Ditemukan 11371 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 79 /Pid.B/2017/PN Rbg
Tanggal 14 Agustus 2017 — ALI ZAKYUDIN Bin (Alm) H. NUR KHOLIS
374
  • .> Plat alumunium seberat 3.258 Kg (tiga koma dua ratus lima puluhdelapan kilogram) seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)per kilogram sehingga total sebesar Rp58.644.000,00 (lima puluhdelapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Rbg> As tembaga, plat setip, dan tembaga seberat 620 Kg (enam ratus duapuluh kilogram) seharga Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)sehingga total sebesar Rp40.920.000,00 (empat puluh juta sembilanratus
    seberat 4.500 Kg (empat koma lima ratus kilogram)seharga Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per kilogramsehingga total sebesar Ro256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enamjuta lima ratus ribu rupiah).> Plat alumunium seberat 3.258 Kg (tiga koma dua ratus lima puluhdelapan kilogram) seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)per kilogram sehingga total sebesar Rp58.644.000,00 (lima puluhdelapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).> As tembaga, plat setip, dan tembaga seberat 620
Register : 27-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 24/Pid.C/2020/PN Mkd
Tanggal 27 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IPDA SUPARMAN
Terdakwa:
AGUS SABPUTRO Bin SARJONO
283
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SABPUTRO Bin SARJONO oleh karena itu dengan pidana denda

    sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

    maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

    3. Menetapkan barang bukti berupa

    - 1 (satu) botol Ciu 620

Putus : 16-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid. Sus/ TP.Korupsi/2013/PN.PTK.
Tanggal 16 April 2014 — ABDUL HAMID BIN ABANG ABU BAKAR
4519
  • FEDRIKO ARTYA PRATAMA melaksanakankegiatan pembangunan wrokshop tahap II tahun 2008 dan dinyatakantelah selesai dikerjakan 100% berdasarkan Berita Acara PemeriksaanPekerjaan Nomor : 620/04.01/PPTK.DPU/VI/2007 tanggal 12 Agustus2008 dan telah menerima pembayaran 100% sesuai dengankontrak. Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan atau pembangunanworkshop tersebut telah dilakukan lebih dahulu sebelum lelangdilaksanakan, bahkan HENDRA ISKUHOI als AJIN KULAT sebagai DirekturCV.
Register : 05-01-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Agustus 2015 — AZHAR UMAR >< Hiendra Soenjoto,Cs
23582
  • dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanPeraturan PerundangUndangan yang berlaku ; Pasal47 UU PTUNPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara.Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
    Negara.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; Pasal 47 UU PTUNPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara.Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
Register : 17-02-2011 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/PID/2011
Tanggal 9 Maret 2011 — YOSEF TJAHJA DJAJA
7858 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.620 K/Pid/1987 tertanggal 13Oktober 1987 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu,karena tidak cukup dipertimbangkan..
Register : 12-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Kis
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
207
  • oy ybo 620 Gums cni> a8ail) Usgoll Soull x>9 15Qe) Guess lduai V g aiod .99 luoArtinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), makasuami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannyahingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalamtanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karenaberlalunya waktu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak
Register : 21-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 3/Pid.C/2018/PN Bnr
Tanggal 21 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FIRDAUS SAPTO NUGROHO
Terdakwa:
1.AGUS DARMINTO Bin DARSONO
2.SUNARSO Bin NASAMIHADI
130
  • Dengan rincian :

a.Prost krt bremer 620 ml lager / 12 sebanyak 2 dus

  • 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002688 tanggal 15 Pebruari 2018 an. TK ARI SUKSES. Dengan Rincian :

a.Anggur Kolesom 19,7 % / 12 sebanyak 3 dus
b.Anggur merah 19,7 % / 12 sebanyak 8 dus.

Prost krt bremer 620 ml lager /12 sebanyak 1 dus.

  • 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002692 tanggal 15 Pebruari 2018 an. TK EMMA. Dengan rincian :

a. Anggur merah /12 sebanyak 2 dus.
b. Vodka iceland /12 sebanyak 2 dus.
c. Anggur kolesom 19,7 % /12 sebanyak 6 dus.

Dengan rincian :

a.Prost krt bremer 620 ml lager /12 sebanyak 2 dus.

  • 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002701 tanggal 15 Pebruari 2018 an. PODOMORO. Dengan rincian :

a.Vodka iceland /12 sebanyak 2 dus.

  • 3 ( tiga ) lembar nota pengiriman nomer : 23292718002543 tanggal 13 Pebruari 2018 an. DWI HASTUTI.
Dengan rincian :

a.Vodka iceland 500 ml / 12 sebanyak 1 dus
b.Prostkrt bremer 620 ml lager/12 sebanyak 1 dus

  • 2 ( dua ) lembar nota pengiriman tanpa nomer tanggal 15 Pebruari 2018 an. BU EMMA . Dengan rincian :

a.Arak obat besar /12 sebanyak 1,5 dus.
b.Arak kilin /12 sebanyak 1.5 dus.

Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
7411
  • Bahwa setelah Penggugat I menerima surat Perintah Mulai Kerja Nomor :620/755 A / Kimpraswiltam / X / 2007 tanggal 11 Oktober 2007 KadisKimpraswiltam Jhon Kilim Maruto, SH secara sah maka Penggugat I kemudianlangsung bekerja dengan menggunakan peralatan berat yang jenis , rincian jumlah(unit nya) termuat dalam lampiran surat penawaran.
    Ir Adam Malik, yang diberi tanda(bukti P.2);3 Photo copy Surat Dokumen Kontrak Nomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 bersertalampirannya berupa jaminan Pelaksana, Surat PenunjukanKadis Kimpaswiltam Nomor : 640/734/Kimpraswiltam/X/2007tanggal 11 Oktober 2007, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :620/775.A/Kimprawiltam/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007,Surat Penyerahan lapangan Nomor : 620/766.A/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, Pengumuman Hasil Koreksiaritmatik Nomor :
    602.1/11.13/pJJK/PANKimpraswiltam/2007 tanggal Agustus 2007, Harga HPS / penawaran PT Narasumber Cahyadi Sejati ta. 2007, Adendum 01 Nomor : 640/903/ADD/Kimpraswiltam/XII/2007 terhadap dokumen KontrakNomor : 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 OKtober2007, BA Hasil Penelitian pelaksanaan kontrak dan evaluasiPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tahun anggaran 2007,Berta Acara Negoisasi harga Nomor : 640/29/PAN.CCO/Kimpraswiltam/ XII/ 2007 tanggal 30 Nopember 2007 danlampiran Berita Acara harga
Register : 23-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN TANJUNG Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Tjg
Tanggal 25 Oktober 2016 — TERDAKWA I : MUHAMMAD SYAWALI Als SYAWALI Bin ABDULLAH TERDAKWA II : MUHAMMAD DERLY Als ADER Bin SURIANYAH (Alm)
708
  • lewat Desa Kaong ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Ad.3.Unsur Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang LainMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Para Terdakwadidapatkan fakta bahwa accu sebanyak 17 ( tujuh belas ) buah yaitu : 1 ( satu ) buah accuwarna hitam 12 ( dua belas ) volt merek AXIS, 1 ( satu ) buah accu warna putih 12 ( dua belas) volt tanpa merek,2 ( dua) buah accu warna hitam 12 ( dua belas ) volt merek ENERCELL, 620
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2008
Tanggal 4 Agustus 2010 — Tb. NUSYIRWAN AHMAD Bin Tb. SUCHRAWARDI HUSEN, DKK VS YAYASAN GEREJA KRISTEN (PROTESTAN), DKK
4133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peralihan Hak Eigendom untukbarangbarang tetap seharusnya berlaku Pasal 616 BW Junto Pasal620 BW, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 24 OV (Overgangsbepaligen) Pasal 616 sampai dengan Pasal 620 BW tidakdiberlakukan dan yang tetap berlaku adalah ketentuan yang sudahHal. 6 dari 31 hal. Put.
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 344/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cq Bank Negara Indonesia Cab Jakarta Kota Diwakili Oleh : NIKKI RAMADHANI M
Terbanding/Penggugat : HARI SULITYONO
Turut Terbanding/Tergugat I : HENDRIK GUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH KOTA TANGERANG
8162
  • Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Baratuntuk memutuskan perkara a quo adalah sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara laindalam :> Putusan Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29 Desember 1999 dengankaidah hukumnya menyebutkan, Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri ;> Putusan Mahkamah RI Nomor
Register : 08-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 166/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : ANDI NUDIAH Diwakili Oleh : NUR FADLY DANIAL, SH
Pembanding/Tergugat II : ANDI SENGNGENG PULAWENG, SH. MKn., Diwakili Oleh : NUR FADLY DANIAL, SH
Pembanding/Tergugat III : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat IV : ANDI TALETTING LANGI SALAHUDDIN, S.IP., Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat V : ANDI SANGIANG Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VI : A. MUTTIATODJA SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VII : A. RINI TAKARIANI S. Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Terbanding/Penggugat : Hj. NORMI ZB PALAGUNA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
6464
  • Salahuddin ; Hal ini sejalan denganpasal 1459 KUHPerdata disebutkaan bahwa hak atas tanah suatu tanahyang dijual, baru berpindah kepada pembeli jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepada pembeli dan untuk itu wajibdilakukan penyerahan yuridis ( Juridische levering ) yang diatur dalampasal 616 dan pasal 620 KUHperdata yang menerangkan bahwa penyerahan yuridis itu wajib dilakukan dihadapan Notaris selakuPejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang mana pasal 616 dan 620KUHPerdata ini diperkuat
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — SALEM S. KUDDAH vs RINI DEWI LUDY, dkk
4532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, padaPutusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagaiberikut: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus1.
Putus : 08-09-2014 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN Oelamasi Nomor 6/PDT.G/2014/PN.Olm
Tanggal 8 September 2014 —
216
  • No. 620/PDT/1999 tanggal 29 desember 1999 yangdinyatakan bila yang digugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut adalah masalah yang di beri wewenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan Negeri dengan demikian berpedoman pada yurisPrudensi MARI termaksud di atas, Pengadilan Negeri OLM (HakimPerdata) tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;Bahwa berdasarkan fakta
