Ditemukan 4576 data
12 — 8
putus karena perceraian berdasarkan putusanPengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil setempat paling lambat 60 ( enam puluh hari ) setelah berkekuatan hukum,maka petitum gugatan Penggguat mengenai hal inipun adalah beralasan menurut hukumdan oleh karenanya haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalahberalasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatanPenggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnnya
Terbanding/Penggugat : Hj.ZAKIAH, CS
85 — 30
No.414/PDT/2013/PT.DKIalasanalasan dan keberatankeberatan tersebut dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama telah dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapatMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat , TergugatIl dan Tergugat II untuk seluruhnnya dan menolak gugatan Para Penggugatdalam konpensi dan dalam rekonpensi untuk seluruhnya, menurut pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasanalasan yang tepatdan benar, demikian
KAHARUDDIN
56 — 13
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnnya;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir yakni pada Akta Nomor: 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012, yaitu sekedar mengenai tempat, tanggal dan tahun kelahiran, dari:
Nama
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnnya;Halaman 9 dari 10 halamanPenetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj2.Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki AktaKelahiran Pemohon yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada aktaaktacatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir yakni pada Akta Nomor: 6409LT200320120029 Tanggal 25 April 2012, yaitu sekedar mengenai tempat,tanggal dan tahun kelahiran, dari:Nama : KAHARUDDINTempat Tanggal Lahir : Nenang, 24 April 1973Jenis Kelamin : LakiLakiAnak
Terbanding/Penggugat : IWA BUDIAWAN Bin OON GUNAWAN
129 — 41
Hakhak Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu:2.1 Nafkah lampau dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2021selama 33 bulan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)setiap bulan sehingga jumlah selurunnya sebesar Rp66.000.000,00(enam puluh enam juta rupiah);2.2 Nafkah iddah selama 100 hari dengan rincian Rp150.000,00 (Sseratuslima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnnya sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);2.3 Mutah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menimbang
40 — 7
Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dakwaanpenuntut Umum telah terbukti seluruhnnya , maka terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan
71 — 42
Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnnya kecuali yangMIERQUBTUAQGKAN TerQuget jsssqs9
11 — 0
sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksudpasal 171 ayat (2) HIR, dengan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelassebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satudengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, maka keterangansaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehinggamempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim,keterangan saksisaksi tersebut seluruhnnya
118 — 1
Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Oktober 2016, akhirnyaPenggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat, selama berpisah rumah, keduanya tidak pernah tinggalbersama kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan sering terjadi perselisihandan pertengkaran serta telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 telahterbukti seluruhnnya, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untukmempertimbangkan
1.ARIS
2.SA'MAH
19 — 18
Kependudukan tersebut diatas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Para Pemohon untukmelaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PenetapanPengadilan Negeri oleh Para Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipilmembuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnnya
184 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114531.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00568/KEB/WP.J.07/2017 tanggal 17 April 2017, tentang Keberatan
Halimah
19 — 18
Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undangundang atasPenambahan nama anakanak Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntairesehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukummembayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biayayang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yangbesarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnnya
ANTONY SASONGKO
Tergugat:
1.ANDY SASONGKO
2.HONGARIATI LIMAN
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I
87 — 37
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnnya;
- Menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena menjual tanah yang objeknya tidak sesuai dengan hasil pengukuran resmi;
- Menetapkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 02 Juli 2021 Notaris Agus Wiyono, SH, MKn,
IT BUDIYANTO, SH.
Terdakwa:
1.SAWILAN bin WARJAN
2.HADI SUJARWO bin SARBI
3.MA'ARIF bin NAIB
95 — 24
Kabupaten Rembang sekitar pukul 05.00 wib paraterdakwa beristirahat di Hotel Sewu Bech dan HP merk Realmed hasil dijual kepada PAK TUA ALS PAK AAK als SURATIJO dengan hargaRp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisanuang, sebelum di jual HP tersebut di kosongkan Re Start ;Bahwa uangnya di bagi tiga masingmasing mendapat Rp.300.000, (tigaratus ribu rupiah) yang sisanya Rp.300.000, untuk membayar hotel danyang Rp.3.000.000, di bagi tiga sama rata masingmasing Rp.1.000.000,jadi seluruhnnya
Kabupaten Rembang sekitar pukul 05.00 wib paraterdakwa beristirahat di Hotel Sewu Bech dan HP merk Realmed hasil dijual kepada PAK TUA ALS PAK AAK als SURATIJO dengan hargaRp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisanuang, sebelum di jual HP tersebut di kosongkan Re Start ; Bahwa uangnya di bagi tiga masingmasing mendapat Rp.300.000, (tigaratus ribu rupiah) yang sisanya Rp.300.000, untuk membayar hotel danyang Rp.3.000.000, di bagi tiga sama rata masingmasing Rp.1.000.000,jadi seluruhnnya
127 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yangmengabulkan = seluruhnnya permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai denganPasal 78 UU Pengadilan Pajak karena nyatanyata melanggar Pasal26 dan Pasal 34 UU PPh.12.
Olehkarena itu. maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP757/WPJ.06/2011 tanggal 14 Juli 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang
Efrizal
28 — 27
hidup yakni Liza Prasepwanti;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarangberpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum danbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapatditerima, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkarapermohonan ini dibebankan seluruhnnya
18 — 6
keturunan; Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniaiketurunan; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4tahun yang lalu; Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipunPenggugat telah berusaha mencarinya; Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, meskipuntidak semua dalil penyebab terbukti seluruhnnya
Pembanding/Penggugat II : Ida Bagus Made Wisnu Adi Kumara Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat III : Ida Bagus Sutha Praditha Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat IV : Ida Bagus Made Prima Adnyana,S.E Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat V : Ida Bagus Ketut Hariartha,S.Pd.H Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat VI : Ir.Ida Bagus Gde Primayatna Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat VII : Ida Bagus Ketut Oka Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Ida Bagus Nyoman Winaya Diwakili Oleh : I Ketut Berata,S.H
Terbanding/Tergugat VIII : Ida Ayu Made Oka
Terbanding/Tergugat IX : Ida Bagus Ketut Weda
Terbanding/Turut Tergugat IX : Notaris/PPAT Ida Bagus Mantara,S.H
Terbanding/Turut Tergugat X : Notaris/PPAT Cokorda Bagus Sunatha Darma,S.H,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat XI : Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional_Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem-Provinsi Bali
189 — 117
2021/PT DPSjustru menuntut agar hak kepemilikan tanah dikembalikan kepada Terbanding semula Tergugat I, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamRekonvensi tersebut telan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebutdapat diambil alin sebagai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim TingkatBanding dengan demikian putusan Rekonvensi dalam tingkat pertama dapatdipertahankan dan harus dikuatkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakanditolak seluruhnnya
NURHAYATI, SH
Terdakwa:
SOEPRIJONO BIN DAKI
24 — 6
memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalahmemindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lainsehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semuladan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yangsebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambilTerdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnnya
22 — 7
bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidakditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwamampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makaterhadap Terdakwa akan dijatunkan pemidanaan;Menimbang bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan ditetapkanuntuk dikurangkan seluruhnnya
10 — 1
No 1815/Pdt.G/2020/PA.Srdianggap telah termuat seluruhnnya dalam bagian tak terpisahkan dariPutusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonadalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah