Ditemukan 17968 data
51 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
SUROYO
Tergugat:
1.RITA KUSUMAWATI
2.LASTRI ASTUTI KUSUMA RINI
3.JONI CAHYO KUSUMARGONO
4.ELA NURLAILA DEWI KUMALASARI
165 — 39
Hal ini menujukkanbahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman;Bahwa berdasarkan pasal 49 UUPA menyebutkan Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara antara orangorang yangHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Watberagama Islam yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa karena gugatan ini menyangkut pembatalanhibah antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam, maka
48 — 15
ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No Pol A 5866 JQ tahun 2019 No Rangka MH1JM6111KK074353 No Mesin JM61E1074378 berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 No Polisi A 2795 EP No Rangka MH1KD1114LK146849 No Mesin KD11E1146175 an YUNITA alamat Kp Wakaf
Dikembalikan kepada IDA ROADIA selaku orangtua Anak Pelaku FAWAZ;
113 — 27
.- Buku daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan tanah wakaf lampiran 82 DI 312.- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik nomor 01502 atas nama AHMAD YANI dengan Nomor seri BG 688180 yang diduga palsu.- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang deposit tanggal 6 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000
Rp.100.000.000,97(seratus juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untukkeperluan hidup terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkanbarang bukti dalam perkara ini berupa :Sertifikat hak milik atas nama RUSTAM nomor 01501dengan nomor seri BG 688185 yang diduga palsu.Buku data penerimaan blangko Sertifikat KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur.Tanda Terima Blangko Sertifikat hak milik tanggal 08Oktober 2009.Buku Daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dantanah wakaf
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMADalm.) telah menyampaikan hal dan maksud dengan pihakPemerintah Desa saat itu, dan saat itu) pula disampaikanjuga mengenai pengurusan wakaf harta H. HODJALI als. H.AMAD alm. untuk tempat ibadah atau mushola kepada pihakPemerintah Desa Kecila, dan pihak Pemerintah Desa Kecila,telah menindaklanjuti dengan mencatat mengenai wakafberupa tanah harta peninggalan H. HODJALI als. H. AMADalm. guna peruntukan mushola, namun karena terbentur biayaadministrasi pembagian harta waris peninggalan H.
AMAD alm. maka tidak dilakukan pengesahan baikterhadap pembagian harta waris kepada Ahli Waris maupunpengesahan wakaf tanah tersebut, namun sebelum Ny. SITIFAIDAH almh. (isteri dari H. HODJALI als. H. AMAD alm.)menindaklanjuti perubahan perubahan = mengenai pembagianharta peninggalan H. WHODJALI als. H. AMAD alm. danpengesahan wakaf yang diberikan dan diperuntukan untukMushola atau tempat ibadah tersebut, serta melakukanperubahan pencatatan dalam buku besar dan/atau Buku TanahDesa Kecila, Ny.
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas tanah ini hanya + 10 % luas tanahsengketa, dan ini membuktikan bahwa para TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sudah tidak punya hak lagi atas tanah sengketa(Error in Objecto).Bukti PK 6: yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723 wakaf, Kelurahan Cicaheum.Sertifikat ini adalah bukti wakaf atas tanah milik Sri SumarniMali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk masjid NURUL IHSAN seluas 48m2, berasal dari Persil No. 1 D.1 KOHIR No. 114 danpenerbitan
sertifikat wakaf ini tidak menemui kesulitan, karenadilengkapi peta BUDP lembar Si1 kotak H/3, termasuk SuratKeterangan Riwayat Tanah dari Lurah Cicaheum tanggal09081991 No. 24/VIII/1991, dsb.