Register : 13-01-2016 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 24-02-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 250/Pdt.G/2016/PA.Jr
Tanggal 15 Februari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
190
  • 3426) 2(10) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 373.00 531.00 Tm/F8 1 Tf(1164) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 380.00 531.00 Tm/F8 1 Tf(16) 2(2123) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 396.00 531.00 Tm/F8 1 TE(6650) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 509.00 Tm/F8 1 TE(1321) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 122.00 509.00 Tm/F8 1 Tf(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 128.00 509.00 Tm/F8 1 Tf(72) 2(620
Register : 13-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 608/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. POLTAK HUTAURUK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA STAF TNI AD CQ. PANGLIMA KODAM JAYA JAYAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : NYONYA MARDININGSIH NOOR KARIM
Terbanding/Turut Tergugat III : IR. ADRIANSYAH
477110
  • sengketa tata usahaNegara.4) Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi.5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
    usaha Negara.4) Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: Seseorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 620
Register : 06-06-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 29 September 2014 — SYARIFAH ALAWIYAH BINTI SAYED ISMAIL
6216
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah.(3).Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Lainnya dari Sumber APBA TahunAnggaran 2012.(4).Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerima belanja hibahsebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus ribu rupiah).Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebut dilengkapi olehsaksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh, dilakukan telaahanstaf sesuai surat nomor : 620/TS/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditujukan
    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah.(3).Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Lainnya dari Sumber APBA TahunAnggaran 2012.(4).Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerima belanja hibahsebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus ribu rupiah).Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh ,dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor : 620/TS/2012 tanggal 12 Juli 2012
    Pemerintah Aceh dengan Akademi FarmasiAceh tentang Pemberian Hibah Kepada Akademi Farmasi Aceh Tahun 2012tanggal 18 Juli 2012 (tanpa nomor naskah).5) Dokumen pengajuan hibah:(1) Proposal Hibah Akademi Farmasi Aceh tanggal 01 Desember 2011.(2) Surat Direktur Akademi Farmasi Aceh Nomor: 892.2/082/2012 tanggal 11April 2012 perihal Permohonan Bantuan untuk Kegiatan PengembanganPendidikan Akademi Farmasi Aceh.(3) Telaahan Staf Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Aceh Nomor: 620
Register : 08-08-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 32/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 18 Agustus 2016 — JOSEPH TUHULERUW, PEMBANDING semula PENGGUGAT MELAWAN : 1. ELSYE PARERUNG, RUBY PARERUNG, DEWI PARERUNG, ARFINDY PARERUNG dan DJODI PARERUNG, DKK. TERBANDING Isemula TERGUGAT
490355
  • AMBmata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan JunctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain JunctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K / Pat /1999 tanggal 26 Desember 1999 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek
Register : 17-02-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 66/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR.
Tanggal 10 Desember 2014 — MARALI, SH PATIMAH (FATIMAH Bin H. MUHAMMAD) 1.MARDANI, SA 2.MUHAMMAD SIBLI3.ABDUL HOLIK (ABDUL KHOLIQ) 4.MUHAMMAD RUSLIH (M.RUSLI) 5.KOSWATI, SE; 1.SYAHRUDIN Bin H. MUHAMMAD 2.RISAN Bin DJAYA 3.SAMAN TOHA 4.IBNU HAJAR 5.SUNNY VOERMAN 6.PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. 7.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. 8.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT 9.PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG Cq. LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG Cq. LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) R.I. Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
9014
  • Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, hal tersebut dibuktikanoleh para Penggugat setelah mendapat penjelasan melalui Surat dariCamat, Kecamatan Cengkareng (Turut Tergugat VII) No.620/1.711.1tanggal 6 September 2010, bahwa hasil pengecekan dan penelitian AJBNo.1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJBNo.181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, tidak ditemukan baik diarsipmaupun di Register, sehingga proses penerbitan Sertifikat AjudikasiNo.05061 adalah cacat fisik dan cacat hukum (Bukti P6), perouatanmelawan
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRESIK POWER INDONESIA;
4450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagaiberikut: Menurut Majelis Uraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 9.040.413.378 Penyerahan Yang PPNnya Dipungut oleh Pemungut PPN 0 Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 0 21.013.318.58230.053.731.960 Penyerahan Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri904.041.338 Pajak Yang Dapa Diperhitungkan: Pajak Masukan2.780.041 .620