1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620

.Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik

KKANKTPSabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800LilinaAjangaleCani Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000SirenrengUlaweng (Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 /21,103,300CinnongPallawarukk/Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 = 9,786,500aJompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaras Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200engMulamenre Rabu 18/4/2007 620

No. 644 K/Pid.Sus/2013 Mulamenre Rabu 18/4/2007 620 303 11,656,000 )2,878,500 14,534,500Tea Musu Sabtu 21/4/2007 1,529 616 28,745,200 5,852,000 34,597,200Teamalala Rabu 18/4/2007 349 154 6,561,200 1,463,000 8,024,200Galung Rabu 18/4/2007 608 285 11,430,400 2,707,500 14,137,900Tadang Minggu 22/4/2007 637 287 11,975,600 2,726,500 14,702,100PalieTimusu Minggu 22/4/2007 = 725 305 13,630,000 2,897,500 16,527,500Cinnong Minggu 15/4/2007 675 280 12,690,000 2,660,000 15,350,000Manurunge Minggu 15/4/2007

Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaiperusahaan yang padat karya dan memproduksi barang dalamnegeri, merasakan ketidakdilan dan mengalami kerugian yang tidaksedikit jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004tetap dipaksakan keberlakuannya;b.

Jadi putusan Pengadilan Pajak ini sama sekali tidak relevandengan perkara a quo, apalagi untuk dijadikan argumen oleh Penggugatbahwa SKPKB PPnBM yang telah diterbitkan Tergugat didasarkan padasuatu peraturan perundangundangan yang sudah tidak relevan untukdipakai lagi (pada saat diterbitkannya SKPKB PPnBM PMK 620/2004masih sah dan berlaku serta mengikat sehingga wajib dijalankan);Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukumbahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri dengan perbaikan Amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

lima belas) botol minuman beralkohol merk ORANG TUA ANGGUR MERAH isi 350 (tiga ratus lima puluh) ml;

BumiBara Makmur Mandiri Nomor: 620/403/PU tanggal8 Oktober 2012 perihal Permohonan Surat Rekomendasi(fotokopi dari fotokopi); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 691 Tahun 2012tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberian izinPembangunan Jembatan Penghubung antara DesaMatagual dengan Desa Muara Jangga Kecamatan BatinXXWM kepada PT.

Bumi Bara Makmur Mandiri olehAuditor Independen EFFENDY & REKAN, 25 Juni 2014untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (sesuai dengan asli);: Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBatang Hari Nomor: 620/22/DPU tanggal 16 Januari 2012perihal Izin Pembangunan Jembatan Girder Baja (fotokopidari fotokopi); 41. Bukti P42.1 : a. Surat Setoran Bukan Pajak Pembayaran luran TetapIUP Eksplorasi PT.

NESIN menjual kepada MUDJIMAN, seluas kuranglebih 1. 620 M2 AJB No. 1470/Curug/1994 tanggal, 13Desember 1994 (PPAT Camat Curug) kemudian Mudjiman,menjual kepada HARTONO SUNDORO HOSEA dengan AJBNo. 1615/2011, tanggal, 12 Desember 2011 (PPAT NotarisKabupaten Tangerang: Dyah Ida Harnani, S.Sos, S.H,M.Kn).Selanjutnya HARTONO SUNDORO HOSEA/TURUTHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT BTNTERGUGAT menjual kepada MARIANI SANTOSO/PENGGUGAT dengan AJB.