MAMAT RUHIYAT Bin SACA alias SATJA NATA MANGGALA
Tergugat:
1.LELA NURBAYA alias LELA Binti ELON DAHLAN
2.ELON DAHLAN alias ELON SAHLON
3.EEN
89 — 24
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a)perkawinan, (b) warta, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, zakat, (f) infag, (g)shadagqah dan (h) ekonomi syariah ;Halaman 8 Putusan
ataukah merupakan harta bersama atau harta gono gini dariPenggugat ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan,(b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
92 — 54
Untuk lebih jelasnya kewenangan pengadilan agamaHal. 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.yang diatur dalam pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 49(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b.kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;c. wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
Hal ini dapat disimak padaPasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. warta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Didalam ketentuan
Pembanding/Penggugat II : S A N T O S O Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat III : M A R D I Y A T I Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : ANDHI SULISTIYA
Terbanding/Tergugat II : EFIEN INTIJASTUTI
Terbanding/Tergugat III : HENDRO MARYONO
Terbanding/Tergugat IV : RETNO WERDININGSIH.
66 — 49
sosiologis, dan ada pula yang formal yuridis;Yang pemberkakuan bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum islamyang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk olehperaturan perundangundangan yang berlaku, dan paling tidak secarateoritis, bila dilanggar maka pelanggarnya dapat dipidana;Hal. 7 Putusan.Nomor 262/PDT/2020/PT SMGHukum Islam ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengaturhubungan antara sesama manusia (hablum minannas) seperti Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Sengketa Waris, yang manaperkara No. 146/Pdt.G/2019/PN.SMG sudah memasuki ranah kompetensidari pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 TentangPerdadilan Agama, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
269 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan terhadap sebidang tanah seluas 14.200 (empat belas ribudua ratus) meter persegi, dikurangi tanah wakaf untuk menjadi masjidseluas 1.030 (seribu tiga puluh) meter persegi terletak (dahulu DesaTangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau),sekarang Jalan Merpati RT. 02 RW. 17 Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Umar;e Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kantor Kebudayaan;e Sebelah Timur
287 — 109
kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama yang berbunyi:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris dan bagianmasingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama / Mahkamah SyariahHal 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.KdsPutusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994 KaidahHukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf
adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentusebagaimana dimaksud dalam undangundang im dan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
10 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
60 — 29
I, I, HI dalam suratMemori Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertamatelah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan:Bahwa Penggugat I, II, II/Pembanding I, II, HI sebagai pengurus Masjid (BKM)Masjid Al ARaf pada tahun 1993 telah menguasai sebidang tanah yang terletakdi Kelurahan Panorama seluas + 1000 M2 ( lebar 25 m panjang 40 m) yangdiperoleh berdasarkan:1 Surat Pernyataan Wakaf
23 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Pembanding/Penggugat II : Andri Tjahjadi Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nadra Zairafida
Terbanding/Tergugat II : Faisal Lazuardi
Terbanding/Tergugat III : Rizka Novitasari
Terbanding/Tergugat IV : Hidayatulloh
Terbanding/Tergugat V : Abdul Rachman
Terbanding/Tergugat VI : Achmad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bahori Ahoen
Terbanding/Turut Tergugat II : Nilam Purnamawaty Januarso Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
44 — 15
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembukuan yang kuat.Bahwa Pasai 1 (Satu) butir 20 (dua puluh) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang mengatur sebagai berikut:Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 (sembilan belas) ayat 2 (dua) UUP A untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam bukutanah
Bahwa Pasal 29 (dua puluh sembilan) butir 1 (Satu) dan 2 (dua)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut:"Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan membukukannva dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suratukur tersebut."
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
96 — 18
Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman karet seluas + 11,3(sebelas koma tiga) Ha / 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan379,1 Meter;Sebelah Selatan dengan Kasiman 61,1 Meter;Sebelah Timur berbatas dengan Rawa 458,9 Meter;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/Onen 574,35 Meter;
Sebidang tanah yang telah ditanami dengan tanaman karetseluas +11,3 (sebelas koma tiga) Ha/ 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan; Sebelah Selatan dengan Kasiman; Sebelah Timur berbatas dengan Rawa; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/On en;3.2.
79 — 26
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara EkonomiSyariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah;i.
191 — 24
Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992;
- Menyatakan bahwa benar adalah tanah
dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat
Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf
18 — 1
berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. wakaf