Ditemukan 17962 data
13 — 0
Wakaf dan sedekah:; Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalahmenjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo Pengadilan Agama Jember,hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahan pasal 49 huruf (a) angka 20,UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagai perubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989); Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, maka MajelisHakim telah menemukan faktafakta
20 — 3
No. 614/Pdt.G/2019/PA.Bkn.berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna
28 — 10
SALEH (Alm) telah mengambil barangmilik Mesjid AlMukarram berupa uang kotak amal atau uang wakafsebanyak Rp 121.100, ( Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) padahari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat diMesjid AlMukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, KecamatanRantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; Bahwa terdakwa mengambil barang milik Mesjid AlMukarram berupa uangkotak amal atau uang wakaf sebanyak Rp 121.100, ( Seratus dua puluhsatu ribu seratus rupiah
95 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sonalia, EkoWatono, Jamilatun dan wakaf untuk musholla (sudah dibangunmusholla);Tanggapan dan permohonan Pemohon Kasasi:o Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang denganmengenyampingkan keterangan saksisaksi dari Pemohon Kasasisemula Penggugat yang saksisaksi tersebut menerangkan sebagaiberikut:o Bahwa tanah tersebut separoh rumah dan separoh berupa tanahkosong;o Bahwa saksi tahu tanah tersebut asalnya gono gini Pak Sadun dan BuAlfiyah;o Bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan oleh
Sonalia, EkoWatono, Jamilatun dan wakaf untuk musholla (sudah dibangunmusholla);Halaman 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016o Bahwa keterangan tersebut adalah benar adanya dan Hakim tidakberimbang dalam menimbang dan cenderung menguntungkan ParaTergugat sehingga keadilan yang Pemohon Kasasi impikan, ternyatakandas karena palu Majelis Judex Facti.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafei (ayah Penggugat) ; Sebelah Barat : Tanah milik Yoyoh/Matun ; Sebelah Selatan : Tanah milik Sanusi/Wakaf (Masjid AshShoheh). (buktiP2) ;. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1969, Drs. Oman Komaruddin menjualtanah tersebut kepada E. Ratminah binti M. Syafei Gaffur (Penggugat)disaksikan Kepala Desa M. Muhyidin Halim serta saksi M. Romli danSekretaris Desa Diding Effendi, dengan batasbatas tanah : Sebelah Timur : Jalan Raya Citeurep ; Sebelah Utara : Tanah milik Moh.
Syafei (ayah Penggugat) ; Sebelah Barat : Tanah milik Yoyoh/Matun ; Sebelah Selatan : Tanah milik Sanusi/Wakaf (Masjid AshShoheh). (buktiP3) ;. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1979, barulah tanah tersebutdibaliknamakan atas nama Penggugat menjadi Leter C.1350 Persil 55a D.1I.,dengan luas 590 M2. (bukti (P4) ;.
49 — 40
Kelas Seluas 0.380 ha (38 are), terletak di Subak BERMI, Dasan Bongkot,Desa Kalijaga, dengan batas batas sebagai berikut :Utara : Tanah Sawah AMAQ SARINAH (PAPUK KALAM).Selatan : Tanah Sawah Wakaf MASJID Dasan Bongkot, Semasahidup PEWARIS, Tanah Sawah tersebut di Wakafkan keMasjid Seluas 0.10 Ha (10 Are).Timur : Tanah Sawah AMAQ SARINAH (PAPUK KALAM).Barat : Parit Kecil dan Tanah pemberian PEWARIS kepadasaudara kandungnya yaitu 1. Papuk TERIAH Seluas0.10 Ha (10 Are), 2.
No. 679 PipilNo. 164, Persil 5, kelas II, luas1.085 Ha (108.5 are),terletak di Subak BERMI, Dasan Bongkot, DesaKalijaga, dengan batas batas sebagai berikut :UtaraSelatanTimurBaratJalanBaru Dasan Bongkot.Parit KecilParit BesarTanah Wakaf Masjid, Tanah Papuk TERIAH dan TanahPapuk TERAH. Kemudian Tanah Sengketa tersebutsekarang dikuasai sebagian oleh :1.
Terbanding/Penggugat I : Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat II : H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat III : Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat IV : Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat V : Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VI : Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VII : H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VIII : H. Subhan bin H. Achmad Marzuki
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki
111 — 60
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami Ahmad Al-Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 A-K;
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
Mampang Prapatan), JakartaSelatan, yang batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Guru Alip ; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid JamiAhmad AlAmin ; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK ;4.3.
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan,yang batasbatasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami AnmadAlAmin; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK;Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
178 — 45
diyakini kebenarankesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itutidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwa peristiwa itu sudahlama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFighussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapatmajelis hakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyahmembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya budak, kewalian, diangkatnyaseseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyahberpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh,didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, wakaf dan miliknya seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka kesaksian saksisaksi Para Pemohon tersebut dapat disusunpersangkaan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal1922 KUH Perdata, bahwa ijab gobul atau akad nikah ayah ParaPemohon bernama E.
177 — 106
Para Tergugatsemua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat diPengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimanatersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 TetangPerubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama,yang berbunyi; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
kompetensi absolute adalah beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, yang berbunyi; Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang;Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2019/PN SonPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
47 — 37
Wakaf;Hal 5 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMGf. Zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. Ekonomi Syariah.2.
Buku Il Mahkamah Agung RI Tahun 2013tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilanagama pada angka Il tentang Teknis Peradilan, antara lain pada :Huruf A tentang Kedudukan dan kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah : Angka 3 kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah: Hurufa :Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahbertugas Dan berwenang memeriksa, memutus' danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
119 — 72
Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan Ekonomi Syariah;7.
Pasal 49 UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.Pasal 49 (b) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegasdisebutkan : Bahwa yang dimaksud
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,atau;.
10 — 4
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhirbertempat tinggal menyewa di Gang Wakaf, Kelurahan Tanjung Mulia,Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.LpkKecamatan Medan Deli, Kota Medan;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai,harmonis dan telah melakukan hubungan suamiistri dan sudah memiliki3 (tiga) orang anak yang bernama :;a. Afigqah Arifin Mangunsong, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober2013;b.
32 — 6
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
20 — 2
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
19 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
36 — 13
. ~= 7172; 4 Bahwa demikian pula dengan berlakunya UndangUndang Nomor : 3 tahun2006 tentang Peradilan agama, maka khusus sengketa hak milik dikatakan padahalaman 74 huruf c bahwa : jika hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat,wakaf dan transaksitransaksi syariah, Pengadilan Agama berwenang untukmenilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut serta membatalkan alas hakmilik tersebut, jika bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum; 5 Bahwa sekiranya Majelis Hakim tingkat pertama sungguhsungguhmemberikan
151 — 49
Status: BelumTerjual (Tanah Wakaf).Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3868 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di Perumahan DBaluk Blok BHalaman 3 dari 9Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.BdgNo. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.Status: Terjual, belum proses balik nama.Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3869 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di
19 — 1
No. 0407/Pdt.G/2015/PA.Ppg.berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Permohonan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon kecuali
41 — 24
menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf