Ditemukan 20445 data
43 — 6
267/Pid.B/2011/PN.Bta
21 — 0
267/Pdt.P/2024/PA.Bkl
13 — 2
267/Pdt.G/2022/PA.Srh
35 — 1
267/Pdt.G/2013/PA.Bgl.
88 — 10
267/Pdt.G/2022/PA.YK
12 — 2
267/Pdt.G/2015/PA.Jr
19 — 3
267/Pdt.G/2023/PA.Tsm
32 — 15
267/Pdt.G/2023/MS.KC
96 — 29
267/Pdt.G/2021/MS.Mbo
10 — 2
267/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
20 — 0
267/Pdt.G/2024/PA.Dgl
17 — 11
267/Pdt.G/2021/PA.Ba
7 — 0
267/Pdt.G/2019/PA.TA
17 — 1
M E N ETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I (Isa Rahmadi binti Darmo Sutaryo, lahir di Wonogiri, tanggal 12 Januari 1958 ) yang terdapat pada Akta Nikah nomor 267/36/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 dengan dirubah menjadi Kardisah binti Darmo Sutaryo, lahir di Wonogiri tanggal 25 Agustus 1961;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon
Hakim yang memeriksa / mengadiliperkara ini untuk berkenan memberikan Putusan/Penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :dL.2.4.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : 267 / 36 / VII / 2000 tertanggal 12 Maret 2012 dari nama :Nama Pemohon (S) lahir di Wonogiri, tanggal 12 Januari 1958 dirubahmenjadi nama Pemohon , lahir di Wonogiri tanggal 25 Agustus 1961;.
128 — 13
JAFARBahwa saksi selaku kKepala SDN No. 267 SungaiSahut Il Tabir Selatan pada tahun anggaran2009 pernah mendapatkan Dana AlokasiKhusus (DAK) sebesar Rp.199.200.000.
/01/TAHUN 2009 Tentang Perjanjianhibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai SahutPERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/18/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi.PERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/20/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai II!
JAFAR (kepala sekolah SDN No.267/VI Sungai SautIl), saksi ARLIS BIN MUKHTAR (kepala sekolah SDN No.302/VI Bungo Antoi III), saksiAPRIZAL BIN M. YANIS (kepala sekolah SDN No.26/VI Kapuk 1), saksi ARLENA Binti A.MA'RUF (kepala sekolah SDN No.87/VI Kandang ), saksi M. RUSLI BIN A.
(setoran tahap III)SD N 197/ VI AIR LIKISD N 73/ VI TANJUNG DALAMSD N 170/ VI RASAUSD N 272/ VI PULAU TENGAHSD N 267 / VI SUNGAI SAHUTSD N 150/ VI LUBUK BUMBUNSD N 298/ VI LUBUK BERINGINSD N 82/ VI RNTAU LIMAU KAPASSD N 277/ VI TANJUNG REJOSD N 233 / VI SUNGAI HITAMSD N 300/ VI SUNGAI TEBALSD N 272/ VI PULAU TENGAH(setoran ini merupakan pelunasanpembayaran tahap I!)
17 — 0
Berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : 267/K.I/IV/2010tanggal 26 April 2010, Selanjutnyadisebut PEMOHON,Pengadilan Agama Kuningan ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah memperhatikan bukti bukti tertulis yangdiajukan oleh Pemohon ;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 21 = April 2010 yang di1daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan,Nomor : 032/Pdt.P/2010/PA.KNG., mengajukan
132 — 5
Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No. 471.4/267/ALN/VIIII/BA/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan olehGeuchik Banda Aceh (P.3);4. Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No.
74 — 43
., keduanya Advokat/Penasihathukum berkantor di MT ~ Haryono No.71Yogyakarta, Telp (0274) 6568686 berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal Yogyakarta 08Oktober 2010, di daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11Oktober 2010 No: W.13 U1.PDT/267/X/2010 yanguntuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT: MELAWANERWAN di Per un?
286 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3770/B/PK/Pjk/2020Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;:b.