Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;7.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab Il sejaktanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Lsk NarkotikaPenetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16Agustus 2016

;NOBerita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012:woBerita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;oa &Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;oOoBerita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012:~N)))) Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;)))Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari2012;8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:12)Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaikidengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:Hal. 96 dari 126 hal.

No. 186 PK/PID.SUS/20177) Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14Februari 2012:8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos

Surat Pernyataan dari isteri Terdakwa yang menyatakan dengansesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di bank manapun,diberi tanda bukti T.8;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 01/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya 29Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11Oktober 2015;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejaktanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 10 Nopember 2015;7.

Putusan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Sda.hukum dalam perkara TIPIKOR pada bulan Desember 2017 denganregister perkara: 276/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby dan perkara dimaksudtelah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap pada bulan Maret 2018yang lalu, dengan vonis penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam bulan) sertasubsider 6 (enam) bulan), dan saat gugatan ini diajukan Tergugat berada diLAPAS Kias IIA Sidoarjo;8.

MH masing masingsebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim anggotadan dibantt RI DWAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi BandaAceh, dengan tidak dihadiri

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelan berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013 karenasejak saat itu Tergugat tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi atastuduhan mark up terhadap proyek pengadaan barang dan jasa AlatKesehatan (ALKES) yang menjadikan Tergugat sebagai Tersangka sampaidengan menjadi Terpidana dengan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor 4(empat) tahun Penjara;8.

./2011/PN.TIPIKOR Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak Korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :Nama lengkap : MUSTAMIR TANTOWIJAUHARI, SE Bin KAELANITempat lahir : SurakartaUmur atau tgl lahir : 52 tahun/ 13 Maret 1959Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI. Angsana No.12 Perum.JPI.003/018 Kab.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Hal. 44 dari 53 hal. Put.

Nomor 1694 K/PID.SUS/2014pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) darirekening Nomor 33214059 atas nama Kelompok Tani Nailaka.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Acher La Betoterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan dalam

TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 30Juli 2013;Hal. 48 dari 53 hal. Put.

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, danHal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1694 K/PID.SUS/2014diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.Ttd.M.S.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (Satu) lembar slip tanda bukti setoran Bank BRI tanggal 17Nopember 2016 ke Rekening Nomor 216301000345301 atas namaBendahara Penerimaan Kejaksaan dengan penyetor Ade Chandradengan keterangan: Strn Bang Bukti Tipikor

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an.

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an. Ema Sabar, SP bersertasatu lembar mutasi rekening Giro periode 17 Januari 2015 s/d 28 Agustus2018; 1 (Satu) rangkap foto copy disposisi DPPKA Sanana beserta 1 (satu) lembar Halaman 40 dari 42 hal.

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI., tanggal 29 Mei 2019ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara inipada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh DWIANGGARAWATI

banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Maret 2012 Nomor 24/Pid.Sus.K/2011/PNMdn, yangdimohonkan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PID.SUS.K/ 2012/PN.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Simanjuntak ;2Bahwa Ir.Albert Marpaung, M.Si adalah sebagai Kepala Badan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKKD)Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Drs.Halomoan Simanjuntak adalah sebagaiKepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa Nomor Perkara 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dengan Majelis, JONNY SITOHANG, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis,s HMUHAMMAD NUR, S.H., M.H. dan DENNYISKANDAR, S.H., Hakim Ad Hok Tipikor

Hakim Ad Hok Tipikor, masingmasing sebagai anggota ;Bahwa persidangan kedua Terdakwa tersebut, dijadwal pada hari yang bersamaan dengan pemeriksaan Terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si terlebihdahulu, baru kemudian disusul dengan pemeriksaan Terdakwa Drs.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety SitiRochmat Setyawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd. ttd.Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Penahanan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Timggi DKI Jakarta sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHal 1 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DKITinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;9. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MAHKAMAH AGUNGRI , tanggal 11 Januari 2019 No.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juni 2017 s/tanggal 21 Juli 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juli 2017s/d tanggal 19 September 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April2017 dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/oemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilannNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 juni 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rony Zadrach Samloy, SH,pada Kantor Hukkum RONY ZADRACH SAMLOY, SH & Partner beralamat diJalan Perumtel Gunung Nona, Benteng, Nusaniwe, Ambon berdasarkanHalaman 1 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMBSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Tindak Pidana Tipikor

Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonKelas A yang menghukum terdakwa untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp. 500.576.797,00 (lima ratus juta limaratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuhrupiah) karena berdasarkan fakta persidangan danpenghitungan dari ahli Inspektorat kabupaten Maluku BaratDaya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa adalahsejumlah Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tigaratus

dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telahterpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor33/Pid.SusTPK/2019/Pn Amb, tertanggal 16 Maret 2020, yang menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Factie akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis HakimPengadilan Tipikor

,M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April2020 Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hariJumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, S.H., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi

juga tidak menyebutkan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana jabatan;Bahwa ahli menyatakan kalau tidak diambil dalam peraturan perundangundangan maka tidak seharusnya ditafsirkan secara subjektif oleh pejabatNegara apalagi dijadikan sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama

seorang PNS artinya ketentuan PNS itu tidak bisaHalaman 43 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNdiperlakukan bagi yang bersangkutan karena statusnya belum sebagai PNStetapi terkait dengan posisi dia sebagai PNS maka dalam konteks perkaraini yang bersangkutan sudah diponis dari sebelum sementara putusanpemberhentian belum berlaku berarti putusan itu sudah memperlakukanyang bersangkutan sebagai PNS karena tahun 2010 yang bersangkutansudah diponis;Bahwa ahli menyatakan mencermati ketentuan tipikor

Bukti T8 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 800/224,tanggal, 24 April 2019, perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat Tipikor(Fotokopi sesuai dengan aslinya);9. Bukti T9 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 182/243,tanggal, 3 Mei 2019, perihal : PermintaanPutusan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);10.

pidananya, (vide Bukti P7);4) Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan SuratNomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24Halaman 67 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNApril 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T7);5) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224,Perihal: Permintaan NamaNama ASN yang terlibat Tipikor

, tanggal 24April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri MalukuTengah, (vide Bukti T8);6) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242,Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T9);7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : KARYONOTempat lahir : SemarangUmur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Banjarsari No. 47 RT 002/ RW 001 Kelurahan Tembalang,Kota

Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 2 Desember 2012 ;4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 20135. Penahanan JPU, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaransejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;7.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarangsejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013 ;9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ;10.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 4 Juni 2013s/d tanggal 3 Juli 2013PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No. 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor Smg tertanggal 4 Pebruari 2013 ;tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tertanggal : 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti bukti surat yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Penggantipada Pengadilan Negeri Samarinda.

Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 29 April 2014, yang35ditandatangani oleh E. Adriana Parapat, S.H., Wakil Panitera Pengadilan NegeriSamarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa diteliti dan dihubungkan dengan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April 2014, makapermintaanpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara menurut undangundang.

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTARBUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., HakimAd Hoc Tipikor

PUTUSANNomor 27/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Amiruddin H. M. Ali, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, JenisKelamin Lakilaki, Alamat Gampong MeunasahMeusjid, Lampuuk Kecamatan.

,M.H dan Suyadi, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 27/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 30 Maret 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dihadiri olen Hakim Anggota tersebut, Sayed Mahfud, S.H PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HakimHakim Anggota Ketua Majelis1. H. Amron Sodik, SH.

PUTUSANNomor 1927 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : DAUD LATIF, SKM;Tempat lahir : Parepare;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan;Terdakwa ditahan dalam

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./ Prof. Dr.