Ditemukan 11261 data
12 — 1
:lo j 620 uae i> ba alg asa Urol!
17 — 2
dan Tergugat telah berupaya untuk berdamai namun tidak berhasil, dandalam rentang waktu tersebut Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah olehTergugat Rekonvensi, dengan demikian rekonvensi a quo dapat diterima, sebabnafkah isteri yang belum diberikan menjadi hutang suami sepanjang belum dibayarkepada istri, hal mana sejalan dengan dalil figih dalam kitab Muhazzab juz II,halaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannyasebagai berikut:Is 9 pe Soilll egal ada (gi > crine 620
Ir H. NOOR AHMAD, NH,
Tergugat:
1.KEPALA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
86 — 123
Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN BjbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat Iltelah mengajukan bukti Surat berupa: Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru nomor188.45/479/KUM/2016 tentang Penetapan status ruasruas jalan dankelas jalan kota di Kota Banjarbaru diberi tanda TII.I; Fotocopy surat nomor 621/659/BM/DPU&PR/2017 tentang UsulanPeningkatan Status Ruas Jalan Kota Banjarbaru menjadi Ruas JalanProvinsi/Strategis Provinsi diberi tanda TII.II; Fotocopy dari asli surat nomor 620
75 — 11
Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa SeksiSemarang Batang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 620/8 Tahun 2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang PersetujuanPembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DiProvinsi Jawa Tengah.Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain berdasarkan :1) UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun = 2012 tentangPenyelenggaraaan
71 — 42
Dengan demikian mengenai kriteria objeksengketa adalah telah terpenuhi; Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Jurispudensi tetap MARI No. 620 K/Pdt/1999, tanggal 20 Desember 1999 antara lain:"Bila yang digugat adalah Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyatakan perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negaradan bukan kewenangan Pengadilan Negeri"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
82 — 68
Firdaus NIP 59010605, menurut Pasal 6 ayat (2)Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No 5 Tahun 2010tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Lab.Pengujian Narkotika tidak dapat dijadikan alat bukti karenabertentangan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukum Atas nama Zulfadli, SH Kapten Chk Nrp. 573206 selakuPenasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem032/Wbr Nomor Sprin : 620
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalildalil Pemohon Kasasi/Pembanding I/Terbantah mengenaiPengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkaraini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi sebagaiberikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, kaidah hukumnya menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
81 — 26
meminta pembatalan semuaproduk surat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU ( TurutTergugat) adalah SALAH ALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Surat Keputusan (beschikking) yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanahsehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata UsahaNegara lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (videYURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620
44 — 17
2017/PT.KPG Halaman 17 dari 35lembaga peradilan Umum (Hakim Perdata) tidak berwewenanguntuk mengadili perkara tersebut karena dilekati sertipikatHakMilik bagi pemegang hak, sehingga menyangkut perbuatanTurut Tergugat yang menjadi wewenang dari Turut Tergugat,maka secara Yuridis yang berwewenang memeriksa danmengadili perkara / sengketa ini adalah Kompetensi absolut dariPeradilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi lembagaperadilan Umum (Hakim Perdata).Hal ini sejalan denganYurisprudensi MARI No. 620
47 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurutStbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa diJakarta pada tanggal lima Februari seriou sembilan ratus tujuh puluhlima telah lahir NURLENAWATI anak perempuan dari suami isteriMOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI; Berdasarkan Surat Keterangan No. 620/1755/84 tertanggal 14 Agustus1984 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung JalanPakubuwono VI/78 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ataspermintaan
Terbanding/Penuntut Umum I : HERY BASKORO, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : YOPPY GUMALA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : RENDY BAHAR PUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUSTI MURDANI CHAN, SH
72 — 36
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,00Belanja Fotocopy, Cetak dan2.1.5.2.6. 230..000,00PenggandaanBelanja Makanan dan Minuman21.5.2.1. 600.000,00Rapat2.1.5.2.25 Belanja Makanan dan Minuman; 1.400.000,00Kegiatan*)Kegiatan Perencanaan2.1.6. 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.1.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 230..000,002.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Karang Taruna CEMPAKA PUTIH
50 — 35
1992dengan luas 230 M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produkhukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata UsahaNegara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
50 — 8
PELABUHAN INDONESIA Ill(persero) CABANG TANJUNG PERAK,berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Nomor 620 Surabaya, dalamHalaman 1 dari39 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2012/PN.Sbypersidangan.;hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama AGUS HERMAWAN,BUDI SISWANTO, HERIBERTUS HPALEMBONAN, YULIANISHINTA PP, SORA RISAKO, ARIF NUR ADITYANTO, PegawaiPada PT.
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
As; Barat dengan tanah kawan ini juga yang telah dijual kepada Anna; Timur dengan tanah kawan ini juga yang akan dijadikan rencana jalansebagaimana Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI KotaPadang Nomor 620/Peng/2012 tertanggal 6 Desember 2014;Selanjutnya disebut objek perkara III;.
ANITA, S.H
Terdakwa:
1.JULHAM ARFANDI als ARPAN
2.ANWAR als NUAR
17 — 3
;Bahwa kemudian si pembeli berkata Ada ini bang, itu harganya ga bisaturun kali 620 per Gram lalu si pembeli menunjukkan uangnya setelahTERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN lihat lalu TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Ya sudah bang bisa, tapi akuminta setengah dulu uangnya bang biar aku ambil barangnya dan lalu sipembeli berkata Oh gak bisa bang, kalau barangnya sudah ada baru akulangsung kasih uangnya;Bahwa TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Okelahbang, aku ambil barangnya dulu, nanti
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
HM.SOLIH PULUNGAN ;Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An.RIDOAN AHMAD LUBIS' sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) ;Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011 ;Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.0380032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
H. Ramalang SIriwa
Tergugat:
1.Baharuddin Dg Batang Bin Tubba Alias Barok
2.Hj. Rabasia Dg Tayu
3.Supardi Dg Pasang
4.Ruslan Dg Miala
73 — 15
Patut pula dalam menanggapi dalil tersebut pada Positaangka 7 dengan mengemukakan bahwa untuk barang tidak bergerak(tetap,) /everingterjadi melalui perbuatan balik nama (overschrijving) dimuka Pegawai Kadaster sesuai ketentuan Pasal 616 dan 620 BW. Yangmenjadi pokok persoalan dalam hal ini, Penggugat dalam menyusungugatannya tidak berani menyebut dan mencantumkan data fisik dan datayuridis riwayat objek sengketa sebelum terbitnya AJB.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, yang pada pokoknya memuat pendapat hukumsebagai berikut : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara Dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt/2015b.
49 — 36
Ruang Mesin:e Main Engine / Motor Induk Gearbox, Merk Caterpillar, Type 3412 E;e Geabox, Merk Twin Disk, Model MGX 620 SC berjumlah 3 (tiga) unit;e Generator / Genset Merk Perkins, Model 1004TGM12 dan Dinamo SetMerk Stamford, Model RPM1500 RPM, berjumlah 2 (dua) unit.e Pompa Stering, Merk Aqua, berjumlah 1 (Satu) Unit;e Kompresor AC Merk Bitzer, Type 4TC 15240P berjumlah 2 (dua Unit;Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 3Cooler AC, Merk Bitzer, Type K 573 HB, berjumlah 2 (dua) Unit;Pompa AC Merk Kripsol
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
87 — 55
;Bahwa hal lain terkait dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Endetidak berwenang mengadili perkara ini adalah berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangkaidah hukumnya adalah sebagai berikut: Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkutPerbuatan yang menjadi kewenangan Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata usahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Oleh karena