Bendahara Belanja Hibah KPUD HalmaheraTimur).Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari:1Penyidik tanggal 20 November 2013 Nomor : PRINT365/5.2/Fd.1/11/2013 sejaktanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :B1304/5.2/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18Januari 2014;Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 15 Januari 2014 Nomor 02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN Tte, sejak tanggal19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejaktanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor : PRINT151/5.2.11/Ft.1/03/2014 sejaktanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal

07 April 2014 ;Halaman dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07April 2014 Nomor. 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 8 April 2014 sampaidengan tanggal 7 Mei 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2014Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal29 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 04September 2014 2014, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh MejelisHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapatdengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama dan Berlanjut

PANITERA PENGGANTITtd,NAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAWAKIL PANITERA,TtdKEITEL von EMSTER, SH.NIP.19620202 198603 1 006 Halaman 101 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.

Garut).S1.Terdakwa ditahan di Rutan bedasarkan surat perintah penahanan loleh: Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal, 07 Mei 2013 s.d 26 Mei2013; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal, 16 Mei 2013 s.d 14 Juni2013 Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 15 Juni2013 s.d 13 Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 14Agustus 2013 s.d 12 September 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap

PASARIBU, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,SAZILI, SH.M.Si. dan H.

LEXSY MAMONTO, SH.MH. masingmasing HakimAd Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 30 April 2013 Nomor : 166/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dengandibantu. oleh

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding

TITI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/201 7/ PNPdg.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal 20 November 2018dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal30 November 2018 ~~ dibawah Register Nomor:565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUTe Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl tanggal 9November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal20November2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal 30November 2018 dibawahRegister Nomor : 565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 27/Pdt.SusPHI/2018/ PN BglMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

27 Juli 2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6Agustus 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal5 Oktober 2014;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014;7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5November 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014;Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 04 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding, masingmasing dari: BUDHI SANTOSO,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H.

Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan undangundang;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung) dalam mengadili perkara ini tidakmempertimbangkan aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yangdianut oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (strafmaat),sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undangundang, denganmengabaikan fakta persidangan

Bahkan akibat perouatan Terdakwa, Pembangunan Masjid RoudlotulJannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai (halaman 77 dari 107putusan Nomor: 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg);Dengan adanya keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa H.

No. 682 K/Pid.Sus/2015Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusanNomor 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang mengadopsi pertimbangan padaNomor 166/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang mana putusan tersebutmemiliki cacat hukum, jelas merupakan kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena telah terjadi penerapan hukum yang salah, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 99 dari 100 hal. Put. No. 682 K/Pid.Sus/2015umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr.

Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPyaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungitemanteman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di KantorGubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktuitu Saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungibeberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagain temanyang lain.

Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakanprosedur pemberhentian dan menanyakan aturanaturan dasar yangdigunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedurdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinyadalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PPNomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap

Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudianmendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetap!

ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.

yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan, sehingga kita crosscek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di Ill/a.Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka datakepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalauyang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yangterkena Tipikor

Hamrat Hamid, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25Januari 2012 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH danM.S. Lumme, SH. HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua :Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH Ttd/ Dr.

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNPTahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Tobelo Kabupaten HalmaheraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

No. 1922 K/Pid.Sus/2013Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di JalanLandbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

PUTUSANNomor : 1194 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : LAZARUS KOPONG BENI aliasKOPONG ;Tempat lahir : Lamalota ;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,Kecamatan Adonara Timur,

Kabupaten Flores Timur ;Agama : Katholik ;Pekerjaan : Kepala Desa Petani/Pekebun ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni2013;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September2013;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/$.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda PidanaKhusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, MahkamahAgung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tigapuluh) hari + 30 (tiga puluh) hari Il ;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

,M.KES;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny lriani Amaliah.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN SrgHalaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNtanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangmelalui

Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg padatanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangpada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukandan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September

2015;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 09 September 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah

hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.

Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID

., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu

MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

PUTUSANNomor : 7/ PID/ TPK/ 2017 / PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir ; Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir 557 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot

Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum. telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:32ttd./. ttd./.Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd./.M.S. Lumme, SH.

PN.BglPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman31dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

peradilan untuk membuktikan sah atautidaknya proses tersebut;Bahwa Sah atau tidaknya penahanan ada syaratnya apabila seseorangdipanggil sebagai saksi lantas lanjut sebagai Tersangka hal itu tidakmemenuhi sebagai proces of law (peradilan yang jujur) dalam proces of lawinformasi sebagai saksi atau Tersangka harus jelas dan pasti untukperlindungan terhadap hak hak Tersangka;Bahwa Layak atau tidaknya tergantung pada syarat telah dipenuhi yaitu suratperintah penahanan, alat bukti yang sah (pasal 2 dan 3 UU Tipikor

syaratobyektif dan subyektif serta ada tembusan penahanan kepada keluargaTersangka;Bahwa melawan hukum intinya yang harus dibuktikan adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan seseorang yang menguntungkan diri sendiri,orang lain atau korporasi;Bahwa unsur kerugian negara sebagai unsur yang penting, untuk itu kerugiannegara harus dihitung untuk menentukan bahwa kerugian negara memangada berapa jumlahnya;Bahwa menurut konstitusi secara tepat yang mekakukan penghitunganadalah BPK, tapi dalam undang undang tipikor

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.