Ditemukan 11431 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
PT. HERO SUPERMARKET Tbk.
Tergugat:
Santoso Dwi Putranto
65 — 25
  • Trader adalahpembelian barang dalam partai besar untuk dijual lagi dimana barang keluardari gudang dan sudah ada pembayaran yang dilakukan di kasir.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 83/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : ZAKARIA SULAIMAN
Pembanding/Penggugat II : MARYANI SULAIMAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ILYAS
Terbanding/Tergugat III : RUSLAINI SYUIB
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN PEUDADA
110 — 78
  • Bukti Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15Juni 1962 (bukti surat P2 dan T 1.1) hanya bersifat Partai atausepihak karena tidak terbukti secara jelas dan terang adanyaproses ijab kabul atau tidak ada serah terima hak kebendaansecara tegas dan nyata antara alm. Sulaiaman Daud (ayahkandung Para Pengugat) kepada alm. Syuib Hasan (ayah kandungTergugat I/Terbanding);Pada bukti surat (P2 dan T 1.1) tidak tercantum tanda tangan ataupembubuhan cap jempol dari alm.
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SIGLI Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 21 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
267 — 84
  • Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
    karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai
    Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 29 / Pdt.G. / 2011 / PN.YK
Tanggal 22 Februari 2012 — BONTJE ANDRIAN JOHAN Tuan DIKKI AKHMAR, S.Si.; M.M NY. NUGRAHANI TJAHYANINGTYAS HJ. CARLINA LIESTYANI, S.H
134 — 80
  • baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai
    CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau
    akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
557 — 388
  • Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kaderPartai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akandiusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon padaPemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).Halaman 7 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks NarapidanaKorupsi dana Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.C.
    Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 16-12-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Psb
Tanggal 25 Juli 2019 — -MAHYUDDIN ADANAN, Cs -Lawan -RUSMAL, Cs
298 — 194
  • hasil Plasma Tergugat 1 danTergugat 2, hal ini tentu mengusik ketenteraman serta kehormatanPenggugat yang selama ini terpelinara dan terjaga, sehingga Penggugatdilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Pihak Kepolisian PolresPasaman Barat sesuai dengan Laporan Polisi NomorLP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR tanggal 30 Juli 2018;13.Bahwa Penggugat selaku tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak yangbaik di kalangan masyarakat, khususnya Penggugat YASMARWINmerupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/Pdt/2012
Tanggal 11 Juni 2014 — ANTON HARIMAN OMAN, dk melawan MEGAWATI PURNOMO, dkk
110 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata) , sehingga karenanya Tergugat IIharuslah dikeluarkan sebagai Partai/Pihak dalam perkara gugatan ini;GUGATAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN :Bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalahbahwa Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran/pelunasanpada tanggal 1 Oktober 1999, sehingga dengan dibuatnya gugatan inipada tanggal 6 Oktober 1999 adalah tidak benar bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (vide Pasal 1238 KUH.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1042/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Februari 2017 — -Obay Nurdiansyah alias Obay bin Yusup -Deni bin Uka
40 — 8
  • Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namunpartai apa saksi tidak tahu;bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Waildan Sdr. Bagus;bahwa kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sdr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu mingguharga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan yang mengambil kendaraan Sdr.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus Senjata Api
Register : 14-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Jth
Tanggal 26 April 2016 — AIDIL SAFRIADI Alias SAF Alias DUN Alias ANEUK CABAK Bin BANTALIDAN
119 — 22
  • AIDIL pernah atau adaterlibat dalam sebuah Organisasi atau Partai Politik.Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Sdr. AIDILdengan rekanrekannya yang sesama mantan dari Kombatan.Bahwa benar sehubungan dengan Petugas dari Kepolisian Polres AcehBesar melakukan Penangkapan terhadap Sdr. AIDIL dan Petugas jugamenemukan Senjata Api di rumah mertuanya Sdr.
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 24-05-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 652/Pdt.G/2018/PA.Cbd
Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 23
  • 1985tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,juncto Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilaipembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapatmenjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.8 termasuk kategori akta di bawahtangan, secara formal akta itu bersifat partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
LALU JANURI
Tergugat:
KEPALA DESA TANAK AWU, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
134 — 72
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewayjibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.Mtrg. menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
664 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai
    Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.18.
    ketentuan Pasal 250 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi: Pasal 250:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/G/2018/PTUN SMG
Tanggal 30 Mei 2018 — SYAHIR AFADHI Dan BUDI KRISMANTO Melawan 1. PETINGGI KUANYAR 2. MUH. SAHAL MAHADI, S. Ds
258 — 143
  • Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ;j.
    Menjadi pengurus partai politik ;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiatau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danjabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan ; 22225 52222 22225 Hal. 18 dari 136 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 17-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CV. DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
223 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YK;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSdr
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trt
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
  • UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA.Sal
Tanggal 3 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 0
  • Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 121/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : NENENG AAN ANSORIAH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
50 — 28
  • karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-05-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 129/Pid.B/2013/PN-Trt
Tanggal 6 Nopember 2013 — UNTOR PAKPAHAN Alias AMANI MARLINA
78 — 16
  • (ima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang tersebut, Terdakwa ada membuat tandaterima uang dalam bentuk kuitansi penerimaan uang; Menimbang, bahwa seluruh saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bisniskemenyan dalam partai besar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILSON SIREGAR Alias OP.