu sisi petitum gugatan Penggugat menuntut agar Penggugatdinyatakan sebagai ahli waris sedangkan dalam posisi lain Penggugatmenyebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.Perkara yang menyangkut penetapan ahli waris dan perkara perbuatanmelawan hukum adalah dua perkara yang pemeriksaannya saling berbeda didepan Hakim sebab menyangkut masalah penetapan ahli waris hasilnyaadalah penetapan, sedangkan pemeriksaan mengenai perbuatan melawanhukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta nafkah anak berhubungansangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama dalam perkara ini;Himn. 19 dari 36 Him.

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan kumulasinafkah iddah, mutah, nafkah terhutang (madhiyah), gugatan hak asuh anak,biaya nafkah anak, dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalamperkara ini;Hasil MediasiMenimbang, bahwa sesuai dengan

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakimterlebin dahulu) = mempertimbangkan gugatan