niet onvantkelijk verklaard).Berdasarkan alasan fakta dan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasanhukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il memohon kepada yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenanmemutus dalam Eksepsi sebagai berikut:1.Menyatakan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan perubahan datafisik tanah yaitu terkait luas, batasbatas tanah dan surat ukur tanah yangtercantum pada SHM No. 00478/ Desa Curug Wetan atas namaPENGGUGAT seluas kurang lebih 1. 620

ini ditujukan Penggugat untuk memperoleh objek perkara, bahkanjika diperhatikan posita gugatan Penggugat pada alinea 7, halaman 4,secara tegas Penggugat mengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat ,artinya tidak pernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat danIl serta dari Tergugat Ill kepada Penggugat atas objek perkara a quo; Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumterkait dengan peralihnan hak atas benda itu sebagaimana diatur dalamPasal 612, 613, 616 dan 620

ditujukan Penggugat untukmemintakan objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatanPenggugat pada alinea 7, hal. 4, secara tegas, Penggugat mengakuiobjek perkara dikuasai oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), artinya tidakpernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat I, Il dan Ilkepada Penggugat atas objek perkara a quo;Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumperdata, terkait dengan peralinan hak atas benda itu sebagaimana diaturdalam Pasal 612, 613, 616 dan 620

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 bapak kandung Pemohon yaituSokdef ditetapbkan oleh Termohon sebagai Tersangka, seSuai SuratPenetapan Nomor : S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember 2020tentang Penetapan Tersangka, dengan sangkaan PENGGELAPAN DALAMJABATAN, Pasal 374 KUH.Pidana;8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar maka diterbitkan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember2020 maka selanjutnya terhadap an. SOKDEF dilakukan pemanggilansebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.21. Bahwa selanjutnya berkas perkara SOKDEF (ic. orang tua Pemohon)kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan SuratKapolres Pematangsiantar Nomor : B/170 /I/2021/Reskrim tanggal 25Januari 2021.22. Bahwa atas keterlibatan Pemohon (ic.

No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.50P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Bahwa terhadap benda tidak bergerak, penyerahannya diluar dalamPasal 616 KUHPerdata sebagai berikut:Penyerahan atau penunujukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam pasal 620.Selanjutnya Pasal 620 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalamtiga pasal yang lalu, pengumuman termasuk di atas dilakukan denganmemindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau suratkeputusan

YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo II Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013,tanggal 27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yangmenyerahkan CV. PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur),yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga an.AFOLO DAELI dan Mengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PUKabupaten Nias Barat / Selaku Pengguna Anggaran an.

YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo Il Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013, tanggal27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan CV.PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur), yang menerima PejabatPembuat Komitmen Bidang Bina Marga an. AFOLO DAELI danMengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat /Selaku Pengguna Anggaran an. Drs.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/620/R tanggal 03 Jull2017, TERGUGAT menyampaikan perihal pemberitahuan lelang ulangagunan, hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan pertemuan dan suratdari PARA PENGGUGAT Nomor 0915/JSG/V1I/2017 tanggal 9 Juni 2017yang mengajukan permohonan penyelesaian pinjaman PARAPENGGUGAT secara bertahap dengan memberikan komitmen dan itikadbaik dari PARA PENGGUGAT, namun komitmen dan itikad baik dariPARA PENGGUGAT tersebut tidak ada realisasinya, bahkan TERGUGAT telah memberikan

Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/414/R tanggal 22 April 2015, diberi meteraicukup tanda T.I34;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/072 tanggal 25 Januari 2017, diberi meteraicukup tanda T.I35;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/198 tanggal 20 Februari 2017 diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I36;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/225 tanggal 24 Februari 2017, diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I37;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/592/R tanggal 13 Juni 2017, diberi meteraicukup tanda T.I38;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/620

TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620

KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620

Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana haltersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal

Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara padaperadilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumenkepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahmengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlahmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620

Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanoa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto

Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto

Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999, yang menegaskan: Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29121999, yang menegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tidak didasarkan pada ketentuan serta peraturanperundangundangan yang ada sebagaimana tersebut diatas, melainkan adanya kepentingan perorangantanpa

No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini

KKLilina Ajangale Sabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng Cinnong Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 18/4/2007 620

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwevenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/PDT/2016/PT.DPS.bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagaiberikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis HakimHalaman 68 dari 76