TATANG SURATIS, karena saksi kenal dengan saksi Drs.TATANG SURATIS. selaku Sekjen Partai Golkar yang pada saat ituberada di kantor Partai Golkar Kota Bandung saksi datang ke kantor danHalaman 86 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.menemui saksi Drs. TATANG SURATIS karena mau meminjam uangsecara pribadi kepada saksi Drs.

TATANG SURATIS masih menjadiKetua Partai Kecamatan tahun 1997, samasama aktif di bidang politikdan satu partai yaitu Partai Golkar ;Bahwa selama saksi menjadi anggota KSU Bina Mandiri Warga tidakpernah mengikuti atau menghadiri Rapat Anggota Tahunan dansepengetahuan saksi RAT KSU BMW tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;18.Drs. H.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri

yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisihnan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangsecara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisinan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangHalaman4Odari59 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HAf II secara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 11 dari 168 halaman1211) Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009sebesar Rp10.000.000,0012) Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000,00;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikkadengan mekanisme uang persedian yang diproses oleh BendaharaBantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai

terdapatdanasebesar Rp180.000.000,00 dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,00 kepada SusteranKewapante.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalampasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjut permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanismeuang persedian yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah,Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terdugaDPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat PerintahPembayaran Uang Persedian

terdapatdanasebesar Rp180.000.000, dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000, kepada SusteranKewapante;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam25pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

barangmaupun uang;bahwa penggunaan uang Bansos kepada pihak ketiga tidak dibenarkanbaik dalam hal membayar hutang barang maupun hutang uang;bahwa dana Bansos digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana7Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untukmenganggarkanpemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatandalam bentuk barang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak bolehmelebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya.

BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c UndangUndang Nomor16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:Ayat (1) : Ormas dilarang :Hurufb : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna,lambang, atau bendera Ormas; dan/atauHurufc : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera,atau tanda gambar Ormas lain atau partai

2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :Ayat (1) Ormas dilarang :Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderaNegara lain atau lembaga / badan internasional menjadinama, lambang, bendera Ormas, dan/atauHuruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tandagambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atauHalaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT10.keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, benderaatau tanda gambar Ormas lain atau partai

Kami masyarakat betawi atau FORKABI inginmenjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA danberharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapatmemberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnyadi kampung halaman sendiri; Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuattanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun2003 MUBES lI, Il, Ill, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES Vsaya

ART, hanya masalahnya adalah apabilapengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yangberhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART ituHalaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTbagaimana prosedur penyelenggaraan MUBES, karena sudah berakhir, makatanggungjawab juga berakhir; Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat; Bahwa terkait UndangUndang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalaudalam undangundang partai

barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangandi Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6,disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai

barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO:(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai

Ayat (2), ditetapkan Jumlah, berat, jenis kualitas daripartai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat,jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. Ayat(3) ditetapkan bahwa Peralihan tanggungjawab atas barang yangdiserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihakyang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikandengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh KepalaGudang dan Pihak yang menerima barang.

GD1Mmerupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti TimbangPenerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen inidibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partalbarang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakansebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari PengadaanDalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atauKakansilog; (d).

atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai

Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.

Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

danMengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, Kepala desa juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati /Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BadanPermusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan desa kepada masyarakat.Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :g.h.menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f.

Rochani percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwatersebut ; Bahwa setelah itu ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada acara partai politik saksisempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan pembicaraan PNS denganRochani dan saat itu terdakwa menjawab wis beres dititipno aku ; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rochani bahwa dalam menitipkan anaknya kepadaterdakwa agar bisa diterima pada perekrutan PNS telah membayar sebanyak Rp.120.000.000, ; Bahwa sampai saat ini anak dari Sdr.

Tergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembalimengumpulkan para petani yang berasal dari 2 (dua) dusun yaitu DusunDurenan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang dan Dusun Balerejosebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, dan meminta para petani untukpindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu di Dusun Tegalrejodengan ancaman apabila para petani tidak mau/menolak untuk dipindahkanmaka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTIl) atauanggota Partai Komunis Indonesia

fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagaisuami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental,emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat,sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepankaryawan dan temanteman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidakpernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan denganorang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkanPenggugat berkarir di Partai

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini